Singasana, Baliglobalnews

Kisruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan tidak saja membuat masyarakat gerah, namun juga mendapat sorotan tajam dari jajaran pimpinan legislatif, Wakil Ketua DPRD I Putu Gede Juliastrawan. 

Dia meminta Komisi IV DPRD Tabanan segera memanggil Manajemen Rumah Sakit serta pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di manajemen RSUD Tabanan. “Manajemen RSUD Tabanan sangat memprihatinkan, kami minta Komisi IV DPRD Tabanan segera melakukan pemanggilan pihak yang berkaitan dengan kisruh yang terjadi di RSUD Tabanan,” ujarnya

ketika dimintai konfirmasi pada Rabu (11/3/2026). 

Pemanggilan, kata dia, tidak saja ditujukan kepada pihak RSUD Tabanan saja, tetapi juga kepada pihak BPJS, pihak vendor termasuk juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang ada di RSUD Tabanan. Pasalnya, persoalan yang ada di RSUD Tabanan tidak saja tentang habisnya beberapa jenis obat, yang secara langsung mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan juga berpotensi mengancam nyawa masyarakat. Namun masalah yang terjadi di tubuh manajemen RSUD Tabanan juga beragam, termasuk permasalahan SDM dan juga masalah uang jasa pelayanan (jaspel) para tenaga kesehatan (nakes) yang belum dibayarkan sejak bulan Januari lalu. “Pemanggilan dan rapat ini harus segera dilakukan, karena jika kondisinya berlarut maka masyarakat yang akan dirugikan, karena tidak bisa mengakses pelayanan di rumah sakit,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di media sosial beredar rekaman suara seorang dokter senior yang mengeluhkan beberapa jenis obat tidak tersedia di rumah sakit karena RSUD Tabanan diblokir vendor penyedia obat karena terlilit hutang. 

Terkait hal tersebut, pihak Rumah sakit RSUD Tabanan melalui Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta mengakui jika beberapa jenis obat tidak tersedia di RSUD Tabanan. Pasalnya, pihak vendor tidak mengirimkan obat tersebut, karena pihak RSUD belum membayar utang kepada vendor. 

(*/bgn020)26031215

Denpasar, Baliglobalnews

Di tengah berbagai tantangan, ditambah situasi pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia. Komitmen bersama baik itu Pemerintah, BPJS Kesehatan, mitra kerja, peserta dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS patut diapresiasi.

Salah satu bukti makin kokohnya pengelolaan program ini diejawantahkan melalui catatan kinerja pengelolaan program dan pengelolaan keuangan di tahun 2020 yang mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari Kantor Akuntan Publik. Predikat ini terus disandang secara berturut-turut sejak diimplementasikannya Program JKN-KIS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, mengatakan bahwa ini merupakan predikat ketujuh yang diraih secara berturut-turut sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014, dan predikat ke-29 sejak PT Askes (Persero).

“Hal ini menandakan bahwa posisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Adapun akuntan publik yang melakukan audit adalah Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Global Network Limited,” ucapnya.

Predikat WTM ini sejarahnya panjang. Mulai dari PT Askes kemudian bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, laporan keuangan kita selalu WTM. Sebagai badan hukum publik, pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan rutin harus kita kedepankan.

Ghufron menjelaskan, kabar gembira lainnya, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di tahun 2020 juga dilaporkan membaik. Hal ini tercermin dari aset neto yang mengalami perbaikan signifikan menjadi minus Rp5,69 triliun, menurun tajam dari tahun 2019 sebesar minus Rp50,99 triliun.

Membaiknya kondisi keuangan Program JKN-KIS di 2020 tidak terlepas dari dampak penyesuaian iuran sesuai dengan amanah Perpres 64 tahun 2020. BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk penyehatan DJS dan memastikan bahwa DJS digunakan dengan benar.

“Artinya digunakan sesuai kebutuhan medis dan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan peserta,” ucapnya.

Selain itu, dampak positif dari membaiknya kondisi keuangan DJS ini juga adalah tidak terdapat klaim gagal bayar dan tercatat surplus pada arus kas sebesar Rp18,74 triliun pada 31 Desember 2020. Dengan demikian diharapkan tidak ada kekhawatiran dari faskes untuk tetap memberikan layanan yang optimal bagi peserta JKN-KIS.

“Meskipun kondisi keuangan DJS semakin membaik, tapi ingat bahwa ini belum bisa dikategorikan sehat, dan kewajiban BPJS Kesehatan masih besar. Saat ini BPJS Kesehatan, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait masih harus bekerja keras untuk mencapai batas minimal aset neto adalah 1,5 bulan klaim,” ujar Ghufron.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 Pasal 37 ayat (1), kesehatan keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih dengan ketentuan : pertama, paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan, dan kedua, paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan.

Selain capaian WTM, sepanjang 2020, BPJS Kesehatan berhasil memenuhi target-target Annual Management Contract (AMC) dengan total capaian 107,64% dari target capaian 100% yang harus diraih. Sementara, penilaian penerapan tata kelola yang baik tahun buku 2020 yang dilaksanakan oleh asesor independen menunjukkan BPJS Kesehatan termasuk dalam predikat “sangat baik” dengan skor 90,56.

Kinerja BPJS Kesehatan sepanjang 2020 juga tercermin dari sejumlah indikator berikut ini. Dari aspek kepesertaan, per 31 Desember 2020 jumlah peserta mencapai 222,4 juta jiwa atau sekitar 82,33% dari total populasi Indonesia. Dari sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 23.043 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, dokter prakter perorangan, dll), 2.507 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit) dan 4.701 Fasilitas Kesehatan Penunjang (apotek, laboratorium, dll).

Selanjutnya, tingkat kepuasan peserta juga telah diukur melalui survei kepuasan peserta dan badan usaha yang diselenggarakan oleh konsultan independen. Berdasarkan hasil survei diperoleh indeks tingkat kepuasan peserta tahun 2020 sebesar 81,5%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 80,1%. Artinya 8 dari 10 peserta merasa puas terhadap layanan BPJS Kesehatan. Demikian pula indeks tingkat kepuasan faskes tahun 2020 meningkat menjadi 81,4% dari 79,1% pada 2019.

Dari sisi pendapatan iuran, realisasi sampai 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp139,85 triliun. Pendapatan iuran di 2020 terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di 2019, pendapatan iuran hanya sebesar Rp111,75 triliun. Sementara realisasi pembiayaan jaminan kesehatan hingga akhir 2020 sebesar Rp95,51 triliun, lebih rendah dari 2019 yaitu Rp108,46 triliun.

Program JKN-KIS saat ini juga telah menjadi top of mind pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Ini terlihat dari jumlah kunjungan peserta ke faskes yang terus meningkat. Sejak pertama kali beroperasi tahun 2014 hingga 2020, pemanfaatan JKN-KIS sudah digunakan lebih dari 1,3 milyar kali. Pada 2014, jumlah kunjungan baru mencapai 92,3 juta kunjungan, lalu terus naik dan meningkat tajam di 2019 sebanyak 233,9 juta kunjungan sakit, kemudian turun di 2020. Sepanjang 2020 ada sebanyak 224,7 juta kunjungan sakit di faskes, atau 615,616 kunjungan per hari kalender.

Namun demikian, menurut Ghufron, fenomena menurunnya utilitas JKN-KIS bersifat temporer, sehingga harus tetap diwaspadai. Kelak pada saat pandemi berakhir, bisa dipastikan kunjungan peserta ke faskes akan kembali normal. Mereka yang menunda berobat ke faskes karena takut tertular Covid-19 akan kembali beraktivitas normal setelah pandemi ini berakhir. Bisa jadi jumlah kunjungan dan layanan justru akan meningkat, dan beban pembiayaan jauh lebih besar. Oleh karena itu, keuangan DJS tetap harus dikelola dengan baik.

Walaupun jumlah pemanfaatan di 2020 menurun dan merupakan imbas dari pandemi Covid-19, ada 8 jenis penyakit yang paling banyak menyerap DJS sebesar Rp17,8 triliun. Penyakit jantung masih menempati urutan pertama dengan 11,5 juta kasus, menyerap anggaran Rp8,2 triliun lebih. Disusul penyakit kanker sebanyak 2,2 juta kasus dengan biaya Rp3,1 triliun. Penyakit stroke sebanyak 1,7 juta kasus dengan biaya Rp2,1 triliun.

Di posisi keempat ada penyakit gagal ginjal sebanyak 1,6 juta kasus dengan pembiayaan Rp1,9 triliun. Kemudian Thalasemia sebanyak 234.888 kasus dengan pembiayaan Rp524,1 milyar. Hemophilia sebanyak 74.651 kasus dengan pembiayaan Rp443,2 milyar. Leukimia dengan jumlah kasus 127.731 dengan pembiayaan Rp355,1 milyar. Terakhir ada Cirrhosis Hepatis sebanyak 156.764 kasus menyerap anggaran sebesar Rp243,5 milyar.

“Penyakit katastropik seperti penyakit jantung itu bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat. Kami berharap faskes kian aktif mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19. BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan berbagai program dan aktivitas promosi kesehatan yang bekerja sama dengan faskes, berbasis teknologi digital, ” kata Ghufron.(bgn008)21071308

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kondisi surplus pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp18,7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan seharusnya bisa membuat ada peninjauan kembali kenaikan tarif berdasarkan Perpres No 64/2020.

“Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama,” kata Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Perpres No 64/2020, tarif peserta kelas 1 naik menjadi Rp150 ribu, kelas 2 menjadi Rp100 ribu, dan kelas 3 Rp35 ribu dengan adanya subsidi Rp7000.

Mufida menyatakan dengan adanya surplus ini, sudah selayaknya iuran BPJS khususnya kelas 3 dikembalikan seperti semula yaitu Rp. 25.500.

Sejak awal pemberlakukan Perpres 64/2020 ini Mufida mengatakan dirinya bersama Fraksi PKS DPR sudah menolak adanya kenaikan iuran bagi peserta kelas 3 pada kelompok Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hal tersebut, lanjutnya, karena kenaikan iuran pada saat ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat pandemi COVID-19 tentu saja sangat memberatkan.

Sebagaimana diwartakan, arus kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2020 surplus Rp18,7 triliun tanpa meninggalkan tunggakan pembiayaan klaim rumah sakit yang gagal bayar.

“Laporan keuangan unaudited Dana Jaminan Sosial Kesehatan surplus Rp18,7 triliun, tagihan rumah sakit juga sudah dibayarkan semua. Ini karena pemerintah sangat mendukung, sehingga tidak terjadi gagal bayar yang menjadi dampak,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Senin (8/2).

BPJS Kesehatan hanya menyisakan pembayaran klaim rumah sakit pada akhir tahun 2020 sebesar Rp1,19 triliun yang masih dalam proses verifikasi di tahun 2021. Sementara klaim pembiayaan program JKN-KIS kepada rumah sakit yang gagal bayar sama sekali tidak ada.

Hal ini menunjukkan arus kas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sangat sehat dibandingkan pada tahun 2019 di mana BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar klaim rumah sakit sebesar Rp15,5 triliun, dan gagal bayar klaim sebesar Rp9,16 triliun pada 2018.

“Kondisi keuangan DJS Kesehatan yang berangsur sehat ini ditunjukkan dengan kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar seluruh tagihan pelayanan kesehatan secara tepat waktu kepada seluruh fasilitas kesehatan, termasuk juga penyelesaian pembayaran atas tagihan tahun 2019,” kata Fachmi.

Data unaudited mencatat setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, posisi per 31 Desember 2020, DJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp18,7 triliun. Selain itu dengan tata kelola yang andal, Program JKN-KIS diharapkan pada tahun 2021 mulai dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan sesuai regulasi. (bgn123)21021309

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung membahas keberlanjutan program layanan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) non-covering BPJS bersama perangkat daerah teknis terkait di ruang rapat Gozana III Gedung DPRD Puspem Badung pada Kamis (7/1).

Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Sumerta, ketika memimpin rapat tersebut mengatakan ada 17 item yang tidak dapat dicover oleh BPJS. Item tersebut jika dapat dicover oleh KBS akan bermanfaat untuk Krama Badung.

”Masyarakat Badung yang tidak terlayani oleh BPJS yang dahulu tercover oleh BPJS, sehingga ada jaminan dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui layanan kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, bahwa dijamin semua, artinya akan tercover semua,” katanya.

Jadi, kata dia, diarahkan ke sana (KBS-net) masyarakat Badung datang kesana dan tercover semua. 17 item itu dulunya tercover, itu artinya sudah dicover oleh ala KBS, karena KBS sekarang ini perlu penyesuaian dengan regulasi yang ada, sehingga belum bisa tapi Badung melalui RSD Mangusada itu dia datang ke sana, tinggal datang merawat sampai sembuh itu tidak ada biaya,” kata Made Sumerta

Dia menyebutkan pelayanan tambahan manfaat JKN dengan program KBS meliputi pelayanan evakuasi (ambulans) dari rumah pasien di desa ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali dan evakuasi korban kecelakaan di wilayah Kabupaten Badung, penitipan jenazah, pengawetan jenazah, kereta jenazah, biaya peti jenazah maksimal Rp 1.500.000 dan evakuasi jenazah di wilayah Kabupaten Badung. Kecelakaan lalu lintas yang tidak ada penjaminnya tidak memenuhi persyaratan penjamin, berbagai penyakit atau kelemahan akibat gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, surat keterangan visum et repertum, surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani, bebas narkoba, dan kesehatan kerja ke luar negeri, biaya pemeriksaan dan perawatan penderita HIV/AIDS diluar paket yang ditanggung oleh pemerintah, Tubektomi Interval dan vasektomi di FKRTL, Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja, pelayanan untuk mengatasi infertilitas/kemandulan (kecuali bayi tabung).

Alat, obat dan tindakan kontrasepsi selama tidak dijamin oleh pemerintah, selisih rawat inap di UPT puskesmas di wilayah Kabupaten Badung akibat kelebihan hari rawat (lebih dari 5 hari) sesuai indikasi medis, pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pemeriksaan setelah persalinan (PNC) di UPT puskesmas wilayah Kabupaten Badung yang tidak dijamin JKN, Pemeriksaan penunjang di luar manfaat medis dasar di UPT puskesmas di wilayah Kabupaten Badung, Biaya pemeriksaan pengolahan darah oleh Palang Merah Indonesia (PMI), Obat dan alat bantuan kesehatan di luar paket INA CBGS sesuai indikasi medis, pengobatan hyperbaric (komplementer) sesuai dengan indikasi medis di FKRTL, pemeriksaan kesehatan dalam rangka melaksanakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan institusi lainnya, Bagi penduduk yang belum menjadi peserta JKN aktif dan peserta JKN tidak aktif mendapat pelayanan sesuai dengan paket pelayanan JKN dan paket tambahan manfaat JKN, Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah, Biaya pemeriksaan kesehatan para jemaah calon haji dan peserta yang tidak sesuai prosedur JKN.

Rapat juga dihadiri Anggota Komisi IV, yakni I Nyoman Gede Wiradana, Putu Rara Hita Sukma Dewi, I Made Suwardana dan Ni Made Sekarini. (bgn003)21010721