Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk peserta JKN melalui Customer eXcellence 126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perkembangan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. “Oleh karena itu, kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi. Peserta tidak hanya membutuhkan layanan yang dapat diakses, tetapi juga kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik ketika berinteraksi melalui Kantor Cabang maupun kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA, dan kanal digital lainnya,” kata pada Senin (7/9/2026).

Dia menjelaskan, CX126 menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membangun standar pelayanan yang berorientasi pada prinsip Mudah, cepat, setara, dan solutif. Menurut Pujo, CX126 tidak sekadar mencari Kantor Cabang dengan performa terbaik, tetapi juga melihat faktor yang membentuk keunggulan pelayanan agar dapat direplikasi di Kantor Cabang lainnya. “Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” ujarnya. (bgn008)26090713

Denpasar, Baliglobalnews

Belum lama ini ramai di media sosial tentang netizen yang mengeluh karena harus membayar sejumlah uang saat dirawat inap di rumah sakit, padahal dia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Setelah diusut, ternyata peserta tersebut menunggak iuran dan baru mengaktifkannya kembali saat dirawat inap di rumah sakit.

“BPJS Kesehatan menjamin biaya peserta JKN selama status kepesertaannya aktif. Jika ada peserta JKN yang menunggak dan baru diaktifkan kembali saat dirawat inap, maka akan diberlakukan denda pelayanan. Besarannya 5 persen dari perkiraan biaya pelayanan kesehatan dikalikan jumlah bulan tertunggak, maksimal 12 bulan. Besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp20 juta, namun biasanya nominalnya jauh lebih rendah dari itu. Kami tegaskan kembali bahwa denda pelayanan ini hanya berlaku untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit dalam kurun waktu 45 hari sejak status JKN-nya aktif lagi,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Rizzky, ketentuan denda layanan sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Rizzky juga menegaskan bahwa di luar pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan, faktanya cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas. Ad ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.

“Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” katanya.

Rizzky juga menjelaskan beberapa contoh pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan karena sudah ditanggung oleh instansi lain. Misalnya, gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), alat kontrasepsi dan obat-obatnya ditangani Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), atau pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan dan penganiayaan ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dia juga menyampaikan ada pula pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan, karena dilakukan untuk tujuan kosmetik. Dia mencontohkan operasi plastik dan pasang kawat gigi untuk tujuan mempercantik diri. Selain itu, ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin karena dilakukan di luar negeri, karena mekanisme penjaminan Program JKN hanya berlaku di wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan, termasuk dalam pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

“Ada juga beberapa pelayanan kesehatan tidak masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan, karena sudah dijamin oleh instansi lainnya. Misalnya, cedera akibat kecelakaan kerja dijamin oleh BPJamsostek, PT Taspen, PT Asabri atau instansi penjamin lainnya,” katanya.

Dia menyatakan aturan soal pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sudah ada sejak lama, bahkan sejak BPJS Kesehatan belum beroperasi. Aturan itu pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, kemudian diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan diperbarui secara berkala hingga terakhir terbitlah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Jadi kebijakan tersebut bukan aturan yang baru diberlakukan, kami telah melakukan sosialisasi berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Harapan kami, peserta JKN rutin membayar iuran supaya Program JKN terus berlanjut melindungi masyarakat Indonesia. Apalagi sudah banyak masyarakat yang merasakan betapa besar manfaat program ini,” ujarnya. (bgn008)26061302

Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI (Bali-Nusra) menggenjot sosialisasi dengan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, pelayanan administrasi lewat WA (Pandawa).

Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI (Bali-Nusra) Made Sukmayanti menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Denpasar pada Jumat (29/5/2026). “Dengan upaya ini, dapat terus mengimplementasikan perlindungan kepada peserta JKN, agar mendapatkan terus mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal. Karena, mobile JKN ini sangat simpel, contohnya adalah mengecek status kepesertaan, Peserta JKN tidak perlu susah-susah datang ke kantor, pada era teknologi yang sudah maju ini kita cukup menggunakan HP saja, kami telah sediakan aplikasi Mobile JKN sejak lama yang bisa didownload via Play/App Store atau bisa lewat WA melalui Pandawa di nomor 08118 165 165,” katanya.

Dia menyampaikan aplikasi Mobile JKN dan Pandawa memiliki fitur yang sangat lengkap dan membuat. Peserta JKN mendapatkan semua layanan yang diperlukan, hanya saja informasi ini belum sepenuhnya sampai pada masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang datang ke layanan di Kantor Cabang maupun di Mall Pelayanan Publik. “Jika semua peserta JKN dapat memanfaatkan apalikasi tersebut maka banyak keuntungan yang bisa didapat peserta, sebagai contoh pada aplikasi Mobile JKN ada fitur info program JKN, telehealth, info riwayat pelayanan, rehab untuk mencicil tunggakan iuran, penambahan peserta, info peserta, lokasi faskes, perubahan data, pengaduan, info iuran, skrining riwayat kesehatan, antrian online dan banyak lagi info lainnya,” katanya.

Pandawa, kata dia, memuat layanan administrasi yang bisa dimanfaatkan yaitu administrasi, Informasi dan pengaduan, perbedaannya adalah Mobile JKN adalah aplikasi yang harus diinstal, sedangkan pandawa cukup menggunakan WhatsApp. “Saat ini WhatsApp sudah lumrah digunakan oleh berbagai usia, sehingga bagi yang kesulitan menginstal Mobile JKN bisa memanfaatkan Pandawa yang fiturnya lebih sederhana tapi sama-sama lengkap untuk administrasi layanan, sekali lagi kami harap informasi ini dapat sampai kepada semua masyarakat atas bantuan dari media,” katanya.

Dia menyebutkan hingga 1 April 2026, Program Jaminan Kesehatan Nasional telah melindungi 284,99 juta jiwa atau sekitar 98,8 persen penduduk Indonesia. (bgn008)26052903

Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholder siap membangun ekosistem antifraud dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah adanya potensi kecurangan yang dilakukan dalam Program JKN.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengatakan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem anti fraud dimulai dari pencegahan, pendeteksian dan penanganan kecurangan. Apalagi, potensi kecurangan juga dapat dilakukan oleh peserta JKN, duta BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, penyedia obat maupun pemangku kepentingan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian.

“Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang menjalankan jaminan sosial, dalam pelaksanaannya juga berpotensi mengalami fraud. Ini juga menjadi perhatian serius oleh perusahaan asuransi dan pemerintah negara tersebut. Tentunya perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kecurangan agar dalam pelaksanaan Program JKN dapat berjalan efektif dan efisien,” katanya pada Selasa (21/5/2024).

Mundiharno menjelaskan pembentukan ekosistem antifraud ini juga merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. BPJS Kesehatan telah membuat kebijakan anti kecurangan JKN sebagai panduan teknis bagi seluruh unit dan Duta BPJS Kesehatan, sekaligus penanganan jika terjadi kasus kecurangan dalam Program JKN.

Mundiharno menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk unit khusus dalam struktur organisasi BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah anti kecurangan pada Program JKN.

“Namun, ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan melainkan tugas kita bersama. Bukan hanya BPJS Kesehatan saja yang membentuk tim atau unit anti kecurangan melainkan dari fasilitas kesehatan juga diharapkan menghadirkan unit tersebut dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Melalui kegiatan ini, kita bisa saling bersinergi untuk bersama sama melakukan pencegahan dalam menghindari adanya kecurangan Program JKN,” katanya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Agus Suprapto mengatakan dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, DJSN telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sistem anti fraud, dimulai dari pencegahan, pendeteksian, dan penindakan kesalahan, kecurangan dan korupsi (P3K3). Menurut dia, upaya pelaksanaan sistem antifraud bukan hanya dilakukan BPJS Kesehatan namun juga bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh pihak untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kewaspadaan dalam mencegah fraud. Tindakan tegas berupa pidana dan perdata terhadap petugas kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan fraud juga diperlukan sebagai bentuk sanksi. Harapannya dengan komitmen bersama ini bisa menjaga keberlangsungan Program JKN dan menciptakan ekosistem JKN yang efisien,” katanya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan untuk mencegah tindakan kecurangan terjadi, semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program JKN, harus membangun sistem pencegahan kecurangan, salah satunya dengan membentuk tim pencegahan kecurangan di tingkat provinsi. Pembentukan tim pencegahan kecurangan juga harus berkomitmen dan berintegritas sehingga diharapkan setiap individu menyadari sebuah kecurangan dan menciptakan penyelenggaraan Program JKN yang positif.

Dia juga mengapresiasi terhadap penyelenggaraan Program JKN, khususnya di Provinsi Bali. Hingga April 2024, jumlah kepesertaan Program JKN di Provinsi Bali berjumlah 4,3 juta peserta. (bgn008)24052007

Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan berkomitmen memudahkan masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memberikan mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan, selama periode cuti bersama dan libur lebaran (8-15 April 2024).

“Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan, dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia,” Kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Nyoman Wiwiek Yuliadewi, di Denpasar, pada Rabu (20/3/2024).

Kemudahan yang didapat, kata Wiwiek, dimana peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan. 

“BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat,” katanya.

Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN.

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif.

“BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran,” katanya.

Wiwiek menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

“Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN,” katanya.

Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi,” katanya.

Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Dia menambahkan, peserta JKN juga dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

“Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Melalui inovasi ini, mempermudah dokter di fasilitas kesehatan mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan peserta JKN pun dapat mengakses juga melalui Aplikasi Mobile JKN,” katanya.

Wiwiek mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan.

“Jangan lupa juga untuk selalu memastikan bahwa kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala,” kata Wiwiek. (bgn008)24032013

Badung, Baliglobalnews

Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial dunia.

Hal tersebut terungkap dalam acara International Social Security Association (ISSA), The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology in Social Security (ICT 2024) bersama BPJS Kesehatan, di Nusa Dua, Badung, pada 6-8 Maret 2024.

“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, didampingi Mundiharno selaku Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, pada Rabu (6/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 negara, Ghufron menjelaskan, cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.

“Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security,” katanya.

Sementara Presiden ISSA, Dato’ Sri Mohammed Azman, menhatakan ISSA merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial.

ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.

Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.

Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan terdapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.

“Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” katanya. (bgn008)24030602

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Ny. Jaya Negara, menyalurkan bantuan berupa empat buah kursi roda kepada lansia dan disabilitas di empat lokasi di Kecamatan Denpasar Timur pada Senin (23/10/2023).

Bantuan yang diserahkan kali ini merupakan program bantuan corporate social responsibility (CSR) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.

Ny. Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar yang telah memberikan bantuan alat kesehatan berupa kursi

roda kepada para lansia serta penyandang disabilitas di Kota Denpasar. “Terima kasih BPJS Kesehatan yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dia menyebutkan bantuan alat kesehatan seperti kursi roda, tongkat, atau walker memiliki banyak manfaat penting bagi lansia dan disabilitas, karena dapat membantu meningkatkan mobilitas serta  memungkinkan mereka bergerak dengan lebih bebas dan mandiri. Bantuan alat kesehatan juga dirasa dapat membantu dalam merawat diri lansia dan disabilitas mengelola kondisi kesehatan, dan mengikuti perawatan medis dengan lebih baik.

“Dalam penyerahan bantuan ini disesuaikan dengan kondisi fisik penerima dari lansia mupun disabilitas dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup, kemandirian, serta membantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” katanya.

Salah seorang penyandang disabilitas penerima bantuan kursi roda, Anggun Ayu Kuniati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kursi roda. “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua K3S dan ibu Wakil Ketua K3S Denpasar yang telah hadir langsung dan menyerahkan bantuan kursi roda,” katanya.

Tampak hadir Wakil Ketua K3S Ny. Arya Wibawa dan juga Kadis Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. (bgn003)23102304

Badung, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan Wilayah XI menggenjot supervisi layanan yang ada di setiap rumah sakit di Bali-Nusra, guna mewujudkan transformasi mutu layanan kepada publik secara optimal.

“Kami terus melakukan supervisi, karena tahun ini merupakan transformasi untuk meningkatkan mutu layanan,” kata Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI Bali-Nusra, Made Sukmayanti, dalam jumpa pers di Kuta, Kabupaten Badung, pada Senin (26/6/2023).

Dia mengklaim BPJS Kesehatan terus memastikan peserta JKN, dapat mengakses pelayanan sesuai haknya (mudah, cepat dan setara), artinya tidak ada diskriminasi. “Jadi di lapangan, kami terus berkoordinasi bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan baik itu pasien umum dan BPJS. Baik itu di rumah sakit negeri atau swasta,” katanya.

Dalam pelayanan kesehatan, kata Made Sukmayanti, BPJS Kesehatan memastikan peserta JKN terlayani dengan baik dan sesuai hak mereka. Sehingga, apabila ada laporan dari pasien. BPJS langsung menindaklanjuti ke rumah sakit. “Apabila rumah sakit melakukan potensi kecurangan dan bisa kami buktikan, itu ada sanksi berbeda. Jadi tahapannya beda-beda,” pungkasnya.

Untuk sanksi tegas diberikan kepada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan kepada peserta JKN dengan baik, maka diberikan Surat Peringatan (SP) pertama, SP2 dan stop layanan.

Sementara Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Bali, Agus Suryawan, sebagai narasumber dalam acara tersebut, menjelaskan untuk sistem informasi di BPJS Kesehatan di Pusat dan Provinsi Bali, sudah mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi. “Kami memantau BPJS Kesehatan sudah terbuka. Saat ini belum ada laporan ke kami, karena sudah transparan,” katanya. (bgn008)23062619

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan manajemen pengelola Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Wilayah Provinsi Bali di Ballroom Swiss-Belhotel RainForest Kuta, Badung, Jumat (16/6/2023).

Sekda menginformasikan tingkat kepesertaan masyarakat Bali pada program BPJS Kesehatan terbilang sangat tinggi yaitu telah mencapai 99,2 persen. “Karena capaian ini, Bali memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” katanya.

Menurut dia, selain antusiasme masyarakat dalam kepesertaan mandiri, Pemprov Bali dan kabupaten/kota juga memberi dukungan optimal dalam mendukung sharing pembiayaan bagi sejumlah kelompok penerima manfaat. “Secara kuantitas, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Daerah Bali sudah sangat tinggi,” katanya.

Menurut Dewa Indra, tingginya tingkat kepesertaan ini harus bisa diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas layanan. Pasalnya,hingga saat ini masih cukup banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kualitas layanan BPJS Kesehatan. “Banyak yang masih dikeluhkan masyarakat dalam layanan BPJS, bahkan ada yang berkaitan dengan moral hazard,” katanya.

Jika tidak disikapi, dia khawatir hal ini akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepesertaan BPJS. Untuk itu, dia ingin ada upaya komprehensif dari hulu hingga hilir dalam tata laksana pelayanan BPJS Kesehatan. “Masyarakat sebagai penerima manfaat harus memperoleh layanan yang baik di setiap jenjang fasilitas kesehatan,” tandasnya.

Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali Nusra, Elfaneti, menyampaikan hal senada dengan Sekda Dewa Indra. Menurut dia, tingginya kepesertaan masyarakat Bali dalam program BPJS Kesehatan harus bisa diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Elfaneti tak menampik, saat ini banyak rumor yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan layanan di fasilitas kesehatan. “Ada yang menyebut kalau pasien BPJS sulit memperoleh kamar, sementara untuk pasien umum lebih mudah. Keluhan lainnya adalah pembatasan waktu rawat inap bagi pasien BPJS. Hal-hal seperti ini harus kita sikapi,” ungkapnya.

Keluhan masyarakat menjadi perhatian serius jajarannya dan pertemuan manajemen pengelola FKRTL Wilayah Provinsi Bali merupakan salah satu bukti komitmen BPJS dalam meningkatkan kualitas layanan. “Prinsipnya, kami ingin memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan setara bagi pasien BPJS,” pungkasnya.

Untuk memotivasi faskes dalam peningkatan pelayanan, BPJS Kesehatan menggelar program Faskes Award 2023. Dalam program ini, BPJS memberikan penghargaan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Rumah Sakit (RS) yang berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. (bgn003)23061614

Badung, Baliglobalnews

Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Badung Dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dirangkaikan dengan Kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Badung Tahap I Tahun 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Badung I Ketut Maha Agung, S.H.,M.H., di Denpasar, Senin (19/4/2021) mengatakan, Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dalam hal pemberian bantuan hukum sesuai dengan kewenangan, sebagai jaksa pengacara negara atau kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

“Hari ini telah dilakukan pertemuan antara Kejaksaan Negeri Badung dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, bertujuan untuk membahas kerjasama antara kedua belah,” ucap Maha Agung.

Dalam pertemuan itu, Ketut Maha Agung didampingi para Kepala Seksi serta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Badung. Sedangkan, dari BPJS dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Muhammad Ali beserta jajarannya.

Mantan Kajari Sorong, Papua ini mengharapkan Kejaksaan Negeri Badung dapat memberikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk pendapat hukum, pendampingan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta tindakan hukum lain dengan pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dan kami Kejari Badung akan selalu siap membantu dan mendukung BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum serta menyelesaikan permasalahan Jaminan Kesehatan Masyarakat,” ucapnya.

Dengan kerja sama ini, pelayanan terhadap Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan menjadi semakin baik. Sesuai dengan visi dan misi Kejari Badung yang baru saja memperoleh Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk sigap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Serta membantu BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dalam menjalankan program JKN-KIS Nasional untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Muhammad Ali menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Badung yang telah bekerja sama dan membantu BPJS Kesehatan Cabang Denpasar selama ini dalam menjalankan Program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Badung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung beserta jajarannya karena telah bekerja sama dan membantu kami, kami berharap kerjasama ini akan terus terjalin,” ucap M. Ali.

Dengan upaya ini, Kejaksaan dengan BPJS Kesehatan dapat selalu bersinergi untuk memberikan dan mewujukan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Selanjutnya dilanjutkan dengan, Kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Badung Tahap I Tahun 2021, pemberian piagam penghargaan yang diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Badung.(bgn008)21042001