Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, didampingi Kepala Biro Organisasi Setprov Bali, I Wayan Sarinah, memaparkan berbagai terobosan di bidang reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja isstansi pemerintahan (Sakip) Pemprov Bali.

Paparan itu disampaikan secara online melalui aplikasi zoom meeting kepada Tim KemenPAN-RB di Jakarta, Selasa (14/9). Paparan juga diikuti Kepala OPD Pemprov Bali di kedudukan masing-masing yang terhubung secara virtual.

Mengawali paparan, Sekda Dewa Indra menyampaikan salah satu terobosan Pemprov Bali dalam RB adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. “Wajah birokrasi kami telah berubah dari konvensional menjadi birokrasi milenial,” ucapnya.

Bila diibaratkan metaformosis kupu-kupu, RB Pemprov Bali saat ini telah melewati proses kepompong dan telah berubah menjadi kupu-kupu yang mengepakkan sayap.

Dewa Indra menyebutkan semangat RB dan SAKIP sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,  tepatnya misi nomor 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Dalam implementasinya, Misi tersebut diimplementasikan melalui penggunaan media digital dalam berbagai sistem layanan publik Pemprov Bali. Pemprov Bali telah menggunakan sarana e-office dengan tanda tangan elektronik dalam surat menyurat. “Selain surat keputusan, semua surat menggunakan tanda tangan elektronik,” ucapnya.

Lebih dari itu, Biro Hukum Setprov Bali juga memanfaatkan sistem elektronik dalam tugasnya memfasilitasi penyusunan produk hukum pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam layanan perijinan, pengadaan barang dan jasa dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pemprov juga telah menerapkan sistem online dan telah nyaman digunakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga melakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan arahan serta kebijakan Kemendagri dan KemenPAN-RB. Masih dalam semangat penataan birokrasi, Pemprov menerapkan sistem absensi online berbasis GPS yang telah nyaman digunakan oleh pegawai. “Penilaian kinerja juga diterapkan secara online melalui aplikasi sikepo,” katanya sembari meyakinkan bahwa transformasi birokrasi di Pemprov Bali bukan hanya sebatas wacana, tapi benar-benar telah dilaksanakan. 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Kamaruddin, mengapresiasi berbagai terobosan Pemprov Bali dalam optimalisasi RB dan Sakip. Dia berharap evaluasi tahunan yang dilaksanakan KemenPAN-RB memberi manfaat positif bagi transformasi birokrasi di seluruh lembaga pemerintahan mulai pusat hingga daerah. Tim evaluasi selanjutnya menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk memperdalam paparan Sekda Dewa Indra. (bgn003)21091404

Denpasar, Baliglobalnews

Pandemi Covid-19 yang sudah melanda dunia termasuk Bali sudah lebih dari satu tahun lamanya dan hingga saat ini ujung akhir dari pandemi belum terlihat. Untuk itu berbagai upaya penanganan serta pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan, baik melalui pengetatan prokes maupun menggenjot upaya vaksinasi.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya saat mewakili Gubernur Bali dalam acara pelepasan mahasiswa sebagai Duta Perubahan Perilaku, Duta Protokol Kesehatan dan Tim Tracing di Ruang dr. AA Made Jelantik, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Denpasar, Sabtu (29/5).

“Penguatan upaya-upaya tersebut perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat baik TNI-Polri, pemerintah serta akademisi. Sinergitas yang selama ini telah ada semakin diperkuat dan diperluas sehingga bersama-sama kita akan mampu keluar dari pandemi ini,” katanya.

Sekda Dewa Indra yang didampingi Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya menyampaikan apresiasi serta menyambut baik dukungan Universitas Udayana dalam berbagai upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Pelibatan mahasiswa Fakultas Kedokteran kali ini menambah daftar panjang partisipasi dan kontribusi dari Universitas Udayana dari sejak awal merebaknya virus Corona pada bulan Maret 2020.

“Kami Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi pada Unud yang sudah terlibat dan melibatkan diri, yang telah berperan dan mengambil peran dalam penanganan Covid-19. Tugas ini sangat mulia dan menantang bagi  kita semua untuk turut mengambil peran dalam berbagai upaya kita untuk  keluar dari pandemi,” katanya.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali itu juga memotivasi para mahasiswa Fakultas Kedokteran Unud yang akan turun ke tengah masyarakat  sebagai duta perubahan perilaku, pelaksanaan protokol kesehatan serta penguatan tracing untuk bisa mengambil hikmah dan pengalaman di balik penugasan ini dan patut berbangga karena bisa melibatkan diri serta berkonstribusi nyata dalam berbagai upaya kita bersama menangani pandemi.

“Jangan dijadikan penugasan ini sebagai sesuatu beban. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bisa terlibat dan berperan nyata dalam upaya menangani pandemi. Mahasiswa kedokteran generasi berikutnya belum tentu memilki pengalaman serta peran nyata seperti apa yang mahasiswa sekarang lakukan. Untuk itu, mari berperan sebaik-baiknya, berkonstribusi nyata dan kita akan merasa bangga ketika nantinya pandemi ini bisa kita akhiri,” katanya.

Sekda Bali juga menyampaikan berdasarkan data pada Jumat (28/5) masyarakat Bali yang sudah mendapatkan vaksin 1.260.000 atau sekitar 31 persen dari total jumlah penduduk Bali. Jika dilihat dari populasi agar bisa terbentuknya herd immunity dimana minimal 70 persen masyarakat harus tervaksin, itu artinya vaksinasi belum selesai. Untuk itu, pelaksanaan vaksin masih harus dipercepat dan diperluas, di samping prokes yang ketat serta tracing yang diperkuat agar penyebaran Covid-19 di Pulau Dewata dapat dikendalikan.

Acara yang dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Harfendi, Rektor Universitas Udayana AA Raka Sudewi beserta jajarannya ditutup dengan pelepasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unud sebagai Duta Perubahan Perilaku oleh Kasdam IX/ Udayana, Duta Protokol Kesehatan’ oleh Kapolda Bali dan Tim Tracing oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. (bgn003)21052928

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengingatkan jajaran birokrasi Pemprov Bali agar tidak bekerja normatif atau biasa-biasa saja. Untuk mengakselerasi program prioritas sebagai penjabaran dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, Gubernur mendorong jajaran birokrasi bekerja luar biasa.

Penekanan itu disampaikan Gubernur Koster pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (29/12).

Menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, acara pelantikan dilaksanakan secara hybrid, kombinasi offline dan online. Acara online digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur yang dihadiri oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebagian lagi mengikuti secara online melalui aplikasi zoom dari kantor masing-masing. Acara offline di WSU Kantor Gubernur juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (CokAce), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.

Mengawali arahannya, Gubernur Koster kembali menegaskan dalam pengisian jabatan setingkat eselon 2, 3 dan 4 kali ini, ia semaksimal mungkin telah mengupayakan penempatan yang mendekati apa yang menjadi keinginan bersama. “Jadi, penempatan pejabat ini bukan berdasarkan keinginan saya atau yang lain-lain. Semua didasari atas kebutuhan untuk menjalankan roda pembagunan,” ujarnya.

Dia kemudian menyebut lima program prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran birokrasi yakni bidang 1 (Pangan,Sandang dan Papan), bidang 2 (Kesehatan dan Pendidikan), bidang 3 (Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan), bidang 4 (Adat,Agama,Tradisi,Seni dan Budaya), bidang 5 (Pariwisata). Kelima program prioritas itu didukung oleh upaya penguatan infrastruktur darat, laut dan udara.

Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode ini, upaya mengakselerasi lima program prioritas itu membutuhkan dukungan SDM yang secara utuh memahami Visi Nangun Sat Kerthi Nangun Bali. “Bukan sekadar paham, tapi mendalami, menghayati, bisa melaksanakan, mengakselerasi, inovatif dan kreatif,” tandasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal, selaku Gubernur, dia berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendatipun, menurut penilaiannya, masih ada pejabat yang menunjukkan kinerja mengecewakan. “Yang kinerjanya baik ada, yang sedang-sedang saja juga ada. Saya manfaatkan resource yang ada saja. Orang-orang yang dipilih menduduki jabatan tertentu adalah mereka yang punya kemampuan mendekati tupoksi, punya integritas dan track record yang bagus,” jelas Gubernur jebolan ITB ini.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, dia berpesan agar mereka bekerja dengan baik, mampu mengukir prestasi yang bagus, bisa bekerjasama dan membangun sinergi. Lebih dari itu, mereka juga diingatkan agar tidak pasif dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. “Ketika tidak mengerti, jangan diam. Tapi harus proaktif,” pesannya.

Khusus untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2), pria kelahiran Desa Sembiran ini mengingatkan agar mereka mampu memahami secara komprehensif, mendalam dan detail bidang tugas masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain cakap di bidangnya, ia ingin para pimpinan OPD memiliki akses ke pusat. Seorang pejabat eselon 2 (setingkat kadis dan kepala badan) dituntut punya pergaulan luas di kementerian. Ia berpendapat, akses ke pusat itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh anggaran untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah.

“Akses ke pusat inilah yang saya manfaatkan. Karena jika hanya mengandalkan APBD, itu sangat kecil. Cari sumber pendanaan APBN sebanyak-banyaknya. Kalau akses saya ke menteri, kepala OPD bisa membuka akses ke jajaran dirjen. Itu akan saling melengkapi,” terangnya.

Sejatinya, kata dia, bukan hanya dukungan pendanaan yang bisa diperoleh dari pusat. Tiap OPD bisa melakukan pendekatan untuk mengkolaborasikan program daerah dengan kementerian. “Di sini dituntut kreativitas dan inovasi. Harus lebih banyak gaul dengan kementerian, kalau mengandalkan itu-itu saja, tak akan pernah ada lompatan. Di era saya, saya tak mau begitu, mesti ada terobosan,” tambahnya sembari mengajak para pimpinan OPD untuk tancap gas di tahun 2021.

Hanya saja, dia tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti terlibat dalam gratifikasi.

Gubernur secara khusus menyinggung tentang pelantikan Nusakti Yasa Weda sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali. Dia menyatakan Nusakti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah NTB Kementerian PUPR dipilih melalui seleksi terbuka. Dengan nilai akumulatif 80,27, Nusakti mengungguli dua kandidat lainnya yaitu Dewa Ayu Puspa Dewi dan I Gede Cipta Sudewa Atmaja. Sesuai dengan komitmennya, Gubernur Koster memilih dia yang menempati peringkat satu dalam seleksi. “Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya memilih yang memperoleh skor tertinggi. Kalau saya sampai memilih secara subjektif, apa gunanya ada pansel,” ucapnya.

Dia menaruh harapan yang besar terhadap pelantikan Kadis PUPR yang baru, karena membutuhkan orang kuat untuk menggejot infrastruktur yang dinilai sudah tertinggal selama 10 tahun. Berbekal latar belakang yang dimiliki di Kementerian PUPR, Gubernur Koster berharap Nusakti dapat merampungkan sejumlah pekerjaan besar yaitu penataan Kawasan Besakih, Gunaksa, proyek normalisasi bendungan dan short cut.

Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, menerangkan pelantikan pejabat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan, karena pejabatnya memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal. Rincian yang dilantik: 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon 2 yaitu Kadis PUPR Nusakti Yasa Weda, 68 Pejabat Administrator/Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian) dan 240 Pejabat Pengawas/Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian). Dengan pengisian kekosongan jabatan ini, Lihadnyana berharap kinerja organisasi Pemprov Bali berjalan lebih optimal. (bgn003)20122927