Denpasar, Baliglobalnews

Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internal Skema Teknologi Tepat Guna (TTG) dari ITB Stikom Bali secara resmi menyerahkan aplikasi Agung ARmed serta buku dan brosur sebagai penunjang penggunaan aplikasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali.

Aplikasi ini dikembangkan oleh tim dosen dan mahasiswa dari ITB Stikom Bali di bawah koordinasi Ketua Tim Ni Wayan Ari Ulandari bersama anggota tim dosen lainnya yaitu Ni Made Astiti, Ni Luh Gede Pivin Suwirmayanti dan I Putu Ramayasa. “Penyerahan ini dilaksanakan pada 27 Mei 2025 lalu, di kantor Pusdalops BPBD Provinsi Bali, Denpasar,” kata Ketua Tim Ni Wayan Ari Ulandari pada Minggu (1/6/2025).

Dia menjelaskan, Agung Armed merupakan aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) yang dikembangkan sebagai inovasi untuk mendukung penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat secara lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami.

Ari Ulandari mengatakan aplikasi Agung ARmed menjadi bukti konkret sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam pemanfaatan teknologi tepat guna yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang edukasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Provinsi Bali.

Sementara Kepala Seksi Pengendalian Operasi Nyoman Arya Widia Atmaja didampingi Kepala Seksi Pelayanan Kegawatdaruratan Putu Witha serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Putu Agus Wiguna Usadhi menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan dari Tim ITB Stikom Bali. “Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Tim ITB Stikom Bali. Semoga ke depannya kita dapat menjalin kerja sama dalam penanggulangan bencana di Provinsi Bali yang lebih masif lagi,” ungkapnya. (adv/bgn008)25060103

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyerahkan Sertifikat Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana bagi Dunia Usaha Pariwisata Bali (Si-Kencana Duta Bali) sebagai pengakuan formal kepada dunia usaha pariwisata yang telah memenuhi standar kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Tangguh Lantai 3, Kantor BPBD Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (17/1/2025) pagi.

Sekretaris BPBD I Gede Agung Teja Busana Yadnya menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih atas partisipasi pelaku pariwisata, khususnya hotel, yang telah turut serta dalam program sertifikasi ini. “Memang program ini secara khusus ada di Bali sebagai kebijakan dari kepala daerah untuk secara konkret melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana. Karena ini adalah kebijakan daerah, dan kita punya perda tentang standar kepariwisataan yang mengatur bahwa kegiatan pariwisata harus melaksanakan mitigasi kebencanaan,” katanya.

Teja juga menyampaikan bahwa keberadaan sertifikasi mitigasi kebencanaan tersebut telah terverifikasi di tingkat pusat. Bahkan, Menteri Pariwisata secara khusus telah menyarankan agar program ini dapat diterapkan di luar Bali. “Kami sebagai koordinator dan kolaborator dengan sektor lain menekankan bukan hanya regulasi, tetapi kesadaran bersama di balik regulasi itu. Regulasi hanyalah alatnya,” katanya.

Kesadaran kolektif, menurut Teja, sangat diperlukan mengingat bencana adalah urusan bersama yang tidak mengenal waktu, tempat, dan dapat menimpa siapa saja, termasuk wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali. “Secara historis dan karakteristik, bencana pasti akan terjadi, dan kita harus berkolaborasi untuk mitigasinya. Jika hanya mengandalkan regulasi, tentu tidak optimal. Sertifikasi ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan kita dengan 31 indikator sebagai standar. Sehingga bisa dibedakan mana yang memiliki standar mitigasi kebencanaan dan mana yang belum,” katanya.

Teja juga mencontohkan pentingnya standar mitigasi di Bali, terutama untuk menghadapi cuaca ekstrem belakangan ini. Hampir setiap hari terjadi bencana akibat hujan deras, seperti longsor dan banjir. “Bencana pasti terjadi, berulang, dan secara sejarah maupun ilmiah cenderung meningkat. Harapan kami, jangan hanya formalitas, tetapi benar-benar dijalankan dengan baik. Jika memungkinkan, jadikan sertifikasi ini bagian dari peningkatan daya saing pariwisata Bali,” tandasnya.

Tercatat 26 konsulat negara sahabat, menurut Teja, telah menyampaikan apresiasi atas program ini yang dianggap langkah awal perlindungan WNA selama di Bali. “Bahkan, panitia konferensi internasional selalu memeriksa hotel yang telah disertifikasi untuk mendukung akomodasi acara. Jadi, tolong terus disosialisasikan dan diterapkan secara maksimal,” ujarnya. “Sertifikasi ini gratis, dan jika ditemukan biaya terselubung, silakan laporkan ke kanal BPBD atau Pemprov Bali. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan aduan,” tegasnya.

Sementara Manajer Hotel Tandjung Sari Sanur Sang Putu Wibawa, penerima sertifikasi, mengatakan sertifikasi ini penting untuk belajar dan memperbaiki hal-hal terkait mitigasi kebencanaan secara lebih rinci. “Sertifikasi ini bermanfaat, bukan hanya bagi tamu atau wisatawan, tetapi juga bagi kami, pihak hotel,” katanya.

Dalam penerapannya di lapangan, Wibawa menjelaskan bahwa nantinya, saat penerimaan tamu di hotel, tidak hanya dijelaskan fasilitas kamar, tetapi juga upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tamu selama menginap. “Khususnya jika terjadi bencana, apa saja kesiapsiagaan sebagai upaya preventif kami di hotel agar tamu merasa lebih aman dan nyaman,” katanya.

Tercatat 13 general manager atau perwakilan hotel penerima sertifikat hadir secara langsung, yaitu Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection, Amankila, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, Citadines Berawa Beach Bali, Peninsula Bay Resort, The 1O1 Bali Fontana Seminyak, Grand Whiz Hotel Nusa Dua, Novotel Bali Benoa, Grand Mirage Resort & Thalasso Bali, Sadara Resort, Kayumanis Nusa Dua Private Villa & Spa 12. THE HAVEN Bali Seminyak serta Tandjung Sari Hotel.

Penyerahan sertifikat untuk sertifikasi ulang kepada 21 usaha pariwisata telah dilaksanakan pada 27 September 2024 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Pada tahun 2025, target Si-Kencana Duta Bali adalah 60 usaha pariwisata. Program ini juga bertujuan meningkatkan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan tangguh terhadap bencana, sekaligus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dunia pariwisata. (*/bgn003)25011703

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin selaku Sekretaris Tim Koordinasi (Tikor) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis serta Penyakit Infeksius Baru (PIB) memimpin rapat Tikor Zoonosis & PIB di Ruang Rapat Pusdalops PB Kantor BPBD Provinsi Bali, pada Senin (22/7/2024). Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya, sementara PIB adalah penyakit infeksi baru atau yang berulang yang berpotensi menimbulkan wabah.

Rapat membahas program pengendalian rabies yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja, didukung oleh Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP). I Made Rentin menyatakan bahwa pemerintah provinsi Bali tidak bisa bekerja sendiri dan perlu bekerjasama dengan semua instansi terkait di seluruh kabupaten/kota di Bali. “Dengan merangkul berbagai pihak dan bekerjasama antar instansi, penyajian data yang dikeluarkan melalui satu pintu akan mewujudkan validitas data yang terjamin dan akurat,” katanya.

Rapat koordinasi melibatkan unsur pentahelix seperti Akademisi Universitas Udayana, Balai Besar Veteriner Denpasar, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain capaian vaksin rabies hingga pertengahan tahun 2024 sudah mencapai 57% dari populasi HPR yang ada di Bali. Strategi khusus diperlukan dengan penerapan metode yang sama dengan penanganan Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk menangani rabies, mengingat belum semua kabupaten membentuk tim koordinasi pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.

Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah-langkah baru untuk pengendalian rabies yang meningkat di seluruh wilayah. Rabies, yang ditularkan melalui gigitan hewan terinfeksi seperti anjing, telah menjadi perhatian serius bagi kesehatan masyarakat, dengan kasus yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perlu dilakukan peningkatan imunisasi massal. Pemerintah akan meluncurkan kampanye imunisasi massal di daerah yang teridentifikasi sebagai zona risiko tinggi, dengan tujuan meningkatkan cakupan vaksinasi hewan peliharaan. Selain itu, edukasi masyarakat akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rabies, gejala, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh individu dan komunitas.

Penyediaan vaksinasi gratis di pusat-pusat kesehatan terpilih juga akan disiapkan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi biaya pengobatan dan memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kasus rabies di Bali dalam beberapa tahun mendatang, dengan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan respons cepat terhadap kejadian-kejadian yang terdeteksi.

Rapat juga memutuskan untuk mengundang asosiasi untuk bersinergi dalam percepatan capaian vaksinasi. “Di sisi internal, kami mendorong pemerintah Kabupaten/kota di Bali yang belum untuk segera membentuk Tikor Zoonosis & PIB di daerahnya,” kata Rentin. (bgn003)24072301

Denpasar, Baliglobalnews

Tim gabungan masih terus berupaya memadamkan kebakaran TPA Suwung. Upaya penebalan dilakukan dengan menambah satu armada helikopter type BELL 412 SP oleh BNPB untuk membantu water bombing.

“Semoga dengan tambahan helikopter dapat membantu percepat proses pemadaman,” kata Kalaksa BPBD Bali Made Rentin pada Sabtu (24/10/2023).

Menurut Rentin, helikopter sedang bergerak menuju Bali. Dia berharap dengan dua unit helikopter akan lebih efektif dan lebih cepat dalam proses pemadaman melalui skema water bombing.

“Tadi malam sudah ada arahan dari Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen Fajar Setyawan, untuk tambahan dukungan armada helikopter untuk Bali. Di samping helikopter, BNPB juga memberi arahan untuk memberikan dukungan peralatan darurat dalam pemadaman kebakaran, berupa APD, alat semprot jinjing, mesin sedot air, fielbed, dan juga tambahan tenda, serta kelengkapan damkar lainnya,” katanya. (bgn003)23101403

Denpasar, Baliglobalnews

Beberapa orang warga yang terdampak kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, saat ini mengungsi di Kantor Lurah Serangan pada Jumat  (13/10/2023) mulai pukul 19.30 Wita.

Kalaksa BPBD Bali Made Rentin, menyampaikan pengungsi tersebut 6 KK terdiri dari 25 jiwa dengan rincian 11 orang dewasa atas nama Edi Susanto, Oni, Budi Suwarno, Endang, Andin, Heni, Edi Monari, Sumiati, Roni, Fatimah. Sedangkan anak-anak ada 13 orang meliputi Vio, Alfati, Husnah, Zezat, Felan, Viola, Sahrul, Renan, Fanaya, Imanuel, Fiki, Olif, dan Valen.

Saat ini seluruh warga (pengungsi) di tampung di ruang pelayanan Kantor Lurah Serangan dan seluruhnya dalam keadaan sehat-walafiat.

“Untuk pengungsi di Kantor Lurah Serangan, kemungkinan bisa bertambah karena api belum bisa dipadamkan. Pendataan akan terus dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Denpasar Selatan maupun dari pihak kesehatan akan menurunkan personil PMI guna melaksanakan pemeriksaan kesehatan setelah assessment pihak Tagana akan mengirimkan bantuan seperlunya,” katanya.

Saat ini, kata dia, warga (pengungsi) telah diberikan bantuan berupa nasi kotak dan Tagana akan memberikan bantuan kasur lipat.

Menurut Rentin, guna memastikan manajemen posko pengungsian berjalan dan berfungsi dengan baik, terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar (kebutuhan pokok) warga, termasuk kebutuhan MCK, telah digelar pos kesehatan dari Dinas Kesehatan dan juga dapur umum yang dikoordinir oleh Dinas Sosial dengan mengerahkan Tagana.

“Antisipasi penambahan warga yang mengungsi kami siapkan dua alternatif strategi yaitu pertama gelar tenda pengungsi dengan segala kelengkapannya, dan kedua menyiapkan beberapa gedung pemerintah (balai diklat) tempat penampungan,” katanya.

Balai diklat, kata dia, dipandang efektif untuk mengakomodir warga (pengungsi). “Kita punya pengalaman saat karantina Covid-19. Semuanya relatif lebih dimudahkan dan warga merasa lebih nyaman,” katanya. (bgn003)23101402

Denpasar, Baliglobalnews

BPBD Provinsi Bali kembali berpartisipasi dalam Rakornas Logistik dan Peralatan sebagai rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2023 yang di selenggarakan di Kendari, Sulewesi Tenggara, pada Kamis (12/10/2023). 

BNPB sekaligus memberikan penghargaan kepada BPBD-BPBD yang berkinerja baik. Dalam forum tersebut, BPBD Provinsi Bali memperoleh 3 penghargaan sekaligus.

Siaran pers BPBD Bali yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Sabtu (14/10/2023) menyebutkan 3 penghargaan tersebut meliputi BPBD Terbaik Kategori Perencanaan dan Tata Kelola Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Wilayah Tengah; Terbaik II dalam Kompetisi Yel-Yel Bulan PRB dengan tema Kesiapsiagaan Logistik dan Peralatan dalam Menghadapi Bencana; dan BPBD Terfavorit dalam Kompetisi Yel-Yel Bulan PRB dengan tema Kesiapsiagaan Logistik dan Peralatan dalam Menghadapi Bencana. (bgn003)23101401