Denpasar, Baliglobalnews

Pelaksanaan karya padudusan agung lan ngenteg linggih di Pura Agung Jagatnatha Kota Denpasar dilaksanakan dengan semangat gotong-royong. Di tengah hiruk pikuk masyarakat, pemangku, serati banten hingga pegawai yang ngayah di berbagai rangkaian karya, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana juga turut andil ngayah menarikan Tari Baris Gede pada puncak karya pada Purnama Sasih Kalima, Sabtu (16/11/2024).

Selain Sekda Alit Wiradana, tarian yang dibawakan secara massal dengan jumlah penari mencapai ratusan orang ini juga diikuti oleh Anggota DPRD Kota Denpasar yakni I Wayan Suadi Putra yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Ketut Budha, I Made Mudra, I Nyoman Sumardika, I Nyoman Kari Santika, Agus Wirajaya. Selain itu, tampak pula pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, perbekel/lurah serta bendesa adat se-Kota Denpasar.

Sekda Alit Wiradana mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas keterlibatan semua pihak untuk ikut serta ngayah serangkaian karya di Pura Agung Jagatnatha Denpasar. Hal ini merupakan wujud kebersamaan dalam pelaksanaan srada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

“Yang pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan karya agung di Pura Jagatnatha ini, terutama Ida Sulinggih, serati banten, pemangku, seka gong, seka santi, termasuk juga pengisi pengilen dari DPRD Kota Denpasar, bendesa adat, perbekel/lurah dan OPD, serta yang kedua kebersamaan ini harus terus kita pupuk untuk terus bersinergi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya. (bgn003)24111714

Denpasar, Baliglobalnews

Bandesa Majelis Madya Kabupaten Gianyar mengukuhkan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Sukawati dengan upacara pajaya-jayaan di Pura Er Jeruk Sukawati, pada Sabtu (18/12). Hadir Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Bandesa Majelis Madya Kabupaten Gianyar menetapkan I Made Sarwa sebagai Bandesa Adat beserta sejumlah Prajuru Desa Adat Sukawati masa ayahan Isaka Warsa 1943-1948 atau masa bakti 2021-2026.

Ketua Panitia Pemilihan, Made Arya Amitaba, mengatakan pemilihan Bandesa Adat di Bali mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) pemilihan (ngadegang) Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

“Berdasarkan keputusan MDA Bali nomor: 261/SK-P/MDA-PBali/XIl/2021 ini, mama menetapkan dan mengukuhkan Ir. Made Sarwa, MBA., sebagai Bandesa Adat Sukawati bersama Prajuru Adat lainnya,” katanya.

Pihaknya juga menuturkan, proses ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Sukawati ini dilakukan secara musyawarah mufakat. Yang kemudian, dilakukan penyusunan dan pengesahan aturan adat (pararem), yang sudah didaftarkan ke MDA dan disosialisasikan ke masyarakat Desa Sukawati September 2021.

Dia menjelaskan, ada 14 banjar adat dengan perwakilan 131 yang diundang berhasil ngadegang bandesa yang puncaknya Rabu (6/10/2021). Dengan memunculkan hanya satu nama calon, dan akhirnya Desa Adat Sukawati berhasil ngadegang Bandesa dengan semangat persatuan.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, meminta Bandesa dan Prajuru Adat Sukawati dapat mengemban tugas dengan baik sesuai dengan Perda dan Pergub, serta menjaga adat budaya Bali yang sudah diwariskan leluhur terdahulu.

“Adat budaya kita sudah bagus sekali sehingga turis tertarik datang ke Bali, ini jangan dirusak, jangan sampai ada Bandesa dan Prajuru dirasuki budaya non-dresta Bali seperti sampradaya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga menandatangani Purana Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk dan menyerahkan bibit pohon kepada para kelian adat se-Desa Sukawati.

Sedangkan Made Sarwa, mengatakan program kerja ke depan tetap melanjutkan program kerja bandesa sebelumnya serta mengembangkan potensi di Desa Adat Sukawati, khususnya meningkatkan sumber daya manusia. (bgn008)21121915

Nusa Penida, Baliglobalnews

Bendesa Adat Dalem Setra Batununggul hingga masyarakat di Banjar Sampalan, Nusa Penida, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali karena telah mampu memproses pembangunan pelabuhan di Sampalan, Nusa Penida.

Bendesa Adat Dalem Setra Batununggul, Dewa Ketut Anom Astika, menyampaikan rasa syukur dan bangganya, karena pelabuhan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berada di wilayah Desa Adat Dalem Setra Batununggul.

“Dengan berdirinya pelabuhan ini, maka masyarakat Kami di dalam

melakukan aktivitas akan semakin lancar dan bagus. Harapan Kami ke depan, semoga pelabuhan ini mampu memberikan fasilitas yang memadai dan nyaman bagi masyarakat, dan mampu membawa masyarakat Kami berkembang lebih maju lagi,” katanya di sela-sela sidak, Gubernur Bali, Wayan Koster di Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida pada, Jumat (23/7).

Hal senada juga disampaikan warga Banjar Sampalan, Dewa Gede Adi. “Kami berharap pelabuhan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Nusa Penida, serta mampu memperlancar transportasi laut menuju Nusa Penida atau sebaliknya,” katanya.

Sementara Gubernur Wayan Koster menyampaikan pembangunan Pelabuhan Sampalan merupakan program infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Dimana pada tahun ini, ada 3 pelabuhan yang dibangun, meliputi Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, dan Pelabuhan Sanur di Denpasar.

“Saya juga telah memanggil dirut pelaksana dari pembangunan pelabuhan ini, dan meminta agar menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan target,” katanya.

Untuk Pelabuhan Sampalan, kata Koster, mengalami kemunduran. Sebenarnya target selesai Pelabuhan Sampalan pada Juli 2021, tetapi akan mundur sampai Oktober. Kemunduran diakibatkan oleh adanya kasus Covid-19 dan masalah teknis, yaitu perubahan desain. “Jadi tidak ada masalah, Oktober ini ditarget selesai,” tegasnya usai ngrasttiti bhakti di Pura Gede Dalem Ped dengan prokes yang ketat untuk memohon agar jagat Bali ini rahayu, karena sejak 3 minggu terakhir pandemi Covid-19 ,meningkat. (bgn003)21072326

Denpasar, Baliglobalnews

Berdasarkan pertimbangan semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Berkenaan dengan itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama bupati/wali kota se-Bali telah mengambil kebijakan terkait instruksi tersebut, yaitu memutuskan pelaksanaan PPKM dilakukan di semua kabupaten/kota serta di semua desa/kelurahan di Bali.

Untuk itu, kepada seluruh kepala desa atau perbekel, bendesa adat dan lurah se-Bali, Gubernur Koster meminta secepatnya dapat menyamakan persepsi dan saling bergotong-royong dalam menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut.

Gubernur Bali mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan Provinsi Bali dengan para perbekel, bendesa adat dan lurah se-Bali yang digelar melalui daring dari Jayasabha Denpasar pada Minggu (14/2), Redite Umanis, Wuku Ukir.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu menyampaikan beberapa kebijakan dalam pelaksanaan PPKM Berskala Mikro kali ini, yaitu membentuk Satgas Gotong-royong Covid-19 berbasis desa adat. Hal ini dilakukan mengingat desa/kelurahan mempunyai perananan yang sangat strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.

”Sebelumnya pada tahun 2020, satgas gotong-royong berbasis desa adat kita juga telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu menekan angka kenaikan kasus yang signifikan, dan hal tersebut mendapat apresiasi dari Bapak Presiden. Untuk itu, mari sekarang kita lanjutkan kembali agar kasus Covid-19 di Bali dapat kita tekan,” ujarnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, itu menjelaskan susunan satgas terdiri atas unsur pembina yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, atau unsur lain yang ada di desa/desa adat, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator bidang.

Satgas memiliki beberapa tugas, di antaranya, secara niskala yaitu nunas ica kepada Ida Bhatara Sasuhunan di Pura Kahyangan Tiga sesuai dengan dresta desa adat setempat. Sedangkan secara sekala, bertugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan mengarahkan warga agar melakukan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan menerapkan 6M meliputi memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan menaati aturan serta mendukung petugas kesehatan dalam melakukan 3T (tracing, testing dan treatment).

”Saya juga minta agar para anggota satgas membangun rasa gotong-royong sesama krama desa adat/warga desa/kelurahan. Selain itu juga dapat menghimpun bantuan dari masyarakat yang mampu, baik berupa punia maupun lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan bantuan. ”Namun, di sini saya tegaskan pemberian bantuan ini bukan kewajiban masyarakat atau membebani masyarakat, melainkan bersifat sukarela. Yang berkewajiban adalah pemerintah,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan dalam melaksanakan tugas, satgas hendaknya dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai unsur, antara lain satlinmas, TP PKK, Posyandu, dasa wisma, tokoh agama, karang taruna, tenaga kesehatan serta berkomunikasi dengan satgas di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Sumber pendanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh satgas tersebut dari dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes; dana kelurahan melalui APBD kabupaten/kota; dana desa adat melalui APB desa adat dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

”Saya tekankan penggunaan dana tersebut harus transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi serta digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban penggunaan biaya tersebut harus disesuaikan dengan sumber pendanaan, sehingga dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar,” ucapnya.

Gubernur yang pernah menjabat sebagai Badan Anggaran di DPR RI ini berharap pembentukan satgas dapat direalisasikan dengan cepat, sehingga angka kasus Covid-19 di Bali dapat ditekan dengan baik, dan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dana tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

”Mari kita bekerja secara proaktif dan aktif serta selalu bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Mari kita sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, paras-paros, sarpanaya, kita harus kompak, semangat bergotong-royong dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah,” katanya seraya memberikan semangat pada seluruh kepala desa, bendesa adat dan lurah se-Bali. (bgn003)21021409