Nasional, Baliglobalnews

Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Sabtu (28/11) kemarin, mulai dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada yang salah terkait regulasi mengenai benih lobster hingga masyarakat diminta untuk mewaspadai modus penipuan lelang.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Luhut: Tidak ada yang salah dengan regulasi terkait lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada yang salah terkait regulasi mengenai benih lobster seperti tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Jadi, kalau dari permen (peraturan menteri) yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah,” kata Luhut dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

2. Kemenkeu beri pinjaman ke Perumnas untuk penyediaan satu juta rumah

Kementerian Keuangan memberikan pinjaman pembiayaan senilai Rp650 miliar kepada Perum Perumnas untuk mendukung program penyediaan satu juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, mengatakan pembiayaan ini merupakan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020.

3. Bea Cukai ingatkan masyarakat waspada terhadap modus penipuan lelang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan lelang yang masih marak dan mengatasnamakan otoritas kepabeanan dan cukai.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan lelang palsu merupakan salah satu dari enam modus penipuan yang biasa dilakukan oknum.

4. Kiara ingin Menteri KKP baru berani cabut aturan ekspor benih lobster

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.

“Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster,” kata Susan Herawati dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

5. Kemenperin minta SDM industri adaptif di tengah disrupsi teknologi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian meminta sumber daya manusia (SDM) industri harus adaptif di tengah disrupsi teknologi.

“Disrupsi teknologi menuntut dilakukannya pengembangan kompetensi SDM, untuk itu SDM industri harus adaptif saat ini diikuti juga kesiapan unit pendidikan vokasi,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam Wisuda Nasional Unit Pendidikan Kemenperin yang bertema “Skills for the Future” di Jakarta, Sabtu. (bgn123) 20112909.

Mangupura, Bali Global News

Pemerintah Kabupaten Badung siap menjadi fasilitator, mediator dan pada akhirnya menjadi regulator bagi para nelayan di Badung terkait dengan penangkapan dan pembudidayaan benih bening lobster (BBL). Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat rembug sosialisasi BBL di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Sabtu (11/7).

Acara yang diprakarsai oleh Kepala Dinas Perikanan, I Nyoman Suardana, itu menghadirkan Dino Dinata, seorang akar penangkaran dan pemeliharaan BBL dari PT Alam Laut Agung yang sudah malang-melintang di dunia perlobsteran di perairan Indonesia serta diikuti oleh para kelompok nelayan se-Badung.

Wabup Suiasa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah positif Dinas Perikanan yang memprakarsai pertemuan seperti itu, di mana para bendega, nelayan dapat saling bertatap muka dengan pemerintah. Apalagi bisa menghadirkan pakar pembudidayaan, penangkaran dan ahlinya penangkapan lobster.

”Dalam hal ini tentu Pemerintah Kabupaten Badung nantinya dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan-kepentingan masyarakat nelayan terkait apa yang bisa kami lakukan dengan kebijakan-kebijakan untuk para nelayan di Kabupaten Badung. Sebagai mediator bagaimana kami di pemerintahan bisa memediasi kepada pihak-pihak yang paham untuk itu. Karena ini risiko hukumnya sangat tinggi dan harus disahkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Kami tidak ingin para nelayan Badung terjebak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ini semua harus legal,” katanya.

Untuk itu, Suiasa berharap dengan kehadiran Direktur PT Alam Laut Agung, Dino Dinata, dapat sharing dan menggugah minat para nelayan Kabupaten Badung untuk mengembangkan dalam penangkapan hasil laut dalam hal ini penangkapan BBL di laut Badung yang punya potensi besar dalam menghasilkan BBL yang senang hidup di laut yang berpasir.

”Tentu dengan penanganan yang baik ini bisa memberikan rejeki lebih ditengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Benih Bening Lobster yang tumbuh berkembang sangat baik di wilayah Mengwi sampai Kuta Selatan,” katanya.

Sementara Kadis Perikanan, I Nyoman Suardana, mengatakan selama ini ada kesan kalau menjadi nelayan di Badung merupakan pekerjaan sampingan. Padahal, kalau mau dikerjakan dengan bijak dan bersunguh-sungguh, hasil dari mata pencaharian sebagai nelayan sangat menjanjikan apabila dikerjakan secara profesional.

”Dengan jumlah nelayan kita sebanyak 1.702 orang dari 51 kelompok, ke depannya kami akan memberlakukan sesuai perkembangam zaman, di mana nelayan sesuai NIK. Jadi, kami tau mana yang nelayan mana yang keluarga nelayan. Jadi ini terdaftar dan jelas,” katanya seraya berharap pihaknya bisa memperkuat kelembagaan bagi para nelayan dan bisa eksis pada tahun mendatang.

Untuk teknisnya, kata dia, dari seluruh kelompok nelayan dibagi menjadi lima tim. Di mana masing-masing tim akan turun melaut yang akan ditentukan di wilayah laut Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara.

”Tentu peran pemerintah Kabupaten Badung sangat dibutuhkan dalam hal ini, mengingat lokasi penangkapan BBL akan dilakukan di wilayah Kabupaten Badung oleh nelayan Badung. Di mana Pemerintah Kabupaten Badung dapat menjadi pendamping untuk kehidupan para nelayan,” katanya.

Dia mngingatkan para nelayan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan serta memperhatikan standar pelayaran, karena cuaca alam yang sedikit ekstrem akhir-akhir ini. ”Di samping cuaca ekstrem, kami berharap di tengah pandemi Covid-19 ini para nelayan tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan,” kata mantan Kabag Umum itu. (bgn/humas)20071202