Denpasar, Baliglobalnews

Menginjak usia ke-64 tahun pada 5 Juni 2026, PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyelenggarakan rangkaian peringatan hari ulang tahun dengan mengusung tema “Harmoni Bertumbuh Menjaga Stabilitas”.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan tema ini merupakan manifestasi dari filosofi manajemen dan tata kelola perusahaan yang menekankan pada keseimbangan dinamis antara kemajuan bisnis maupun ketahanan institusi. “Makna dari harmoni bertumbuh adalah sebuah pertumbuhan kolektif, di mana setiap sektor saling mendukung secara selaras. Pertumbuhan ini juga berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, sehingga kemajuan yang dicapai tetap terukur, aman dan berkelanjutan,” katanya di Denpasar pada Jumat (5/6/2026).

Dia menyatakan menjaga stabilitas dimaknai sebagai jangkar institusi dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Bank BPD Bali berkomitmen memastikan seluruh kondisi fundamental, mulai dari kesehatan finansial, permodalan, kepatuhan hukum, hingga keamanan data, tetap terjaga dengan mengedepankan manajemen risiko pada setiap langkah strategisnya.

Melalui tema ini, kata dia, Bank BPD Bali berfokus untuk menjadi lebih besar dan lebih baik melalui langkah yang terukur. Ekspansi bisnis dijalankan tidak sekadar untuk mengejar angka, melainkan untuk memperkuat sistem, menyelaraskan seluruh elemen serta memastikan inovasi berjalan beriringan dengan pengendalian risiko demi kemajuan bank secara jangka panjang.

Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial, peringatan HUT ke-64 ini diisi dengan berbagai kegiatan humanis maupun kekeluargaan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi persembahyangan bersama, penyerahan punia, pemberian bantuan langsung kepada panti asuhan, serta kunjungan silaturahmi kepada para pendiri dan pensiunan pengurus Bank BPD Bali. Selain itu, diselenggarakan pula kegiatan donor darah, turnamen tenis meja dan kompetisi frontliner untuk menjaga serta meningkatkan kualitas layanan.

Sudharma mengapresiasi manajemen dan seluruh insan Bank BPD Bali, baik itu nasabah, pemegang saham, pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat atas kepercayaan maupun dukungan yang senantiasa diberikan. “Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama bagi Bank BPD Bali untuk dapat terus bertahan, bertumbuh dan berupaya memberikan layanan yang terbaik,” katanya.

Memasuki usia baru, dia menyebutkan Bank BPD Bali kembali mengukuhkan komitmen yang tertuang dalam visi perusahaan, yakni menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen untuk bertumbuh secara terukur ini tercermin dari kinerja keuangan Bank BPD Bali per 31 Mei 2026 yang mencatatkan hasil positif. Total aset tumbuh sebesar 8,19 persen (year-on-year/y-o-y) menjadi Rp43,12 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp25,63 triliun atau tumbuh 8,46 persen (y-o-y), dengan porsi kredit UMKM mencapai Rp13,51 triliun (tumbuh 12,55 persen (y-o-y)). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen (y-o-y) menjadi Rp35,40 triliun. Adapun laba per Mei 2026 tercatat sebesar Rp670 miliar, tumbuh 16,50 persen (y-o-y).

Rasio keuangan Bank BPD Bali menunjukkan indikator yang sehat, di mana Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 30,34 persen, Return on Assets (ROA) 4,29 persen, Return on Equity (ROE) 28,39 persen, NPL Gross terjaga di angka 0,96 persen, BOPO 59,09 persen, serta Net Interest Margin (NIM) mencapai 5,89 persen.

Dia pun merinci posisi keuangan ini diperkuat oleh penambahan modal dari pemegang saham di tahun 2026 Rp746 miliar. Dengan demikian, total modal disetor per Mei 2026 mencapai Rp3,63 triliun dan modal inti Rp5,98 triliun, yang memproyeksikan Bank BPD Bali untuk naik kelas menjadi bank kategori KBMI 2 pada tahun ini.

Kinerja yang stabil ini mendapat apresiasi di tingkat nasional saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan mitra kerja di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Rapat yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma membahas perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMD serta dukungan regulasi bagi BPD sebagai BUMD sektor jasa keuangan.

Dalam forum tersebut, Sudharma bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungannya terhadap penguatan peran BPD. “Regulasi yang kuat bagi BUMD, khususnya BPD, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi, memperluas akses pembiayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah,” kata Sudharma.

Apresiasi khusus juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly. Dia menyoroti rasio profitabilitas Bank BPD Bali yang efisien. “Kita mengapresiasi Bank BPD Bali. Dengan aset di kisaran Rp40 triliun, labanya mencatatkan hasil yang sangat baik sebesar Rp1.101,47 miliar. Hal ini membuktikan bahwa bank dengan aset yang relatif tidak terlalu besar tetap dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang baik bagi daerah,” katanya. (bgn008)26060511

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali meraih penghargaan kategori Golden Champion dalam ajang Tribun Bali Award 2026. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi Bank BPD Bali dalam mempertahankan kinerja keuangan yang positif selama tujuh tahun berturut-turut, terhitung sejak tahun 2019 hingga 2025.

Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali I Wayan Sutela Negara mewakili Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan pencapaian ini didukung oleh indikator keuangan perusahaan, dengan total aset tercatat mencapai Rp41,38 triliun dan pertumbuhan laba bersih sebesar 25,39 persen. 

Menurut Sutela, upaya mempertahankan tren positif tersebut ditopang oleh performa bisnis, pertumbuhan laba dan aset, serta komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Terima kasih kepada Tribun Bali yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh insan Bank BPD Bali dan masyarakat Bali,” katanya pada Jumat (29/5/2026) malam.

Mengusung konsep apresiasi digital dan pembangunan berkelanjutan, acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat tingkat pusat dan daerah, perwakilan mahasiswa, serta pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Bali. Dalam rangkaian acara tersebut, Tribun Bali menyerahkan penghargaan kepada jajaran pemerintah daerah, lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku industri kreatif. “Kami berharap dapat terus meningkatkan kinerja ke depan sebagai wujud dukungan Bank BPD Bali terhadap program Ekonomi Kerthi Bali yang dicanangkan oleh Gubernur, yang berbasis pada kearifan lokal dan pelestarian lingkungan,” ucapnya.

Para penerima penghargaan, termasuk Bank BPD Bali, dinilai telah menunjukkan kontribusinya dalam mendukung ekosistem digital, memperkuat sektor UMKM, serta mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan pelestarian lingkungan di Bali.

Melalui penghargaan Golden Champion ini, Bank BPD Bali menunjukkan peran aktifnya dalam ekonomi daerah dengan menjaga kesehatan finansial, beradaptasi terhadap perkembangan digital, serta berkomitmen pada pelestarian kearifan lokal Bali. (bgn008)26053009

Denpasar, Baliglobalnews

Melangkah menuju KBMI 2, Bank BPD Bali mencatat kinerja positif pada triwulan I Tahun 2026 dengan capaian modal inti Rp5,7 triliun.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan pencapaian kinerja positif Bank BPD Bali didorong oleh ekspansi kredit yang agresif dan berfokus pada sektor produktif, peningkatan DPK dengan CASA yang terkendali serta inovasi produk dan layanan digital. “Bank BPD Bali secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjaga kepercayaan publik. Ke depannya, Bank BPD Bali akan terus melakukan upaya peningkatan fundamental bisnis, sinergi yang terintegrasi di seluruh lini bisnis untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memperkuat keunggulan kompetitif bank,” katanya di Denpasar pada Sabtu (11/4/2026).

Untuk menjadi KBMI 2, kata Sudharma, modal inti minimal di atas Rp6 triliun, sehingga diharapkan Bank BPD Bali pada tahun 2026 dapat naik kelas menjadi Bank dengan kategori KBMI 2 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026. Pencapaian modal inti tersebut, ditopang oleh setoran modal dari pemegang saham yang mencapai Rp746 miliar serta dampak dari kinerja keuangan bank yang positif pada triwulan I Tahun 2026. “Kinerja positif sampai Triwulan I 2026 tercermin dari pertumbuhan aset yang mencapai Rp42,71 triliun atau tumbuh 8,23 persen secara tahunan (yoy) per Maret 2026,” katanya.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, Bank BPD Bali mencatat penyaluran kredit Rp25,29 triliun atau tumbuh 8,66 persen secara tahunan (yoy), sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp35,46 triliun atau meningkat 5,36 persen secara tahunan (yoy).

Penyaluran kredit didominasi oleh kredit UMKM mencapai 52,09 persen dari total portofolio kredit. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung UMKM, yaitu melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang telah terealisasi mencapai Rp550,9 miliar dan kredit program perumahan (KPP) mencapai Rp78,41 miliar per Maret 2026.

Selain penyaluran KUR, kata dia, Bank BPD Bali juga mencatat realisasi debitur graduasi dari KUR melalui produk kredit Kusuma (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju) dengan volume Rp1,27 triliun, sehingga capaian tersebut menunjukkan program KUR semakin efektif mendorong pelaku UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. “Rasio kredit bermasalah (NPL) gross terjaga pada level rendah yakni 0,84 persen.disertai coverage ratio yang kuat sebesar 454,52 persen. Kinerja tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko yang konsisten,” jelasnya.

Pertumbuhan DPK ditopang oleh struktur pendanaan yang relatif efisien, tercermin dari rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang mencapai 66,13 persen. Hal ini mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus terjaga terhadap layanan Bank BPD Bali.

Selain itu, akselerasi layanan digital juga dinilai menjadi salah satu faktor yang membantu memperluas aktivitas transaksi nasabah dan mendukung pertumbuhan pendapatan berbasis komisi. Platform digital seperti BPD Bali Mobile dengan 282.677 pengguna per Maret 2026, turut
memberikan kontribusi dalam mendorong transaksi serta peningkatan fee based income 24,18 persen secara year on year (yoy), sehingga memperkuat sumber pendapatan non bunga.

Dia menjelaskan peningkatan aktivitas transaksi turut memperkuat penghimpunan dana murah berbasis rekening, sehingga mendukung efisiensi beban bunga bank. Efisiensi operasional juga tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang berada
di angka 60,12 persen yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya
operasional untuk menghasilkan pendapatan operasional.

Dari sisi rentabilitas, lanjutnya, Bank BPD Bali menunjukkan kinerja yang baik dilihat dari Rasio Return on Aset (ROA) sebesar 4,31 persen dan Rasio Return on Equity (ROE) sebesar 30,03 persen dan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 71,32 persen, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyalurkan kredit. “Melalui inovasi layanan digital, Bank BPD Bali juga melakukan penguatan aspek teknologi informasi (TI), pengelolaan keamanan siber serta data privacy yang terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh inovasi layanan di Bank BPD Bali memiliki tingkat keamanan yang baik, seperti pengembangan BPD Bali Mobile, QRIS Tuntas Bank BPD Bali, QRIS Mobile NFC, pengembangan KKI online payment, termasuk juga QRIS Crossborder ke berbagai negara (Thailand, Malaysia, Singapura dan Jepang). Saat ini, Bank BPD Bali juga dalam proses persiapan implementasi QRIS Crossborder Indonesia-Korea Selatan.

Konsistensi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kontribusi dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah oleh Bank BPD Bali membuahkan pengakuan beberapa penghargaan di tingkat nasional sampai dengan Triwulan I tahun 2026. (bgn008)26041103

Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung menerima dividen dari PT Bank BPD Bali. Dividen yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma diterima Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Puspem Badung pada Selasa (10/2/2026). Dividen yang diterima Pemkab Badung Rp363 miliar untuk tahun buku 2025.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah memberikan Dividen kepada Pemkab Badung sebagai pemegang saham pengendali di Bank BPD Bali. Hal ini membuktikan perkembangan BPD Bali sangat luar biasa. “Melihat tren pendapatan terutama dilihat dari sudut pandang Return on Equity (ROE) dan Return on Investment (ROI) yang cukup signifikan. Berdasarkan indikator dua ini, kelihatannya BPD Bali termasuk BPD yang teratas di Indonesia. Sehingga kami tidak ada keraguan untuk menambah penyertaan modal,” katanya. 

Bupati mengimbau kepada masyarakat Bali tidak ragu-ragu menempatkan uangnya di BPD Bali. Di samping untuk ikut mendukung pembangunan Bali secara umum, yang paling penting adalah BPD Bali adalah bank yang sangat memadai.

Dia menyampaikan setelah RUPS tahun buku 2025 yang lalu, Pemkab Badung telah menambah modal Rp300 miliar sehingga total penyertaan modal untuk Pemkab Badung di BPD Bali Rp1.550.617.000.000 atau 48,76 persen kepemilikan saham. Bupati menegaskan bahwa Dividen ini akan dimanfaatkan untuk pembenahan infrastruktur guna mendukung pariwisata berkualitas. Terutamanya penambahan ruas jalan di wilayah utara khususnya wilayah Abiansemal dan Mengwi.

Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, sesuai dengan hasil RUPS tahun buku 2025 yang digelar 3 Februari lalu, per kemarin sudah disetor ke Kas Daerah Badung Dividen sebesar Rp. 363 miliar dari total Dividen yang dibagikan sebesar Rp. 826 miliar dari seluruh pemegang saham. “Kami ucapkan terima kasih atas support dari pemegang saham seluruhnya, termasuk Pemerintah Kabupaten Badung yang telah memberikan tambahan modal disetor dan kemarin telah dibukukan dan disetujui dalam RUPS sebesar Rp300 miliar,” katanya. 

Total modal Pemkab Badung ke BPD Bali menjadi Rp. 1.550.617.000.000. Kedepan modal ini digunakan untuk memperkuat penyaluran kredit dan aspek lainnya. Harapannya modal yang disetor dapat menunjang program-program seluruh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat di Badung khususnya melalui program Pemkab Badung yaitu Sidi Kumbara untuk pemberdayaan UMKM. Termasuk penyaluran KUR, kredit program perumahan dan kredit-kredit program lain yang digalang oleh Pemerintah Pusat. (*/bgn003)26021001

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali terus menggalakkan terobosan penguatan layanan pembayaran digital melalui QRIS NFC serta perluasan QRIS cross border, bekerja sama dengan Bank Indonesia, guna memudahkan transaksi wisatawan mancanegara (wisman).

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan inovasi QRIS Cross Border ini adalah jembatan strategis untuk menghubungkan UMKM lokal dengan ekosistem pariwisata global, sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di tingkat desa. “Inovasi digital seperti QRIS Cross Border dan NFC bukan sekadar tren teknologi bagi kami, melainkan jembatan strategis untuk menghubungkan UMKM lokal dengan ekosistem pariwisata global. Kami ingin memastikan bahwa setiap transaksi wisatawan mancanegara di Bali dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di pelosok desa secara efisien dan aman,” katanya di Denpasar pada Selasa (3/2/2026) sore.

Sudarma menyatakan Bank BPD Bali juga meluncurkan dan memperluas berbagai program pembiayaan unggulan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Sidi Kumbara bagi UMKM, serta menjadi salah satu Bank yang menyalurkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung pertumbuhan sektor riil di Bali dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Di sisi layanan publik, kata dia, Bank BPD Bali aktif mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pada sektor pendidikan dan literasi keuangan, Bank BPD Bali menghadirkan inovasi layanan pembayaran UKT perguruan tinggi, program SimPel Championship, serta berbagai kegiatan edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa.

Transformasi telah dilaksanakan di berbagai sektor dimana transformasi internal terhadap budaya kerja dan kegiatan “Harmoni Spiritual” menjadi salah satu pemacu prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2025 selain angka-angka gemilang yang telah dicapai. Penguatan sumber daya manusia ini membuahkan hasil berupa deretan penghargaan bergengsi tingkat nasional yang berhasil diboyong sepanjang tahun 2025.

Dengan kinerja yang terus bertumbuh dan inovasi layanan yang berkelanjutan, Bank BPD Bali optimistis dapat terus menjadi pilar utama penggerak ekonomi Bali sekaligus bank kebanggaan masyarakat daerah di tengah tantangan ekonomi ke depan.

Untuk memberikan kemudahan akses informasi, Bank BPD Bali menyediakan rincian lengkap mengenai produk dan layanan melalui situs resmi www.bpdbali.co.id. Nasabah juga dapat berinteraksi melalui kanal media sosial resmi di Instagram (bankbpdbali), Facebook (Bank BPD Bali), TikTok (@bpdbaliofficial), X (bpdbaliofficial), serta YouTube (Bank BPD Bali). “Untuk layanan bantuan langsung, masyarakat dapat menghubungi BPD Bali Call 1500-844. Bank BPD Bali merupakan lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” katanya. (adv/bgn008)26040211

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali menilai operasional Bank BPD Bali sangat efektif dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengelolaan operasional perbankan Bank BPD Bali dalam mendukung fungsi intermediasi disimpulkan telah berjalan efektif. “Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan operasional Bank dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023 hingga semester I tahun 2025,” katanya pada Minggu (1/2/2026).

Dia menjelaskan pemeriksaan dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan tematik nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan operasional perbankan. Hasilnya diharapkan memberikan nilai tambah bagi entitas, khususnya dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memfokuskan penilaian pada peran strategis intermediasi Bank BPD Bali dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.

Pemeriksaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali difokuskan pada peran intermediasi strategis perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali. BPK menilai sejauh mana kebijakan, sistem, dan proses operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dirancang secara efektif dan diimplementasikan untuk mendukung fungsi intermediasi tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan. “Kami perlu menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja bank secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan operasional perbankan dalam mendukung fungsi intermediasi pada Bank BPD Bali disimpulkan telah efektif,” ucapnya.

Meski dinilai efektif, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk peningkatan performa ke depan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen dalam menyempurnakan kebijakan memperkuat manajemen risiko serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan layanan perbankan kepada masyarakat. “Kami berharap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat, akuntabel dan berdaya saing,” katanya.

Sementara Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan apresiasi atas bimbingan dan arahan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya BPK RI Perwakilan Bali. “Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan arahan dari seluruh stakeholder, utamanya dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Saya melihat Bapak Kepala Perwakilan seperti sosok ‘Krishna’ dalam Bharatayuda; pemimpin yang melayani dan mampu membawa timnya (Arjuna) memenangi peperangan. Harapan kami, setiap unit kerja kami pun bisa bersatu padu membangun teamwork untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga dan masyarakat,” katanya.

Sudharma memaparkan kinerja keuangan Bank BPD Bali yang menunjukkan tren pertumbuhan positif. Berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik, aset Bank BPD Bali tercatat sebesar Rp41,3 triliun atau tumbuh 8,01 persen dengan modal inti mencapai Rp3,39 triliun.

Dalam mendukung kinerja intermediasi, Bank BPD Bali menargetkan pertumbuhan kredit pada tahun 2026 sebesar 9 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,51 persen dengan portofolio hampir Rp25 triliun, di mana kredit UMKM tumbuh 9,23 persen dan kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL di angka 0,8 persen.

Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang akan diunggah ke aplikasi SIPTL BPK, Bank BPD Bali mencatat progres signifikan. Dari sembilan temuan, lima temuan telah ditindaklanjuti secara tuntas. Sementara dari 96 rencana aksi, sebanyak 76 rencana aksi atau sekitar 79 persen telah diselesaikan hingga 30 Januari 2026.

Seluruh komitmen tindak lanjut tersebut telah dimasukkan ke dalam indikator penilaian kinerja unit kerja maupun individu, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dan penguatan tata kelola perbankan di Bank BPD Bali. (bgn008)26020108

Jakarta, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri RI Cheka Virgowansyah di Gedung F Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam pelaporan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Gubernur Koster menyampaikan laporan raperda penambahan modal Rp445 miliar yang akan dituangkan dalam perda baru. Penambahan modal ini ditegaskan sebagai langkah strategis untuk memperkuat BPD Bali sebagai pilar utama perekonomian daerah agar mampu bersaing dengan bank-bank swasta nasional.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Koster. “Saya pacu terus BPD Bali, karena BPD adalah pilar ekonomi daerah. Jangan sampai kalah dengan bank swasta,” katanya.

Gubernur juga memaparkan kinerja impresif BPD Bali yang sepanjang tahun 2025 mencatatkan laba Rp1,1 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan BPD Bali sebagai salah satu bank daerah terbaik di Indonesia. Didorong oleh peningkatan aset, pendapatan bunga bersih, serta manajemen yang efisien dan profesional. “Ini bukti bahwa BPD Bali dikelola dengan baik dan sehat. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memperkuatnya agar makin berdaya saing dan berkontribusi besar bagi pembangunan Bali,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Bali tidak dilepaskan dari visi besar Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Visi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya Bali.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah tentang Desa Adat menjadi salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Koster menjelaskan bahwa Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada kepala desa untuk menjaga budaya, dan Bali dinilai berhasil mengimplementasikannya secara nyata. “Di Bali, desa adat menyatu dengan kehidupan masyarakat. Seperti di Tabanan, seluruh wilayahnya berbasis desa. Ikatan emosional dan sosialnya sangat kuat. Di sanalah local genius hidup dan diwariskan. Kalau ini hilang, tidak bisa dicari lagi di mana pun,” katanya.

Menanggapi paparan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menyatakan pihaknya siap menerima dan memproses laporan raperda penambahan modal BPD Bali. Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap Bali yang dinilai mampu menjaga dan memajukan kebudayaan tanpa harus memperoleh status atau insentif keistimewaan khusus. “Bali tidak mendapat insentif keistimewaan, tetapi kebudayaannya justru maju dan lestari. Aktivitas budaya hidup dan menjadi adat yang dijalankan sehari-hari. Ini luar biasa,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan Bali dalam menjaga keaslian budaya justru menjadi daya tarik utama pariwisata. Wisatawan datang ke Bali bukan untuk melihat pusat perbelanjaan modern, melainkan ingin menyaksikan upacara adat, tradisi, dan budaya lokal yang otentik. “Local genius itu mahal. Wisatawan tidak mau melihat mall bangunan modern bertingkat, mereka ingin melihat budaya, upacara adat, dan kearifan lokal setempat. Ini yang harus dijaga,” katanya.

Cheka juga membuka peluang agar daerah-daerah lain di Indonesia dapat belajar dari Bali, termasuk melalui kerja sama antardaerah untuk menjaga kelestarian budaya. Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh kepala daerah, membuka ruang diskusi, dan mendorong pertukaran praktik baik antarwilayah.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Otda juga menyoroti keberadaan UPTD Kesehatan Tradisional Bali yang dinilai sangat baik dan berpotensi direplikasi di daerah lain yang memiliki kearifan lokal di bidang kesehatan tradisional. “Ini contoh konkret bagaimana kearifan lokal bisa dilembagakan dan dikembangkan. Daerah lain yang punya kekhasan serupa bisa belajar dari Bali,” katanya.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai daerah yang tidak hanya kuat secara ekonomi melalui BPD Bali, tetapi juga konsisten menjaga jati diri budaya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. (*/bgn003)26012311

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Dewan yang telah menyetujui penambahan penyertaan modal Rp445 miliar kepada PT BPD Bali di tahun 2026. Penambahan penyertaan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan Bali ke depan, sehingga perputaran ekonominya semakin sehat. Hal ini disampaikan pada Sidang Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (21/1/2026).

Dengan penambahan penyertaan modal tersebut, total saham yang dimiliki Pemprov Bali saat ini Rp1,28 triliun (33,9%), hasil ditambah dengan jumlah sebelumnya hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp839,9 miliar. “Apabila provinsi lain mengunci penyertaan modal di bank yang ditunjuk daerahnya masing-masing agar provinsinya menjadi pemegang saham paling tinggi, maka tidak demikian dengan Provinsi Bali, karena kita tidak perlu terlalu berambisi, mengingat fiskal yang dimiliki Provinsi Bali belum mampu melewati fiskal Kabupaten Badung,” katanya.

Ke depan, kata Koster, secara kolaboratif Provinsi Bali bersama kabupaten seluruhnya akan mendorong PT BPD Bali untuk lebih sehat. Sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD bali, melakukan pembenahan secara internal untuk dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang lebih baik, dan menemukan peluang-peluang baru yang nantinya menjadi dasar secara progresif.  Agar dapat membangggakan karma bali, dan setiap klarifikasi pengajuan akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang. (*/bgn003)26012118

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi terbaik ketujuh BPD se-Indonesia, karena kinerja keuangan yang baik, efisiensi, dan tanpa kredit macet.

“Kinerja BPD Bali juga tercermin dari tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah. Rasio non-performing loan (NPL) net BPD Bali tercatat sekitar 0,02 persen, terendah di antara seluruh bank pembangunan daerah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali, terkait pengesahan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, di Denpasar, pada Rabu (21/1/2026).

Kondisi ini, kata dia, menunjukkan kualitas penyaluran kredit yang sangat baik serta kedisiplinan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. “NPL net-nya paling rendah, berarti peminjam di BPD Bali rata-rata lancar. Proses pinjamannya bagus,” katanya.

Dari sisi efisiensi operasional, kata Koster, BPD Bali kembali mencatatkan kinerja terbaik. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) BPD Bali berada di kisaran 60 persen, jauh lebih rendah dibandingkan BPD lain yang rata-rata berada di atas 80 persen. “Itu lihat, BOPO yang rendah, ini menjadi indikator kuat bahwa bank dikelola secara efisien dan tidak boros,” katanya.

Menurut Koster, capaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Sejak awal memimpin Bali, Koster mengaku menerapkan kebijakan tegas terhadap tata kelola BPD, termasuk menutup ruang praktik tidak sehat yang selama ini kerap melekat pada bank daerah.

Berdasarkan data aset, Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) berada di posisi teratas dengan aset sekitar Rp181 triliun, disusul Bank Jatim Rp107 triliun, Bank Jateng Rp92 triliun, Bank Jakarta Rp89 triliun, serta Bank Kalimantan Timur dan Utara sekitar Rp51 triliun, Bank Sumut Rp50 triliun dan BPD Bali berada di peringkat ketujuh total aset lebih dari Rp42 triliun. Di bawahnya ada Bank Sumsel-Babel, Bank Papua dan Bank Nagari.

Meski berada di peringkat ketujuh dari sisi aset, Koster menegaskan bahwa kinerja BPD Bali justru menonjol dari sisi laba. Hingga tutup buku 31 Desember, bank kebanggaan masyarakat Bali ini mencatatkan laba bersih sekitar Rp1,1 triliun. Capaian tersebut bahkan melampaui Bank lain yang memiliki aset lebih besar dari BPD Bali. 

Sebagai perbandingan, Bank Jawa Barat dengan aset Rp181 triliun mencatat laba sekitar Rp958 miliar, Bank Jatim sekitar Rp1,2 triliun dan Bank Jateng sekitar Rp1,3 triliun. Namun jika dihitung dari rasio laba terhadap aset atau Return on Asset (ROA), BPD Bali justru mencapai sekitar 3,9 persen, tertinggi di antara seluruh bank pembangunan daerah. Angka ini jauh di atas ROA Bank BJB yang hanya 0,61 persen, Bank Jawa Timur 1,76 persen, Bank Jawa Tengah 1,93 persen, Bank DKI Jakarta 1,06 persen, serta Bank Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) 1,08 persen.

Rasio Return on Equity (ROE) atau perbandingan laba terhadap modal BPD Bali tercatat sangat tinggi, yakni sekitar 26,46 persen. Capaian ini meninggalkan jauh bank-bank daerah lainnya, seperti Bank BJB yang berada di angka 6,7 persen, Bank Jawa Timur 12,3 persen, Bank Jawa Tengah 14,18 persen, Bank DKI Jakarta 6,28 persen, serta Bank Kaltimtara 4,47 persen. “Artinya, dengan aset yang jauh lebih kecil, BPD Bali mampu menghasilkan laba secara jauh lebih efisien dibandingkan bank daerah lain. Ini ukuran paling sederhana untuk melihat kualitas kinerja bank,” katanya.

Koster menegaskan penambahan penyertaan modal bukan sekadar keputusan politik anggaran, melainkan bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap kinerja BPD Bali yang dinilainya sangat baik.

Dengan disahkannya penambahan penyertaan modal Rp445 miliar, total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali di BPD Bali hingga akhir 2025 mencapai sekitar Rp839,9 miliar atau hampir Rp840 miliar. “Angka tersebut akan terus meningkat seiring dorongan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menambah penyertaan sesuai kemampuan fiskal masing-masing,” katanya.

Koster menyebutkan penguatan permodalan menjadi kunci untuk mendorong ekspansi pembiayaan, termasuk bagi sektor usaha kecil dan menengah, serta untuk memperkuat fondasi kelembagaan BPD Bali ke depan. Salah satu fokus utama yang akan didorong adalah penguatan sistem teknologi informasi dan digitalisasi layanan perbankan. “Kalau mau naik kelas, IT harus diperkuat. Ini yang membuat kita masih tertinggal dari bank-bank nasional. Tahun 2026 dan 2027 akan kita lakukan perubahan, biar passion BPD Bali sudah beda,” katanya.

Ketua DPD PDIP Bali itu menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan harian bank, namun sebagai Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan salah satu pemegang saham di BPD. (bgn008)26012122

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri rapat paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (19/1/2026). Rapat paripurna ini beragendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta jajaran perangkat daerah terkait. Mayoritas fraksi-fraksi mendukung langkah strategis Gubernur Bali Wayan Koster menambah penyertaan modal ke banknya krama Bali, BPD Bali. 

Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali yang dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham. Fraksi Demokrat-NasDem menyatakan sependapat dengan Gubernur Bali bahwa penguatan permodalan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis di tengah tantangan dan konsolidasi industri perbankan nasional. 

Fraksi ini juga mengapresiasi kebijakan optimalisasi aset tanah daerah di kawasan Nusa Dua yang dinilai mampu memberikan manfaat fiskal lebih cepat melalui mekanisme pembayaran di muka, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penambahan penyertaan modal daerah pada Bank BPD Bali.

Dari Fraksi Partai Golongan Karya, pandangan umum disampaikan oleh Agung Bagus Tri Candra Arka. Fraksi Golkar menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal daerah merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga harus dipandang sebagai investasi publik yang memberikan nilai tambah nyata dan terukur bagi pembangunan ekonomi daerah. Fraksi Golkar mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang pandangan umumnya dibacakan oleh I Wayan Tagel Winarta menyambut positif Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank BPD Bali. Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan ini sebagai instrumen strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi Bali. Penyertaan modal daerah dipandang bukan sekadar penambahan nominal modal, melainkan investasi publik yang harus menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali dengan pembaca I Wayan Subawa menyampaikan sejumlah catatan penting yang bersifat yuridis, normatif, dan substantif terhadap Raperda yang diajukan oleh Gubernur Bali. Fraksi Gerindra-PSI menyoroti penggunaan istilah “penambahan penyertaan modal” dalam judul Raperda yang dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus meminta kejelasan konsistensi dasar hukum yang digunakan dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya yang mengatur penyertaan modal pada Bank BPD Bali

Fraksi Gerindra-PSI menekankan bahwa penyertaan modal daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya terkait perlindungan hak pemegang saham minoritas dan prinsip sinergi antar pemegang saham. Fraksi ini juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah, termasuk pemenuhan asas publisitas guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi Bank BPD Bali maupun bagi pihak ketiga. Terkait pengawasan, Fraksi Gerindra-PSI meminta penegasan posisi dan peran Gubernur dalam melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah tersebut.

Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi Gerindra-PSI memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank BPD Bali yang dinilai berada dalam kondisi sehat, dengan tingkat profitabilitas yang baik, kualitas aset yang terjaga, serta likuiditas dan permodalan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi dasar kuat bagi penambahan penyertaan modal guna memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mendorong percepatan transformasi digital perbankan yang lebih efisien dan akuntabel. (*/bgn003)26011901