Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, sembahyang bersama serangkaian piodalan di Pura Mas Murub, Banjar Sedang Kaja, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, pada Sabtu (11/6). Kehadiran Sekda Adi Arnawa disambut oleh Panitia Karya dan pengempon Pura Pura Mas Murub.

Sekda Adi Arnawa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada krama dan pengempon Pura Mas Murub yang telah melaksanakan upacara dengan baik secara bersama-sama dengan hati yang tulus ikhlas.

“Apa yang menjadi keinginan bersama serta niat yang suci tentu akan mendapat anugerah yang baik juga. Untuk membangun Badung yang kuat dari segi adat agama dan budaya tentu kami akan selalu mendukung dan mendorong serta memberikan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat Badung.

Karena pandemi yang begitu dahsyat memiliki dampak bagi Badung karena sumber PAD-nya dari sektor pariwisata. Karena hal tersebut hampir sebagian besar program pemerintah agak tertunda termasuk kepada masyarakat.

Dengan perkembangan pariwisata mulai membaik dan bergairah, semoga kehidupan pariwisata dapat hidup kembali seperti tahun kemarin. Dan perekonomian dapat bergulir kembali seperti sediakala dan semua program-program bisa berjalan kembali,” katanya.

Prawartaka Karya, I Nyoman Tamat, mengucapkan terima kasih kepada Sekda Badung yang sudah berkenan hadir saat karya piodalan di Pura Mas Murub. “Tentu ini menjadi kehormatan dan kebahagian bagi kami bersama. Kami menyadari pandemi Covid-19 telah menghentikan banyak program pemerintah bagi masyarakat. Semoga dengan membaiknya perekonomian pembangunan Pura Mas Murub segera bisa terwujud,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut secara pribadi Sekda Wayan Adi Arnawa menyerahkan punia Rp 3 juta yang diterima langsung oleh Prawartaka Karya I Nyoman Tamat.

Turut hadir Perbekel Desa Sedang, Bendesa Adat Sedang, Prawartaka Karya I Nyoman Tamat dan krama pengempon Pura Mas Murub.

(bgn003)22061205

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengikuti acara Rilis Bersama Data Sensus Penduduk Tahun 2020 dan Data Administrasi Kependudukan Tahun 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia  antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) secara virtual di Ruang Video Conference (Vidcon), Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (21/1).

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhamad Hudori, dalam sambutannya saat membacakan data administrasi kependudukan menyampaikan data yang  dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri  ini pertama kalinya dilakukan rilis secara bersama-sama dengan  BPS.

“Rilis ini saya kira merupakan wujud sinergi yang dilakukan antara BPS dengan Kemendagri sejak persiapan sensus penduduk tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” kata Hudori  sembari menyampaikan pentingnya data kependudukan guna berbagai keperluan, baik negara, lembaga, swasta maupun perorangan.

Dia menyebutkan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan Kemendagri digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan. “Baik perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah,  untuk alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi,  dan adalah menegakkan hukum serta pencegahan kriminal,” katanya.

Selanjutnya, menurut dia, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan Kemendagri semester 2 tahun 2020 yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk, yakni  271.349.889 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari perempuan 134.229.988 jiwa dan laki-laki sejumlah 137.119.901 jiwa, dengan jumlah kartu keluarga 86.437.053.

Sebaran jumlah penduduk, kata dia, terpadat per pulau Indonesia berdasarkan data Kemendagri ditempati urutan pertama oleh Pulau Jawa 55,94%, disusul Sumatera 21,73%, Sulawesi 7,43%, Kalimantan 6,13%, Bali dan Nusa Tenggara sekitar 5,57%, Papua 2,02% serta Maluku 1,17%.

Senada dengan Muhammad Hudori, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, turut menyampaikan hal serupa bahwa rilis data kependudukan kedua instansi tersebut secara bersama-sama baru pertama kalinya dilaksanakan.

“BPS – Kemendagri telah menerapkan komitmen ke depan kita akan terus-menerus bekerjasama untuk membenahi data kependudukan Indonesia. Saya sangat berharap bahwa hasil kerjasama ini akan saling melengkapi, sehingga para pengguna data dapat memperoleh gambaran yang lebih komplet mengenai dampak kependudukan di Indonesia, yang menjadi sangat penting untuk membuat perencanaan di berbagai bidang,” kata Kecuk.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS, menurut Kecuk, jumlah penduduk Indonesia saat ini yakni 270.203.916 jiwa, dengan tingkat kesesuaian alamat domisili dan kartu keluarga sebesar 91,32 % atau sejumlah 246.74 juta jiwa, sedangkan sisanya sebesar 8,68% atau sejumlah 23.47 juta jiwa berdomisili tidak sesuai kartu keluarga.

“Jumlah penduduk Indonesia berdasar hasil sensus penduduk tahun 2020 berdasarkan periode bulan September tahun 2020, sementara data dari Adminduk mengacu kepada posisi bulan Desember 2020. Ada kenaikan karena ada laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,4 persen dari bulan September dan bulan Desember  2020. Satu hal yang perlu kita jadikan catatan, meskipun pada level nasional jumlah penduduk dari BPS dan Dukcapil sudah menyatu dan tunggal, tentu ada perbedaan pada level provinsi meskipun perbedaan ini tidaklah signifikan,” terangnya. (bgn003)21012211

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus terhadap Bali dalam penanganan Covid-19. Di mana Bali menjadi salah satu dari 10 provinsi yang mendapat prioritas penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam rapat kerja dan pengarahan Ketua Satgas Covid-19 Nasional bersama Satgas Penanganan Covid-19 se-Bali yang berlangsung secara video conference dari Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat (9/10).

”Bali dianggap bisa menjadi etalase dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” ungkap Gubernur Koster seraya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian khusus Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 di Bali. Di mana dalam rapat kerja ini, juga tampak dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kapolda Bali Kapolda Bali, Irjen (Pol) Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara beserta jajaran terkait.

Dengan perhatian itu, pihaknya akan berupaya penuh untuk terus menekan angka pertambahan positif Covid-19. Di mana dalam beberapa hari terakhir, lanjut dia, menunjukkan kemajuan yang cukup mengembirakan dengan angka kesembuhan yang meningkat tajam.

”Selain upaya-upaya teknis, kami juga terus melakukan upaya lain yang sesuai dengan kearifan lokal kami di Bali. Dan untuk itu, kami selalu meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan terutama dari Satgas Nasional. Semoga Bali bisa secepatnya terbebas dari pandemi ini,” kata pria asal Sembiran, Buleleng, ini.

Sementara Kepala Satgas Nasional Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, yang hadir langsung di Bali mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Satgas melakukan berbagai upaya untuk mendukung penuh sejumlah provinsi yang dianggap memiliki peningkatan kasus, termasuk Bali.

”Saat ini masih ada masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid-19 berdasakan data BPS. Jumlahnya 17 persen yang angka riilnya hampir 45 juta orang. Termasuk di Bali yang sekitar 20,78 persen masyarakatnya ada yang merasa tidak mungkin terpapar. Ini adalah angka yang sangat besar dan untuk itu, langkah dan upaya untuk memutus mata rantai ini harus ditingkatkan lagi,” tandas Doni.

Menurut dia, sosialisasi disiplin protokol kesehatan (prokes) merupakan hal mendesak yang harus jadi prioritas setiap kepala daerah, baik melalui media massa ataupun media sosial. ”Satgas sendiri telah bekerjasama dengan Dewan Pers dan sejumlah media untuk mendukung dan mengisi program yang dalam hal ini berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat. Penyampaian informasi dengan kearifan lokal, dengan bahasa-bahasa setempat juga tak kalah penting karena sekali lagi pemahaman yang kurang akan berbahaya, tentang apa itu new normal, apa itu sosial distancing, dan lainnya,” katanya.

Covid ini, kata dia, sangat berbahaya karena bukan ditularkan oleh hewan, tapi dari manusia ke manusia dan orang yang kemungkinan besar menularkan adalah orang terdekat, keluarga, kerabat, teman. ”Jadi harus dipahami betul masker, cuci tangan dan jaga jarak adalah prioritas untuk saat ini,” imbuh Doni.

Doni Monardo juga mengingatkan bahwa sampai saat ini vaksin untuk Covid-19 belum ada dan jika pun sudah ada, distribusinya tidak bisa serta merta untuk keseluruhan masyarkat namun perlu tahapan-tahapan lagi. ”Jadi untuk saat ini, vaksin terbaik adalah patuh dan disiplin (protokol kesehatan-red). Sudah lebih dari satu juta orang yang meninggal di seluruh dunia, sudah lebih dari 35 juta orang terpapar. Sudah sangat banyak tenaga kesehatan kita yang gugur menjalankan tugasnya sebagai pahlawan kemanusiaan dan kita tidak ingin ini terus terjadi, sungguh tidak sebanding dengan kesadaran kita untuk mematuhi prokes,” katanya.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi, menuturkan di Bali menurut data BPS terdapat 20,8 persen masyarakat yang yakin dirinya tidak tertular Covid-19, alias hampir 840 ribu orang dari 4,2 juta penduduk Bali. ”Hal ini perlu edukasi yang masif. Lalu, setiap orang perlu mengetahui daerahnya masuk zona apa sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik,” ujarnya.

Sonny juga menjelaskan, penerapan disiplin protokol 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan merupakan pilihan paling mujarab untuk saat ini, terutama sebagai kewajiban dalam pencegahan. ”Tanpa 3M, risiko kita tertular ada di angka 95 persen. Jika diterapkan dengan benar maka angka resiko penularan jadi 15 persen. Bahkan dengan prokes pun masih beresiko namun tentu jauh lebih rendah resikonya,” bebernya.

Perubahan perilaku, menurut Sonny, menjadi senjata untuk melawan penularan Covid-19. ”Masker saat ini jadi senjata utama. Saya ambil kasus di Alabama, US. Setelah pemerintahnya mewajibkan memakai masker, kasus hariannya turun drastis sampai seperempatnya. Lalu contoh lain di Austria, ketika pemerintahnya melonggarkan pemakaian masker, maka kasus langsung melonjak,” urainya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, menambahkan, kasus aktif di Bali yang berjumlah 1.179 terhitung rendah dengan angka kesembuhan yang mencapai angka 85,2 persen. ”Namun tentu harus ditekan lagi angka positifnya dengan perilaku yang harus diubah, lebih patuh dan disiplin,” katanya.

Untuk mendukung aksi di lapangan, Prof Wiku juga menyebut petugas satgas, TNI, Polri hingga Satpol PP akan dibekali dengan aplikasi pemantauan disiplin protokol kesehatan yang berguna untuk melihat kondisi riil di lapangan. ”Aplikasi ini bersifat real time, sehingga akan banyak laporan dan langsung bisa ditangani saat ini juga jika menunjukkan indikator yang beresiko seperti kerumunan dan orang-orang tanpa masker,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Satgas Covid-19 Nasional menyerahkan bantuan kepada Pemprov Bali yang diterima Gubernur Koster berupa dua unit ventilator, 5 ribu face shield, 15 ribu alat pelindung diri (APD), 30 ribu masker bedah, 10 ribu masker N-95 dan 500 ribu masker kain. (bgn122)20100924