Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal tersebut dibacakan oleh Anggota VI BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Pius Lustrilanang pada Rabu (22/5/2024) sore dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal,” katanya.

Dia menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian opini WTP tersebut. “Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian keberhasilan ini semoga dapat lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 untuk memberikan dorongan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. 

Di samping itu dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat lebih menekan tingkat pengangguran. “Salah satu yang harus digarisbawahi pencapaian opini wajar tanpa pengecualian meskipun dengan paragraf penekanan suatu hal menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Bali,” katanya.

Sementara Penjabat Gubernur Bali, SM, Mahendra Jaya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang beserta seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terhadap masukan, koreksi serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang dilakukan. 

“Dengan adanya pemeriksaan terinci oleh Tim BPK RI tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan kami dalam menyajikan laporan keuangan selama ini,” katanya.

Dia menyampaikan untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil pemeriksaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. “Kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2023 secara bersama-sama pada tanggal 22 Maret 2024, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan terinci yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati/Wali Kota se-Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali disampaikan bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah mencapai opini WTP dengan penekanan dalam berbagai hal. (bgn003)24052213

Denpasar, Baliglobalnews 

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menyebutkan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai early detection (deteksi dini) dan early warning (peringatan dini) yang bisa mencegah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penegasan tersebut diutarakannya dalam sambutan pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 dari BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada Pemprov, pemerintah kabupaten/kota dan PT Bank BPD Bali di Ruang Pertemuan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali pada Kamis (28/12/2023). Penyerahan LHP  ditandai dengan menandatangani berita acara secara bergiliran oleh Pj. Gubernur, bupati/walikota atau yang mewakili dan Dirut BPD Bali.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengatakan deteksi dini dan peringatan dini sangat dibutuhkan agar peristiwa atau tindakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara dapat dicegah dan diatasi sedini mungkin sebelum sampai ke ranah hukum. Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Karena menurut dia, kerapkali aparatur di jajaran birokrasi menganggap apa yang mereka kerjakan sudah benar dan optimal. “Apalagi ketika dalam prosesnya terlihat tidak ada sesuatu persoalan yang mengganggu. Namun kemudian, setelah didalami lebih jauh oleh auditor, ditemukan kekurangan atau koreksi atas belanja daerah, kinerja, serta operasional agar menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. 

Mahendra Jaya berkomitmen untuk secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan yang tertuang dalam LHP. Pasalnya, dia punya prinsip, sebuah persoalan lebih baik cepat ditangani agar tidak melebar, berkembang dan bertambah kompleks sehingga menjadi sulit dan memakan energi yang besar dalam mengatasinya. Mengacu pada konsep LHP yang telah diterima, terdapat beberapa catatan penting dan rekomendasi. Terkait catatan dan rekomendasi BPK, pihaknya telah memberikan tanggapan berupa rencana aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjut. “Kami akan segera mengupayakan penyelesaian atas tindak lanjut tersebut pada awal bulan di tahun mendatang,” tandasnya.

Pada bagian lain, Pj. Gubernur Mahendra Jaya yang hadir bersama Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi tim auditor BPK yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan, baik dalam hal Kepatuhan Belanja Daerah, Kinerja, maupun Operasional BPD Bali.

“Kami menyadari bahwa kinerja, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja masih belum sempurna. Oleh karenanya, kami minta BPK memberikan arahan dan pendampingan terhadap langkah-langkah yang mesti dilakukan Pemprov Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PT. Bank BPD Bali agar memenuhi kaidah tata kelola yang baik guna mencapai pembangunan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” katanya. 

Sementara  Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan jajarannya merupakan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di daerah. Dalam kesempatan itu, Satria Perwira mendorong Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah dituangkan dalam LHP. Sebab pemeriksaan BPK akan lebih bermanfaat kalau rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti. 

Secara khusus, dia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemprov Bali karena paling cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dalam catatannya, Pemprov Bali menempati peringkat pertama dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yaitu 99,93 persen. Satria Perwira minta pemerintah daerah tidak menunda-nunda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sebab sejumlah rekomendasi akhirnya tak bisa ditindaklanjuti karena sejumlah kendala seperti lembaga yang sudah bubar atau pejabatnya telah pensiun.

Untuk diketahui, pemeriksaan BPK RI untuk Semester II Tahun 2023 mencakup pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada 6 entitas, pemeriksaan kinerja pada 5 entitas Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemeriksaan Kepatuhan atas operasional PT. Bank BPD Bali. (bgn003)23122904

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Badung Tahun 2022 kepada Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jalan Panjaitan Denpasar, pada Jumat (10/3/2023).

Bupati Giri Prasta mengatakan penyerahan LKPD Unaudited kepada BPK Perwakilan Bali merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 ayat 4 menyatakan LKPD diserahkan oleh Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penyerahan LKPD ini juga sebagai wujud komitmen, keseriusan dan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga semua program kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ucapnya.

Bupati Giri Prasta juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Bali, karena telah memberikan pendampingan sehingga LKPD Unaudited Pemkab Badung tahun anggaran 2022 dapat selesai tepat waktu

Sementara Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan pemerintah daerah atas penyampaian LKPD Unaudited tahun anggaran 2022 secara tepat waktu. “Rata-rata tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 di atas angka 90 persen, lebih tinggi dari standar nasional. Ini sebagai wujud sinergi komunikasi yang efektif antara BPK dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini kami juga melaksanakan kick of penyerahan surat tugas tim pemeriksa terperinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 yang dimulai dari tanggal 13 Maret dengan jumlah pemeriksa sebanyak 10 orang,” katanya.

Hadir mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Nyoman Sujendra, Inspektur Luh Suryaniti dan Kepala BPKAD IA Istri Yanti Agustini. (bgn003)23031112

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati I Made Edi Wirawan sangat komit dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mendapat apresiasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan tidak ada tunggakan penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai hasil 100 % dari segi pelaksanaan tindak lanjut. Atas hal tersebut, Plt. Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Bali mendorong agar Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan capaian tindak lanjutnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Prawira, dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 oleh pemerintah daerah se-Provinsi Bali di aula rapat Kantor BPK setempat pada Jumat (10/3/2023),

Pemkab Tabanan dinyatakan berhasil 100% menuntaskan rekomendasi tindak lanjut BPK atas Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022, dimana pemeriksaan terinci akan dilaksanakan kembali pada tanggal 13 Maret 2023 mendatang. Tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Tabanan, dimana dalam hal ini Bupati Sanjaya sangat komit melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

“Keberhasilan ini merupakan kerja keras dari seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Saya berharap Laporan Keuangan Pemkab Tabanan mampu menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel serta auditable, sehingga dapat dengan mudah ditelusuri,” ujar Sanjaya usai kegiatan.

Sesuai yang disampaikan Plt. BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Prawira, sesuai pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana menyebutkan bahwa, Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya setelah enam bulan tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Di samping itu, pemeriksaan ini juga menjadi tolak ukur atas pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dari BPK kepada Pemerintah Daerah.

“Astungkara, puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Bali tahun anggaran 2022 dapat kami terima secara serentak dan disaksikan langsung oleh Pak Gubernur (Wayan Koster) yang hadir beserta jajaran dan juga bapak-bapak bupati, kepala daerah atau yang mewakili,” ujar Satria Prawira sekaligus menambahkan, bahwa laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada saat itu, laporan keuangan dari kabupaten Tabanan diserahkan langsung oleh Bupati Sanjaya. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang disusun dan dikonsolidasikan dari semua laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah.

Turut hadir Gubernur Bali, Bupati Tabanan, Badung, Bangli,  Gianyar, Karangasem , Klungkung, Plt. Bupati Buleleng, dan Wakil Bupati Jembrana, Walikota Denpasar, beserta jajaran. (bgn003)23031102

Tabanan, Baliglobalnews

Wakil Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, didampingi Inspektur I Gede Urip dan Kepala Bakeuda Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti, terima entry meeting BPK RI Perwakilan Daerah Bali beserta Tim, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto, di ruang kerjanya, Jumat (14/8).

Kepala BPK RI Perwakilan Daerah Bali, Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan entry meeting tersebut dilaksanakan dalam rangka rencana pendahuluan pemeriksaan kinerja atas barang milik daerah tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Tabanan. ”Pemeriksaan ini akan dilakukan selama 20 hari kalender mulai dari tanggal 13 Agustus 2020 kemarin,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari pemahaman hal pokok atau fokus masalah terkait dengan barang milik daerah, mengidentifikasi masalah yang ada dan sebagainya. ”Kalau memang hasil pemeriksaan pendahuluan ini menyatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada fokus yang harus diselesaikan, maka tidak dilanjutkan pemeriksaan terinci. Meskipun pengalaman selama ini, selalu lanjut sampai ke terinci,” tegasnya.

Wabup Sanjaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala BPK RI Perwakilan Bali beserta tim di Tabanan. Dia mengatakan barang milik daerah atau aset daerah merupakan hal yang menarik. ”Karena yang namanya Pemerintah pasti mempunyai aset, dan juga banyak jenisnya. Dan di Tabanan juga masih ada aset milik provinsi, sehingga perlu adanya sinkronisasi,” ujarnya.

Untuk itu, Wabup Sanjaya sangat mengapresiasi kehadiran Kepala BPK beserta Tim dalam pemeriksaan pendahuluan ini. Dia mengatakan Pemkab Tabanan mempunyai aset seperti lahan-lahan yang cukup luas dan strategis yang masih belum optimal dalam legalitasnya, sehingga kurang produktif.

Untuk itu, dia berharap melalui pemeriksaan ini mampu memberikan titik terang yang jelas terkait keberadaan lahan tersebut, sehingga mampu dioptimalkan dan tidak menimbulkan sengketa. ”Tanah di Tabanan ini semuanya harus wajib legalitas atau mempunyai sertifikat, karena kami tidak mau nantinya tanah Pemda ada sengketa,” ujarnya.

Wabup meminta kepada pihak BPK Perwakilan Bali dan OPD terkait di Pemkab Tabanan menjalin sinkronisasi yang baik dalam pemeriksaan ini, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan bersama.

Begitu pula dengan aset lainnya seperti jalan dan bangunan milik daerah, dan lainnya, Sanjaya menekankan kepada OPD terkait agar setiap banguna harus ada biaya perawatan, sehingga nantinya mampu memproses aduan dari masyarakat terkait bangunan sampai jalan milik daerah. ”Sekarang biaya pemeliharaan ini harus menjadi atensi, khususnya untuk perawatan jalan dan lainnya,” tegasnya.

Tidak lupa juga pada kesempatan tersebut Wabup Sanjaya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan saran yang tiada henti diberikan oleh pihak BPK RI kepada Kabupaten Tabanan, sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai amanah. Dia berharap hubungan baik ini bisa berlanjut. (bgn/hms)20081428

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyambut positif dan mengapresiasi dibentuknya Institut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN), sebuah organisasi profesi yang mewadahi pemeriksa keuangan negara. Penegasan tersebut diutarakannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi pembentukan IPKN di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Selasa (4/8).

Menurut Dewa Indra, apresiasi itu layak diberikan, karena organisasi tersebut dibentuk dengan niat dan tujuan yang positif yaitu meningkatkan profesionalisme pejabat pemeriksa. Terlebih, organisasi itu juga nantinya akan menyusun kode etik yang menjadi panduan bagi pejabat pemeriksa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara lebih profesional.

Pemerintah, kata dia, sangat membutuhkan pejabat pemeriksa yang kredibel dan professional, karena hal itu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. ”Jika pejabat pemeriksanya profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tata kelola administrasi keuangan pemerintah akan makin baik dan hal ini tentunya akan memberi aura positif bagi wajah birokrasi,” katanya seraya berharap pembentukan IPKN menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemeriksaan yang makin profesional. 

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryono Suliyanto, menguraikan latar belakang dibentuknya organisasi profesi tersebbut. Dia menjelaskan, pembentukan IPKN merupakan amanat Permenpan RB Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Permenpan RB tersebut mengatur bahwa BPK bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa dan pembentukan organisasi profesi paling lama lima tahun sejak Peraturan Menteri PAN dan RB diundangkan. Pembentukan IPKN bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.

IPKN, kata dia, menyelenggarakan kegiatan antara lain mengembangkan standar pemeriksaan, mengembangkan metodologi, teknik, dan pendekatan-pendekatan serta praktik pemeriksaan yang baik. Selain itu, juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi bagi anggota, menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional. Kegiatan sosialisasi juga ditindaklanjuti dengan penetapan nama-nama yang duduk dalam kepengurusan IKPN Wilayah Bali.

Ketua BPK RI, Sri Haryono Suliyanto, menduduki jabatan ketua, sementara Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra duduk dalam Dewan Konsultatif bersama dua lainnya yaitu Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Bali Made Gede Wirakusuma dan Prof. Dr. I Made Arya Utama. Sementara Kepala BPKP Perwakilan Bali Ari Dwikora Tono dan Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada masing-masing menempati posisi sebagai Ketua I dan Ketua II. (bgn/hms)20080424