Tabanan, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Tabanan kini mengintensifkan pengawasan terhadap bendesa adat dalam rangka Pilkada Serentak 2024, meskipun diberikan kebebasan untuk mengikuti jalannya kampanye.

Ketua Bawaslu Tabanan I Ketut Narta mengatakan bendesa adat diberikan kebebasan untuk ikut kampanye dan memilih salah satu pasangan calon, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan netralitas mereka terjaga selama penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas proses pemilihan.

“Berbeda dengan perbekel atau kepala desa serta aparatur sipil negara (ASN) yang diwajibkan netral sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Jadi bendesa boleh ikut kampanye karena tidak ditegaskan dalam undang-undang pemilihan atau peraturan lainnya,” ujarnya pada Senin (7/10/2024).

Narta menyampaikan Bawaslu mengingatkan bendesa adat dilarang keras melakukan mobilisasi massa atau memberikan tekanan kepada warga untuk memilih atau melarang memilih pasangan calon tertentu. hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.

“Kami akan menindak bendesa adat yang melarang atau memprovokasi warga untuk tidak memilih salah satu pasangan calon. Jika hal itu terjadi, maka yang akan bertanggung jawab secara pribadi adalah Bendesa Adat tersebut. Lembaga adat tidak akan dikenakan sanksi dalam hal ini,” tegasnya.

Menurut Narta, meskipun tidak ada aturan yang secara tegas melarang bendesa adat untuk berkampanye, pihaknya telah mengedarkan surat imbauan kepada seluruh bendesa adat di Kabupaten Tabanan untuk menjaga kondusivitas wilayah. Imbauan ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban bendesa adat dalam memelihara ketertiban dan keamanan desa adat.

“Oleh karena itu, dalam imbauan tersebut ditekankan bahwa bendesa adat diperbolehkan menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, namun harus tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan mobilisasi massa atau memberikan tekanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan adanya imbauan ini, diharapkan bendesa adat bisa menjaga sikap, menciptakan suasana yang kondusif selama masa kampanye pilkada 2024 berlangsung. (bgn020)24100705

Tabanan, Baliglobalnews

Tim Gabungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) yang masih terpasang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Tabanan pada Rabu (2/10/2024). Tindakan tersebut menyusul kesepakatan sebelumnya yang menetapkan batas waktu pembongkaran.

Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwirta mengatakan hasil rapat pertama pihaknya memberikan masing-masing kandidat untuk menertibkan secara mandiri dan selama masa kampanye hanya menggunakan APK (alat peraga kampanye) yang difasilitasi oleh KPU Tabanan. Namun, kata dia, sampai jangka waktu yang ditentukan pada Minggu (29/9/2024), APS dari masing masing paslon belum ditertibkan. Hal ini membuat KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan jajaran lainnya untuk menertibkan secara serentak.

“Kesepakatan kita bersama liaison officer (LO) masing-masing pasangan calon (paslon) kemarin sangat jelas. APS yang masih terpasang hingga melewati 29/9/2024 harus diturunkan. Hari ini, kami bertindak tegas untuk menegakkan aturan tersebut,” katanya.

Suwirta mengatakan penertiban APS ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah Tabanan. Pihaknya telah menurunkan di berbagai lokasi, termasuk jalan di Desa Buruan. ”Selain itu, kami juga telah menurunkan di sejumlah titik, seperti di kawasan RS Kasih Ibu Banjar Dauh Peken, sekitar Lapas kelas IIB, Banjar Dajan Peken dan di depan Hotel Taman Rai Banjar Delod Peken. Saat ini, kami masih terus melakukan koordinasi dengan jajaran paling bawah untuk memastikan tidak ada alat peraga yang terlewatkan,” ujarnya.

Sementara Koordinator bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Tabanan Ni Putu Ayu Winariati mengatakan kerja sama yang baik antara Bawaslu dan KPU sangat penting dalam menjaga ketertiban Pilkada. ”Berdasarkan hasil pengawasan kami dengan pengawasan desa dan panwascam, banyak alat peraga sosialisasi yang masih terpasang di luar batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada KPU untuk segera melakukan penertiban. Hari ini, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara bersama-sama,” katanya.

Menurut Winariati, Bawaslu akan melakukan evaluasi terkait aps yang sudah ditertibkan KPU hari ini. “Kami akan menunggu laporan dari temen di bawah, jika masih tercecer maka akan terus melakukan pengawasan untuk dibersihkan sampai bersih,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa alat peraga sosialisasi yang dicopot sebenarnya tidak melanggar aturan. Namun, alat peraga tersebut digunakan oleh cabup-cawabup sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Saat ini masa kampanye telah dimulai, maka akan segera digantikan dengan alat peraga kampanye (APK).

“Proses transisi dari APS ke APK terus berjalan. Alat peraga sosialisasi yang digunakan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon perlu diturunkan untuk memberikan ruang bagi pemasangan APK. Hari ini kami telah berhasil pengawasan penertiban sekitar 20 lebih alat peraga sosialisasi di wilayah Tabanan,” katanya. (bgn020)24100205

Tabanan, Baliglobalnews

Ketidakakuratan data pemilih di setiap pemilihan umum dan pemilihan (Pilkada) berpotensi mengancam integritas penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Tabanan I Ketut Narta pada Selasa (10/9/2024).

Narta mengatakan data pemilih yang tidak akurat dapat memicu berbagai masalah, seperti sengketa Pilkada, penurunan partisipasi pemilih, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. “Permasalahan data pemilih ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak,” katanya.

Dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga akurasi data pemilih. Menurut dia, masalah data pemilih yang tidak akurat merupakan tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada. “Masalah data pemilih ini bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga melibatkan pemerintah, peserta pemilihan, dan stakeholder, serta masyarakat yang memiliki hak pilih,” ujarnya.

Seiring berjalannya tahapan pemutakhiran data pemilih, level paling dasar proses sejak masa pencocokan dan penelitian sudah selesai. “Data pemilih yang disusun jauh hari kriteria komprehensif, mutakhir dan akurat,” ucapnya.

Narta juga menyatakan KPU Tabanan sudah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 2024, dengan rincian jumlah TPS 850, pemilih laki-laki 184.039, perempuan 190.829, total 374.868. “Namun tidak lepas dari problematika persoalan administrasi kependudukan,” katanya.

Menurut Narta, problem mendasar masyarakat yang tidak ramah terhadap proses Data pemilih, pertanyaannya berapa masyarakat yang mengecek namanya sudah terdaftar dalam DPS yang ditempel di kantor desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)? Belum juga, warga tidak melapor ke Disdukcapil untuk pindah domisili, belum lagi masalah data pemilih yang telah meninggal tapi belum dihapus dari daftar pemilih serta KTP elektronik diharapkan dapat meminimalisir kesalahan data, namun praktik masih belum mampu mencegah praktik pembuatan KTP ganda antar kabupaten maupun provinsi. “Rendahnya kesadaran masyarakat ini menjadi salah satu faktor penyebab ketidakakuratan data pemilih,” ujarnya. (bgn020)24091012

Tabanan, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabanan tengah mengusut dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati di KPU Tabanan yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah ditemukan adanya unggahan di media sosial yang diduga dilakukan oleh seorang perbekel yang mendukung salah satu bapaslon dan informasi awal mengenai foto dua orang ASN yang hadir saat pendaftaran bapaslon pada Kamis (29/8/2024).

Atas laporan temuan tersebut, Ketua Bawaslu Tabanan I Ketut Narta mengatakan telah menggelar rapat pleno untuk membahas temuan tersebut. “Kami sudah melakukan Rapat Pleno secara garing kemarin (1/9). Dari hasil rapat pleno tersebut kami memutuskan untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki lebih lanjut kebenaran informasi ini,” ujarnya pada Senin (2/9/2024).

Menurut Narta, Bawaslu Tabanan membentuk tiga tim penyelidik untuk melakukan klarifikasi kebenaran informasi terkait akun Facebook dan foto yang diterima “Kami memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan penyelidikan ini,” katanya.

Pihaknya menjelaskan bahwa masing-masing tim akan memiliki fokus penyelidikan yang berbeda. “Tim pertama yang dipimpin langsung oleh saya akan melakukan penelusuran awal secara intensif. Sedangkan dua tim lainnya, yang dipimpin oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humus (HP2H), Ni Putu Ayu Winariati dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), I Made Winarya, akan melakukan penyelidikan lebih mendalam setelah tanggal 3 September,” ujarnya.

Penundaan penyelidikan untuk dua tim terakhir dilakukan karena pada tanggal 2-3 September, KPU Tabanan akan melakukan verifikasi faktual ke sekolah dan instansi terkait administrasi bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. “Kami akan lakukan penelusuran dulu. Setelah itu, jika terbukti bersalah yang bersangkutan kami akan kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (bgn020)24090210