Jakarta, Baliglobalnews

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya meminimalisir dampak dari El Nino yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Antara lain dengan melakukan operasi darat dan juga operasi udara.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, setelah mengikuti Rapat Terbatas Mitigasi Dampak Fenomena El Nino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti menteri serta pimpinan lembaga lain dengan membahas isu kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Suharyanto mengatakan BNPB melaksanakan penanganan atasi kebakaran hutan dan lahan dengan dua cara. “BNPB terkait dengan El Nino ini melaksanakan dua garis besar kegiatan. Dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan, kita yang pertama adalah mendukung pelaksanaan operasi darat dengan memberikan perlengkapan kepada Satgas darat, seperti pompa, selang, APD, kemudian juga sepeda motor – sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk bisa memadamkan, termasuk juga memberikan anggaran-anggaran operasional bagi pemadaman oleh Satgas darat,” kata Suharyanto dalam siaran pers BNPB yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Rabu (4/10/2023).

Selanjutnya melakukan upaya dengan melalui operasi udara melalui penempatan helikopter di wilayah-wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Kemudian untuk operasi udara kita kerahkan sejumlah 35 heli yaitu 13 heli patroli dan 22 heli water bombing. Kenapa hanya 35, ini sudah dikerahkan dari seluruh Indonesia jadi seluruh Indonesia yang ada Heli water bombing dan patroli ini sudah dikerahkan semua,” ucapnya.

Dia menyebutkan diatur strateginya sedemikian rupa, mana daerah-daerah yang kebakarannya besar, ke arah sanalah heli water bombing diarahkan. Jadi, ada 6 provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.

Khusus operasi udara, BNPB tidak hanya mengirim helikopter ke wilayah prioritas saja, juga ke wilayah yang sedang alami kebakaran lahan lainnya. “Tetapi tentu saja di provinsi-provinsi lain juga ada kebakaran seperti ada beberapa gunung yang kebakar, ada tempat pembuangan sampah itu pun menjadi sasaran kita untuk pemadaman. Jadi ketika daerah menetapkan status tanggap darurat, meminta bantuan BNPB untuk memadamkan api yang membakar, itu BNPB segera mengarahkan Heli water bombing,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, BNPB bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain juga melakukan operasi udara dengan cara teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk memperkuat pemadaman dan juga menunjang keperluan lainnya.

“Kemudian teknologi modifikasi cuaca per hari ini, BNPB sudah melaksanakan 244 kali dengan jumlah garam yang sudah disebar adalah 341.580 kg. Sudah hampir 2 bulan terakhir TMC dilaksanakan terus-menerus, di Riau, Kalbar, NTT, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalsel dan Sumsel. Ke depan ini akan terus kita laksanakan menggunakan 10 unit pesawat bekerjasama dengan BRIN yaitu Jambi, Kalteng, Sumsel, Kalsel dan Riau,” pungkasnya. (bgn003)23100405

Badung, Baliglobalnews

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa (15/11/2022), menjelang kepulangan para delegasi G20 dan juga wisatawan mancanegara lainnya

“Bali menjadi barometer nasional dan dunia, terlebih adanya G20 perhatian tertuju kepada Bali. Oleh karena itu jangan sampai kepulangan wisatawan asing menjadi sarana penularan virus PMK dan Covid,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, disela-sela diskusi dengan jajaran yang bertugas di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Tinjauan kali ini dimulai dengan melihat fasilitas yang disiapkan pengelola bandara terkait pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) seperti, lokasi penempatan publikasi penanganan penyakit mulut dan kuku, kemudian titik-titik karpet disinfeksi yang akan dilalui oleh penumpang dipastikan telah semprotkan cairan disinfektan sebagai salah satu upaya penerapan biosecurity.

Selanjutnya tempat pengecekan barang bawaan penumpang melalui x-ray yang mampu mendeteksi adanya daging mentah maupun produk olahan daging lainnya, kemudian jika ditemukan akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya melakukan peninjauan posko terpadu yang terdapat di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Dia mengatakan saat ini Bali sedang menjadi sorotan dunia dengan adanya agenda G20, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang masif guna penanganan delegasi maupun wisatawan yang keluar dari Bali.

Dia menyebutkan BNPB sebagai yang ditunjuk menjadi Satgas penanganan Covid-19 serta Satgas penanganan PMK terus melaksanakan pengawasan dan jika terjadi sesuatu akan mengambil tindakan penanganannya.

“BNPB melakukan pengawasan atas surat edaran yang telah dikeluarkan selama ini apakah dijalankan, utamanya selama G20 berlangsung, jika ada kendala diharapkan langsung berkoordinasi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengimbau maskapai penerbangan lebih memperketat pengecekan barang bawaan penumpang menjelang kepulangan para delegasi.

“Beberapa hari ke depan, harapannya untuk airlines, khususnya di counter check in, agar memperketat pengecekan, dengan juga menanyakan kepada penumpang apakah membawa daging mentah atau produk olahan daging,” katanya.

Turut hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, jajaran pejabat tinggi BNPB, tenaga ahli BNPB, jajaran Satgas Covid-19, jajaran Satgas PMK, jajaran BPBD Provinsi Bali, jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, jajaran Badan Karantina Pertanian Bandara I Gusti Ngurah Rai dan jajaran pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai. (bgn008)22111604

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan BNPB memutakhirkan rencana kontinjensi (renkon) gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reducation (GPDRR) ke-7 yang akan digelar 23 – 28 Mei 2022.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyampaikan bahwa, renkon merupakan regulasi untuk semua pemangku kepentingan dan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013. Renkon tersebut  menggabungkan semua kepentingan dan sumber daya lintas sektor, untuk dikerahkan pada saat kondisi darurat terjadi.

“Renkon Provinsi salah satunya bertujuaan identifikasi sumber daya provinsi untuk memberi dukungan kepada penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten,” ujar Teja dalam workshop, Rabu (16/3).

Dia menjelaskan, pemutakhiran renkon ini dibahas dalam workshop yang berlangsung di Bali pada 14-18 Maret 2022. Dimana, Renkon gempa bumi dan tsunami dibutuhkan dalam menghadapi potensi bahaya pada penyelenggaraan GPDRR.

Renkon yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Badung sejak 2013 belum pernah dimutakhirkan, sedangkan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pemutakhiran pada 2021 lalu, namun belum selesai.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Badung, I Bagus Nyoman Wiranata, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana pada tahap prabencana yaitu pada fase kesiapsiagaan, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama perlu memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.

Salah satu kesiapsiagaan yang dapat dilakukan yaitu penyusunan renkon sehingga proses perencanaan untuk menyikapi kondisi darurat dapat berjalan secara optimal dan efektif. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Dengan adanya dokumen rencana kontinjensi dapat bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya menuju Kabupaten Badung tangguh bencana,” katanya.

Sementara Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo dalam arahannya menyampaikan  bahwa Pemerintah Indonesia, bersama dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan GPDRR ke-7 pada Mei 2022.

GPDRR ini akan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, 4.000 peserta secara fisik dan 2.000 peserta online sehingga pengamanan mengantisipasi bencana perlu disiapkan karena Bali rawan terhadap beberapa jenis bencana, termasuk gempa bumi dengan potensi kekuatan M8,5 yang dapat diikuti tsunami dengan ketinggian gelombang lebih dari 3 meter.

“Ujung dari penyusunan ini adalah ketika terjadi bencana, sudah dapat diketahui siapa yang melakukan apa sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, renkon juga sebagai langkah konkrit yang dapat ditunjukkan ke dunia internasional bahwa Kabupaten Badung siap dalam penanganan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi Tsunami. “Yang terpenting harus diingat bahwa bencana tak hanya menjadi urusan BPBD, tapi menjadi urusan kita bersama,” tegasnya.

Berdasarkan kajian dari daerah, wilayah-wilayah seperti pesisir Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Klungkung, Klungkung Nusa Penida, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem bagian selatan memiliki ancaman gempa bumi dan tsunami. Di sisi lain, Bandar Udara I Ngurah Rai sebagai pintu masuk Bali dan berada di Kabupaten Badung memiliki potensi dampak yang dipicu oleh bahaya tersebut.

Pemutakhiran dilaksanakan secara partisipatif melibatkan BMKG, dinas sosial, dinas pariwisata, dinas perhubungan dan TNI. Pemutakhiran diperlukan untuk mengidentifikasi kapasitas sumber daya daerah untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan perencanaan pengamanan di Polda dan Kodam IX Udayana.(bgn008)22031703

Denpasar, Baliglobalnews

Tahun 2022 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali kembali meraih penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu Provinsi Terbaik atas Peran Aktif Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.

Penghargaan tersebut  diserahkan dan diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, mewakili Gubernur Bali dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana  2022 di Tangerang, Banten, Kamis (24/2).

Made Rentin menyampaikan bahwasannya raihan cemerlang dari BPBD Provinsi Bali kali ini merupakan raihan yang ke empat kalinya, dimana penghargaan ini secara berturut turut dari tahun 2019, 2020,2021 dan 2022 diraih BPBD Provinsi Bali dengan kategori yang berbeda beda setiap tahunnya.

“Kami seluruh jajaran BPBD menyampaikan terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal serta  semua unsur pentahelix termasuk relawan, atas dukungan serta sinergitasnya dalam mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana,” katanya.

Menurut Rentin, sesuai arahan Presiden Jokowi saat membuka pelaksanaan Rakornas PB 2022 secara virtual, Presiden meminta agar BNPB memiliki budaya kerja yang siaga, antisipatif, responsif dan adaptif dan berorientasi pada pencegahan. Presiden juga meminta agar dibangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan khususnya di daerah rawan bencana.

“Sebagian besar arahan dari Bapak Presiden sudah kami lakukan di Provinsi Bali, ke depan BPBD akan terus berupaya dan bersinergi dengan seluruh komponen untuk wujudkan  ketangguhan dalam hadapi bencana,” katanya.

Rakornas Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan secara online dan offline selama tiga hari dari tanggal 22-24 Pebruari 2022 dan diikuti oleh Kementerian /Lembaga/TNI/POLRI, Kepala daerah, Sekda Provinsi se Indonesia, BPBD Provinsi dan kabupaten kota se Indonesia serta akademisi serta organisasi non pemerintah lainnya. (bgn003)22022417

Badung, Baliglobalnews

Kesiapsiagaan menjadi salah satu persiapan yang dibangun sejak dini sehingga langkah-langkah strategis dan taktis dapat mengantisipasi atau meminimalkan dampak apabila terjadi bencana saat penyelenggaraanya.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, saat membuka geladi ruang atau tabletop exercise (TTX) di Nusa Dua, Badung, pada Kamis (2/12).

Raditya Jati menyampaikan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dalam mendukung GPDRR 2022. Kesiapsiagaan tersebut mencakup dalam mempersiapkan dari aspek  penanganan delegasi, wisatawan, maupun masyarakat saat pelaksanaan GPDRR 2022.

sebagai bentuk kesiapsiagaan sebelum acara internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali pada Mei tahun depan.

Menurut Raditya, kesiapsiagaan tersebut tidak hanya menyasar pada konteks bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, tetapi juga pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan peran, fungsi serta koordinasi dapat teridentifikasi dengan baik.

“Diharapkan setelah hasil evaluasi atau rekomendasi dari kegiatan TTX, ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana kontinjensi,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, kesiapsiagaan ini menjadi salah satu indikator persiapan matang Pemerintah Indonesia dalam menjamin penyelenggaraan GPDRR 2022 yang akan dihadiri 28 kepala negara dan para delegasi 193 negara.

Raditya menekankan bahwa untuk memastikan penanganan darurat bencana yang terpadu, perlu dilakukan latihan berbasis diskusi, yaitu TTX, sehingga terdapat keterpaduan konsep operasi dalam rencana kontinjensi yang disusun oleh masing-masing pihak terkait. 

“Untuk memastikan pelaksanaan TTX dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan proses perencanaan dan persiapan yang memadai melalui beberapa tahapan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, saat menyampaikan sambutan Sekda Provinsi Bali. Sekda mengharapkan pelaksanaan TTX tersebut dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku TTX terhadap sistem penanganan darurat terpadu, yang melibatkan multipihak serta mekanisme koordinasi dan fungsi masing-masing pihak saat darurat bencana.

“Bali ini termasuk daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana. Bali memiliki 14 potensi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor sampai dengan likuefaksi,” kata Rentin.

Pada konteks penyelenggaraan, kata dia, kegiatan TTX ini diawali dengan pembekalan materi terkait sistem komando penanganan darurat bencana. Sedangkan dalam persiapan kegiatan, BNPB yang didukung SIAP SIAGA telah melakukan perencanaan awal, diskusi terfokus maupun lokakarya penyusunan rencana operasi latihan hingga persiapan akhir sebelum TTX ini dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

Hadir pada TTX tersebut para pemangku kepentingan dari unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, perwakilan lain organisasi, seperti Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. (bgn003)21120205

Nasional, Baliglobalnews

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan hingga Senin pukul 09.30 WIB dilaporkan enam orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Kota Manado, Sulawesi Utara.

“Banjir dan tanah longsor akibat hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil pada Sabtu (16/1) pukul 15.09 WITA dengan tinggi muka air 50 centimeter hingga 300 centimeter,” kata Raditya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Pusat Pengendali Operasi BNPB mencatat 500 jiwa mengungsi yang sebagian sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kerugian material akibat banjir dan tanah longsor antara lain dua rumah rusak berat dan 10 rumah rusak sedang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Utara dan BPBD Kota Manado masih melakukan kaji cepat dan evakuasi bersama tim pencarian dan pertolongan, TNI/Polri, masyarakat, dan relawan.

“BPBD Kota Manado juga memberikan bantuan makanan siap saji kepada para pengungsi. BPBD Sulawesi Utara dan BPBD Kota Manadio akan melakukan pembersihan material pascabanjir dan tanah longsor pada Senin,” tuturnya.

BPBD Kota Manado melaporkan banjir telah surut dan cuaca terpantau cerah. Sejumlah kecamatan terdampak bencana antara lain Tikala, Paal Dua, Malalayang, Sario, Bunaken, Tumiting, Mapanget, Singkil, dan Wenang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Kota Manado berpotensi mengalami hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga ditengah musim hujan yang akan terjadi di sejumlah wilayah hingga Februari 2021.

“Masyarakat dapat memantau informasi prakiraan cuaca melalui BMKG serta memeriksa potensi bencana disekitar wilayah melalui aplikasi InaRisk,” kata Raditya. (bgn123)21011813

Nasional, Baliglobalnews

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan hingga pukul 11.10 WIB dilaporkan delapan orang meninggal dan 637 orang luka-luka akibat gempa bumi di Sulawesi Barat.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene terus melakukan upaya penanganan darurat dan pemutakhiran data dampak gempa,” kata Raditya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Raditya mengatakan kurang lebih 15.000 orang di Kabupaten Majene dilaporkan mengungsi. Kerusakan bangunan yang dilaporkan mencakup 62 unit rumah, satu puskesmas rusak berat, satu kantor koramil rusak berat, jaringan listrik padam dan komunikasi seluler tidak stabil.

Selain itu, terdapat tiga titik longsor yang terjadi di sepanjang jalan poros Kabupaten Majene hingga Kabupaten Mamuju.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Mamuju melaporkan sejumlah kerusakan berat antara lain Hotel Maleo, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan sejumlah minimarket. Jaringan listrik dan komunikasi seluler juga mengalami gangguan di wilayah Mamuju.

“Kerusakan dan korban jiwa di Kabupaten Mamuju masih dalam pendataan,” tutur Raditya.

BNPB terus memantau upaya penanganan darurat di lapangan yang dilakukan berbagai pihak. Kebutuhan yang dilaporkan BPBD setempat berupa bahan pokok, selimut, tikar, tenda pengungsi, pelayanan medis, terpal, alat berat, alat komunikasi, makanan siap saji dan masker.

“Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Mamuju,” jelasnya.

BNPB menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, antara lain delapan set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi.

Selain itu 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, lima unit lampu menara, 200 unit velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 masker kain, 700 pak mi sagu dan 30 unit generator set 5 KVA.(bgn123)21011510

Denpasar, Baliglobalnews

Menindaklanjuti pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun pemangku kepentingan lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kunjungan di beberapa titik.

“Kunjungan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan empiris mengenai situasi terkini Bali selama pandemi Covid-19,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Jati, di Denpasar, Jumat (11/12/20).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah BNPB berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada 2 – 3 Desember 2020. Dimana, titik pertama yang menjadi lokus kunjungan adalah Kawasan ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation) Nusa Dua. Kawasan ITDC merupakan lokasi yang nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di tahun 2022 mendatang.

Melalui kunjungan ini, BNPB meninjau kesiapan ITDC dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Kawasan ITDC dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang mumpuni, salah satunya dengan ketersediaan ruangan isolasi mandiri di setiap hotel serta fasilitas rumah sakit di dalam area. Selain itu, kawasan ITDC juga telah menyiapkan diri dengan simulasi evakuasi bencana tsunami dan outbreak Covid-19. 

Di hari selanjutnya, BNPB mengadakan kunjungan ke desa adat dan desa wisata. Desa adat yang dikunjungi diantaranya adalah Desa Adat Kerobokan dan Desa Sedang. Kedua desa ini memiliki karakteristik yang berbeda. Desa Adat Kerobokan merupakan area pariwisata terbesar di Bali dimana masyarakatnya mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari.

“Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, masyarakat setempat melakukan adaptasi dengan mengubah sumber mata pencaharian dari sektor pariwisata dan perdagangan kerajinan menjadi sektor pertanian dan perkebunan pisang,” katanya.

Masyarakat juga merambah ke sektor kuliner dengan memanfaatkan aplikasi gofood, grabfood dan mengadakan catering untuk upacara adat. Sementara itu, Desa Sedang merupakan desa yang secara ekonomi tidak terdampak oleh pandemi Covid-19, karena mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang bunga yang langsung mendistribusikannya ke pasar di mana kebutuhan masyarakat Bali terhadap bunga saat tinggi untuk keperluan acara adat dan sembahyang. 

Untuk desa wisata, BNPB mengujungi Rumah Desa Balinese Home and Cooking Studio di Kabupaten Tabanan. Rumah Desa mengusung konsep desa wisata yang berkelanjutan, di mana desa tidak seluruh diubah menjadi destinasi wisata, tetapi pengunjung diajak berpartisipasi dengan kehidupan masyarakat Bali asli secara langsung. Hanya tersedia satu buah cottage di area Rumah Desa, selebihnya tamu dipersilahkan untuk menginap di rumah warga. Selain itu, desa ini juga memiliki komoditi andalan yaitu kopi, sehingga tidak bergantung pada sektor pariwisata saja. 

Lokus terakhir yang menjadi titik kunjungan BNPB adalah Oka Agriculture Bali di Kabupaten Bangli. Oka Agriculture Bali merupakan usaha ekonomi lokal berbasis masyarakat dengan memberdayakan petani setempat. Kemudian, hasil komoditi diolah dan dijual di restoran dan café Oka Agriculture. Hanya saja, usaha ini sangat terdampak saat pandemic COVID-19 karena mayoritas pengunjungnya adalah wisatawan mancanegara.

Beberapa titik kunjungan di atas menjadi bagian dari asesmen dan pemetaan yang dilakukan BNPB untuk rancang bangun sistem pemulihan ekonomi di Bali. Sebagian di antaranya menjadi best practice yang dapat dicontohkan kepada daerah lain, sementara sebagian lainnya memperlihatkan permasalahan yang perlu dipetakan dan dicarikan solusinya. Kedepannya, BNPB akan mempersiapkan sistem pemulihan ekonomi Bali dengan bekerjasama dengan berbagai K/L lintas sektor yang mampu menunjang kebutuhan Provinsi Bali.(bgn008)20121115

Nasional, Baliglobalnews

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo memantau perkembangan terkini aktivitas Gunung Semeru di Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Kamis.

“Kami ingin mendapatkan update dari seluruh proses yang terkonfirmasi di Pos Pantau Semeru ini, sehingga harus termitigasi secara detail terhadap risiko bencana yang harus dilakukan,” kata Khofifah di Lumajang.

Rombongan Gubernur Jatim bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta didampingi Bupati Lumajang Thoriqul Haq datang lebih dulu di Pos Pantau Gunung Semeru, namun tidak selang lama rombongan Kepala BNPB Doni Munardo tiba di Gunung Sawur tersebut.

Khofifah mengatakan pihaknya perlu melakukan inventarisasi secara detail terkait dengan mitigasi bencana Gunung Semeru, sehingga Pemprov Jatim ingin mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penguatan informasi di tim PVMBG di Pos Pantau Gunung Semeru.

“Perlu juga dilakukan antisipasi secara teknis dan strategis dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Semeru. Misalnya teknis, seperti kelengkapan dari early warning system,” tuturnya.

Kemudian antisipasi secara strategis, lanjut dia, juga dibutuhkan penguatan diseminasi informasi, yakni penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok atau individu yang bisa dilakukan oleh Orari dan ada radio komunitas yang bisa memberikan percepatan informasi.

“Di titik-titik yang memang terkonfirmasi kemungkinan berisiko terhadap bencana erupsi Semeru harus sesegera mungkin dievakuasi untuk keselamatan warga dan kami sudah melihat petanya,” katanya.

Berdasarkan laporan Pos Pantau Gunung Api Semeru pada periode pengamatan Kamis (3/12) pukul 06.00 hingga 12.00 WIB terekam aktivitas Gunung Semeru secara visual gunung kabut 0-I hingga kabut 0-II dan asap kawah tidak teramati, serta gunung dominan tertutup kabut.

Aktivitas kegempaan teramati guguran sebanyak 11 kali dengan amplitudo 2-5 mm selama 50-220 detik, embusan satu kali dengan amplitudo 6 mm selama 50 detik.(bgn123)20120321

Nasional, Baliglobalnews

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat 17 persen warga negara Indonesia yang merasa tidak mungkin terpapar COVID-19 sehingga program sosialisasi terkait penyebaran virus corona jenis baru penyebab COVID-19 itu harus lebih dimaksimalkan.

“Ini sebuah tantangan yang berat bagi kita untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat bahwa ancaman COVID-19 ada di sekitar kita,” kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam rangka puncak peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana 2020 secara virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Bahkan, kata dia, keberadaan ancaman tersebut lazimnya menulari mereka yang rata-rata merupakan orang tanpa gejala atau orang yang sudah positif COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala apapun.

Doni Monardo mengatakan keberadaan orang tanpa gejala pada hakikatnya lebih berbahaya dibandingkan pasien positif COVID-19 yang terlihat sakit ataupun dirawat di rumah sakit.

“Kita pasti waspada dan menghindari jika orang yang positif COVID-19 menunjukkan gejala baik itu batuk, pilek atau bersin. Bahkan bagi yang sudah dirawat di rumah sakit tidak boleh dibesuk,” katanya.

Namun hal itu berbeda dengan pasien positif COVID-19 yang merupakan orang tanpa gejala. Menurutnya, kelompok tersebut adalah “silent killer” atau pembunuh potensial.

Apalagi, saat orang tanpa gejala pulang ke rumah mereka masing-masing dan bertemu dengan orang-orang yang dicintai tanpa mereka tahu sudah positif COVID-19.

Hal itu lantas dapat menulari kelompok rentan yang ada di rumah baik itu lanjut usia atau orang dengan penyakit penyerta misalnya hipertensi, diabetes, jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya.

“Ketika kelompok ini terpapar, maka konsekuensinya bisa sangat berbahaya jika tidak segera dilakukan perawatan,” katanya.

Secara umum, seorang positif COVID-19 dengan gejala ringan relatif bisa sembuh 100 persen. Sedangkan untuk gejala sedang, angka kematian bisa mencapai 2,6 persen dan gejala berat angka kematian dapat mencapai lima hingga enam persen.

Namun, untuk pasien COVID-19 yang memiliki gejala kritis, kata dia, sudah menimbulkan angka kematian yang besar yakni 67,5 persen.

Oleh karena itu, tidak boleh membiarkan mereka yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan menjadi bergejala sedang. Dengan kata lain, harus dilakukan langkah-langkah lebih awal termasuk adanya upaya pemeriksaan secara rutin terutama bagi mereka yang rentan.

“Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan fasilitas pemeriksaan swab PCR di seluruh wilayah. Kemudian pemerataan juga akan tetap kita lakukan sebagaimana yang sudah digariskan WHO yakni satu penduduk per 1.000 orang penduduk per minggu,” demikian Doni Monardo. (bgn123)20101316