Denpasar, Baliglobalnews

Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dalam memberikan keberpihakan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada Rohaniawan Hindu, Budha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen di kabupaten/kota se-Bali mendapatkan apresiasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarja.

Program Jaminan Sosial kepada Rohaniawan ini mendapatkan dukungan penuh dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sejak Tahun 2023 silam dan berlanjut pada Tahun Anggaran 2026. Tercatat pada tahun ini ada 16.794 rohaniawan di Bali yang terdaftar sebagai kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Gubernur Koster meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk terus melakukan pendataan rohaniawan dengan mendapatkan sumber yang akurat dari desa agar program sosial ini benar-benar mampu memberikan pertolongan atau keringanan kepada rohaniawan. “Ini program yang sangat marhaenisme, dimana para rohaniawan memiliki peran yang sangat mulia dalam mendoakan keselamatan alam dan kita semua di Bali,” kata Koster di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (21/7/2026).

Mendengar arahan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan melaporkan bahwa pendataan kepada rohaniawan secara berkelanjutan, setiap tahun dilakukan, tepatnya setiap bulan November data Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk rohaniawan diperbarui dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Sementara I Nyoman Suarja menyampaikan para rohaniawan yang masih terdata aktif di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat perlindungan sosial, di antaranya JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). “Namun apapun itu, kami tetap mendoakan agar para rohaniawan diberikan keselamatan dan panjang umur,” katanya.

Pihaknya menginformasikan, apabila misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai sepenuhnya perawatan di rumah sakit yang telah kerjasamakan sampai pasiennya sembuh total. Kalau ada yang meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kematian.

Dia menyatakan pihaknya juga ada program beasiswa apabila peserta aktif meninggal dunia, namun masih memiliki anak yang ditanggung sekolah.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara dan Papua juga membahas 3 program perlindungan sosial lainnya, yang meliputi 1) Jaminan Hari Tua kepada Rohaniawan (masih dalam kajian); 2) Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Perlindungan Pekerja Rentan seperti Petani dan Nelayan (masih dalam kajian); dan 3) Pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bali melalui sistem satu pintu yang dikelola Pemerintah Daerah untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan sosial. (*/bgn003)26072202

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyalurkan secara simbolis santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada dua orang ahli waris korban, masing-masing kepada korban kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian di Lobi Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (7/4/2026).

Adapun dua orang ahli waris penerima tersebut masing-masing Ketut Alit Suriyani ahli waris atas nama korban kecelakaan kerja (meninggal) I Made Adita Kusuma, yang merupakan pekerja di Badan Permusyawaratan Desa Pemecutan Kaja yang menerima santunan JKK Rp180.400.000.

Santunan juga diberikan kepada I Made Ris Wijaya ahli waris atas nama korban meninggal dunia I Wayan Kantra yang menerima santunan JKK plus tabungan jaminan hari tua (JHT) berjumlah total Rp42.000.000.

Walikota Jaya Negara menyampaikan kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan karena penyaluran santunan ini bisa terealisasi dengan baik dan lancar. “Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu segala proses klaim santunan ini,” katanya.

Jaya Negara juga berharap santunan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga, serta bermanfaat untuk menunjang perekonomian keluarga dan keperluan lainnya. “Kepada ahli waris yang menerima klaim BPJS ini, mudah mudahan dapat tabah atas musibah yang terjadi, semoga santunan BPJS ini dapat meringankan beban keluarga,” katanya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Adventus Edison Souhuwat mengatakan perlindungan kepada para pekerja merupakan suatu hal krusial dan perlu diintensifkan. “Kami tadi sempat berbincang dengan para ahli waris penerima manfaat, dan mereka tidak menyangka akan menerima manfaat sebesar ini. Memang secara nilai rupiah yang diterima tidak akan mampu menggantikan kehilangan anggota keluarga, namun setidaknya melalui bantuan ini akan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” katanya. 

Selain kegiatan penyerahan santunan, pada kesempatan itu, Adventus juga mengenalkan diri sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar yang baru kepada Bapak Walikota, dan menitip diri dan kerjasamanya selama bertugas di sini.

Seorang ahli waris penerima manfaat, Ketut Alit Suriyani berterima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar dan juga BPJS Ketenagakerjaan atas santunan JKK dan segala bantuan yang telah diberikan kepada keluarganya. “Tentu santunan ini sangat bermanfaat bagi kami sekeluarga. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Walikota Denpasar, BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu kami sekeluarga,” ungkapnya. (*/bgn003)26040701

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, pada Sabtu (29/11/2025).

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang konsisten meningkatkan kualitas layanan dan pelaporan keberlanjutan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan diseminasi ini. Setiap orang berhak atas jaminan sosial. Negara telah mengembangkan dua badan, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan negara kepada seluruh warga,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan penyelenggaraan jaminan sosial di Bali selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu konsep pembangunan dari kelahiran, tumbuh kembang, hingga kematian, bagi seluruh Krama Bali di dalam maupun luar daerah.

Dia menekankan, Provinsi Bali memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengimplementasikan jaminan sosial secara universal. Di antaranya: Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mengatur distribusi tenaga kerja, pelatihan, serta perlindungan pekerja lokal berlandaskan nilai-nilai Jana Kerthi. 

Lalu, Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Bali. “Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” tegas Gubernur.

Perlindungan Pekerja Nonformal Rentan 11 Ribu Sulinggih dan Pemangku

Koster juga menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah perlindungan bagi rohaniawan yang kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku. “Pekerjaan rohaniawan sangat mulia karena mendoakan agar alam dan manusia tetap dalam keadaan baik. Perlindungan ini sangat penting,” ungkapnya.

Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat lainnya telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain: petani dan nelayan,pekerja seni,perangkat desa,paiketan serati atau pembuat banten, pecalang, dan lembaga adat lainnya.

Semua elemen ini, menurut Koster, memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.

Koster menyebutkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali berbeda-beda di tiap kabupaten/kota. Pemprov Bali, katanya, terus mendorong percepatan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran dari APBD. “Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat dibutuhkan pekerja rentan. Kami berharap kepesertaan terus meningkat sehingga universal coverage dapat tercapai,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi lima program utama BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster memaparkan berbagai capaian tata kelola pemerintahan Bali. Pemprov Bali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Selain itu, Bali juga menjadi yang terbaik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI selama lima tahun berturut-turut. “Saya pastikan tidak ada yang bermain-main dalam tata kelola pemerintahan. Merit sistem diterapkan sangat ketat. Promosi jabatan dilakukan berdasarkan portofolio, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan. Bahkan saat memilih kepala dinas, saya tidak pernah menemui calon, hanya membaca profilnya,” tegasnya.

Hasilnya, kata Koster, Bali menjadi provinsi dengan penerapan merit sistem terbaik di Indonesia menurut Kemenpan RB.

Sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandar menyampaikan penghargaan atas kehadiran Gubernur Koster yang dinilainya sebagai sosok pemimpin berkomitmen tinggi terhadap keberlanjutan Bali. “Kehadiran Bapak Gubernur, yang saya sebut sebagai guru saya, merupakan kehormatan luar biasa. Beliau sangat peduli pada aspek keberlanjutan, budaya, dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Ini bukan hanya soal manfaat jangka pendek, tetapi tentang keberlangsungan Bali di masa depan,” ujarnya.

Dia menyebutkan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun depan diperkirakan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga penguatan tata kelola dan keberlanjutan menjadi tanggung jawab besar lembaga publik ini.

Sementara Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Evan Kurniawan mengaku terkesan dengan Kebijakan di Bali yang menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza dalam setiap acara resmi.

“Sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini meneguhkan nasionalisme,” ujarnya.

Evan menjelaskan penyelenggaraan diseminasi ini merupakan bentuk apresiasi terhadap tim internal BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 dalam upaya menyempurnakan sistem pelaporan terintegrasi yang membangun karakter organisasi.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan. (*/bgn003)25113001

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.452 orang petani Kota Denpasar di Wantilan Pura Agung Lokanatha, Denpasar, Kamis (7/3/2024). Keikutsertaan petani dalam BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai wujud nyata kepedulian Pemkot Denpasar sebagai implementasi spirit vasudhaiva kutumbakam guna menjamin risiko kerja bagi Petani.

Walikota Jaya Negara mengatakan Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan jaminan sosial bagi para petani di Kota Denpasar. Masuknya petani sebagai penerima BPJS melengkapi beberapa sektor telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Mulai dari sulinggih, pemangku kahyangan tiga, bandesa adat, pakaseh, pangliman, dan klian adat.

“Melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini kami berharap petani memiliki jaminan risiko kerja, sehingga harapannya minat menjadi petani meningkat dan alih fungsi lahan menurun,” ujarnya

Pada kesempatan tersebut Walikota Jaya Negara juga menyampaikan kenaikan insentif bagi kelian adat dan pangliman subak di Kota Denpasar. Kenaikan insentif dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta diharapkan dapat meningkatkan semangat para klian adat dan pangliman subak untuk terus ngayah dalam menjaga adat, budaya dan tradisi Bali.

“Kenaikan insentif dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen Pemkot Denpasar dalam menjalankan semangat vasuidha kutumbakam, serta sebagai bentuk kepedulian untuk terus menjaga pertanian serta melestarikan adat, budaya dan tradisi Bali, kami berharap semoga program ini memberikan kemanfaatan bagi klian adat dan pangliman subak se-Kota Denpasar,” katanya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali, Denpasar, Cep Nandi Yunandar, mengatakan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi petani se-Kota Denpasar merupakan upaya untuk mendukung penguatan pilar adat dan pilar pangan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, jamiman yang diberikan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dengan biaya perawatan tidak terbatas dan Jaminan Kematian dengan santunan Rp42 juta. Pihaknya mengingatkan bahwa peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan dibatasi maksimal usia 65 tahun.

Seorang petani, I Wayan Sudira, mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemkot Denpasar terhadap para petani se-Kota Denpasar. Tentunya, program ini sangat bermanfaat dalam menjamin resiko kerja sebagai Petani. “Terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar, yang dalam hal ini Walikota Denpasar yang telah memberikan jaminan sosial bagi petani,” ujarnya.

Hadir Kadis Kebudayaan Raka Purwantara, Kadis Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. (bgn003)24030703

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyerahkan santunan kematian dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan Bali Timur kepada ahli waris I Nengah Sudiantara yang meninggal akibat kecelakaan kerja di ruang rapat Bupati Bangli pada Selasa (27/9/2023).

Bupati Sedana Arta mengapresiasi BPJS Ketenaga kerjaan atas santunan yang diberikan kepada penerima santunan manfaat jaminan  alm. I Nengah Sudiantara yang diterima langsung Ni Ketut Taman (istri alm) selaku ahli waris. Sambil menyampaikan turut berbela sungkawa kepada keluarga almarhum, Bupati Sedana Arta menyatakan santunan tersebut sebagai bukti begitu pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Bangli mengikutsertakan Pegawai Kontrak atau non-ASN untuk BPJS Ketenagakerjaan. “Kita tidak bisa menduga akan situasi dan risiko pekerjaan di setiap saat. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli turut berduka atas meninggalnya akibat kecelakaan kerja alm. I Nengah Sudiantara. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah menerima ujian ini dan mudah mudahan santunan ini dapat mengurangi beban keluarga  dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan keluarga ke depan,” katanya.

Kepala BPJS Ketenaga kerjaan Bali Timur Pandu Arya menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang dimiliki negara yang bertanggung jawab mengurusi masyarakat dalam perlindungan ketenaga kerjaan. Dan hari ini kedatangannya bersama jajaran untuk memberikan santunan manfaat jaminan langsung kepada ahli waris dengan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja Rp 142.000.000 dan beasiswa maksimal untuk satu orang anak Rp 63.000.000 yang ditotalkan menjadi Rp 205.000.000. Kita bersama jajaran turut berbela sungkawa, turut berduka, semoga yang ditinggalkan tentunya keluarga kuat menghadapi cobaan ini. Santunan ini kami serahkan semoga dapat membantu dan mengurangi beban keluarga sampai almarhum diupacarai sesuai agamanya,” katanya.

Sementara pihak keluarga almarum, I Ketut Sudirma, yang hadir mendampingi istri alm. I nengah Sudiantara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Bangli beserta jajaran, BPJS dan Dinas Sosial Bangli yang telah  memfasilitasi keluarga untuk menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan. “Santunan ini sangat bermanfaat membantu mengurangi beban kebutuhan  keluarga kami ke depan. Mudah-mudahan program ini terus berjalan sesuai harapan,” katanya. (bgn003)23092714

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada kelian adat se-Kota Denpasar di Wantilan Pura Agung Lokanatha, Denpasar, pada Selasa (26/9/2023). Keikutsertaan kelian adat dalam BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai upaya menjamin risiko kerja, sehingga secara berkelanjutan dapat mendukung penguatan adat dan budaya Bali, khususnya Kota Denpasar.

Walikota Jaya Negara mengatakan Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan jaminan sosial bagi pilar-pilar adat di Kota Denpasar. Adapun beberapa sektor telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Denpasar meliputi sulinggih, pemangku kahyangan tiga, bandesa adat, pakaseh, pangliman, petani dan kini kelian adat.

“Melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini kami berharap kelian adat memiliki jaminan risiko kerja, sehingga lebih bersemangat dalam ngayah menjaga adat, tradisi dan budaya Bali,” ujarnya

Kadis Kebudayaan Raka Purwantara mengatakan 343 kelian adat se-Kota Denpasar telah terdaftar sebagai penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pilar adat di Kota Denpasar. Dimana, kali ini turut diserahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi klian adat se-Kota Denpasar. Sehingga mampu mendukung perlindungan bagi klian adat se-Kota Denpasar. “Kami berharap semoga program ini memberikan kemanfaatan bagi klian adat se-Kota Denpasar,” ujarnya

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali, Denpasar, Cep Nandi Yunandar menjelaskan, bahwa jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Klian Adat se-Kota Denpasar merupakan upaya untuk mendukung penguatan pilar adat oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, jamiman yang diberikan meliputi program jaminan kecelakaan kerja dengan biaya perawatan tidak terbatas dan jaminan kematian dengan santunan sebesar Rp. 42 Juta. Pihaknya mengingatkan bahwa peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan dibatasi maksimal usia 65 tahun. 

Sementara seorang kelian adat, I Made Sudira dari Banjar Geladag mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemkot Denpasar terhadap klian adat se-Kota Denpasar. Tentunya, program ini sangat bermanfaat dalam menjamin resiko kerja sebagai kelian adat. (bgn003)23092610

Badung, Baliglobalnews

Tercatat 583 tenaga kerja disabilitas yang ada di wilayah Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Kantor Camat Abiansemal pada Selasa (15/11/2022).

Penyerahan secara simbolis oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung, Nurul Indahyati, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, I Putu Eka Merthawan diterima Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Forum Perbekel Abiansemal, I Made Semawan.

Eka Merthawan mengatakan hadir di Kantor Camat Abiansemal bersama Kepala Kantor BPJS Badung bersama tim untuk menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang menyandang disabilitas sebanyak 583 orang yang ada di Kecamatan Abiansemal.

“Diharapkan dalam jangka waktu tiga bulan sudah tuntas semua, karena dalam waktu itu bulan itu CSR Bali memberi apresiasi kepada masyarakat khusus disabilitas sebanyak 583 ini untuk diberikan BPJS ketenagakerjaan dan selanjutnya ini merupakan tanggung jawab kami di Pemkab untuk melanjutkan kegiatan ini secara permanen,” katanya.

Menurut Eka Merthawan, Dinas Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab untuk langkah ke depan di tahun 2023 juga meminta bantuan kepada camat serta perbekel untuk memberikan dukungannya. “Kami bersama Bappeda, BPKAD dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk langkah ke depan selain disabilitas, untuk adat juga seperti pemangku-pemangku dan lainnya semuanya teradopsi di tahun 2023. Astungkara tidak ada masalah, serta janji untuk mewujudkan konsep dari BPJS sudah kami laksanakan dengan perencanaan dan juga sudah diagendakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan di tahun 2023 bisa terwujud,” ucapnya.

Dia berharap agar bantuan BPJS Ketenagakerjaan agar sampai kepada yang berhak menerimanya. “Jadi tenaga kerja yang dimaksud itu Pertuni, karena Pertuni itu bagian daripada masyarakat dengan kekurangannya. Mereka kita harus bantu dengan sentuhan formal, sentuhan moral dari pemerintah itu yang pertama dan kedua agar benar-benar laporan ini yang berhak menerima jangan sampai ada salah sasaran bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan bersama BPD Bali yang sudah tulus-ikhlas membantu masyarakat disabilitas yang ada di Kecamatan Abiansemal khususnya dan Badung pada umumnya,” katanya.

Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung, Nurul Indahyati, menyampaikan bahwa pihaknya selaku penyelenggara jaminan sosial memang sudah berkomitmen. “Kewajiban kami serta misi kemanusiaan untuk membantu pemerintah daerah untuk ikut mensukseskan program jaminan sosial tenaga kerja,” katanya.

Dia menyebutkan jaminan sosial tersebut merupakan program nasional dari Bapak Presiden Jokowi dan sudah menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota. “Kami selaku penyelenggara sudah menjadi kewajiban kami untuk mensuport seluruh tenaga kerja yang ada di Badung yang jumlahnya 360 ribu lebih ini keseluruhannya bisa terlindungi jaminan ketenagakerjaannya,” katanya.

Saat ini, kata dia, yang masih menjadi PR adalah dari sektor informal baru mencapai 11-12%, karena sektor informal itu ada berbagai ragam pekerjaannya, termasuk di dalamnya disabilitas jadi CSR dari BPD Bali. “Memang kami fokuskan dulu untuk penyandang disabilitas. Saya berharap untuk bantuan ini agar benar-benar orang yang berhak menerima. Maka dari itu besar harapan kepada Bapak Camat serta seluruh perangkat desa untuk membantu mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan ini,” tandasnya. (bgn003)22111513

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar kembali menerima  bantuan dalam bentuk CSR berupa 100 paket sembako dari BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar. Bantuan sembako yang akan segera  disalurkan kepada masyarakat dan   kader PKK ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar, Opik Taufik, kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Jaya Negara di Gedung Wanti Santhi Graha Denpasar Senin (28/3).

Opik Taufik mengatakan bantuan CSR ini untuk menyambut HUT ke-234 Kota Denpasar. Menurut dia, bantuan sembako yang diberikan karena masa pandemi seperti saat ini pemerintah perlu dukungan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, pihaknya juga harus bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar di dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Karena pihaknya memiliki dua program yakni jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kematian. “Karena kader PKK  termasuk pekerja jika terjadi sesuatu saat menjalankan tugas dan kewajibannya bisa terbantu dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk ke depan pihaknya berharap kegiatan ini bisa berkesinambungan dengan Pemerintahan Kota Denpasar  khususnya TP PKK Kota Denpasar. Tidak hanya sembako tapi ke depan pihaknya juga akan memberikan  bantuan iuran sehingga ke depan kader PKK bisa mengetahui manfaat menjadi peserta dan ketika mereka  mengalami musibah kerja.

Ny. Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas bantuan CSR Sembako yang diberikan kepada para kader PKK Kota Denpasar. Dia menyebutkan bantuan itu menjadi motivasi para kader untuk lebih semangat bekerja dalam melaksanakan 10 program PKK.

Pada nanti saat menyalurkan bantuan sembako tersebut, Ny. Jaya Negara mengharapkan pihak BPJS Ketenagakerjaan ikut turun ke lapangan sekaligus memberikan sosialisasi masyarakat kepada para kader. Sehingga mereka paham akan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat itu Ny. Jaya Negara didampingi istri Wakil Walikota Ny. Arya Wibawa dan Ketua DWP Ny. Wiradana. (bgn00322032805)

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, membuka secara resmi Edukasi Sosialisasi Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Kamis (27/5). Acara yang diikuti oleh 72 LPD se-Badung dari 6 kecamatan ini juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana dan Kadis Kebudayaan, I Gede Eka SudarwithaSekda Adi Arnawa dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sehingga Pemerintah Pusat ada keberpihakan kepada para tenaga kerja di Indonesia.

“Dengan adanya kondisi seperti itu, kita melihat bahwa di Pulau Bali khususnya terhadap keberadaan Desa Adat termasuk didalamnya ada Badan Usaha milik Desa Adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat strategis,” katanya.Menurut Adi Arnawa, selama ini pembiayaan masing-masing desa adat di samping dari Bantuan Pemerintah Daerah juga banyaknya ditunjang oleh LPD itu sendiri. Oleh karena itu, pihaknya memandang untuk tenaga kerja karyawan-karyawati LPD sangat penting harus diberdayakan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan ini.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya terkait BPJS Ketenagakerjaan di Badung khususnya kepada karyawan-karyawati LPD, adanya suatu kepastian bagi mereka terkait dengan pendapatan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua termasuk pensiunan yang kita akan dorong,” harapnya seraya menambahkan agar tidak ada perbedaan antara ASN, pekerja formal maupun informal di Bali dan Badung khususnya.Untuk saat ini, kata dia, sudah 50 LPD mengikuti dan sekarang diberikan kepada 72 LPD. Untuk itu Badung terus mendorong agar semua karyawan LPD untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berharap kepada semua karyawan-karyawati LPD masuk kedalam BPJS Ketenagakerjaan.

Karena bagaimanapun kita ingin adanya suatu jaminan buat mereka. Mudah-mudahan dengan jaminan yang akan diberikan bisa memotivasi pekerja untuk bisa bekerja secara maksimal,” katanya.Sementara Kepala BPJS Badung, Nurul Indahyati, mengatakan bahwa sesuai  dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada Kementerian, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan optimalisasi terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Sehingga seluruh para pekerja baik itu sektor formal maupun informal terlindungi oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

“Kami dari BP Jamsostek Cabang Badung berkomitmen untuk mendukung penuh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara tindak lanjut dari instruksi Presiden. Untuk itu hari ini kami bekerjasama dengan Pemkab Badung melalui Dinas kebudayaan dimana ada peraturan baru bahwa LPD sudah beralih di bawah Dinas Kebudayaan,” pungkasnya. (bgn003)21052719

Gianyar, Baliglobalnews

Anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan berkesempatan memperoleh beasiswa pendidikan dari jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi. Sebagaimana yang diterima tiga siswa di Gianyar yakni Gusti Ayu Mas Apsarini (SD), Ni Kadek Muliantari (SMP), dan Gusti Ngurah Junior Ardhiawan (SMA). Mereka menerima beasiswa pendidikan, karena orangtuanya meninggal dunia.

Beasiswa diserahkan Sekda Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Bimo Prasetiyo di kantor BPJS Ketenagakerjaan Gianyar, Selasa (4/5).Sekda Wisnu Wijaya mengapresiasi perhatian yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada anak-anak para peserta BPJS. “Bagaimanapun di pundak anak-anak muda inilah kita serahkan estafet kepemimpinan negeri ini, tentunya mereka bisa maju melalui pendidikan, kami sangat berterima kasih, bantuan beasiswa ini tentunya sangat bermanfaat bagi mereka,” ujar Sekda Wisnu Wijaya.

Dia berpesan kepada siswa penerima beasiswa, agar tetap semangat melanjutkan pendidikan mereka dan memanfaatkan beasiswa yang diterima dengan sebaik-baiknya.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Bimo Prasetiyo, mengatakan di tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan merealisasikan beasiswa. Hal ini menyusul keluarnya aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker itu efektif berlaku mulai 1 April 2021. Juga turunnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).Bimo mengatakan beasiswa ini adalah bagian dari manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, selain memperoleh santunan kematian juga mendapat beasiswa untuk dua orang anak yang masih bersekolah. Total beasiswa yang diperoleh untuk dua orang anak mencapai 174 juta rupiah.Selain untuk tenaga kerja yang meninggal karena kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beasiswa bagi dua orang anak tenaga kerja yang meninggal biasa, dengan syarat masa kepesertaan minimal tiga tahun.

Besaran nilai beasiswa yang diperoleh sama yaitu 174 juta rupiah. “Ini program yang sangat bagus terutama menjamin bagaimana anak-anak yatim yang kehilangan ayah atau ibu yang tenaga kerja, masih tetap bisa melanjutkan sekolahnya untuk meraih cita-citanya dengan modal dari BPJS Ketenagakerjaan berupa beasiswa ini,” tambah Bimo.Untuk memperoleh beasiswa, anak dari tenaga kerja tersebut melampirkan rapor atau transkrip nilai bagi tingkat perguruan tinggi. Beasiswa diberikan setahun sekali dengan ditransfer ke rekening penerima Rp 1,5 juta selama 2 tahun bagi jenjang pendidikan TK. Rp 1,5 juta rupiah selama 6 tahun bagi jenjang pendidikan SD. Rp 2 juta dan Rp 3 juta bagi jenjang pendidikan SMP dan SMA selama 3 tahun. Rp 12 juta rupiah selama 5 tahun bagi jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Agar uang beasiswa yang diterima tidak disalahgunakan, para penerima beasiswa setiap tahun harus melaporkan nilainya (rapor atau transkrip nilai) serta surat keterangan masih aktif dari sekolah masing-masing. Jika penerima beasiswa terbukti tidak aktif atau tidak melanjutkan pendidikannya, maka beasiswa akan dihentikan. “Misalnya, jika dia siswa SMP kemudian tidak melanjutkan ke jenjang SMA maka beasiswanya kita stop,” tandas Bimo Prasetiyo. (bgn003)21050416