Badung, Baliglobalnews

Bea Cukai Ngurah Rai, Bali, memusnahkan sejumlah barang impor ilegal yang disita, karena tidak dapat memenuhi dokumen perizinan. Kegiatan pemusnahan oleh bidang kepabeanan dan cukai, secara simbolis dilakukan di halaman Kantor Bea Cukai Ngurah Rai pada Selasa (13/12/2022).

“Barang-barang yang dimusnahkan tersebut berasal dari kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan petugas Bea Cukai Ngurah Rai periode Juli hingga November 2022,” kata Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, Susila Brata.

Secara keseluruhan barang yang dimusnahkan senilai Rp 176,5 juta dengan potensi kerugian negara Rp 26.48 juta yang berupa barang kena cukai ilegal, sex toys, kain, dan barang-barang lain yang tidak diselesaikan kewajiban pungutan negaranya, dimusnahkan atas persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.

“Dengan kerja sama yang baik antara Bea Cukai Ngurah Rai dengan instansi terkait dapat menghasilkan penindakan atas pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Atas hal tersebut saya sampaikan terima kasih dan apresiasi,” ucapnya.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Mira Puspita Dewi, pemusnahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan penegahan atau penindakan yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai.

“Barang-barang ini telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan dari Kepala KPKNL Denpasar atas nama Menteri Keuangan. Sebanyak 3.167 barang dari Buku Catatan Pabean yang terdiri dari minuman yang mengandung etil alkohol, hasil tembakau jenis sigaret, liquid vape, obat-obatan, kosmetik, pakaian bekas, alat elektronik, dan sex toys,” katanya.

Dia menyatakan pemusnahan tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas kegiatan pengawasan yang kami lakukan. Di samping itu, terdapat peranan penting dari kegiatan penegahan hingga pemusnahan yang kami lakukan ini, yaitu menciptakan fairness bagi dunia perdagangan dan industri di dalam negeri.

“Karena sebagian dari barang-barang yang dimusnahkan ini dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga untuk importasinya mewajibkan adanya dokumen perizinan dan pengenaan pungutan negara, demi melindungi produsen di dalam negeri,” katanya.

Pemusnahan secara simbolis ini selain dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, Susila Brata, juga dihadiri oleh Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar ,Puguh Wiyatno, Kepala KPKNL Denpasar, Untung Sudarwanto, dan para pimpinan perusahaan perwakilan pemilik barang dan gudang kargo, sebagai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. (bgn008)22121309

Denpasar, Baliglobalnews

Upaya Bea Cukai (BC) Ngurah Rai dalam merintis pembangunan National Logistics Ecosystem (NLE) pengangkutan udara menemui titik terang. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Kusuma Santi Wahyuningsih, dalam acara media gathering pada Kamis (21/10).

“Pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan adalah langkah yang pertama kali kami lakukan. Di sini kami bermain peran seolah-olah kami adalah eksportir, kami ingin mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui eksportir sampai realisasi ekspornya. Saat ini kami sudah punya petanya,” katanya.

Menurut Kusuma Santi, penataan ekosistem logistik nasional merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik nasional melalui penyelarasan arus lalu lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Penataan ekosistem logistik nasional berorientasi pada kerja sama antar-instansi melalui pertukaran data, simplifikasi proses, dan penghapusan repetisi dan duplikasi, dengan dukungan sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik eksisting, sehingga mampu memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dia menyebutkan, untuk menyusun peta proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan, Bea Cukai Ngurah Rai telah mengajak rapat bersama pihak internal dan eksternal antara lain, perusahaan eksportir produk kelautan dan perikanan, instansi yang berwenang di bidang karantina ikan, keamanan penerbangan, hingga Bank Sentral.

Dia menyatakan pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan dilakukan dengan media one on one meeting kepada 16 perusahaan terpilih dan menyebarkan kuisioner ke sejumlah eksportir produk kelautan dan perikanan.

Dari hasil pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan yang telah diperoleh, lanjutnya, akan disusun sebagai kajian beserta usulan perbaikan dan efisiensi tata laksana ke Kantor Pusat DJBC.

“Hasil pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan ini kami lengkapi dengan usulan perbaikan dan efisiensi tata laksana dalam satu bentuk kajian, untuk selanjutnya kami sampaikan ke Kantor Pusat DJBC,” tutupnya.(bgn008)21102108

Badung, Baliglobalnews

Kinerja ekspor produk kelautan di tengah pandemi yang tetap lebih tinggi dibandingkan komoditas lain, disambut Bea Cukai Ngurah Rai dengan melakukan program pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan di wilayah Bali, NTB, dan NTT.

Pemetaan yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai ini merupakan langkah inisiatif guna merintis penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE) angkutan udara sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemetaan ini begitu penting, melihat kegiatan ekspor produk kelautan di tengah pandemi berperan krusial sebagai tulang punggung realisasi ekspor di Bea Cukai Ngurah Rai,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Himawan Indarjono di Badung, Selasa (30/3/2021).

Selain untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, lanjut Himawan, pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan ini adalah langkah awal Penataan Ekosistem Logistik Nasional angkutan udara yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, yang saat ini masih difokuskan pada angkutan laut.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Penataan Ekosistem Logistik Nasional merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Bea Cukai Ngurah Rai mengambil langkah awal melalui pemetaan proses bisnis ekspor kelautan sebagai kerangka pengintegrasian sistem logistik dalam rangka Penataan Ekosistem Logistik Nasional angkutan udara.

“Kami memetakan pintu-pintu perijinan yang dilalui oleh eksportir ikan dan produk hasil laut sampai akhirnya mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang kepada kami sehingga dapat diketahui apa kendalanya dan berapa biayanya,” katanya.

Informasi tersebut, lanjut dia, akan dijadikan masukan penyusunan single platform, dengan harapan dapat memberikan kemudahan, khususnya bagi pelaku ekspor produk kelautan sebagai pahlawan devisa Indonesia. “Sehingga proses ekspor kedepannya hanya perlu disampaikan dengan satu kali submit dokumen melalui satu platform saja” lanjut Himawan

Langkah yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai ini disambut dengan apresiasi dan antusiasme tinggi dari pengguna jasa yang yang sepanjang bulan Maret 2021 tercatat 8 (delapan) perusahaan telah dikunjungi secara virtual.
“Sampai saat ini sudah ada delapan perusahaan yang sudah kami petakan, antusiasmenya tinggi. Target kami bisa mencapai lebih dari 20 perusahaan sehingga gambaran utuh proses yang dilalui oleh eksportir produk kelautan dapat kami peroleh. Serta tidak lupa pihak-pihak lain yang berhubungan dengan proses bisnis ekspor produk kelautan juga akan kami kunjungi secara virtual.” tutup Himawan.(bgn008)21033007

Badung, Baliglobalnews

Berhasil mencapai sejumlah target kinerja dan prestasi di tahun 2020, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Bea Cukai Ngurah Rai menyelenggarakan Appreciation Day bertajuk “Bea Cukai Ngurah Rai Mendengar” secara daring.

Acara yang secara khusus dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kerja sama para pengguna jasa ini, dimanfaatkan oleh Bea Cukai Ngurah Rai untuk memberikan penghargaan kepada kontributor penyumbang bea masuk serta devisa ekspor tertinggi di Bea Cukai Ngurah Rai selama tahun 2020.

“Dengan bangga kami sampaikan bahwa keberhasilan pencapaian sejumlah target kinerja di tahun 2020 ini tidak luput dari peran Bapak/Ibu para pengguna jasa. Atas hal tersebut kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan kontribusi kepada negara ini” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Himawan Indarjono.

Bea Cukai Ngurah Rai berhasil mengumpulkan 80,6 Milyar penerimaan negara, yang setara dengan 104,57% dari target yang harus dicapai di tahun 2020. Dari sisi kinerja pengawasan, sepanjang tahun 2020 Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan 58 (lima puluh delapan) kali penindakan atas upaya penyelundupan narkoba. Melengkapi keberhasilan pencapaian tersebut, Bea Cukai Ngurah Rai juga telah ditetapkan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada bulan Desember 2020 lalu.

Dalam acara tersebut, Bea Cukai Ngurah Rai memberikan penghargaan kepada sejumlah pengguna jasanya diantaranya PT Cendana Indopearls sebagai Kontributor Devisa Ekspor tertinggi dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai importir produsen dengan kontribusi Bea Masuk Tertinggi.

“Melalui kesempatan ini, kami berikan penghargaan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara, sebagai importir dengan kontribusi Bea Masuk tertinggi, dan PT Cendana Indopearls sebagai eksportir dengan kontribusi Devisa Ekspor tertinggi di wilayah kerja kami. Penghargaan ini diberikan sebagai ucapan terima kasih dan bentuk apresiasi kami atas kontribusi yang sangat berarti bagi negara di tengah pandemi ini” lanjut Himawan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian keluh kesah dari pengusaha melalui sesi ‘Bea Cukai Ngurah Rai Mendengar’ yang merupakan wadah bagi perusahaan untuk menyampaikan kritik dan masukan. “Masukan dari pengguna jasa yang kami terima ini, sebagai upaya kami dalam mengenal kekurangan diri kami, sehingga kami dapat terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan demi meningkatkan kepuasan pengguna jasa kami.” Tutup Himawan.(bgn008)21011914

Badung, Baliglobalnews

Bea Cukai Ngurah Rai bersama dengan KPKNL Denpasar memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai tahun 2020, bertempat di lapangan parkir Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, dimana sebanyak 334 barang ilegal dengan total nilai sebesar Rp16.700.000 dimusnahkan, dari barang bekas hingga produk hasil taksidermi.

“Dengan disaksikan para tamu undangan, hari ini Bea Cukai Ngurah Rai memusnahkan Barang Milik Negara yang berasal dari barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, yaitu pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang dimasukkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, baik itu menggunakan kargo pesawat maupun barang bawaan penumpang,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Himawan Indarjono saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat (13/11/20).

Barang-barang yang dimusnahkan tersebut antara lain berupa obat-obatan, Barang Kena Cukai (BKC), produk tekstil bekas, perangkat telekomunikasi dan eletronik yang diimpor namun tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya hingga produk hasil taksidermi kepala binatang yang diawetkan guna diukir untuk kerajinan.

Kegiatan pemusnahan BMN ini dilaksanakan selain untuk menjalankan ketentuan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Bea Cukai Ngurah Rai kepada masyarakat atas barang-barang yang disita.

“Selain dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2019,” katanya.

kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen Bea Cukai selaku community protector dalam mengawasi dan menekan peredaran barang larangan dan/atau pembatasan, mengamankan hak yang menjadi potensi penerimaan keuangan negara, sekaligus menjaga iklim usaha dan industri dalam negeri yang kondusif.

Bea Cukai Ngurah Rai terus berupaya mengedepankan transparansi atas kegiatan penegahan yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa barang-barang yang kami sita telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Himawan mengatakan, pemusnahan ini juga diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang yang tidak layak masuk Daerah Pabean Indonesia dan mendorong agar masyarakat lebih proaktif untuk mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan kegiatan memasukan suatu barang (impor) ke Indonesia.

Barang yang menjadi milik negara menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah yang berasal dari:
A. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor;
B. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor dan tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;
C. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
D. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP;
E. Barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
F. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Pemusnahan terhadap barang hasil tegahan yang tidak terpenuhi kewajiban kepabeanannya ini tetap dilaksanakan meskipun intensitas kedatangan penumpang dan pengiriman barang dari luar negeri mengalami penurunan yang disebabkan belum sepenuhnya kegiatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai beroperasi selama pandemi.(bgn008)20111304