Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI memastikan 144 diagnosa kepada masyarakat tetap dijamin jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Terkait maraknya informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar 144 diagnosa yang disebut-sebut tidak dapat dirujuk ke rumah sakit, kami BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI, Endang Triana Simanjuntak, di Denpasar, pada Sabtu (21/6/2025).

Menurut Endang, diagnosis tersebut tetap dijamin Program JKN, namun dapat ditangani langsung di FKTP sesuai prinsip pelayanan berjenjang. Jika dalam pemeriksaan ternyata memerlukan penanganan lebih lanjut, peserta tetap akan dirujuk ke FKRTL. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai konten media sosial yang belum terverifikasi. Gunakan kanal resmi BPJS Kesehatan, seperti website, media sosial BPJS Kesehatan RI, Aplikasi Mobile JKN,” katanya.

Hal ini disampaikan sebagai bagian upaya edukasi kepada masyarakat memahami akan hak dan kewajiban mereka secara utuh, serta terhindar dari kesalahpahaman dalam mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab publik, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi peserta melalui penyampaian informasi yang benar, terutama di era digital yang serba cepat dan rentan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan.

Terkait adanya keluhan masyarakat bahwa tindakan medis untuk peserta JKN cenderung lebih lama dibanding pasien umum, dia menyatakan saat ini sekitar 70-90% pasien di rumah sakit merupakan peserta JKN, sehingga memang terjadi antrean lebih padat. “Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga diimbau menyediakan dashboard ketersediaan tempat tidur dan dashboard jadwal operasi, yang telah terhubung ke Aplikasi Mobile JKN,” katanya.

Yang perlu diketahui, kata dia, perbedaan jumlah ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan dengan di Aplikasi Mobile JKN, tidak selalu mencerminkan ketersediaan actual. Hal ini dapat dikarenakan adanya klasifikasi ruangan di fasilitas kesehatan (misalnya ruang isolasi, infeksius, post-persalinan) yang tidak dapat digunakan secara umum.

Di wilayah Bali, lanjutnya, terdapat 7.272 peserta JKN dari WNA dengan tingkat keaktifan mencapai 73%. Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 (perubahan atas Perpres 82/2018), WNA yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) lebih dari 6 bulan dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, baik melalui pemberi kerja, investor maupun secara mandiri. “Dinamika pelayanan kesehatan akan Program JKN terus mengalami evolusi dan pembenahan sejak BPJS Kesehatan berdiri pada tahun 2014. Jika pada awalnya pendaftaran peserta dilakukan secara individu, saat ini pendaftaran JKN telah disesuaikan dengan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga,” katanya.

Dia menjelaskan, perubahan ini dilatarbelakangi oleh temuan di lapangan terkait penyalahgunaan pemanfaatan Program JKN. Peserta yang datang bukanlah individu yang sebenarnya terdaftar sebagai peserta JKN atau penyalahgunaan akan nomor kepesertaan JKN, sehingga pemberian obat tidak tepat sasaran dikarenakan orangtua menerima resep yang tidak sesuai sebab pasien tidak hadir ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis namun diwakilkan oleh anak pengambilan obat saja tanpa pemeriksaan pasien. 

Untuk memastikan akurasi identitas dan kedisiplinan peserta, BPJS Kesehatan menerapkan sistem validasi biometrik dan pemindaian sidik jari (fingerprint) saat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. “Program JKN merupakan bentuk perlindungan sosial yang disiapkan oleh masyarakat kepada individu atau rumah tangga. Ini dilakukan melalui upaya kolektif guna menjamin tersedianya standar hidup minimal serta memberikan perlindungan dari penurunan kesejahteraan akibat risiko kesehatan,” jelasnya. (bgn008)25062102

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mewujudkan masyarakat lebih sehat, BPJS Kesehatan bersama Pemprov Bali membangun taman Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima dan Inovatif (Inisiatif) di Lapangan Niti Mandala Renon.

“Berbagai inovasi terus diluncurkan untuk menciptakan wajah pelayanan yang makin mudah, makin cepat dan setara. Budaya untuk terus menghadirkan inovasi ini terus ditanamkan kepada seluruh Duta BPJS Kesehatan, yang didorong untuk aktif berkontribusi dalam menciptakan terobosan baru demi mencapai visi dan misi organisasi, serta dalam upaya mengoptimalkan Program JKN,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, pada Kamis (29/8/2024).

Dia mengatakan guna mendukung tercapainya tujuan Program JKN, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan telah menetapkan empat nilai organisasi yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima dan inovatif.

Dia menyebutkan tata nilai ini bukan hanya ditumbuhkan kepada seluruh duta BPJS Kesehatan saja, juga berupaya menumbuhkan tata nilai Inisiatif BPJS Kesehatan kepada mitra strategis. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penyusunan program eksternalisasi tata nilai Inisiatif.

“Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah bekerjasama menyediakan Lapangan Niti Mandala Renon untuk memperkenalkan tata nilai INISIATIF dan membangun awareness kepada masyarakat khususnya di Provinsi Bali,” katanya.

Sebelumnya, Taman Inisiatif ini juga sudah dihadirkan di Taman Sisingamangaraja, Kota Padang. Dengan adanya Taman Inisiatif BPJS Kesehatan di seluruh daerah, Ghufron meyakini jika semua pemerintah daerah mendukung, memperkenalkan dan membangun awareness tata nilai Inisiatif dan bersama-sama melaksanakan tata nilai ini, maka dapat segera mewujudkan Program JKN yang makin mudah, cepat, setara.

Untuk mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik, dalam Taman Inisiatif tersebut juga disediakan sarana olahraga outdoor, seperti electical machine, alat olah raga pull up dan jalur pijat refleksi.

Sementara Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan menghadirkan fasilitas bagi publik melalui Taman Inisiatif ini. Dia menyebutkan Lapangan Niti Mandala Renon biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai olahraga, sehingga dapat mengurangi stres dan mengurangi penyakit, sehingga kondisi kesehatan masyarakat dapat terjaga.

“Dengan adanya sarana ini, tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali selalu mendukung setiap kegiatan dan perkembangan informasi terkait Program JKN. Bukan hanya itu, kami juga akan terus melakukan evaluasi mengenai Program JKN, khususnya pada pelayanan di fasilitas kesehatan,” katanya. (bgn003)24083006

Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan siap memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui optimalisasi layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas pemilihan umum.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining riwayat kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit.

“Tentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan skrining riwayat kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit. Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” katanya.

Ghufron menyatakan untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri atau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.

Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka  pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hasil skrining riwayat kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” katanya. (bgn008)23112206

Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggandeng insan media di Bali dalam upaya mensosialisasikan kepada publik dan peserta JKN-KIS, terkait upaya transformasi mutu layanan yang dilakukan tahun 2023.

“Transformasi mutu layanan kepada masyarakat, seperti mempermudah layanan kepada peserta JKN. Dengan harapan, dapat mengubah stigma negatif yang ada di masyarakat seperti menggunakan JKN itu ribet dan kerap mengalami diskriminasi,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Denpasar, Nyoman Wiwiek Yuliadewi, di Denpasar, Kamis (15/6/2023).

Dia menegaskan, transformasi mutu layanan ini harus dilakukan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan kualitas layanan kepada peserta untuk mewujudnya layanan yang Mudah, Cepat dan Setara.

Wiwiek mengatakan layanan yang mudah berarti mudah dalam mengakses layanan kesehatan maupun proses administrasinya. Cepat berarti waktu tunggu yang tidak lama serta setara yang berarti tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Untuk cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Wiwiek mengungkapkan jika di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Denpasar yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan mencapai 1.644.680 jiwa dari total penduduk 1.646.998 jiwa atau sebesar 99,86%.

“Terkait kemudahan akses layanan kesehatan, saat ini peserta cukup menunjukkan NIK yang tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP) sebagai tanda pengenal peserta JKN dan bagi peserta JKN yang berusia dibawah 17 tahun dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA),” ujarnya.

Dia menyebutkan transformasi mutu layanan yang diluncurkan BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan lainnya. (bgn008)23061517

Nasional, Baliglobalnews,

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandatangani nota kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Nota kesepahaman ini akan menjadi dasar kerja sama dan sinergi antara masing-masing pihak dalam pemanfaatan infrastruktur, jaringan, teknologi, layanan, serta potensi yang dimiliki,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kerja sama dalam kesepahaman tersebut juga mencakup perluasan kepesertaan dari para pegawai Telkom yang tergabung dalam segmen peserta pekerja penerima upah nonpenyelenggara negara.

Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka sinergi dalam bidang lain yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan program JKN-KIS serta tetap berlandaskan koridor perundang-undangan yang berlaku.

Fachmi mengatakan program JKN-KIS telah mencakup tiga ekosistem yang besar, yaitu pelayanan, keuangan, dan pemerintah. Masing-masing pihak, yaitu BPJS Kesehatan, pemerintah, pemangku kepentingan, peserta dan fasilitas kesehatan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam ekosistem tersebut.

“Ekosistem tersebut akan berjalan dengan baik bila rantai sistem yang menghubungkan antarbagian dapat saling bersinergi dan bergerak sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga penyelenggaraan JKN-KIS dapat berjalan dengan optimal,” tuturnya.

Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan tidak akan berjalan sendiri dalam menyelenggarakan program JKN-KIS. Karena itu, dia berharap dukungan dan kerja sama dari PT Telkom dalam peran dan tugas di bidang kerja masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program JKN-KIS.

“Program jaminan kesehatan adalah wujud pengabdian kepada negara dan masyarakat Indonesia,” ujarnya. (bgn123)20101718

Buleleng, Baliglobalnews

Polres Buleleng mendapat juara II dalam pengelolaan keuangan dari KPPN Singaraja beberapa minggu lalu. Kali ini kembali Polres Buleleng mendapatkan sertifikat penghargaan dari BPJSKesehatan Cabang Singaraja.

Pemberian sertifikat penghargaan sebagai juara III atas partisifasi mengikuti lomba flog Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam rangka memeriahkan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diberikan melalui Klinik Pratama Polres Buleleng, oleh BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang ditandatangani Kepala Cabang, Elly Widiani.

Dipilihnya Klinik Pratama Polres Buleleng sebagai juara dan diberikan sertifikat penghargaan dalam lomba flog saat itu mengambil tema, ”Protokol Kesehatan”, yang menceritakan tentang pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan Polres Buleleng.

Kepala Poliklinik Pratama Polres Buleleng, dr. Anisia menyampaikan, penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Polres Buleleng diterapkan dengan baik dan benar mulai dari masuk Polres wajib mencuci tangan yang disediakan di pintu masuk, menggunakan masker, kemudian memasuki masing- masing ruangan wajib menggunakan handsanitizer yang telah disediakan serta selalu menjaga jarak.

”Di lain pihak, Klinik Pratama dalam penanganan kesehatan selalu memperhatikan kesehatan personel dengan memberikan vitamin untuk menjaga kesehatan,” katanya. (bgn/hms)20082708

Jakarta, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat terutama para pecinta bersepeda untuk mengikuti kegiatan Ride for Better Indonesia Virtual Ride Challenge 2020 yang dilaksanakan dalam rangka HUT KE-52 BPJS Kesehatan RI sekaligus HUT KE-75 Kemerdekaan RI..

Pembina BPJS Kesehatan Cycling Community (BKCC) Siswandi sebagai penyelenggara acara mengatakan kegiatan itu juga dilakukan sebagai kontribusi terhadap upaya penanggulangan COVID-19 yang berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat dan menyebabkan beberapa sektor pekerjaan kehilangan pendapatan.

“Ada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan kemampuan bayar mereka terhadap iuran JKN-KIS menjadi terganggu yang pada akhirnya memiliki tunggakan iuran. Akibatnya mereka yang terdampak langsung COVID-19 ini jadi tidak punya akses terhadap Jaminan Kesehatan jika suatu saat sakit,” kata Siswandi, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan Ride for Better Indonesia Virtual Ride Challenge 2020 masyarakat bisa berolahraga sambil menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat terdampak, khususnya yang menunggak iuran JKN-KIS. Dengan berdonasi juga turut berkontribusi untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, ujar dia.

Calon peserta dapat berpartisipasi dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Gerak – Virtual Race Indonesia yang dapat diunduh melalui Google Play Store maupun Apple Store. Setiap biaya pendaftaran peserta virtual ride akan didonasikan sebesar Rp30.000 kepada peserta JKN-KIS yang terdampak pandemi dan menunggak iuran.

Virtual ride akan dilaksanakan mulai 17 Agustus sampai 17 September 2020 dan menyediakan 2 pilihan jarak, yakni 52 kilometer (km) dan 75 km yang bisa peserta selesaikan selama satu bulan (multiple ride). Peserta yang berhasil menempuh jarak tersebut akan memperoleh medali, e-certificate dan undian hadiah menarik.

Individu maupun komunitas dapat berpartisipasi dan mendaftar sampai dengan 12 September 2020. Sampai saat ini lebih dari 700 peserta dari seluruh Indonesia telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi, serta telah terkumpul donasi sebesar Rp22.500.000.

Dalam pelaksanaan bersepeda virtual itu, dia mengharapkan peserta untuk bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan terkait menjaga jarak demi mengurangi risiko penularan COVID-19. Selain itu, event itu juga diharapkan semakin menggiatkan penerapan gaya hidup sehat bagi masyarakat khususnya di masa pandemi.

“BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS tentu harus jadi salah satu motor penggerak kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus melakukan literasi serta edukasi digital agar masyarakat lebih akrab dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung aktivitas sehari-hari,” demikian ujar Siswandi.(bgn/ant)20081211