Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung kembali mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 melalui video conference (vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Jumat (18/9).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, sementara selaku narasumber dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. Salah satu narasumber, Mendagri Tito Karnavian, menjelaskan rapat lanjutan dari rakorsus pada tanggal 9 September lalu ini dinilai sangat penting. Pasalnya, ada beberapa tahapan pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol Covid-19 ataupun aksi kekerasan, sebagai salah satu kerawanan pilkada 2020.

Perlu diketahui pada tanggal 23 September akan ada tahapan penetapan paslon oleh KPUD, kemudian tanggal 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Begitu pula sengketa pemilihan pada tanggal 23 September – 9 November, masa kampanye tanggal 26 September – 5 Desember serta pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

”Tahapan-tahapan tersebut rawan terjadinya pengumpulan massa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan rakorda dan action di daerah masing-masing,” tegas Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD saat memimpin rapat tersebut mengatakan rakorsus kali ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar segera melakukan rapat koordinasi di tingkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, guna mensosialisasikan tahapan serta aturan tentang pilkada. Karena dalam waktu dekat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut paslon. Tentunya tahapan ini yang dinilai rawan pengerahan massa serta pelanggaran aturan protokol kesehatan maupun aksi anarkis. Untuk itu perlu langkah antisipasi dan kewaspadaan bagi daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergitas antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah maupun Forkopimda.

Terkait dengan hasil Rakorsus ini, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan beberapa kesimpulan diantaranya; sebelum tanggal 23 September, bagi daerah yang belum mengadakan rakorda agar segera melaksanakan dan hasilnya dilaporkan ke pusat. Perlu diantisipasi tindak keributan dan kerumunan, bukan saja di Kantor KPUD tetapi juga kerumunan di jalan umum.

Di samping itu, diminta daerah agar mengagendakan adanya deklarasi damai, guna lebih adanya ikatan moral. Selain itu perlu memperhatikan peta zonasi, di mana daerah yang berisiko rendah, sedang dan tinggi penyebaran Covid-19.

Selanjutnya dilakukan pendekatan, yaitu sinergi antaraparat penegak hukum maupun institusi birokrasi. Yang lebih penting adalah ketegasan dan konsistensi penindakan dalam rangka penegakan hukum, termasuk melakukan publikasi terhadap penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah. (bgn122)20091820

Jakarta, Baliglobalnews

Dua menteri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mayjen TNI Purnomo Sidi.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan penetapan SKB tersebut antara lain sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Selain itu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN. Serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis.

Tjahjo mengatakan netralitas ASN menjadi jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi kuat dan iklim demokrasi sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur dan adil.

Sementara itu, Tito Karnavian mengatakan netralitas ASN menjadi kunci penting dalam meminimalkan konflik di daerah sebagai dampak dari pelaksanaan pesta demokrasi tingkat daerah.

“Netralitas menjadi kunci keberhasilan pilkada ini, juga untuk menghindari aksi anarkis dan konflik, karena Pilkada ini kita waspadai agar tidak terjadi aksi anarkis,” kata Tito.

Terkait pengawasan pemilu, Abhan berharap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berkurang dibandingkan pada Pilkada 2018. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu mencatat sedikitnya 700 kasus ketidaknetralan oknum ASN, Polri dan TNI.

“ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” kata Abhan.

Faktor utama yang memmengaruhi ketidaknetralan tersebut, menurut Abhan, disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan birokrasi, sehingga ASN di tingkat bawah.

“Sebab, mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” ujarnya. (bgn123)20091008

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

KPK, lanjut Firli, tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses pilkada.

“Proses pilkada itu adalah ranah politik, sedangkan penegakan hukum pada ranah berbeda. Jadi proses penegakan hukum tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada,” ujar Firli.

Ia juga mengatakan lembaganya sudah membangun sistem khusus untuk memantau Pilkada Serentak 2020 serta menerapkan konsep “three prongs approaches” dalam mengawal pilkada yang bersih.

“Selain itu, KPK memiliki ‘mata rakyat’, yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran di antara bisikan kejahatan korupsi,” ujar Firli.

Antusias dan peran aktif “mata rakyat” itu, kata Firli, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK. “Sehingga dapat kami cegah bila belum terjadi dan pasti kami tindak jika (korupsi) telah dilakukan,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan KPK bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.

KPK berupaya penuh agar Pilkada Serentak 2020 tidak melahirkan koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, di mana kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi tidak lama setelah dilantik.

“Sekali lagi, saya himbau kepada seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung untuk mengedepankan sportivitas antikorupsi dalam memenangkan Pilkada Serentak 2020,” ucap Firli. (bgn123)20090816

Badung, Baliglobalnews

Kantor KPU Badung menjadi fokus pengamanan Pemilukada 2020 saat pemerintah mengumumkan perpanjangan tahap pendaftaran terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Badung.

Personil Polres Badung bersama TNI dan instansi terkait tetap melakukan pengamanan, khususnya pengamanan terhadap kantor KPU, Bawaslu, dan obyek-obyek vital lainnya seperti perkantoran, (kantor DPRD dan kantor-kantor Pemerintah),” kata Kabag Ops Polres Badung, Kompol I Wayan Suana, selaku Karendal dalam Ops Mantap Praja Agung 2020, Senin, (7/9) di ruang kerjanya.

Pengamanan terhadap hal-hal tersebut guna mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat mencederai pesta demokrasi yang jujur, adil, demokratis, aman, menyejukan dan sehat.

“Kita siapakan pengamanan secara ketat serta safety door, dengan mentaati protokol kesehatan,” pungkasnya. (bgn/hms)20090704