Badung, Baliglobalnews

Bawaslu Kabupaten Badung kembali memperkuat langkahnya dalam menanamkan pendidikan demokrasi sejak dini dengan menjalin kerja sama bersama SMA Negeri 1 Kuta Utara dan SMK PGRI 3 Badung. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Badung dengan kedua sekolah tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Jumat (22/8/2025).

Dengan adanya MoU serta kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Badung berharap tercipta sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia pendidikan, sehingga dapat melahirkan generasi pemilih yang sadar demokrasi, partisipatif, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas di masa depan.

Setelah penandatanganan MoU, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Putu Hery Indrawan, melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif sejak dini, dimana dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama dengan lembaga pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun kesadaran demokrasi bagi generasi muda. “Kami ingin menanamkan nilai demokrasi sejak bangku sekolah, agar nantinya para pelajar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas ketika memiliki hak pilih,” ujarnya.

Dalam sesi sosialisasi, para pelajar mendapat pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilu maupun pemilihan. Hery juga menekankan praktik pengamalan sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dijelaskan bahwa nilai demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan semangat musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, serta menjunjung tinggi kepentingan bersama.

Melalui penjelasan tersebut, pelajar diajak memahami bahwa peran mereka kelak sebagai pemilih bukan sekadar memberikan suara, melainkan juga memastikan proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan bermartabat.

Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan berbagai diskusi dan para pelajar terlihat aktif bertanya serta memberikan pandangan kritis tentang tantangan demokrasi dan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga integritas pemilu.

Pada hari yang sama Bawaslu Kabupaten Badung juga melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi penyandang disabilitas secara langsung di rumah Ketua Kelompok Usaha Bersama (Kube) Sayuti Mala Jaya, Wayan Djiwa, di Banjar Bebengan, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung.

Kabag Bawaslu Provinsi Bali Ni Luh S. Cahayani menyampaikan harapannya agar kelompok disabilitas turut aktif dalam pengawasan demokrasi. “Saya mengajak semua anggota Yayasan HWDI dan Sayuti Mala Jaya untuk terus ikut mengawasi jalannya demokrasi. Kami juga berharap Bapak dan Ibu semua bisa kembali berpartisipasi dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2029. Semoga Bapak dan Ibu disabilitas selalu diberikan kesehatan untuk terus membantu keluarga dan berkreasi demi bangsa, terutama demi pemilu yang lebih baik dan jujur.” ujarnya. (*/bgn003)25082211

Badung, Baliglobalnews

Bawaslu Kabupaten Badung mengajak seluruh media di Kabupaten Badung untuk berkolaborasi mengawasi jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. Hal itu disampaikan , Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Badung Rachmat Tamara dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan: Media Gathering Dalam Rangka Kolaborasi Pengawasan Pemilihan 2024 di Aston Kuta Hotel & Residence, Kuta, pada Kamis (14/11/2024).

“Kami perlu kolaborasi terutama dari unsur media untuk mengawasi konten-konten kampanye di dunia siber. Mari wujudkan pelaksanaan kampanye yang tanpa hoaks, ujaran kebencian dan isu negatif di Kabupaten Badung” ujarnya.

Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan yang turut hadir pada acara itu bahkan mengajak seluruh media untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada konten yang viral atau berpotensi melanggar. “Ayo beritahu kami dan laporkan jika Bapak dan Ibu melihat konten viral berisi negatif atau pun berpotensi melanggar, Bawaslu pasti akan melakukan kajian-kajian hukum terkait konten tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Badung sudah membentuk Pokja Isu Negatif dan Tim fasilitasi pengawasan siber. Namun kurangnya sumber daya manusia, Bawaslu meminta partisipasi masyarakat dan media untuk membantu dalam pengawasan khususnya di media massa. “Pelaksanaan Kampanye di media massa telah dilaksanakan dari tanggal 10 November 2024, mungkin KPU sekarang sudah memberikan fasilitas iklan bagi paslon di radio, televisi ataupun media cetak. Mohon partisipasi media untuk mengawasi isi kontennya, baik dari akun yang terdaftar di KPU maupun melalui perusahaan media massa lainnya” ucap Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta yang saat ini menjadi person in charge untuk Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Kabupaten Badung.

Bawaslu Kabupaten Badung sudah mengeluarkan Imbauan Nomor 1353/PM.00.02/K.BA-01/11/2024 tentang Pemberitaan, Penyiaran & Iklan Layanan Masyarakat pada tanggal 9 November 2024. Imbauan itu berisi ketentuan pemberitaan, penyiaran & Iklan layanan masyarakat pada Pemilihan Tahun 2024 yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 khususnya Pasal 35, 27A, 28, 45. Dimana pasal-pasal tersebut berisi sanksi terhadap dokumen elektronik bermuatan pencemaran nama baik, pemberitahuan bohong/informasi menyesatkan, dan isu SARA. Selain itu, imbauan itu juga berisi ketentuan iklan media massa menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dan yang menjadi salah satu yang penekanan Bawaslu Badung yaitu untuk Media Massa memperhatikan massa iklan yaitu dari tanggal 10 November 2024 hingga 23 November 2024. “Untuk iklan, dimulai tanggal 10 November hingga 23 November, teman-teman media harus saling mengingatkan jangan sampai masih ada iklan di masa tenang” tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Putu Hery Indrawan seraya menambahkan, imbauan tersebut sudah dikirim ke berbagai media yang ada di Kabupaten Badung pada 9 November 2024.

Acara media gathering ini, selain untuk mempererat kolaborasi, juga sebagai wadah Bawaslu Badung untuk mensosialisasikan imbauan pemberitaan, penyiaran dan iklan layanan masyarakat tersebut.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah 8 orang stakeholder yang berasal dari PWI Bali, KPID Bali, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung serta 25 orang dari unsur media televisi, cetak dan online. (bgn003)24111503

Mangupura,, Baliglobalnews

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Badung melantik 761 orang Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pilkada Badung Tahun 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung pada Minggu (3/11/2024). Usai pelantikan dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan bagi para pengawas TPS se-Kabupaten Badung.

Ketua Bawaslu Badung Putu Hery Indrawan mengatakan total pengawas yang dilantik 761 orang. Rekrutmen berjalan tepat waktu, tidak ada perpanjangan berkat dukungan Pemkab Badung melalui Plt. Bupati, para camat dan lurah/kepala desa. Dia menyatakan pengawas yang dilantik tersebut patut bersyukur, karena mereka adalah orang pilihan untuk mengawasi suara rakyat dari TPS hingga ditetapkan.

Hery Indrawan minta pengawas terpilih agar melaksanakan tugas dengan baik dan berdedikasi untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas, aman, nyaman dan damai.

Dia mengatakan rekrutmen pengawas melalui seleksi di antaranya administrasi, wawancara hingga ditetapkan 761 pengawas yang terdiri atas 406 laki dan 355 perempuan. “Dari seluruh pengawas ada 5 desa yang seluruhnya pengawasnya perempuan,” katanya seraya merinci kelima desa tersebut meliputi Desa Penarungan (Mengwi), Tibubeneng (Kuta Utara), Benoa (Kuta Selatan), Selat (Abiansemal) dan Desa Sulangai (Kecamatan Petang).

Dari 6 kecamatan, hanya Kuta yang tidak ada desa dengan seluruhnya personil perempuan. Dengan rincian pengawas se-Kecamatan Abiansemal 144 orang terdiri atas 104 laki dan 40 perempuan, se-Kecamatan Kuta 78 orang (54 laki dan 24 perempuan), se-Kecamatan Kuta Selatan 162 orang (45 laki dan 117 perempuan), se-Kecamatan Kuta Utara 129 orang (57 laki dan 72 perempuan), se-Kecamatan Mengwi 195 orang (128 laki dan 67 orang serta se-Kecamatan Petang 53 orang pengawas (18 laki dan 35 perempuan). Seorang pengawas bertugas mengawasi 1 TPS

Sementara Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa mengatakan atas nama pemerintah dan pribadi mengapresiasi serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panwaslu Badung yang telah melaksanakan tugasnya melakukan pelantikan dan pembekalan bagi pengawas TPS dalam proses persiapan Pemilukada yang akan datang.

“Saya juga berpesan dalam bertugas nanti tolong menjaga integritas, propesionalitas dan netralitasnya, tumbuhkan dedikasi serta loyalitas, jangan kurangi pengabdian karena tugas itu sebagai tempat karma yadnya kita demi mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan berintegritas sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.

Hadir pula Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta, Forkopimda, para camat dan undangan lainnya. (bgn003)24110303

Badung, Baliglobalnews

Bawaslu Kabupaten Badung telah melakukan uji petik terhadap Data Pemilih Sementara (DPS) sebelum KPU Kabupaten Badung menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sekretariat KPU Kabupaten Badung pada Jumat (20/9/2024).

Dalam rapat pleno tersebut terungkap terdapat perbedaan antara data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Ariana Putra menyebutkan DPT pada Pemilu 2024 lalu tercatat 403.326 pemilih, sedangkan untuk pilkada kali ini jumlahnya meningkat menjadi 412.434 orang.

Bawaslu Badung menemukan data pemilih ganda, data pemilih yang sudah meninggal namun masuk daftar pemilih, hingga data pemilih yang belum masuk daftar pemilih berdasarkan pemeriksaan di website cek.dptonline.kpu.go.id.

Anggota Bawaslu Kabupaten Badung Rachmat Tamara mengatakan dalam upaya mengawal hak pilih masyarakat Badung, lima surat saran perbaikan dilayangkan sebelum penetapan pleno. “Kita lakukan uji petik dan hasilnya ada data ganda, pemilih meninggal namun masih masuk data pemilih dan ada juga data yang belum masuk sebagai pemilih, semua saran perbaikan sudah dijawab dan ditindaklanjut KPU,” katanya.

Hasil tindak lanjut KPU Badung bahwa data ganda tersebut tidak bisa dihapus karena memiliki NIK dan Nomor KK yang berbeda, sedangkan data pemilih meninggal yang masih ada di daftar telah dihapus, serta data pemilih yang belum terdaftar sudah dimasukkan dalam daftar pemilih.

Sebaran pemilih dalam DPT Pilbup Badung 2024 meliputi Kecamatan Mengwi, desa 20, TPS 195, jumlah pemilih 103.605 orang; Kecamatan Abiansemal, desa 18, TPS 144, jumlah pemilih 77.353 orang; Kecamatan Petang, desa 7, TPS 53, jumlah pemilih 26.034 orang; Kecamatan Kuta Selatan, desa 6, TPS 162, jumlah pemilih 92.232 orang; Kecamatan Kuta, desa 5, TPS 78, jumlah pemilih 43.020 orang; Kecamatan Kuta Utara, desa 6, TPS 129, jumlah pemilih 70.190 orang.

Pleno ini dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Badung, perwakilan Kodim 1611/Badung, perwakilan Polres Badung, perwakilan Polres Bandara, perwakilan Polresta Denpasar, perwakilan Kejari Badung, perwakilan Disdukcapil Badung, perwakilan Lapas Laki-laki dan Perempuan, Pokja Data Pemilih, dan PPK se-Kabupaten Badung. (bgn003)24092105

Badung, Baliglobalnews

KPU Kabupaten Badung melaksanakan rapat pleno Penetapan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kabupaten Badung di Kantor KPU Badung, Graha Pemilu Alaya Giri Nata pada Sabtu (10/8/2024). Pada pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Badung menemukan selisih data pemilih di Kecamatan Abiansemal.

Selisih data tersebut mencapai 10 pemilih di Kecamatan Abiansemal, tepatnya di Desa Bongkasa 2 pemilih dan Desa Abiansemal 8 pemilih. Bawaslu Kabupaten Badung mencermati adanya selisih data dari hasil pleno tingkat desa dengan hasil pleno di tingkat kecamatan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, menginterupsi pleno itu menanyakan selisih data yang terjadi “Sebaiknya KPU menjelaskan kenapa ada selisih data itu dan bagaimana kronologinya, kami minta penjelasannya sebelum pleno berlanjut,” tegasnya.

Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, menjelaskan memang ada kelalaian penyajian data di tingkat desa, dan sudah diperbaiki di tingkat kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Putu Hery Indrawan menegaskan kembali untuk dijelaskan secara rinci kronologisnya dan apakah ini merupakan murni human error atau memang salah mendata. “Minta tolong penjelasannya, apakah ini memang tabrak data atau human error,” tegasnya di hadapan para Komisioner KPU Badung dan para undangan pleno.

Senada dengan komisioner lainnya, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menyarankan untuk dijelaskan dan dipaparkan di dokumen berita acara. “Mohon bisa disampaikan dan dibuatkan kronologis secara detail terkait perubahan data, apa penyebab dari perubahan data tersebut,” ucapnya.

Ketua KPU Kabupaten Badung akhirnya menjelaskan kejadian tersebut. “Perbedaan yang terjadi adalah karena PPS di Desa Bongkasa dan Abiansemal menggunakan data mentah yang belum kami lakukan pengecekan dan pencermatan terkait data dukung. Selisih tersebut diakibatkan dari PPS melakukan proses TMS pemilih tersebut, namun data dukung yang disampaikan oleh pantarlih belum sesuai dengan data dukung yang diperlukan untuk proses TMS pemilih tersebut. Dalam pleno di tingkat PPK pemilih tersebut diaktifkan kembali dalam rekap dan daftar pemilih hasil perbaikan di kecamatan,” katanya.

Kronologi ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 560/PL.02.1-BA/5103/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Badung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. (adv/bgn003)24081001

Badung, Baliglobalnews
Bawaslu Kabupaten Badung dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pengawasan dalam sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Badung
Tahun 2024 telah melakukan pengawasan pada tingkat kecamatan dan tingkat desa.
Ketua Bawaslu Badung Putu Herry Indrawan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan prosedur berjalan baik. Dari pengawasan tersebut ditemukan 31 permasalahan. “Yang kita temukan permasalahan menor-menor seperti pemilih baru yang tidak dicoklit, tidak pasang stiker, tetapi semuanya sudah diperbaiki, sudah beres, dan tidak ada pelanggaran,” katanya ketika dihubungi pada Kamis (25/7/2024).
Herry mengatakan pengawasan tingkat kecamatan dilakukan bersama jajaran panwaslucam dan tingkat desa dilakukan bersama jajaran PKD. Upaya pencegahan dan pengawasan ini dilaksanakan dari awal hingga akhir masa pencocokan dan penelitian, 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Dia menyebutkan saran perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, sebagai
berikut ditemukan pemilih baru yang tidak dicoklit, pemilih yang telah dicoklit tidak ditempel stiker coklit, kesalahan penulisan jumlah disabilitas pada stiker coklit, penulisan stiker coklit kurang lengkap seperti kurang penulisan nama kepala keluarga, kurang penulisan waktu pelaksanaan coklit, kurang tanda tangan pantarlih dan kepala keluarga pemilih, stiker coklit ditempel di tiang listrik.
“Terhadap saran perbaikan, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh pantarlih,” katanya.
Dalam kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih, kata dia, dari 11 pemilih disabilitas, 10 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 1 orang belum melakukan perekaman KTP-el dan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih. Dari 8 pemilih lanjut usia, 7 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih,
sedangkan 1 orang telah meninggal dunia dan telah dicoret dari Daftar
Pemilih. Dari 2 pemilih pemula, seluruhnya telah terdaftar dalam daftar pemilih,n namun 1 di antaranya belum melakukan perekaman KTP-el karena baru berumur 17 tahun pada tanggal 27 September 2024. Dari 6 pemilih masyarakat umum, 5 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 1 orang telah meninggal dunia dan telah dicoret dari daftar pemilih.
“Terhadap pemilih disabilitas dan pemilih pemula yang melakukan
perekaman KTP-el, Bawaslu Kabupaten Badung akan mendorong KPU Kabupaten Badung dan Disdukcapil Kabupaten Badung untuk melakukan
perekaman KTP-el dengan mekanisme jemput bola,” tandasnya. (bgn003)24072706