Denpasar, Baliglobalnews

Status tanggap darurat bencana banjir akibat cuaca ekstrem di Bali resmi berakhir pada Selasa (17/9/2025) setelah berlangsung selama sepekan. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menegaskan upaya penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak tidak akan berhenti.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyampaikan keputusan mengakhiri status tanggap darurat diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim penanggulangan bencana dan pemantauan lapangan yang menunjukkan situasi semakin kondusif. “Status tanggap darurat dinyatakan berakhir dan tidak diperpanjang. Namun layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berlanjut, begitu pula pemulihan bangunan, fasilitas publik, hingga infrastruktur yang terdampak,” ujarnya di Kantor BPBD Bali.

Fokus pemulihan, kata dia, diarahkan pada percepatan bantuan bagi pedagang pasar, perbaikan rumah warga, serta pemulihan sarana publik yang rusak. Seluruh proses akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan dukungan masyarakat serta dunia usaha.

Meski kondisi mulai membaik, lanjutnya, BPBD Bali tetap mengingatkan masyarakat agar waspada. Potensi cuaca ekstrem disebut masih mungkin terjadi sewaktu-waktu. “Mari perhatikan potensi bahaya di lingkungan masing-masing, lakukan langkah pengurangan risiko, dan segera laporkan jika terjadi kondisi darurat,” katanya.

Dia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana sejak banjir melanda pada 10 September lalu. “Terima kasih kepada instansi terkait, pelaku usaha, media, relawan dan masyarakat yang telah bergotong royong memberikan dukungan dan bantuan. Ini adalah wujud nyata tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (*/bgn003)25091703

Denpasar, Baliglobalnews

Kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di Bali masih tinggi, namun masih terkendali. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru (PIB) Provinsi Bali, I Made Rentin, di BPBD Provinsi Bali pada Selasa (27/8/2024) pagi.

Dia merinci kasus GHPR hingga Agustus 2024 mencapai 34.809 kasus dengan hewan penular rabies (HPR) positif mencapai 263 kasus dan kematian mencapai 4 orang. Kasus rabies dibandingkan tahun sebelumnya memang menurun, namun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2023 jumlah GHPR mencapai 72.782 kasus dengan HPR positif mencapai 635 dan kematian 9 orang. Sementara distribusi penyakit anjing gila atau lyssa hingga Agustus 2024 terjadi di Kabupaten Tabanan dan Karangasem masing-masing 2 kasus.

GHPR terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng 10.710 kasus disusul Kabupaten Badung 10.499 kasus dan Kota Denpasar 9.772. Sementara vaksin anti rabies (VAR) terbanyak diberikan di Kabupaten Buleleng 7.674 vaksin, disusul Kota Denpasar 7.583 vaksin dan Kabupaten Badung 6.557 vaksin. Dengan jumlah GHPR seluruhnya mencapai 34.809 kasus dan VAR mencapai 54.521 vaksin.

Menurut Made Rentin, permasalahan dan tantangan pengendalian rabies di Provinsi Bali salah satunya disebabkan oleh masih ada kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang belum memahami bahaya rabies. “Selain itu sebaran kasus rabies pada hewan juga semakin merata,” ungkapnya. Sementara kasus gigitan HPR di objek wisata juga sering ditemui salah satunya adalah HPR Kera.

Menurut Rentin, peran dan keterpaduan pemangku kepentingan yang terkait dalam pengendalian rabies masih perlu ditingkatkan termasuk juga optimalisasi pelaksanaan regulasi atau Perda terkait penanggulangan rabies. “Tantangan pengendalian rabies pada tahun-tahun mendatang akan semakin berat karena ketersediaan vaksin dan biaya operasional pengendalian di hulu makin besar,” kata Kalaksa BPBD Provinsi Bali tersebut.

Sementara terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Penyakit Infeksi Baru (PIB) Provinsi Bali antara lain dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan Kasus Rabies, Monitoring ke destinasi wisata terkait manajemen dan tatalaksana kasus gigitan serta kaji banding ke wilayah dengan implementasi praktik baik untuk sharing ke wilayah lain.

Selain itu inventaris alokasi dana untuk tahun 2025 terkait penanganan dan pengendalian rabies juga diperlukan termasuk juga advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan peran serta dalam pengendalian rabies. (bgn003)24082802

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali beserta BPBD kabupaten dan Kota se-Bali melaksanakan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara serentak di kantor masing-masing pada Rabu (26/4/2023), tepat pukul 10.00 Wita.

Siaran pers BPBD Bali yang diterima Redaksi Baliglobalnews menyebutkan simulasi kesiapsiagaan ini dilakukan dengan menyalakan sirine, alarm, kentongan sebagai penanda adanya peringatan dini karena adanya bencana.

Menyambut HKB Tahun 2023 BPBD Provinsi Bali sudah melaksanakan beberapa kegiatan terkait seperti Bimbingan Teknis Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan 2021 (Bimtek PKD 2021) pada Senin (10/4/2023) yang dilakukan secara hybrid dengan melibatkan BPBD kabupaten/kota, reviu dokumen strategi percepatan destana yang mempertimbangkan isu gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) dan adaptasi perubahan iklim (API) di Provinsi Bali pada Jumat (14/4/2023) yang melibatkan unsur terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali. Selain kegiatan yang telah dilaksanakan, ada pula kegiatan yang direncanakan salah satunya adalah Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) 2023 yang melibatkan seluruh BPBD Kota/Kabupaten di Provinsi Bali dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Pelaksanaan penyalaan sirine serta alat penanda ada bencana secara serentak itu merupakan bagian dari pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang selalu digelar setiap tahun pada tanggal 26 April, setiap pukul 10 pagi. Tahun ini mengambil tema “Tingkatkan Ketangguhan Desa, Kurangi Risiko Bencana”, dengan tujuan  untuk meningkatkan kesadaran dan  kewaspadaan bencana seluruh lapisan masyarakat di masa pandemi  Covid- 19, menuju desa tangguh bencana.

Dengan tema tersebut diharapkan dapat mengedukasi  seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan  ketangguhan keluarga. Tentunya, serta berkontribusi dalam pencegahan Covid-19, di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek potensi ancaman  bencana lainnya.

Sekretaris Daerah yang juga Kepala BPBD Provinsi Bali Ex Officio Dewa Made Indra mengimbau agar simulasi kebencanaan ini tidak hanya dilakukan dikalangan kantor BPBD saja, tetapi juga seluruh instansi dan organisasi di Bali. Juga berharap seluruh instansi dan lembaga atau organisasi juga membentuk tim tanggap darurat, menyiapkan sarana prasara kedaruratan serta melaksanakan latihan-latihan kebencanaan secara rutin di tempatnya masing-masing.

Selain itu, Sekda Provinsi Bali juga mengimbau dalam surat edarannya ke seluruh instansi, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintahan, kantor media, LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, sekolah-sekolah di seluruh kabupaten/kota se-Bali, untuk mengunduh aplikasi InaRisk Personal di telepon genggam masing-masing. Aplikasi ini penting untuk diunduh guna mengetahui informasi ancaman bencana di lokasi masing-masing dan mengikuti rekomendasi cara mengurangi risiko bencananya.

BPBD juga meminta kepada seluruh lembaga penyiaran turut melaksanakan simulasi serentak membunyikan suara sirine peringatan dini saat melakukan siaran di radio masing-masing pukul 10.00 Wita.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, menjelaskan hal ini dalam rangka mengedukasi dan mengajak masyarakat melalui siaran radio mengenalkan suara sirine peringatan dini kebencanaan agar masyarakat tanggap dan siap siaga. Dan himbauan ini sudah dilaksanakan oleh siaran radio di Bali, serentak.

Telah dilaksanakan simulasi horizontal gempa bumi dan tsunami di kawasan ITDC The Nusa Dua yang diikuti oleh seluruh Tenant serta desa yang berdampingan dengan kawasan ITDC. Kegiatan ditandai dengan pembunyian sirine peringatan dini tsunami di command center, selanjutnya sesuai dengan SOP yang ada seluruh pelaku melaksanakan simulasi horizontal dan dilaksanakan evaluasi bersama.

Sebelum dilaksanakan secara bersama pada tanggal 26 April 2023, BPBD kabupaten/kota di Bali, telah menggelar edukasi serta simulasi menghadapi kebencanaan, seperti gempa, simulasi evakuasi ternak, simulasi mandiri erupsi Gunung Agung serta kegiatan lainnya, yaitu      BPBD Kota Denpasar melaksanakan simulasi bencana bersama BMKG Denpasar, di Pantai Sanur pada Senin (17/4/2023).

BPBD Kabupaten Karangasem simulasi mandiri erupsi gunung api kolaborasi dengan Yayasan BAWA, simulasi uji coba alat peringatan erupsi Gunung Api Agung, dan simulasi gempa bumi pada Rabu (26/4/2023).

BPBD Kabupaten Tabanan melaksanakan simulasi gempa bumi di Kantor BPBD setempat.

BPBD Kabupaten Buleleng melaksanakan simulasi mandiri di kantor BPBD setempat. Pads 28-30 April 2023 melaksanakan perkemahan relawan PB di Danau Buyan.

BPBD Kabupaten Bangli simulasi gempa bumi dan kebakaran di Kantor BPBD dan Damkar Bangli.

BPBD Kabupaten Badung melaksanakan simulasi horizontal gempa bumi dan tsunami di kawasan ITDC The Nusa Dua.

BPBD Kabupaten Jembrana melaksanakan evakuasi mandiri bencana gempa bumi dan tsunami di SMP N 6 Negara, Lingkungan Awen, Kel.Lelateng Kec. Negara.

BPBD Kabupaten Klungkung simulasi bencana gempa bumi di halaman kantor Bupati Klungkung.

BPBD Kabupaten Gianyar melaksanakan simulasi gempa bumi dan tsunami di Pantai Cucukan.

(bgn003)2304207

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Made Rentin, mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang pada Maret 2023. Potensi ini dapat menimbulkan ancaman genangan di sejumlah ruas jalan, tanah longsor, banjir, hingga pohon tumbang. Hal itu disampaikannya di UPTD Pengendalian Bencana Daerah, terkait sebulan data kebencanaan Provinsi Bali pada Senin (27/2/2023).

Rentin menyatakan kondisi tersebut dikuatkan dengan data bencana di Bali periode Januari-Februari 2023, dimana tercatat jenis bencana yang menonjol adalah tanah longsor (76 kejadian di Kabupaten Badung, Buleleng, Karangasem), cuaca ekstrem yang mengakibatkan terjadinya 20 kejadian di Kabupaten Klungkung, Tabanan, Gianyar terutama yang merusak bangunan berupa rumah, kandang babi dan beberapa kejadian berupa tanah longsor. Selain itu juga terjadi 6 bencana banjir di Kabupaten Jembrana dan kebakaran pemukiman 16 kejadian di Kota Denpasar. Jenis kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi (bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan).

Oleh sebab itu, kata dia, ancaman bencana hidrometeorologi perlu menjadi atensi bersama mengingat perkiraan hujan masih akan berlangsung hingga bulan depan (Maret 2023). Sekalipun intensitas dan luasan dampaknya berkurang dibandingkan Februari 2023, seluruh masyarakat Bali diharapkan tetap waspada saat berada di luar rumah.

Imbauan kewaspadaan ini tentunya juga berdasarkan data Prakiraan Peluang Curah Hujan Dasarian II Maret 2023 oleh BMKG. “Cuaca ekstrem yang hingga saat ini masih terjadi, dan tidak dapat diduga kejadiannya kapan dan dimana, mengharuskan masyarakat tetap waspada utamanya ketika beraktivitas di luar ruangan serta tetap mengikuti informasi dari sumber informasi kebencanaan melalui media resmi dan dapat menghubungi telepon kedaruratan di masing-masing BPBD provinsi/ kabupaten dan kota. Warga juga bisa mengikuti informasi dengan sumber terpercaya di media sosial, media cetak, media daring, media elektronik untuk perkembangan cuacanya,” katanya.

Data total kejadian di Bali, pada Januari-Februari 2023 turun dibandingkan bulan yang sama tahun 2022, yaitu dari 348 kejadian pada 2022 menjadi 242 kejadian pada 2023. Hanya saja ada peningkatan estimasi kerugian yakni Rp 17.109.600.000 tahun 2023 dari Rp 6.803.460.000 pada tahun 2022. Kerugian didominasi dari jumlah bangunan yang rusak berat akibat bencana tanah longsor.

Rentin juga meminta agar membatasi pendakian di Gunung Agung (level normal) dan di Gunung Batur (level normal) saat cuaca ektrem. PVMBG, kata dia, memberikan peringatan agar membatasi aktivitas (tidak berlama-lama) di Gunung Batur dan tidak bermalam di area kawah aktif. “Untuk keselamatan bersama tidak seorang pendaki pun yang mendekati lubang tembusan gas yang berada di sekitar kawah untuk menghindari potensi bahaya gas beracun. Untuk dukungan BPBD Provinsi Bali dan BPBD kabupaten/kota se-Bali, kami tetap siap siaga dengan sarana dan prasarana berupa Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Tim Pusdalops/ Rupusdalop yang bertugas, WRS Newgen, sirine peringatan dini untuk tsunami, gunung api dan tanah longsor. Kami juga menyiapkan CCTV, radio komunikasi, kendaraan PB, pompa banjir, alat urban SAR, perahu karet, chainsaw, genset, alat penerangan, tenda dan kelengkapannya,” katanya.

Rentin juga menyebutkan  BPBD Provinsi, BPBD Kota Denpasar, BPBD Kabupaten Jembrana telah menyiapkan pelayanan ambulans untuk bersama menjaga masyarakat Bali dari bencana.

“Selain itu untuk menyiapkan antisipasi terhadap kesiapsiagaan tim respon cepat di lapangan, Kalaksa BPBD Provinsi Bali juga mengingatkan agar tidak lupa melakukan simulasi kebencanaan rutin tiap tanggal 26 setiap bulannya baik itu di tempat tinggal, di kantor serta di mana pun berada,” katanya. (bgn003)23022801

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali siap siaga mengantisipasi potensi bencana alam, jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 di Nusa Dua, pada 15-16 November 2022.

“Kami memiliki radio komunikasi digital antara tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Bali dengan BPBD kota/kabupaten setempat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin, usai menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, di Kantor BPBD Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (13/11/2022).

Dengan menyiagakan radio ini, personel bisa menginformasikan peringatan dini, kepada BPBD kota/kabupaten di Provinsi Bali, untuk selanjutnya personel dapat mengimplementasikan langkah-langkah kesiapsiagaan di lapangan

“Radio komunikasi digital membantu proses pemantauan, pelaporan data kejadian bencana serta kebutuhan di lapangan agar dukungan bantuan dari provinsi dapat disalurkan dengan cepat ketika teridentifikasi kejadian bencana,” kata Rentin.

Pihaknya memastikan, keamanan dan antisipasi potensi bencana alam dengan turut mengerahkan personel serta peralatan pendukung pada area sekitar venue kegiatan di Nusa Dua. “Aktivitas monitoring kami lakukan secara intens, terlebih dalam menyambut puncak perhelatan G20,” katanya.

Di sisi lain, dalam monitoring yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto dan rombongan, untuk melihat data peringatan dini gempa bumi yang terintegrasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sehingga, strategi penanggulangan bencana, khususnya pada saat pra bencana dapat sigap dilakukan.

“Perkuat kapasitas personel dan selalu cek kesiapan peralatan pendukung. Demikian juga, kesiapan personel dan peralatan menjadi indikator kekuatan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Suharyanto menekankan, kegiatan patroli rutin untuk melihat dan memonitor kondisi lapangan sehingga upaya pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi bencana.

“Lakukan patroli secara rutin dan terus waspada, khususnya dalam mengantisipasi potensi bencana yang disebabkan oleh faktor cuaca,” tegasnya.

BNPB bersama BPBD Provinsi Bali telah menyiapkan alat peringatan dini bencana alam berbasis jaringan GSM, radio digital untuk berkomunikasi, mobil serbaguna di Posko Pemantauan dan Pengendalian Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 G20 Indonesia yang terletak di Puja Mandala, Nusa Dua, Provinsi Bali. (bgn008)22111406

Denpasar, Baliglobalnews

Tahun 2022 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali kembali meraih penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu Provinsi Terbaik atas Peran Aktif Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.

Penghargaan tersebut  diserahkan dan diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, mewakili Gubernur Bali dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana  2022 di Tangerang, Banten, Kamis (24/2).

Made Rentin menyampaikan bahwasannya raihan cemerlang dari BPBD Provinsi Bali kali ini merupakan raihan yang ke empat kalinya, dimana penghargaan ini secara berturut turut dari tahun 2019, 2020,2021 dan 2022 diraih BPBD Provinsi Bali dengan kategori yang berbeda beda setiap tahunnya.

“Kami seluruh jajaran BPBD menyampaikan terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal serta  semua unsur pentahelix termasuk relawan, atas dukungan serta sinergitasnya dalam mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana,” katanya.

Menurut Rentin, sesuai arahan Presiden Jokowi saat membuka pelaksanaan Rakornas PB 2022 secara virtual, Presiden meminta agar BNPB memiliki budaya kerja yang siaga, antisipatif, responsif dan adaptif dan berorientasi pada pencegahan. Presiden juga meminta agar dibangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan khususnya di daerah rawan bencana.

“Sebagian besar arahan dari Bapak Presiden sudah kami lakukan di Provinsi Bali, ke depan BPBD akan terus berupaya dan bersinergi dengan seluruh komponen untuk wujudkan  ketangguhan dalam hadapi bencana,” katanya.

Rakornas Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan secara online dan offline selama tiga hari dari tanggal 22-24 Pebruari 2022 dan diikuti oleh Kementerian /Lembaga/TNI/POLRI, Kepala daerah, Sekda Provinsi se Indonesia, BPBD Provinsi dan kabupaten kota se Indonesia serta akademisi serta organisasi non pemerintah lainnya. (bgn003)22022417