Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan tersebut ketika Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengetok palu pada Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (21/1/2026) yang menyatakan Perda yang membuat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali di BPD Bali yang saat ini total mencapai Rp839,912 miliar. “Dengan ini saya nyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi Peraturan Daerah (Perda) telah disetujui dan disahkan,” kata Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Dengan disahkannya Perda ini, DPRD Bali berharap penguatan permodalan BPD Bali dapat berjalan terukur dan berdampak langsung terhadap ketahanan perbankan daerah serta pertumbuhan ekonomi Bali secara berkelanjutan.

Sebelum Perda tersebut disahkan, terlebih dahulu dilakukan laporan akhir pembahasan Ranperda dibacakan Wakil Koordinator Pembahas, Gede Kusuma Putra menyampaikan dalam Pasal 3 Ranperda, DPRD Bali menegaskan struktur permodalan PT Bank BPD Bali. “Jumlah modal dasar yang ditetapkan pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp7 triliun,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Bali itu.

Dia menyatakan modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh seluruh pemegang saham Rp2,880 triliun, sementara modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp839,912 miliar.

Dia juga menyebutkan penambahan penyertaan modal daerah ini dinilai sebagai langkah strategis menyusul kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berencana menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 bagi bank dengan modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun. Kebijakan tersebut mendorong bank-bank daerah untuk memperkuat struktur permodalannya agar mampu bersaing di tengah dinamika industri perbankan nasional.

Dengan penguatan permodalan ini, kata dia, memiliki tujuan meningkatkan daya saing, kapasitas usaha, serta kemampuan manajemen risiko BPD Bali, sekaligus mendukung digitalisasi dan transformasi layanan perbankan. “Penguatan permodalan ini diharapkan dapat menjawab tantangan industri perbankan Indonesia, mulai dari keamanan siber dan data nasabah, persaingan bank digital dan inovasi, hingga transisi ekonomi hijau,” katanya.

Namun DPRD Bali mengingatkan penguatan perbankan daerah perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan yang utuh. Penguatan di satu sisi tanpa diimbangi sektor lain berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam konteks tersebut, DPRD Bali menilai penambahan penyertaan modal di PT Bank BPD Bali menyentuh sisi kreditur, sementara sisi debitur, khususnya pelaku UMKM, juga perlu diperkuat. Keberadaan lembaga penjaminan kredit dipandang sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pembiayaan daerah.

“Keberadaan lembaga penjaminan kredit sangat penting untuk mendukung kewirausahaan, karena penjaminan kredit dapat mendorong berkembangnya semangat kewirausahaan dan memberi perlindungan bagi debitur,” ujarnya merujuk pada pandangan Danantara Indonesia.

Atas dasar itu, lanjutnya, DPRD Bali menyampaikan dua rekomendasi kepada Gubernur Bali. Pertama, menginisiasi penambahan penyertaan modal di PT Jamkrida Bali. “Dengan gearing ratio hingga 40 kali, tambahan modal sebesar Rp25 miliar memungkinkan PT Jamkrida Bali meng-cover penjaminan kredit UMKM di Bali hingga Rp 1 triliun,” katanya.

Rekomendasi kedua, DPRD Bali meminta agar Gubernur Bali mengawal dan mengarahkan kepala daerah kabupaten/kota se-Bali untuk bersama-sama melakukan penambahan setoran modal di PT Bank BPD Bali. “Dengan langkah ini, dalam 5 sampai 7 tahun ke depan modal dasar Rp 7 triliun tersebut diharapkan dapat tersetor penuh,” katanya. (bgn008)26012117

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar kepada PT BPD Bali di tahun 2026 saat Sidang Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (21/1/2026).

Wakil Koordinator Pembahas DPRD Bali Gede Kusuma Putra menyampaikan penambahan penyertaan modal di PT Bank BPD Bali yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Bali. “Apalagi Bank BPD Bali pada RUPSLB tanggal 12 September 2025 telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT Bank BPD Bali serta menetapkan besarnya modal dasar menjadi Rp7T Triliun,” katanya.

Dia menyampaikan penguatan permodalan mempunyai tujuan di antaranya meningkatkan daya saing, meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kapasitas manajemen risiko dan mendukung digitalisasi dan transformasi.

Dia menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat, 7 November 2025 merilis 3 poin pernyataan yang akan berpengaruh besar terhadap kondisi perbankkan nasional dimana salah satunya adalah OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 yaitu bank dengan modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun. Sehingga, langkah ini menjadi bagian strategis OJK untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan nasional serta memastikan bank-bank kecil dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Menurut dia, kondisi ini tentunya akan bisa menjawab beberapa tantangan yang menjadi current issue industri perbankkan Indonesia di antaranya keamanan cyber dan data nasabah, persaingan bank digital dan inovasi serta fokus pada transisi ekonomi hijau.

Dengan mencermati sebuah ekosistem tentu diperlukan adanya keseimbangan, penguatan di satu sektor tanpa dibarengi penguatan di sektor yang lain akan menyebabkan disharmonisasi yang menjadikan terganggunya ekosistem itu sendiri.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penambahan penyertaan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan Bali ke depan, sehingga perputaran ekonominya semakin sehat. Dengan penambahan penyertaan modal Rp445 miliar ini, maka total saham yang dimiliki Pemprov Bali saat ini menjadi Rp1,28 triliun (33,9%), hasil ditambah dengan jumlah sebelumnya hingga bulan Desember 2025 Rp839,9 miliar. “Apabila provinsi lain mengunci penyertaan modal di bank yang ditunjuk daerahnya masing-masing agar provinsinya menjadi pemegang saham paling tinggi, maka tidak demikian dengan Provinsi Bali, karena kita tidak perlu terlalu berambisi, mengingat fiskal yang dimiliki Provinsi Bali belum mampu melewati fiskal Kabupaten Badung,” katanya.

Ke depan, kata Koster, secara kolaboratif Provinsi Bali bersama kabupaten seluruhnya akan mendorong PT BPD Bali untuk lebih sehat. Sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD Bali, melakukan pembenahan secara internal untuk dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang lebih baik, dan menemukan peluang-peluang baru yang nantinya menjadi dasar secara progresif.

“Sehingga dapat membangggakan karma bali, dan setiap klarifikasi pengajuan akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang” katanya. (bgn008)26012115

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi-fraksi DPRD Bali menyambut positif Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menambah penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Rp850 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua III Komang Nova Sewi Putra, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra, anggota dewan, staf ahli, dan OPD terkait lainnya pada Senin (19/1/2026).

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan I Wayan Tagel Winarta menyatakan dapat menerima dan melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut, dengan catatan seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Transparansi menjadi elemen penting untuk menjamin akuntabilitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keputusan yang dirumuskan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,” ucapnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penyertaan modal daerah ini diatur secara tegas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan administratif.

Fraksi PDI menilai kinerja BPD Bali saat ini berada dalam kondisi sehat, tercermin dari profitabilitas, kualitas aset, serta likuiditas dan permodalan yang terjaga. Dengan kondisi tersebut, penyertaan modal dinilai berpotensi memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, serta mendorong transformasi digital perbankan daerah.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Agung Bagus Tri Candra Arka menilai penambahan penyertaan modal menjadi langkah strategis untuk menjaga persentase kepemilikan saham Provinsi Bali di tengah penambahan modal yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota. “Langkah ini penting agar Provinsi Bali tetap menjadi pemegang saham pengendali dalam menentukan arah kebijakan Bank BPD Bali,” katanya.

Tokoh Puri Kerobokan ini mengatakan Fraksi Golkar juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang harus dikelola secara cermat. Risiko tersebut antara lain potensi penyertaan modal berulang apabila penambahan modal hanya bersifat defensif tanpa diikuti peningkatan kinerja yang signifikan, risiko tata kelola yang menuntut Bank BPD Bali terus bertransformasi menjadi bank yang profesional dan berdaya saing, serta risiko pengamanan aset daerah, terutama jika penyertaan modal dilakukan melalui pemindahtanganan aset strategis yang tidak dapat ditarik kembali. “Oleh karena itu, setiap rupiah dan setiap aset daerah yang disertakan harus dilindungi nilainya melalui penguatan tata kelola dan pengawasan yang ketat,” katanya.

Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali agar penambahan penyertaan modal daerah diikuti dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, mekanisme evaluasi berkala oleh pemegang saham, serta peningkatan profesionalisme manajemen PT Bank BPD Bali. Langkah ini dinilai penting agar investasi publik tersebut benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi daerah.

Fraksi Demokrat-NasDem yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham menilai dana Rp425 miliar yang diterima pada 2026 dapat langsung dimanfaatkan untuk penambahan penyertaan modal kepada Bank BPD Bali. “Dari tambahan penyertaan modal itu diharapkan mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp75 miliar per tahun, dengan asumsi pembagian dividen 25 persen per tahun,” kata politisi muda asal Jembrana ini.

Sementara Fraksi Gerindra-PSI Dibawa menyoroti penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Fraksi ini mempertanyakan relevansi aturan tersebut terhadap status PT Bank BPD Bali. “Apakah PT Bank BPD Bali sudah memenuhi syarat sebagai BUMD dan apakah saat ini tunduk pada ketentuan peraturan pemerintah tersebut, sehingga relevan dijadikan dasar hukum,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan penyertaan modal bukan untuk membangun kompetisi antar pemegang saham, melainkan membangun sinergi, sehingga hak pemegang saham minoritas tetap terlindungi.

Fraksi Gerindra-PSI juga menaruh perhatian pada rencana penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah. Fraksi ini menilai pemenuhan asas publisitas menjadi hal yang sangat penting. “Pemenuhan asas publisitas penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum, baik terhadap PT Bank BPD Bali maupun terhadap pihak ketiga,” ucapnya.

Terkait pengaturan hak dan kewajiban dalam Ranperda, Fraksi Gerindra-PSI menilai penggunaan frasa tersebut kurang tepat. Menurut fraksi ini, kewajiban seharusnya didahulukan sebelum hak. “Kewajiban penyertaan dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu baru mendapatkan hak dalam bentuk laba atau hasil usaha,” katanya.

Sementara Bank BPD Bali yang menerima penyertaan modal juga memiliki kewajiban untuk mengelola modal tersebut berdasarkan prinsip good corporate governance, bukan semata prinsip ekonomi perusahaan. (bgn008)26012107

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Mengwi di Harris Hotel dan Residence Sunset Road, Kuta, pada Rabu (4/6/2025) dengan mengusung tema “Peningkatan Kompetensi BPD” dan berlangsung selama dua hari.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik adanya pelaksanaan bimtek ini. Hal tersebut dikarenakan tantangan kedepan yang dihadapi cukup berat untuk menghadapi arus perkembangan globalisasi yang akan berdampak juga terhadap Kabupaten Badung. Sebagai daerah destinasi pariwisata, Kabupaten Badung terpengaruh kondisi eksternal salah satunya globalisasi.

“Kenapa saya selalu bicara tentang pariwisata, karena sampai saat ini, pendapatan terbesar kita dari sektor pariwisata. Untuk itu bagaimana kita mengemas sektor ini menjadi sektor pariwisata yang berkualitas. Maka dari itu saya akan memfokuskan pembangunan infrastruktur. Karena ada prinsip ekonomi tidak berkembang jika tidak ada dukungan dari infrastruktur yang memadai. Maka dari itu, untuk mengawali kepemimpinan saya, akan saya fokuskan pada program pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan keb depannya dalam pemerintah desa akan diberikan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, BPD sebagai mitra dari perbekel di masing-masing desa memiliki peran yang sangat strategis.

“Bagaimana BPD ini akan bisa menempatkan posisi, ikut mengawasi, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa maupun kabupaten. Untuk itu, pelaksanaan bimtek ini penting untuk dilaksanakan. Selain itu melalui bimtek ini, BPD paham kondisi yang dihadapi saat ini maupun kondisi 5 tahun kedepan,” katanya.

Sementara Ketua Forum BPD Kecamatan Mengwi Made Sudiarta menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan hasil dari pertemuan Ketua-Ketua BPD se Kecamatan Mengwi. “Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan bimtek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari anggota BPD terkait dengan perubahan-perubahan globalisasi yang sangat cepat untuk menunjang pembangunan ditingkat desa, serta karena adanya beberapa anggota BPD yang pergantian antar waktu, perlu kita laksanakan samakan persepsi di dalam menjalankan fungsi, tugas serta wewenang di tingkat desa. Jumlah peserta bimtek ini berjumlah 90 orang,” katanya. (*/bgn003)25060401

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengukuhkan dan memperpanjang masa jabatan Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung sekaligus menyerahkan hadiah kepada Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Rabu (3/7/2024).

Seusai acara, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa pelaksanaan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Badung merupakan amanat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Badung. Ia menekankan amanah yang diberikan ini, harus dipedomani dengan baik. “Ini adalah merupakan amanat institusi dan kami melaksanakan hal tersebut. Kita juga sudah tekankan, dengan jabatan/amanah yang diberikan harus dijalankan dengan baik. Bagaimana kita bisa berbuat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di desa itu sendiri,” ujarnya.

Dia menyebutkan ada tiga pilar yang di desa, yakni potensi, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam memajukan desa ada beberapa kriteria tingkat nasional di antaranya desa terpencil, desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa maju, desa berkembang, dan desa yang berdikari. “Kami meyakini harus masuk ke Desa Berdikari. Ketika desa itu sudah berdikari astungkara Kabupaten Badung menjadi kabupaten yang mandiri,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Komang Budhi Argawa, melaporkan dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang semula dalam satu periode masa jabatan 6 tahun diubah menjadi 8 tahun maka diperlukan melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

“Berdasarkan hal tersebut dilaksanakan pengukuhan terhadap perpanjangan masa jabatan perbekel kepada 45 orang perbekel dari 46 orang perbekel se-Kabupaten Badung. Sedangkan Perbekel Desa Sedang adalah Pejabat (Pj) Perbekel. Pengukuhan 45 orang perbekel dengan Keputusan Bupati Nomor 47/0419/HK/2024 s/d Nomor 91/0419/HK/2024. Perpanjangan masa jabatan Perbekel dari masa jabatan berjumlah 44 orang dan perpanjangan masa jabatan perbekel dari pemilihan pengganti antar waktu (PAW) berjumlah 1 orang. Sementara pengukuhan perpanjangan masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se-Kabupaten Badung kepada 368 orang dengan Keputusan Bupati Nomor 092/0419/HK/2024 s/d Nomor 137/0419/HK/2024. Penyesuaian masa jabatan anggota BPD dari masa jabatan sebanyak 335 orang, penyesuaian masa jabatan anggota BPD dari pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) 17 orang dan penyesuaian masa jabatan anggota BPD 6 orang,” jelasnya.

Acara juga dirangkaikan dengan penyerahan Hadiah Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Badung tahun 2024. Lomba diikuti lima perwakilan desa dari masing-masing kecamatan. Lomba dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan, penilaian, pemaparan, sesi tanya jawab, dan klarifikasi lapangan. Hasil penilaian oleh tim ditetapkan juara dengan Keputusan Bupati Nomor 41/0419/HK/2024 dengan total hadiah sebesar Rp 270 juta.

“Untuk juara I Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan mendapatkan Rp100 juta, juara II Desa Desa Pangsan Kecamatan Petang mendapatkan Rp75 juta, juara III Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemal Rp50 juta, Juara harapan I Desa Munggu Kecamatan Mengwi Rp25 juta, juara harapan II Desa Canggu Kuta Utara Rp20 juta. Pelaksanaan pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan BPD se-Kabupaten Badung serta penyerahan hadiah Lomba Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Tingkat Kabupaten Badung 2024 dianggarkan dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2024,” pungkasnya.

Hadir Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, Sekda Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, camat se-Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Kabupaten Badung, perbekel se-Kabupaten Badung, dan Anggota BPD se-Kabupaten Badung. (bgn003)24070304

Badung, Baliglobalnews

Setelah suksesnya pelaksanaan vaksinasi pada zona hijau di Kuta Selatan, Pemerintah Kabupaten Badung akan melanjutkan pelaksanaan vaksinasi di luar zona hijau yang meliputi Desa Ungasan, Kutuh dan Pecatu.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan antara Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelian Dinas se-Kecamatan Kuta Selatan di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan, Senin (5/4). Pertemuan dengan tetap menerapkan prokes yang ketat tersebut juga dihadiri oleh Kadis Kesehatan, I Nyoman Gunarta dan Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta.

Wabup Suiasa pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kelian dinas dan BPD se-Kecamatan Kuta Selatan yang sudah bersinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung beserta petugas vaksinator dan dinas terkait akan terus bergerak untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Badung terlebih dalam menuntaskan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat guna mewujudkan zona hijau khususnya di Kuta Selatan.

”Untuk pencapaian zona hijau tentu sangat kita harapkan bersama. Dengan telah divaksinnya seluruh masyarakat Kuta Selatan dan Badung, tentunya akan memberi kepercayaan diri kepada kita dan masyarakat apalagi dalam menyambut pembukaan pariwisata sesuai yang ditargetkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi fase kedua ini, Suiasa mengajak kerjasama dan sinergitas seluruh kelian dinas se-Kuta Selatan yang menjadi tempat vaksinasi. Hal ini guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Pelaksanaan vaksin fase kedua ini kami berharap agar dibuatkan skema. Kami tidak inginkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan skema yang baik dan bijak tentu akan dapat mempermudah Dinas Kesehatan dan para vaksinator dalam melakukan tugasnya,” katanya.

Menurut Wabup Suiasa, sesuai dengan visi dan misi pasangan Bupati Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa untuk membangun Badung yang kuat, sehat menuju masyarakatnya yang sejahtera, akan terus dilakukan dengan gerak cepat dan tepat agar seluruh wilayah di Badung bebas Covid-19 serta segera menjadi Zona Hijau. Untuk itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat agar vaksin dapat diupayakan untuk Kabupaten Badung.

Kedatangan vaksin, kata dia, tidak bisa dipastikan dengan segera sehingga diharapkan kepada perbekel dan kelian dinas jika suatu saat ada pemberitahuan mendadak untuk dapat memaklumi. Demikian pula dengan keberadaan vaksin tersebut karena kedatangan dan sifat vaksin itu tersendiri  ada masa berlakunya (expired).

”Kita harus selalu siap untuk bergerak dan mengimbau kepada masyarakat kalau vaksinasi akan dilaksanakan. Inilah yang harus kita skemakan bersama agar saat dilakukan vaksinasi tidak terjadi kesalahpahaman serta penumpukan saat vaksinasi,” katanya seraya mengajak para perbekel dan kelian di Desa Ungasan, Kutuh dan Pecatu kerjasamanya dalam menyiapkan tempat yang representatif untuk kelancaran vaksinasi nanti.

Dikatakan juga untuk petugas data dan pencatat kesehatan sudah disiapkan demikian pula dengan jaringan internetnya sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo jaringan internet di tiga lokasi vaksinasi tersebut diperkuat dan diprioritaskan supaya pelaksanaan vaksin dapat terlaksana tertib dan lancar.

Kadis Kesehatan Nyoman Gunarta mengatakan kesiapan pelaksanaan vaksinasi fase 2 di tiga tempat di Kuta Selatan yaitu di Kutuh, Ungasan dan Pecatu tinggal menunggu vaksin dari pusat .

”Kalau hari ini vaksin itu datang, hari ini juga kita lakukan vaksinasi. Dan bila besok hari vaksin itu datang, besok juga kita bergerak melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat,” katanya seraya menambahkan jenis vaksin yang akan dipergunakan di fase kedua ini adalah Vaksin Astrazeneca.

Sementara Camat Kuta Selatan, I Ketut Gede Artha, melaporkan untuk sasaran vaksinasi di Pecatu, Kutuh dan Ungasan mencapai 61.000 lebih. ”Kerjasama dan kolaborasi dari perbekel dan kelian dinas sangat kami harapkan sehingga pelaksanaan vaksinasi nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” katanya. (bgn003)21040616

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan BPD Gathering 2020. Namun Gubernur menyampaikan untuk memulihkan ekonomi dan industri pariwisata, prioritas saat ini adalah mengendalikan penyebaran Covid-19 di Bali. 

Hal itu disampaikan Gubernur ketika menjadi keynote speech pada acara BPD Gathering 2020 yang bertajuk ”Sosialisasi Perluasan Kegiatan Usaha PT SMF (Persero) serta Sinergi Stakeholder Perumahan dalam rangka Mendukung PEN di Hotel Anvaya, Kuta, Badung, Selasa (15/12/2020).

”Saya berterima kasih sekali Bali dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan ini merupakan bagian dari pada upaya pemulihan ekonomi secara terbatas yang dapat kita lakukan,” kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.

Terkait sinergi stakeholder perumahan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Gubernur menilai Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peranan penting dalam mendukung program sejuta rumah terutama di daerah. ”BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan karena BPD lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dia menambahkan, bisnis pembiayaan KPR juga dapat menjadi salah satu produk investasi bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya.

Menurut Gubernur, keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka panjang dalam program pembiayaan konstruksi dan pembiayaan perumahan kepada end user BPD sebagai BUMD diharapkan dapat mendorong dan lebih aktif dalam menyalurkan KPR.

”Saya berharap agar BPD ke depan terus dapat meningkatkan peranannya dengan memperkuat kelembagaan melalui pembenahan berbagai faktor. Di antaranya struktur pendanaan sumber daya manusia, selera konsumen dan infrastruktur pendukungnya termasuk sistem teknologi dan informasinya,” katanya.

Gubernur menyampaikan beberapa tantangan dan peluang sektor perumahan tahun 2021 dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pertama, meningkatkan rasio sektor perumahan terhadap PDB dari 2,9% ke 4 %. Kedua, sektor perumahan merupakan industri padat modal dan padat karya sehingga bisa menggerakkan sektor turunannya. Ketiga, mengurangi ketersediaan dan keterhunian perumahan di setiap wilayah. Keempat, meningkatkan pangsa pasar BPD dalam penyaluran kredit KPR yang saat ini masih di bawah 5% terhadap total penyaluran KPR perbankan nasional.

Gubernur berharap acara ini dapat mengoptimalkan kerjasama PT SMF dengan BPD dan meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya di bidang perumahan. (bgn003)20121513