Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini dilaksanakan dengan berbagai program dan inovasi, mulai dari Pembentukan Perda Bendega hingga memberikan jaminan asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikiam diungkapkan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat menghadiri temu wirasa krama bandega atau nelayan se-Kota Denpasar di Taman Inspirasi Muntig Siokan, Sanur, Jumat (6/10/2923). 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menjelaskan pelaksanan temu wirasa krama bandega atau nelayan dilaksanakan sebagai upaya mempererat dapat menyerap aspirasi permasalahan nelayan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan menuju Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. 

Dia menyebutkan pemberian bantuan bahan pangan sembako merupakan bentuk tanggungjawab sosial Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Bali Nusa Tenggara kepada masyarakat wilayah pesisir khususnya nelayan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup nelayan serta kondisi inflasi maupun cuaca yang kurang menguntungkan.

“Selain bantuan sembako, kami di Kota Denpasar telah memiliki peraturan daerah bendega yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, termasuk juga dalam rangka memberikan jaminan sosial dengan mengikutsertakan Nelayan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta pembangunan infrastruktur penunjang, semoga ke depan Nelayan di Kota Denpasar terus semangat dan tetap produktif dan sejahtera,” ujarnya.

Subregional Head PT Pelindo Persero Regional Bali Nusra, Ali Sudikin mengatakan, pelaksanaan kegiatan kali ini merupakan momentum kolaborasi antara PT Pelinfo dengan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini utamanya dalam memberikan perhatian terhadap keberlangsungan nelayan di Kota Denpasar. “Tentunya kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan nelayan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sementara Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Ida Bagus Mayun Suryawangsa menyatakan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi kebutuhan nelayan di Kota Denpasar. Adapun jumlah bantuan yang diserahkan sebanyak 942 paket kepada 25 kelompok nelayan di Kota Denpasar. 

“Semoga semua inovasi dan kebijakan ini dapat mendukung terciptanya produktifitas nelayan yang muaranya pada kesejahteraan,” pungkasnya. (bgn003)23100611

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial, bersama BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, menggagas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Goes To Banjar. Dengan metode “jemput bola”, fasilitas Mobil Customer Service (MCS) milik BPJS Kesehatan tersebut dihadirkan untuk memberikan layanan pada warga di Wantilan Kelurahan Penatih, pada Jumat (31/3/2023).

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, mengungkapkan gerakan tersebut dilaksanakan guna memantau, mensosialisasikan serta melayani warga masyarakat terkait dengan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, penyelenggaraan Program JKN Goes To Banjar ini adalah juga serangkaian dengan HUT ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang jatuh pada 24 Maret 2023 lalu.

“Program JKN Goes To Banjar ini diadakan untuk membantu warga masyarakat untuk mendapatkan layanan seputar BPJS kesehatan. Para petugas di MCS akan membantu untuk melakukan pengecekan status aktif kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil Kota Denpasar juga sangat berperan, dimana kami bersinergi agar warga dapat terlayani dengan JKN KIS,” katanya.

Pada program JKN Goes To Banjar ini, kata dia, para warga Kota Denpasar juga dilayani terkait dengan pendaftaran peserta mandiri, penambahan anggota keluarga, perubahan data dan juga soal informasi serta pengaduan.

“Melalui program jemput bola ini, kami ingin agar warga Kota Denpasar dapat memanfaatkannya, sehingga terkait dengan program BPJS Kesehatan nantinya tidak ada masalah lagi, misalnya saat akan menjalani rawat jalan ataupun rawat inap. Ke depannya, kita akan berkoordinasi dengan Camat, Lurah dan Perbekel untuk dapat dijadwalkan di wilayahnya terkait program JKN Goes to Banjar ini. Untuk itu, kami mengajak para warga ayo lindungi kesehatan sejak dini dengan JKN KIS,” katanya.

Di lain sisi, Lurah Penatih, I Wayan Murda menyambut baik program ini. Dia menilai, pelaksanaan JKN Goes to Banjar ini dirasa sangat membantu warga Kelurahan Penatih dalam layanan BPJS Kesehatan.

“Warga kami sangat antusias sekali dengan program JKN Goes to Banjar ini. Lebih dari 100 orang warga datang ke wantilan Penatih untuk memanfaatkan layanan yang ada, termasuk juga dalam mencari informasi seputar BPJS kesehatan,” katanya.

Wayan Murda juga berharap program serupa  dapat diadakan lagi secara berkesinambungan ke depannya, sehingga program JKN goes to Banjar dapat diakses oleh seluruh warga. (bgn003)23040106

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan
saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan,” kata kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8 Maret 2021).

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

“Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS,” kata Ghufron.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional
BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” katanya.

Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.(bgn008)21030901

Jakarta, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat terutama para pecinta bersepeda untuk mengikuti kegiatan Ride for Better Indonesia Virtual Ride Challenge 2020 yang dilaksanakan dalam rangka HUT KE-52 BPJS Kesehatan RI sekaligus HUT KE-75 Kemerdekaan RI..

Pembina BPJS Kesehatan Cycling Community (BKCC) Siswandi sebagai penyelenggara acara mengatakan kegiatan itu juga dilakukan sebagai kontribusi terhadap upaya penanggulangan COVID-19 yang berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat dan menyebabkan beberapa sektor pekerjaan kehilangan pendapatan.

“Ada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan kemampuan bayar mereka terhadap iuran JKN-KIS menjadi terganggu yang pada akhirnya memiliki tunggakan iuran. Akibatnya mereka yang terdampak langsung COVID-19 ini jadi tidak punya akses terhadap Jaminan Kesehatan jika suatu saat sakit,” kata Siswandi, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan Ride for Better Indonesia Virtual Ride Challenge 2020 masyarakat bisa berolahraga sambil menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat terdampak, khususnya yang menunggak iuran JKN-KIS. Dengan berdonasi juga turut berkontribusi untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, ujar dia.

Calon peserta dapat berpartisipasi dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Gerak – Virtual Race Indonesia yang dapat diunduh melalui Google Play Store maupun Apple Store. Setiap biaya pendaftaran peserta virtual ride akan didonasikan sebesar Rp30.000 kepada peserta JKN-KIS yang terdampak pandemi dan menunggak iuran.

Virtual ride akan dilaksanakan mulai 17 Agustus sampai 17 September 2020 dan menyediakan 2 pilihan jarak, yakni 52 kilometer (km) dan 75 km yang bisa peserta selesaikan selama satu bulan (multiple ride). Peserta yang berhasil menempuh jarak tersebut akan memperoleh medali, e-certificate dan undian hadiah menarik.

Individu maupun komunitas dapat berpartisipasi dan mendaftar sampai dengan 12 September 2020. Sampai saat ini lebih dari 700 peserta dari seluruh Indonesia telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi, serta telah terkumpul donasi sebesar Rp22.500.000.

Dalam pelaksanaan bersepeda virtual itu, dia mengharapkan peserta untuk bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan terkait menjaga jarak demi mengurangi risiko penularan COVID-19. Selain itu, event itu juga diharapkan semakin menggiatkan penerapan gaya hidup sehat bagi masyarakat khususnya di masa pandemi.

“BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS tentu harus jadi salah satu motor penggerak kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus melakukan literasi serta edukasi digital agar masyarakat lebih akrab dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung aktivitas sehari-hari,” demikian ujar Siswandi.(bgn/ant)20081211