Denpasar, Baliglobalnews

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja BKSAP ke Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat l di Kantor Walikota Denpasar pada Senin (1/12/2025). Rombongan BKSAP ini diterima oleh Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Salah satu topik utama diskusi adalah pengelolaan sampah (waste management). Kota Denpasar dinilai memerlukan dukungan pusat untuk memperkuat sistem pengolahan sampah modern dan menghadapi lonjakan volume sampah seiring tingginya aktivitas pariwisata.

Wakil Walikota Arya Wibawa memaparkan bahwa Denpasar terus memperkuat inisiatif pengelolaan sampah berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. “Denpasar sudah bergerak melalui waste to energy, pengolahan sampah berbasis sumber, hingga regulasi. Tapi agar optimal, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan,” katanya.

Sementara Ketua BKSAP Syahrul Aidi menyoroti bahwa meskipun Bali menyumbang lebih dari setengah devisa pariwisata nasional, infrastruktur pendukung pariwisata masih belum sebanding dengan kontribusinya. BKSAP menilai Denpasar memiliki arah kebijakan yang tepat, namun tetap membutuhkan sokongan kebijakan nasional untuk menjaga daya saing Bali dalam industri pariwisata global.

Selain sampah, pertemuan tersebut membahas strategi penguatan quality tourism, konsep pariwisata berkualitas yang berpihak kepada lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. “Bali menyumbang devisa besar bagi negara, tapi infrastruktur ke destinasi wisata masih butuh perhatian. Tanpa dukungan memadai, Bali bisa tertinggal oleh Malaysia atau Thailand,” tegasnya.

Syahrul Aidi menegaskan komitmen BKSAP untuk mendorong perhatian pusat terhadap berbagai isu strategis di Bali, khususnya Denpasar. “Kami siap membawa aspirasi Denpasar, terutama terkait waste management, kebudayaan, dan penguatan kualitas pariwisata. Bali kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia,” pungkasnya. (*/bgn003)25120107

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, menerima kunjungan kerja Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, bersama jajaran delegasi lainnya di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (18/1).

Sekda Adi Arnawa mengatakan tingkat keterlibatan masyarakat Bali dalam pelaksanaan vaksinasi sangat tinggi. Bahkan vaksinasi umur 6-11 tahun sudah memasuki dosis kedua sesuai dengan target dari Kemenkes.

“Di Bali ini, apapun yang jadi kebijakan pusat dalam rangka penanganan Covid-19 ini sudah dilaksanakan,” katanya.

Pihaknya memberikan apresiasi atas kehadiran BKSAP, karena menjadi momentum di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kebetulan dari pihak BKSAP untuk mendapatkan informasi terkait dalam rangka percepatan pencapaian SDGS dan pemulihan ekonomi. Kalau bicara capaian SDGS dengan kondisi ekonomi yang berat akibat pandemi, yang paling penting saat ini sekarang bagaimana meyakinkan Pemerintah Pusat dan dunia internasional untuk membuka Bali, tentu dengan dengan indikator- indikator yang jelas.

“Bagaimanapun kami di Bali tidak akan bisa berbuat banyak tanpa pariwisata untuk saat ini. Dengan kondisi Bali yang sudah CHSE, mempunyai sertifikat dan angka vaksinasi yang tinggi serta kesiapan RS sudah ada. Masyarakat di Bali cepat respons dan tidak ada hambatan, karena semua masyarakat ingin pariwisata pulih. Kondisi inilah yang harus kita dorong, mudah- mudahan kedepannya teman-teman BKSAP bisa memperjuangkannya di pusat sehingga tidak ada keraguan pemerintah pusat untuk mencoba membuat klaster- klaster membuka pariwisata,” katanya.

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, mengatakan Pemerintah Pusat belum maksimal membantu Pemerintah Kabupaten Badung yang terpuruk akibat pandemi ini. Pihaknya ingin hadir bersama dan menyuarakan lebih keras lagi karena Kabupaten Badung ini sudah menyumbang devisa yang sangat besar sebelum pandemi. “Kami hadir secara rendah hati untuk mengawal Bali, khususnya Kabupaten Badung, agar benar-benar dipandang dan diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Kami juga berkomitmen menjadi juru bicara untuk menyuarakan agar pariwisata dibuka dan menerapkan sistem yang dimana sehabis dari luar negeri harus melaksanakan karantina selama 7 hari semoga nantinya bisa menjadi 3 hari. Atau bisa mencontoh apa yang sudah di lakukan Thailand yang di mana tidak menerapkan karantina tetapi menggunakan PCR dan Turki yang hanya menggunakan Antigen, jadi apabila negatif maka wisatawan asing bisa melanjutkan liburannya,” jelasnya.

Pihaknya akan menyuarakan dan berkomitmen menyampaikan ini ke semua pihak dan meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa sudah saatnya Bali benar-benar di buka. Kedepannya agar penerbangan internasional tidak lagi hanya di Jakarta saja dan melakukan isolasi di Jakarta. Tetapi penerbangan luar negeri yang ingin ke Bali sebaiknya langsung landing di Bali dan melakukan isolasi di Bali. (bgn003)22011901