Singasana, Baliglobalnews

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar melakukan intensifikasi pengawasan pangan dengan menyasar pedagang takjil di kawasan Masjid Agung Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, pada Rabu (11/3/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBPOM di Denpasar Made Ery Bahari Hantana turun langsung memimpin proses pengambilan sampel dan uji cepat (rapid test kit) di lokasi yang menjadi pusat penjualan takjil terbesar di Kabupaten Tabanan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, kata dia, tim BBPOM mengambil 24 sampel makanan dan minuman yang dicurigai. Sampel tersebut mencakup minuman berwarna cerah, jajanan buka puasa, gulali, bakso, ikan, hingga kerupuk. Pengujian difokuskan pada empat parameter bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, yakni Rhodamin B (pewarna merah tekstil), Metanil Yellow (pewarna kuning tekstil), Boraks, dan Formalin. “Dari 24 sampel yang kami uji menggunakan rapid test kit, semuanya menunjukkan hasil negatif. Tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya pada takjil yang dijual di kawasan ini,” tegas Ery Bahari di sela-sela kegiatan.

Ery Bahari menyampaikan bahwa nihilnya temuan bahan berbahaya membuktikan tingkat kesadaran pedagang di Tabanan terus meningkat. Menurut dia, kegiatan rutin tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sarana edukasi bagi produsen dan konsumen. “Masyarakat di sini sudah mulai paham. Namun, pembuktian melalui uji laboratorium lapangan tetap harus dilakukan agar masyarakat merasa tenang saat membeli takjil,” katanya.

Dia juga mengimbau konsumen untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan memperhatikan ciri fisik makanan. Misalnya, menghindari makanan dengan warna yang terlalu mencolok atau “ngejreng” karena berpotensi menggunakan pewarna non-pangan.

Terkait sanksi bagi pedagang yang kedapatan melanggar, BBPOM menegaskan akan bertindak tegas namun persuasif. Tahap awal adalah penarikan produk agar tidak diperjualbelikan, diikuti dengan penelusuran asal produk. “Jika ditemukan hasil positif, kami akan telusuri apakah dibuat sendiri atau dibeli dari pihak lain. Kami akan lacak hingga ke pasar atau produsen utamanya untuk dilakukan penindakan bersama instansi terkait di kabupaten,” pungkasnya. (bgn020)26031118

Mangupura, Baliglobalnews

Dalam upaya menumbuhkembangkan dan pemberdayaan UMKM, Pemkab Badung sudah membuat kebijakan mempermudah dan mempersingkat terkait pelayanan perizinan, dilanjutkan dengan melakukan kerjasama dengan BBPOM melalui MoU mengenai pemenuhan dan keamanan legalitas.

”Dari sisi keamanan legalitas ditentukan oleh BBPOM, sedangkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kemudahan dan percepatan perizinan, kemudian dengan ending-nya dibentuklah tim bersama,” kata Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Ni GAN Suarningsih bersama jajarannya, di Ruang Pertemuan Wakil Bupati, Puspem Badung, Senin (8/2).

Wabup Suiasa didampingi Kepala Dinas Kesehatan, I Nyoman Gunarta dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, I Made Widiana, menyambut baik kerjasama BBPOM dengan Pemkab Badung, khususnya dalam hal pemberdayaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, terjaminnya kondisi kesehatan masyarakat melalui BBPOM.

Dia mengatakan terkait dengan UMKM, Badung berkomitmen mempermudah perizinan dan branding produk UMKM. ”Sebagai wujud perhatian dalam upaya untuk mendukung tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kami siap mem-back up dalam hal kemudahan pengurusan perizinan hingga branding produk UMKM agar semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan produk yang lain di pasaran,” katanya seraya menyampaikan perhatian serius Pemkab Badung dalam menumbuhkembangkan sektor UMKM di tengah masyarakat karena UMKM terbukti sanggup bertahan dalam kondisi yang susah maupun dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Sementara Kepala BBPOM, Ni GAN Suarningsih mengatakan maksud dan tujuan audiensi dengan Pemkab Badung Badung dalam rangka silaturahmi dan terkait dengan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Badung yang sudah memiliki Mall Pelayanan Publik. Dia menila Mall Pelayanan Publik bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan publik, sehingga dapat mudah memberikan informasi yakni mengenai obat, makanan obat tradisional, kosmetik dan juga pangan utamanya terkait layanan informasi untuk pendaftaran registrasi obat dan makanan.

Pihaknya juga mengapresiasi Pemkab Badung yang sudah ikut mendorong UMKM untuk berkembang dan berdaya saing sehingga ada sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota, salah satunya membentuk tim koordinasi yang ada di daerah dengan Kabupaten Badung sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017, tentang Peningkatan Pembinaan/Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan. (bgn003)21020817