Denpasar, Baliglobalnews

Puluhan anak yang masuk dalam kategori Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kota Denpasar berjumpa dengan Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga, di area Nabeshima Space, Jalan Padma, Penatih, Denpasar, pada Jumat (26/1/2024) sore. Beragam aktivitas dilakukan pada perjumpaan itu, antara lain melukis, permainan berkelompok, lomba menyanyi serta lomba menjawab pertanyaan. 

Meski dengan kondisi tertentu, anak- anak tersebut begitu bersemangat terlibat dalam kegiatan itu. Wajah sumringah ditampakkan mereka tatkala berhasil menjawab pertanyaan atau bisa memenuhi tantangan untuk menyanyi di depan. Seorang di antaranya, AA, mengaku sangat senang dirinya bisa bertemu dan melakukan interaksi dengan Menteri Bintang Puspayoga dan tamu hadirin lainnya.

“Saya senang karena saya dan teman teman lainnya bisa bertemu dan bermain juga dengan Ibu Menteri. Kami bisa menyanyi juga sama sama. Seru sekali,” ungkapnya berbinar.

Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga, mengatakan secara penuh, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan kondisi tertentu. Hal ini didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu. 

“Dalam hal ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peran penting untuk menyelenggarakan koordinasi kebijakan, program, dan layanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus,” katanya. 

Bintang Puspayoga juga mengajak semua pihak di masyarakat agar turut serta memberikan perhatian dan ruang bagi anak-anak tersebut. Hal ini bisa menjadi support system bagi mereka agar tetap bersemangat dalam menjalani hari-harinya. 

Sementara Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Jaya Negara mengemukakan, sebagai mitra pemerintah, pihaknya berupaya untuk bersama ikut mensosialisasikan peran keluarga sebagai kunci utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam perlindungan anak, khususnya anak dengan kondisi AMPK ini. Apabila anak dalam keluarga mendapat pengasuhan, pendidikan, kesehatan dengan baik tentunya akan terpenuhilah hak anak dan terlindung sehingga terciptalah generasi emas,” katanya.

Turut hadir Kepala Dinas P3AP2KB  Gusti Agung Sri Wetrawati, tokoh perempuan, Sjamsiah Achmad. (bgn003)24012708

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, mengunjungi Perpustakaan Kontainer di kawasan Taman Janggan, pada Jumat (8/12/2023). Kunjungan tersebut diterima Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga meninjau fasilitas permainan anak yang berada di kawasan itu. “Keberadaan perpustakaan kontainer ini tentu memberikan nuansa baru untuk program literasi Kota Denpasar. Ini adalah inovasi luar biasa yang dimiliki Kota Denpasar, dimana terdapat integrasi ruang bermain anak dan juga pojok literasi,” katanya 

Bintang Puspayoga mengapresiasi Pemkot Denpasar, karena telah dengan serius mewujudkan salah satu pemenuhan hak anak. “Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang harus kita bekali dengan pengetahuan dan pembekalan yang kuat. Perpustakaan kontainer ini kita harapkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak dan juga orang tua, karena berada di area publik dan area permainan anak,” katanya. 

Wakil Walikota Denpasar, Agus Arya Wibawa, menjelaskan tujuan penyediaan perpustakaan semi kontainer ini adalah untuk mendekatkan buku kepada masyarakat, karena ditempatkan pada fasilitas umum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat, serta sebagai fasilitas dukungan terhadap Denpasar sebagai Kota Layak Anak, disamping penyediaan fasilitas ruang bermain ramah anak yang sudah ada.

“Saat ini banyak anak-anak yang jarang membaca buku. Kita harap dengan adanya inovasi tersebut bisa membangun ruang bermain dan membaca agar anak-anak Kota Denpasar bisa meningkatkan literasi,” ujar. (bgn003)23120804

Denpasar, Baliglobalnews 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, dalam rangka pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Sabtu (26/8/2023).

Bintang Puspayoga menjelaskan sumber daya yang paling berharga bagi suatu bangsa adalah sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi titik sentral pembangunan nasional. “Kita melihat di Indonesia ini anak menjadi generasi penerus tongkat estafet pembangunan indonesia. Sehingga pembangunan dan pengembangan anak menjadi penting, terutama harus terjamin pemenuhan hak anak itu sendiri,” ujarnya.

Dia menyebutkan permasalahan stunting saat ini memang menjadi tantangan bersama, sehingga penanganannya harus dilaksanakan sacara komprehensif. Dimana, sinergi dan kolaborasi akan menjadi kunci penting dalam penanganannya. Hal inilah yang mendasari pelaksanaan Gemarikan di Kelurahan Serangan ini. 

“Kami melihat Serangan ini kaya akan ikan, mudah-mudahan kegiatan ini dapat mendukung pemenuhan hak anak atas makanan sehat melalui pemenuhan gizi, pola asuh dan sanitasi dalam mendukung pertumbuhan otak anak untuk mencegah stunting secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bintang Puspayoga berharap sosialisasi ini dapat menjadi terobosan dalam mendukung pola hidup sehat untuk mendukung penanganan stunting yang berkelanjutan. Sehingga ilmu yang didapat dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi ini dapat digetoktularkan kepada seluruh masyarakat, terutama ibu dan anak. 

“Mari kita bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung penanganan isu-isu perempuan anak dengan baik, sehingga kedepannya dapat mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju,” ujarnya. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyambut baik sekaligus berterima kasih atas kunjungan dan dukungan terhadap pelaksanaan Gemarikan di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar ini. Dimana, pelaksanaan kegiatan ini sangat produktif dalam mendukung pencegahan stunting sejak ibu hamil. 

Jaya Negara berharap sinergitas dan kerjasama yang baik ini agar terus berlanjut. Hal ini mengingat stunting ini merupakan permasalahan yang memerlukan kerja sama semua pihak dalam penanganannya. Sehingga, sosialisasi ini sangat baik untuk dilaksanakan, mengingat ikan merupakan salah satu komoditi yang mudah dicari dan memiliki gizi yang baik dalam mendukung tumbuh kembang anak. 

“Selaku Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama berkelanjutan dalam mendukung pencegahan stunting di Kota Denpasar lewat pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi baik,” ujarnya. (bgn003)23082609

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengingatkan perkawinan anak harus dihentikan karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak.

“Pelanggaran hak anak berarti juga pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, salah satu arahan Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pencegahan perkawinan anak,” kata Bintang dalam sebuah bincang-bincang daring yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

Bintang mengatakan 79,55 juta anak Indonesia wajib mendapatkan pelindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bintang mengatakan praktik perkawinan anak merupakan salah satu faktor penghambat perbaikan indeks pembangunan manusia karena memiliki dampak bagi pendidikan, kesehatan dan perekonomian anak.

“Perkawinan anak harus dihentikan untuk kepentingan terbaik bagi anak Indonesia, mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Bintang mengatakan proporsi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang kawin sebelum umur 18 tahun di Indonesia pada 2020 mencapai 10,82 persen.

Terdapat 22 provinsi dengan proporsi di atas angka nasional, dengan yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan yang mencapai 21,2 persen. Sedangkan provinsi dengan proporsi di bawah nasional sebanyak 12 provinsi dengan yang terendah adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang mencapai 3,1 persen.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menargetkan proporsi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menurun menjadi 8,74 persen,” jelas Bintang.

Salah satu upaya untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia kawin paling rendah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

​​​​​​Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia tersebut disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

“Batas usia perkawinan 19 tahun ini harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif untuk mencegah perkawinan anak,” kata Bintang. (bgn/ant)20080714