Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali melakukan entry meeting terkait pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2024. Entry meeting BPK diterima Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung didampingi Inspektur Badung Luh Suryaniti dan kepala OPD di Puspem Badung pada Jumat (11/4/2025).

Sekda Surya Suamba menyambut baik dan mengapresiasi BPK RI Perwakilan Bali yang melakukan pemeriksaan pendahuluan dan terinci atas LKPD Badung 2024. Tentu dari pemeriksaan ini akan memberikan kesempatan bagi OPD untuk berbenah dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan berulang dalam menyajikan laporan keuangan. “Kami berterima kasih, BPK telah mendorong kami, memberikan motivasi, arahan, bimbingan serta pembinaan sehingga mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” terangnya.

Terkait pemeriksaan terinci ini, Sekda meminta OPD untuk mengikuti dengan baik dan dapat memberikan data, informasi maupun dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan pemeriksaan rinci akan dimulai 9 April hingga 8 Mei selama 30 hari pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan terinci ini tujuannya untuk menilai sejauh mana kewajaran laporan keuangan dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut,” ujarnya. Sementara lingkup pemeriksaan mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. “Output dari pemeriksaan ini nanti rencananya pada 26 Mei akan diserahkan laporan hasil pemeriksaan dengan pemberian opini,” katanya. (*/bgn)003)25041108

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa dan Inspektorat Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti menerima kunjungan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono, beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, pada Jumat (6/8).

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Priyono menjelaskan kunjungan kali ini merupakan silaturahmi antara BPK RI dan Pemkab Badung yang merupakan mitra kerja bersama. Wahyu Priyono juga turut memaparkan inovasi BPK Bali Kreatif, Inovatif, Unggul, Akuntabel dan Transparan (KUAT). Sehingga upaya untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang KUAT dapat tercipta secara berkesinambungan

Sementara itu Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengucapkan selamat bertugas di Bali kepada Kalan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono. Bupati Giri Prasta berharap kerjasama, dukungan serta bimbingan yang selama ini terjalin antara BPK RI dengan Pemkab Badung agar bisa dilanjutkan.

“Ke depan tentunya kami senantiasa mohon dukungan dan bimbingan dalam tugas pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Badung,” ujarnya. (bgn003)21080615

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit laporan keuangan Kejaksaan Agung tahun anggaran 2020 sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UUD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Kami sekarang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertanggungjawaban uang negara yang dipercayakan kepada Kejaksaan Agung,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, saat rapat bersama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dan jajaran di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 adalah menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kejaksaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kriteria-kriteria yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan (adequate disclosure), efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Jadi uang yang diserahkan dipercayakan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Agung, ‘ending’-nya kami periksa,” ujar Hendra.

Hendra menyebut BPK rutin setiap tahun mengaudit laporan keuangan kementerian lembaga, salah satunya Kejagung.

Menurut dia, audit keuangan negara itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UUD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Saat ini, BPK tengah mengaudit tata kelola keuangan negara semua Kementerian/ Lembaga. BPK akan memberikan opini terkait audit itu, yakni wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan opini paling rendah yaitu disclaimer.

Sejak tahun 2016 hingga 2019, laporan keuangan Kejaksaan RI tercatat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Sejauh ini Kejaksaan Agung telah empat tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Berarti mendapatkan opini yanglevelnya paling atas,” katanya.

Hendra berharap hasil audit laporan keuangan negara Kejaksaan Agung periode Januari-Desember 2020 tidak mengalami penurunan.

“Saya berharap juga opininya masih sama, masih seperti yang dulu (WTP),” ujarnya. (bgn123)21013006

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas penanganan Covid-19 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Rabu (23/12).

LHP yang diterima terkait dengan efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 dan pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar.

Penandatanganan serah terima LHP dari BPK RI untuk Pemkot Denpasar dilaksanakan Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira; Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama: Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

IGN Jaya Negara mengatakan secara umum sesuai dengan pemeriksaan dari BPK Perwakilan Bali untuk Pemerintah Kota Denpasar, efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 sudah cukup efektif.

Namun, kata dia, masih ada catatan terkait dengan kesesuaian dengan peraturan perundangan di dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan di lapangan, seperti terkait masalah metode pelaksanaan Swab berbasis PCR, evaluasi tentang kontak erat kasus serta laporan kasus yang terintegrasi dengan daerah maupun nasional.

“Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan memang perlu untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Menurut Jaya Negara, meskipun masih ada beberapa kekurangan mengingat kasus Covid-19 masih dalam proses pembelajaran dan masih dicari solusi untuk penanggulangan bahkan di tingkat nasional maupun dunia. Namun pihaknya tetap akan segera menindaklanjuti dan menjadi prioritas sehingga kemanfaatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Kami akan berusaha untuk memaksimalkan kekurangan kami sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.

Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari strategi pemeriksaan komprehensif BPK (Audit Universe) yang dilaksanakan secara serentak pada Semester II 2020 untuk seluruh entitas pusat dan daerah.

Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Denpasar. Sasaran pemeriksaan pengelolaan atas empat hal yaitu penelurusan kasus (tracing), pengujian (testing), perawatan (treatment) serta sosialisasi dan edukasi guna mengubah perilaku masyarakat dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar cukup efektif dalam melaksanakan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020.

“Hal ini terlihat dari upaya Pemkot Denpasar di dalam mencegah penularan Covid-19 sehingga mitigasi kasus dan penelurusan kontak eratnya dapat segera dilaksanakan,” katanya.

Satria Perwira dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemkot Denpasar dalam pelaksanaan tindak lanjut yang mendapat nilai tinggi. (bgn003)20122313

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghormati proses hukum yang dihadapi mantan Anggota BPK Rizal Djalil (RD) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

“Kami juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam konteks penegakan hukum mari sama-sama hormati dan junjung tinggi supremasi hukum,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK, Selasa memeriksa Agung sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

“Saya dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami Rizal Djalil itu gambarannya. Saya ingin sampaikan rasa prihatin yang mendalam terhadap kasus yang menimpa Pak Rizal Djalil dan berharap agar beliau sabar dan tegar,” ucap Agung.

Dalam kasus Rizal, ia juga meminta kedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Bahwa dalam kasus Rizal Djalil dia posisinya tersangka tetap dengan hormati proses penegakan hukum maka seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jadi, posisinya beliau adalah asas praduga tak bersalah,” kata dia.

Selain Rizal, KPK juga telah menetapkan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP) sebagai tersangka.

Dalam pengembangan kasus proyek SPAM, KPK telah menetapkan Rizal dan Leonardo sebagai tersangka pada 25 September 2019. Keduanya kemudian ditahan pada 3 Desember 2020.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa pada Oktober 2016, BPK RI melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK RI tertanggal 21 Oktober 2016. Surat ditandatangani oleh tersangka Rizal dalam kapasitas sebagai Anggota IV BPK RI saat itu.

Surat tugas adalah untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi air limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

Awalnya, diduga temuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebesar Rp18 miliar, namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar.

Perwakilan Rizal sempat mendatangi Direktur SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.

Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama. Dalam perusahaan ini, tersangka Leonardo berposisi sebagai Komisaris Utama. Sebelumnya, sekitar tahun 2015/2016 tersangka Leonardo diperkenalkan kepada Rizal di Bali oleh seorang perantara.

Leonardo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR. Melalui seorang perantara, Leanordo menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain.

Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga, yaitu sejumlah 100 ribu dolar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar Singapura atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.(bgn123)20120815