Gianyar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar, menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), guna mengintensifkan upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Nyepi Tahun Caka 1947.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan menyampaikan berbagai risiko yang mendorong kenaikan harga pada Maret 2025 di samping kenaikan permintaan untuk Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, seperti kenaikan harga daging dan telur ayam ras di tengah peningkatan harga global bahan baku pakan ternak. “Sebagai upaya stabilisasi harga, diperlukan mitigasi melalui optimalisasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” katanya pada Jumat (21/3/2025).

Beberapa upaya pengendalian harga yang direkomendasikan adalah perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah pemasok. Akselerasi pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan perlu diperkuat sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Pemkab Gianyar untuk melakukan contract farming dengan petani dan penyaluran ke masyarakat melalui operasi pasar dan pasar murah.

Sementara Kepala BPS Kabupaten Gianyar Maria Iin Maidiana menyampaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Gianyar terkini, di mana terdapat peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang disumbang oleh cabai rawit, beras, dan cabai merah. “Perlu pemantauan secara intensif untuk komoditas-komoditas dimaksud,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menyampaikan bahwa, stabilitas harga penting untuk menjadi fokus TPID menjelang rangkaian HBKN (Nyepi, Idul Fitri, Galungan dan Kuningan) ke depan, mengingat terdapat potensi peningkatan permintaan yang berdampak pada stabilitas harga. “Kami meminta agar jajarannya memperkuat koordinasi dan eskalasi permasalahan di lapangan agar dapat dilakukan tindak lanjut secara tepat waktu,” katanya.

Dengan berbagai langkah pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Gianyar optimis mampu menjaga stabilitas harga dan mendukung tercapainya target inflasi Bali dalam koridor yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5±1%.

Sebelumnya, Mengacu pada catatan BPS untuk Provinsi Bali, pada Februari 2025 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,21% (yoy) atau berada di bawah koridor target inflasi yang ditetapkan pemerintah 2,5±1%.

Strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga perlu terus diperkuat terutama untuk komoditas dengan bobot inflasi tinggi, seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang merah, dan cabai rawit. (*/bgn008)25032105

Denpasar, Baliglobalnews

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan peralihan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.
“Industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan, sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan seamless untuk menghindari gejolak di pasar,” katanya pada Sabtu (11/1/2025).

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti telah melakukan koordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK 07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.
Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Sebelumnya, diberitakan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan.
Penandatanganan BAST dilakukan oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag Tommy Andana, Asisten Gubernur Bank Indonesia Donny Hutabarat; Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Moch. Ihsanuddin; serta Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK IB. Aditya Jayaantara.
Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan NK oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag, Tommy Andana; Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti; Kepala Eksekutif Pengawas

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djajadi.
Kegiatan penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Mendag Budi Santoso menyampaikan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.
“Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” ujarnya.
Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.
Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.(bgn008)25011102

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Bank BPD Bali menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dalam rangka mengkampanyekan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.

“Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi yang bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat Bali terhadap QRIS dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, pada Sabtu (137/2024).

Dia menjelaskan program QRIS Jelajah Indonesia bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran melalui perluasan akseptansi, sinergi, literasi, dan diseminasi kebijakan, yang dikemas dalam bentuk kompetisi dimana peserta akan melalui berbagai misi terkait inisiatif atau kebijakan digitalisasi sistem pembayaran di lokasi yang telah ditentukan.

“QRIS Jelajah Indonesia serentak dilaksanakan di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tagline Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS, yang merupakan sebuah kegiatan dengan format kompetisi untuk mengkampanyekan QRIS dan inisiatif digitalisasi SP lainnya seperti APU PPT, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Pelindungan Konsumen,” kata Erwin didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari.

Erwin mengatakan khusus Provinsi Bali, QRIS Jelajah Indonesia 2024 mengangkat tema Start with Sunrise and End with Sunset, dengan maksud agar peserta dapat merasakan pengalaman menggunakan transaksi non tunai serta turut mendiseminasikan kebijakan Bank Indonesia lainnya pada destinasi-destinasi pariwisata unggulan di Bali.

“Kami berharap para peserta juga menggencarkan inisiatif sistem pembayaran lainnya seperti Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan Pelindungan Konsumen serta paham akan penggunaan KUPVA BB berizin,” katanya.

Melalui QRIS Jelajah Indonesia 2024, KPw BI Provinsi Bali optimis untuk meningkatkan capaian target QRIS di 2024. Saat ini QRIS diterima dengan baik di Provinsi Bali dengan total pengguna 1.032.894. Pengguna baru QRIS di 2024 tercatat 39.479 pengguna baru atau telah tercapai 45,26% dari target, serta volume transaksi mencapai 54,59 juta transaksi atau telah tercapai 120,52% dari target. Hal ini menandakan sebagai salah satu destinasi utama pariwisata, eksosistem pariwisata di Bali antusias menerima wisatawan yang mau bertransaksi menggunakan QRIS.

Sementara Direktur Bisnis BPD Bali, I Nyoman Sumanaya, menyampaikan kegiatan QRIS Jelajah Indonesia merupakan langkah penting bagi perluasan akses pembayaran dan menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat.

“Saat ini, QRIS dapat dikatakan sebagai powerful tool yang dapat mendukung digitalisasi di Provinsi Bali,” katanya.

QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dilakukan pada 12-13 Juli 2024. Peserta akan menjelajahi 5 titik pusat wisata di Provinsi Bali dimulai dari Pantai Sanur, Tanah Lot, Pasar Seni Ubud, Pesta Kesenian Bali dan ditutup di Pantai Kuta.

Salah satu peserta, Mila, menyampaikan kesan bahwa penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia 2024 merupakan bentuk sosialisasi inisiatif sistem pembayaran Bank Indonesia yang seru dan keren karena mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan masyarakat umum terkait pentingnya sistem pembayaran non tunai dengan cara-cara yang aman.

“Terima kasih QRIS Jelajah Indonesia 2024, kejar-kejaran waktu buat ngerjain misi di destinasi-destinasi keren buat pengalaman yang gak bakal kami lupakan,” ujarnya. (bgn008)24071404

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Bali terus menyelidiki informasi adanya pelaku pariwisata (hotel, restoran, destinasi wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya) yang menerima wisatawan mancanegara, bertransaksi menggunakan uang digital crypto atau bitcoin

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan transaksi menggunakan uang crypto melanggar Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tantang mata uang yang sah di Indonesia adalah rupiah.

“Kalau crypto sebagai aset boleh, karena ada yang mengawasi. Namun, untuk alat pembayaran dilarang di Indonesia, karena hanya rupiah yang boleh digunakan untuk transaksi,” kata Trisno dalam jumpa pers di rumah jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Minggu (28/5/2023)

Trisno menegaskan saat ini tercatat ada 138 KUVA (money changer) di seluruh Bali, dengan 500 cabang tempat penukaran valuta asing, yang memiliki izin Bank Indonesia. “Kami pastikan, wisatawan yang menukarkan uang rupiah di KUVA berizin diberikan pelayanan yang aman dan nyaman,” katanya.

Dia menyampaikan apabila wisatawan ingin menularkan uang dengan kartu kredit, juga disiapkan di KUVA yang telah resmi. “Jadi mata uang sah untuk bertransaksi di Indonesia adalah rupiah, jadi rupiah harga mati untuk kita semua dan legal. Baik tunai maupun non tunai,” katanya.

Dia menyatakan sempat membaca surat kabar, ada lima tempat yang ada di Kabupaten Gianyar dan Buleleng, bisa menggunakan transaksi mengunakan uang kripto. “Setelah diselidiki dibantah oleh yang bersangkutan. Mereka mengaku tidak paham, yang mereka tahu uang rupiah alat pembayaran sah di Indonesia,” katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, dalam pengawasan transaksi uang digital crypto ini Bank Indonesia menggandeng Polda Bali, dan meminta bantuan masyarakat Bali, agar melaporkan kepada Bank Indonesia dan Kepolisian apabila menemukan adanya pelaku pariwisata menerima transaksi menggunakan uang bukan rupiah.

Sementara Kapolda Bali, Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, menyatakan terkait adanya wisatawan yang menggunakan transaksi pembayaran dengan crypto di Bali, sedang proses lidik. “Di media dikabarkan ada lima tempat, tapi dalam lidik kita ada lebih dari itu. Dan ini sedang kami lidik sejak lama,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam lidik kasus ini tidak bisa diekspos ke publik, karena sifatnya tertutup. Namun, pihaknya meminta kepada penyelenggara pariwisata Bali, tidak membuka peluang untuk akses transaksi dengan crypto ini.

“Ya membuka peluang dalam artian, dia mencantumkan di website bahwa menerima pembayaran secara crypto, atau ditempat usahanya tersebut memasang barcode, untuk mempermudah transaksi crypto ini,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Polda Bali akan terus melakukan upaya penindakan sesuau peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apabila terbukti bertransaksi tidak menggunakan mata uang rupiah, ada ancaman pidana 1 tahun,” katanya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sanksi penggunaan mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

“Demikian juga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ada sanksinya juga, yang menyatakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa ijin dari Bank Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 22 miliar,” katanya.

Untuk itu, wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak pantas, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, memakai crypto sebagai alat transaksi pembayaran, serta melanggar ketentuan lainnya akan ditindak dengan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka dilakukan pendeportasian, atau dikenakan sanksi administrasi, hukuman pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi keras lainnya. (bgn008)23052805

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memimpin high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung melalui zoom dari Rumah Jabatan Wakil Bupati, Selasa (8/9).

Dalam rapat tersebut, Wabup Suiasa didampingi Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, AA Ngr. Bayu Kumara dan Kabag Perekonomian, AA Rosyawati sekaligus menerima uang pecahan Rp 75.000 dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali yang diserahkan oleh Deputi Bank Indonesia Wilayah Bali, Rizki Wimanda, bersama Asisten Manajer BI Bali, Putu Agni Parahita.

Wabup Suiasa menjelaskan pengendalian inflasi pada masa pandemi Covid-19 ini, masih dapat dilakukan meskipun gerakannya sangat terbatas. Pengendalian inflasi tersebut mengacu pada terwujudnya 4 K, yakni ketersediaan produksi, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Terlebih menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, sehingga perlu dilakukan upaya menjaga ketersediaan kebutuhan dan kestabilan harga kebutuhan bahan pokok. 

Suiasa juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan oleh BI Perwakilan Bali sebagai upaya menjaga kestabilan harga 10 kebutuhan pokok khususnya di wilayah Badung. Atas rekomendasi tersebut, Suiasa meminta TPID berkoordinasi dengan Bulog melakukan langkah riil di masyarakat.

”Menjelang Galungan dan Kuningan untuk mengadakan operasi pasar maupun pasar murah. Memfasilitasi petani agar produksi pertanian dapat didistribusikan langsung ke pasar guna menjaga harga tetap stabil. Selain itu perlu dibuatkan semacam informasi atau sosialisasi mengenai cinta produk lokal. Untuk kerjasama antar daerah, Pemkab Badung sudah mengadakan MoU, dengan Pemkab. Bangli, Tabanan dan Singaraja untuk saling melengkapi kebutuhan komoditas pertanian,” katanya. 

Suiasa juga minta Perumda Pasar tetap mengoptimalisasikan mesin CAS yang ada di Petang. Masyarakat jika ingin memanfaatkan mesin CAS ini, dipersilakan, untuk memproteksi harga. TPID diharapkan pula memantau secara intensif harga-harga di pasar, dengan tetap taat pada protokol kesehatan. ”Terkait anjloknya harga daging ayam. Saat kondisi ini agar dilakukan monitoring, mencari asal akibat anjloknya harga daging ayam serta mencarikan solusinya. Termasuk berkoordinasi dengan kepolisian sebagai satgas pangan, dalam rangka pengawasan distribusi pangan termasuk gas elpiji di masyarakat,” pesannya.  

Mengenai uang pecahan 75 ribu, Suiasa menyampaikan terima kasih kepada BI Perwakilan Bali. Tentu uang pecahan 75 ribu ini dicetak khusus memperingati semangat Proklamasi Kemerdekaan ke-75 RI. ”Uang ini bukan uang pecahan yang tersebar di masyarakat. Bukan alat pembayaran sehari-hari, tapi khusus untuk memperingati semangat Hari Kemerdekaan ke-75,” jelasnya.  

Sementara Deputi BI Bali, Rizki Wimanda, menyampaikan perkembangan secara garis besar mengenai kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19. Menurut dia, pada triwulan II banyak negara di dunia termasuk Indonesia mengalami perkembangan perekonomian yang negatif. Semua provinsi di Indonesia mengalami perekonomian negatif, kecuali Papua dan Papua Barat. ”Bali termasuk daerah yang pertumbuhan ekonominya paling parah, karena sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah belum berjalan maksimal. Gambaran perekonomian Bali, pada triwulan I, sudah negatif 1,14 dan triwulan II negatif 10,98. Sisi positifnya, inflasi di Bali Nusra terkendali, cenderung rendah dan stabil, negatif 0,23 persen,” katanya. 

Sementara mengenai harga kebutuhan pokok di Bali hingga September mengalami penurunan harga. Namun ada dua jenis komoditi yang cenderung naik. ”Untuk di wilayah Bali sendiri yakni bawang merah dan gula pasir masih. Kalau di Badung ada empat komoditi yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah dan gula pasir. Ini yang perlu dipantau terus, bila perlu dilakukan operasi pasar terkait empat komoditi ini,” katanya. 

Untuk uang pecahan Rp 75 ribu, kata dia, semua patut berbangga, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan uang khusus Kemerdekaan Republik Indonesia, uang baru pecahan Rp 75.000. Ada 3 filosofi yang terkandung didalamnya, pertama, mensyukuri kemerdekaan; kedua, memperteguh kebhinekaan dan ketiga, menyongsong masa depan gemilang.

”Yang lebih membanggakan lagi, dalam uang itu terdapat gambar kain tenun gringsing, Tenganan, Bali. Di Indonesia dicetak 75 juta lembar dan Bali mendapat jatah 1,4 juta lembar. Masyarakat sudah banyak ke BI untuk mendapatkan uang tersebut dengan syarat hanya membawa KTP saja,” katanya. (bgn122)20090818

Jakarta, Baliglobalnews

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi menekankan uang kertas rupiah khusus pecahan 75.000 yang diluncurkan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia bukan merupakan program redenominasi.

Hal tersebut menyusul adanya pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tiga angka nol dalam uang pecahan baru ini yang tercetak sangat kecil dibandingkan dengan angka 75.

“Ini tidak termasuk dalam redenominasi. Ini berbeda, karena ini bagian dari percetakan uang pada 2020,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Rosmaya memastikan keputusan Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang pecahan 75.000 merupakan salah satu bentuk rasa syukur terhadap 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

Tak hanya itu Rosmaya menuturkan uang pecahan tersebut juga dikeluarkan dalam rangka menunjukkan keberhasilan dari pembangunan Republik Indonesia selama 75 tahun.

“Kita juga akan melihat bahwa ini adalah uang tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran tapi juga sebagai lambang kedaulatan negara,” ujarnya.

Ia melanjutkan untuk program redenominasi telah ada tim khusus yang sedang menangani dan rencananya baru akan diberlakukan saat kondisi perekonomian sudah pas.

“Kita berlakukan pada kondisi perekonomian yang pas. Ini ada satu tim yang lagi menangani dan ada langkah-langkahnya,” katanya.

Meski demikian Rosmaya mengaku senang atas antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin memiliki uang pecahan 75.000 tersebut mengingat hanya tersedia sebanyak 75 juta lembar.

“Senang sekali melihat masyarakat mengawal semua ini. Kami senang melayani masyarakat,” ujarnya.(bgn/ant)20081805