Denpasar, Baliglobalnews

Kirab Bangga Kencana yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) tiba di Denpasar pada Rabu (26/6/2025) setelah perjalanan estafet dari Provinsi NTT dan NTB.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih mengatakan kirab ini adalah bagian dari strategi untuk membumikan pesan-pesan pembangunan keluarga kepada masyarakat luas dan juga rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32. “Kirab Bangga Kencana ini tidak hanya menyemarakkan Harganas, tapi juga menjadi sarana mempercepat penurunan stunting dan menguatkan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berkualitas,” ujar Gede Sukardiasih di Lapangan Lumintang.

Menurut dia, dengan mengusung semangat Bangga Melayani, Bangga Berkinerja, Bangga Kencana, kirab ini menjadi wujud konsistensi BKKBN dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat dan membumikan visi Indonesia Emas 2045 melalui keluarga berkualitas.

Dalam kirab itu, ada lima bendera pataka yang merepresentasikan quick wins atau program unggulan Kemendukbangga/BKKBN, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya). “Kirab ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran negara melalui pelayanan langsung kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan itu, juga dilaksanakan pelayanan KB gratis, Pelayanan Kesehatan Dasar, Senam Lansia, dan Penyerahan bantuan secara simbolis dari Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Ditambahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani menegaskan, bahwa Kirab lima bendera pataka ini bukan sekadar seremonial tapi ajang sosialisasi bagi masyarakat Bali khususnya.

Melalui pesan-pesan yang ingin dicapai lewat kirab ini, Aryani berharap Bali menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing sehingga berkontribusi bagi cita-cita mulia, Indonesia Emas.

Terkait prevalensi stunting di Pulau Dewata, Aryani mengaku terus membangun kolaborasi dengan BKKBN dan OPD terkait. Kuncinya, menurut dia, pengendalian stunting dimulai dari rumah. “Kami terus gaungkan kepada calon pengantin dan pasangan usia subur tentang pentingnya perencanaan. Berencana itu keren,” ujarnya. (bgn/008)25062605

Denpasar, Baliglobalnews

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Koster dianugerahi penghargaan Manggala Karya Kencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas prestasi dan komitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting untuk terwujudnya Keluarga Berkualitas

Bahagia dan Sejahtera.

Penghargaan Manggala Karya Kencana sesuai Surat Keputusan Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) bernomor

118/KEP/G2/2023 ini diserahkan langsung oleh Inspektur Utama BKKBN, Ari Dwikora, di Jaya

Sabha, Denpasar, pada Jumat (25/8/2023) serangkaian puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional

(Harganas) ke-30 tahun 2023.

Percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali yang dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Koster sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan terima kasih kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama semua jajaran, Dinas Kesehatan serta Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang

dipimpin oleh Ny. Koster bersinergi dengan tim penggerak PKK

kabupaten/kota se-Bali dan desa. Sehingga angka stunting di Bali turun dengan cepat.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Koster menyampaikan TP PKK

Provinsi Bali yang dipimpinnya terus berupaya mensosialisasikan

pencegahan stunting, memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi, serta mengajak orangtua dan calon orangtua untuk memperhatikan asupan nutrisi bagi anak melalui kegiatan Menyapa dan Berbagi ke seluruh kabupaten/kota di Bali bekerja sama dengan TP PKK kabupaten/kota se-Bali dan dinas serta lembaga di Provinsi Bali.

Inspektur Utama BKKBN, Ari Dwikora, menyampaikan rasa bangganya terhadap Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Koster yang telah bekerja luar biasa dengan membawa Bali sebagai Provinsi angka stunting terendah dan paling bagus di Indonesia. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan Bali berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 10,9 persen (SSGI 2021) menjadi 8 persen sekaligus tetap

mempertahankan posisi kasus stunting terendah se-Indonesia.

Ari mengingatkan Bali agar tidak terlena dengan capaian penurunan angka stunting terendah di Indonesia. “Karena itu, kami berharap kolaborasi kerja yang sangat baik dari Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster terus berlanjut untuk mengajak seluruh pemerintah daerah di kabupaten/kota berkomitmen mempercepat penurunan stunting. Komitmen Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, untuk membawa Bali menuju zero stunting sangat kami dukung, termasuk mendukung kebijakan Bapak Wayan Koster dengan visi pembangunan Bali yaitu, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta berencana menuju Bali Era Baru, khususnya mengenai pembatasan timbulan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber untuk mewujudkan lingkungan Bali bersih. Karena lingkungan bersih akan

memberi pengaruh terhadap ekosistem kesehatan manusia,” katanya. (bgn003)23082606

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan tingkat nasional yakni Audit Kasus Stunting Tahun 2022 dari Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi dalam kegiatan Refleksi Audit Kasus Stunting Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara daring di Ruang Rapat Wakil Walikota Denpasar, Rabu (14/12/2022).

 Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi mengatakan prevalensi stunting di Indonesia pada umumnya dan Bali khususnya masih menjadi masalah, terutama pada disparitas antar kabupaten kota maupun di tingkat desa, sehingga penanganan pencegahannya lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar pada sasaran keluarga seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. “Salah satu kegiatan prioritas dalam penanganan percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar adalah dengan melakukan audit kasus stunting dan rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan sebanyak dua kali dalam tahun 2022,” katanya.

Dia menyatakan sesuai data SSGI 2021 prevalensi balita stunting di Kota Denpasar ada pada posisi 9,0 % dan harapan tahun 2024 prevalensi stunting di Kota Denpasar ditargetkan 5,03% untuk dapat mencapai hal tersebut pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa harus menyelaraskan gerak 4 langkah untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran percepatan penurunan stunting

“Pada kegiatan refleksi audit kasus stunting tahun 2022 ini kami mengucapkan terima kasih sudah diberikan apresiasi terhadap tim audit kasus stunting Kota Denpasar semoga bisa memperkuat konvergensi pelayanan percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan audit kasus stunting semakin baik di tahun 2023 dan berharap pada kegiatan refleksi audit kasus stunting Tahun 2022 yang merupakan bentuk apresiasi terhadap tim audit kasus stunting, dapat memberikan penguatan kepada Kota Denpasar dalam pelaksanaan audit kasus stunting tahun 2023 bisa semakin baik dan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi yang disinergikan dengan ranpasti untuk percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar,” ucapnya

Sementara Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Nopian Andusti, menyampaikan terima kasih atas kinerja seluruh kabupaten/kota yang terlibat dalam audit kasus stunting tahun 2022 ini sekaligus memberikan apresiasi kepada 5 kabupaten/kota terbaik yang mendapatkan penghargaan Audit Kasus Stunting Tahun 2022.

“Semoga kegiatan refleksi audit kasus stunting tahun 2022 ini dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan evaluasi untuk perencanaan implementasi dan bisa memperkuat konvergensi pelayanan percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan audit kasus stunting semakin baik di tahun 2023,” katanya. (bgn00)22121419

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, bertemu dengan Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Ketut Suardana, untuk meminta dukungan jajaran korps Bhayangkara dalam upaya percepatan penurunan stunting di Pulau Dewata.

“Tujuan kami melakukan audiensi guna mohon dukungan dari jajaran Polda Bali sampai ke level desa, melalui Babinkamtibmas untuk ikut bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting,” kata Sukardiasih didampingi Koordinator Bidang ADPIN dan KBKR di Polda Bali, Denpasar, pada Selasa (18/1).

Wanita yang akrab disapa dr. Luh De itu menjelaskan kondisi Program Keluarga Berencana di Provinsi Bali, bahwa secara kuantitas pengendalian penduduk di Provinsi Bali sudah tercapai. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 angka rata-rata kelahiran setiap wanita usia subur (TFR-Total Fertility Rate) sebesar 2,1, sehingga saat ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas penduduk.

“Secara kuantitas Bali sudah mencapai kondisi ideal, tantangannya sekarang adalah bagaimana mewujudkan penduduk yang berkualitas” ujarnya.

Dia menyebutkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas diperlukan perencanaan melalui persiapan kehidupan berkeluarga dimulai dari remaja. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.

“Remaja yang ada saat ini merupakan calon-calon orangtua yang akan menghasilkan generasi penerus di tahun 2045. Remaja ini harus disiapkan dari sekarang agar generasi yang dihasilkan berkualitas dan tidak stunting,” katanya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun) yang biasanya ditandai dengan tubuhnya lebih pendek dari standar usianya dan tingkat kecerdasannya kurang. Stunting dapat dicegah melalui pola asuh dan pemberian asupan gizi dari sejak remaja, sehingga risiko memiliki anak stunting dapat dikurangi.

Masalah stunting memerlukan konvergensi lintas sektor terkait untuk mengintervensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi melalui Perpres 72 tahun 2021 melakukan inovasi dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa yang akan mendampingi keluarga-keluarga beresiko stunting, seperti Calon Pengantin, Pus Hamil dan Keluarga mempunyai anak balita.

Presiden Jokowi, kata dia, menargetkan angka stunting secara nasional di tahun 2024 sebesar 14%, saat ini mencapai angka 27%. Sementara Provinsi Bali merupakan provinsi dengan angka stunting terendah, yaitu pada tahun 2021 sebesar 10,9%.

Sementara Wakapolda didampingi jajaran menyambut baik kehadiran dan program-program yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. “Dalam waktu dekat, kami akan mengagendakan membuat sosialisasi tentang pencegahan stunting melalui webinar kepada Ibu-ibu anggota bayangkari dan juga anggota polri yang akan memasuki hidup berkeluarga,” ucapnya.

Jenderal bintan satu itu mengatakan siap mendukung kegiatan itu dimulai dari anggota sendiri. Dimana, kepolisian telah menerapkan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri dan pasangannya yang akan merencanakan pernikahan.(bgn008)22011815

Mamuju, Baliglobalnews

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hari pertama kunjungannya pada Kamis (18/11), Hasto hadir di Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju.

Dalam siaran pers BKKBN yang diterima Redaksi Baliglobalnews menyebutkan Hasto menyaksikan penandatanganan MoU lembaga vertikal untuk komitmen bersama implementasi program unggulan terkait stunting, menyematkan Bunda GenRe Mamuju, meluncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Vaksinasi Covid-19 bagi keluarga.

“Selama saya berkunjung ke beberapa daerah, baru kali ini ditandatangani MoU sekaligus dengan begitu banyak lembaga vertikal di daerah. Dari Kementerian Agama, BPS, BPN, BNN, BIN, Bank Indonesia bahkan Pangkalan Angkatan Laut,” katanya.

Hasto menyatakan dari data survei Status Gizi Indonesia tahun 2019 Provinsi NTT dan Sulbar prevalensi stuntingnya masih di atas 40 persen, tertinggi di Indonesia. “Tapi kalau dari laporan yang disampaikan dari tiap kabupaten di Sulbar tadi, di akhir tahun 2021sudah tidak ada lagi yang angka prevalensi stuntingnya di atas 30 persen,” katanya.

Dari data tersebut, dia sangat optimis  angka prevalensi stunting bisa turun sesuai target. “Melalui tim pendamping keluarga risiko tinggi stunting, yang didalamnya ada Bidan, kader PKK dan kader KB. Didukung juga melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting Insyallah bisa turun sesuai target 14 persen di tahun 2024.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin, menyebutkan total di Sulbar akan dibentuk 953 tim pendamping keluarga. Di Kabupaten Mamuju sekitar 180 tim dan di Kabupaten Mamasa sekitar 130 tim.

Dia mengharapkan dengan adanya tim ini konvergensi atau kerjasama penanganan stunting bisa dilakukan sampai ditingkat desa. Karena di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah ada kerjasama yang baik diharapakan hal ini bisa diterjemahkan hingga ke desa.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, mengungkapkan kerjasama multisektor menangani stunting masih perlu ditingkatkan. Begitu pula program dan prioritas yang harus disinergikan.

Menurut dia, Provinsi Sulbar telah melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting seperti kembali mengaktifkan posyandu melalui kader PKK, melakukan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran melalui empat terlalu, terlalu muda, tua, banyak dan terlalu dekat, kemudian melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anak stunting dan yang berisiko stunting. (bgn003)21111915

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali turut bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani gangguan pertumbuhan atau stunting yang sering terjadi pada anak Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi perwakilan BKKBN Provinsi Bali terkait program Pendataan Keluarga Tahun 2021, Sabtu (6/3) di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.

”Perlu di-tracing betul di Bali ini langsung ke lokusnya, hingga ke desa-desa. Karena di tingkat desa yang paling mengetahui kondisi warganya masing-masing,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sangat konsen terhadap masalah kesehatan anak, masyarakat secara umum, pola hidup sehat dan aspek terkait lainnya.  Hal ini tertuang dalam visi pembangunan Provinsi Bali ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

”Makanannya harus bersih, bahan pangan organik, udaranya, airnya, semua diperhatikan dan tertuang di dalam visi tersebut. Jika makanan dan lingkungan sudah bersih dan sehat, otomatis harapan hidup masyarakat akan meningkat, jadi jarang sakit. Untuk itu kita atur juga yang di hulunya,” katanya.

Selain itu, Gubernur Koster juga mengajak BKKBN Provinsi Bali ikut mengkampanyekan program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali yang dia gagas sejak masa awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali. ”BKKBN bisa ikut mengkampanyekan hal tersebut pada pasangan muda atau generasi muda yang berencana menikah. Namun tentu harus terencana dan diperhatikan kesehatannya,” katanya.

Kampanye KB Krama Bali, kata Gubernur, telah tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Secara eksplisit Ingub ini menganjurkan krama Bali untuk memiliki lebih dari dua orang anak, bahkan hingga empat orang anak dengan penyebutan nama terdiri dari Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Ataupun nama lain sesuai kearifan lokal diwariskan oleh para leluhur dan tetua Bali.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi, mengatakan pemberantasan stunting menjadi salah satu sasaran prioritas dalam program Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang menjadi Program Nasional BKKBN. Pendataan yang akan dilaksanakan selama sebulan penuh sejak 1 April hingga 31 Mei 2021, dan berlangsung di sejumlah daerah diharapkan dapat menghasilkan potret kependudukan Indonesia.

”Jadi kita nanti akan dapat kondisi nyata di lapangan seperti apa,” ujarnya.

Menurut Agus, BKKBN juga akan memasukkan indikator baru yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga (IPM) yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan/ intervensi oleh pemerintah. Selain itu juga mengakomodir kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya mendukung pengembangan SDM Indonesia serta pengentasan keluarga dari kemiskinan/ketertinggalan.

Di sisi lain, dia menyebutkan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendukung penuh program KB Krama Bali atau yang lebih dikenal dengan KB 4 anak tersebut. ”Kami juga sudah mendapatkan arahan dari BKKBN Pusat untuk komitmen penuh mendukung program Pak Gubernur tersebut. Terlebih sekarang tidak ada lagi kampanye dua anak cukup, namun kita tekankan pada kesehatan dan perencanaan keluarga dengan tagline ‘Berencana itu Keren’,” katanya.

Bahkan, kata dia, tidak hanya berpatokan pada empat anak, mau lima anak, mau sampai Putu Balik atau Made Balik silakan, asal sehat terencana dengan baik,” katanya.

Sebagai bagian dari dimulainya program Pendataan Keluarga Tahun 2021, Gubernur Koster beserta keluarga secara simbolis didata oleh tim BKKN Provinsi Bali dilanjutkan pengambilan video ucapan dukungan terhadap program tersebut. ”Sedangkan secara resmi program ini rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo,” tandasnya. (bgn003)21030713

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi, menegaskan bahwa 12,37 persen dari 4,36 juta orang penduduk di Provinsi Bali   merupakan Lanjut Usia (Lansia) dengan Usia Harapan Hidup di Bali mencapai 71,68 tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali sedang bertransisi menuju ke arah penuaan penduduk, karena persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai di atas 7 persen sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada 2019. Berbagai macam tantangan akibat penuaan usia telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan , sosial, ekonomi maupun lingkungan,” katanya dalam arahan pada Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Denpasar, Rabu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan terhadap keluarga yang mempunyai lansia melalui kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), yang merupakan wadah kegiatan bagi keluarga yang mempunyai lansia, ujarnya. 

BKL tersebut untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, poduktif dan bertakwa, sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya, katanya.

Untuk itu, BKKN Bali mengadakan Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia, yang menghadirkan 30 orang peserta, yang terdiri dari OPD-KB, Kader BKL dan Penyuluh KB dari sembilan kabupaten/kota se-Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola program Bina Keluarga Lansia (BKL) tentang pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.

“BKKBN tidak hanya melakukan penggarapan terhadap pasangan usia subur (PUS) dalam hal kesertaan dalam ber-KB, namun juga mempunyai tugas dalam rangka untuk peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui pemberdayaan Lansia. Tugas pokok BKKBN adalah memberikan pemahaman terkait perencanaan keluarga yang berkualitas, dalam hal ini perencanaan mulai dari sebelum melaksanakan kehidupan berkeluarga sampai perencanaan memasuki usia lansia,” kata Agus P. Proklamasi.

Sementara itu, ahli kesehatan Dr. dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp. PD-Kger, selaku narasumber dalam orientasi itu menyampaikan memasuki usia lanjut, umumnya setiap manusia akan mengalami perubahan secara signifikan dari sisi Biologis, Psikologi dan juga Sosial, yang mana akan mulai muncul masalah kesehatan.

“Perubahan ini selain dipengaruhi oleh faktor endogen (dari dalam diri, seperti organ tubuh), juga dipengaruhi oleh faktor exogen, seperti lingkungan dan gaya hidup. Untuk itu, kita perlu menjaga pola hidup mulai dari muda, agar supaya kelak memasuki usia lanjut dapat mengurangi masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Jadi diharapkan kita semua dapat menjaga pola hidup kita dari sekarang, jangan menunggu tua. Olahraga teratur, makan yang bergizi,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dengan Perkumpulan Juang Kencana Daerah Bali. (bgn123)20101411