Internasional, Baliglobalnews

Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada Kamis (17/9) mengatakan pihaknya harus menutup perbatasan dengan Polandia dan Lithuania, serta meningkatkan penjagaan di perbatasan dengan Ukraina.

Pemerintah Belarus saat ini menghadapi krisis politik setelah Lukashenko kembali menang pemilihan presiden pada 9 Agustus 2020. Namun, kemenangan Lukashenko, yang telah menjabat sejak 1994, disambut oleh rangkaian aksi protes yang menuding presiden mencurangi hasil pilpres.

Lukashenko menyangkal tudingan itu dan menyebut ia menang pilpres dengan jujur dan adil. Presiden mengatakan ia jadi korban kampanye hitam negara-negara Barat.

“Kami terpaksa menarik pasukan dari jalan-jalan dan mengerahkan separuh dari keseluruhan pasukan untuk siaga, serta menutup perbatasan dengan negara-negara Barat, dan yang pertama dengan Lithuania dan Polandia,” kata Lukashenko saat memberi sambutan pada forum perempuan di Minsk.

“Kami menyesal mengumumkan kami terpaksa meningkatkan penjagaan di perbatasan dengan salah satu negara sahabat, Ukraina,” ujar dia.

Juru Bicara Pemerintah Polandia, Piotr Muller, lewat pesan singkat, mengatakan Polandia belum mendapat pemberitahuan resmi mengenai penutupan perbatasan.

Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Pawel Jablonski, saat diwawancarai lewat pesan singkat, mengatakan: “Kami menerima masalah ini sebagai bentuk lain dari propaganda dan upaya memainkan psikologis massa sehingga mereka berpikir seolah-olah ada ancaman dari luar negeri,” kata Jablonski.

Kementerian Luar Negeri Polandia saat diwawancarai kantor berita resmi, PAP, mengatakan aktivitas di perbatasan berlangsung normal.

Sementara itu, Kepala Keamanan Perbatasan Lithuania Rustamas Liubajevas mengatakan aktivitas di perbatasan dengan Belarus berjalan seperti biasa.

“Kami tidak tahu artinya (pengumuman ini). Apakah mereka akan menutup perbatasan untuk kargo, atau orang, atau pihak lain? … Kami masih harus menunggu dan melihat arti dari pengumuman ini dan bagaimana itu akan diterapkan,” kata Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius. (bgn123)20091811

Internasional, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius menyebut kelambanan aksi yang dilakukan Uni Eropa (EU) terhadap Belarus dalam isu kecurangan pemilu presiden menjadi hal yang mencoreng kredibilitas kebijakan luar negeri organisasi kawasan tersebut.

“Terkadang, kita terlambat bereaksi dan langkah-langkah kita pun terpecah-pecah serta tidak menimbulkan kesan bagi masyarakat atau orang-orang yang berkuasa,” kata Linkevicius dalam wawancara dengan surat kabar Financial Times yang diterbitkan pada Minggu.

“Ketika kita tidak teguh dengan komitmen nasional kita, hal itu akan merusak fondasi kita sendiri. Rakyat Belarus tidak semestinya merasa ditinggalkan,” kata dia menambahkan.

Linkevicius juga mengatakan bahwa dia lebih memilih EU untuk menggunakan sanksi, seperti halnya yang dilakukan oleh Lithuania, Latvia, dan Estonia terhadap Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan 29 pejabat negara itu.

Pemimpin oposisi Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya pada Jumat (4/9) meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh Lukashenko terhadap para peserta demonstrasi, yang menuduh Lukashenko mencurangi pemilu Agustus lalu sehingga presiden sejak 1994 itu terpilih kembali.

Tsikhanouskaya juga meminta komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi kepada perseorangan yang bertanggung jawab atas pelanggaran dalam pemilu. Ia berbicara dari ibu kota Lithuania, Vilnius –tempat tujuan ia melarikan diri setelah Lukashenko memerintahkan tindakan keras.

Lukashenko, yang telah menjabat selama 26 tahun dalam lima periode berturut-turut, menghadapi gelombang protes dari pihak oposisi sejak kemenangannya kembali pada 9 Agustus.

Ia membantah tuduhan bahwa pihaknya mencurangi pemilu itu. Ia juga menolak tuntutan untuk mundur. (bgn/ant)20090620