Mangupura, Baliglobalnews

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menerima audiensi jajaran KPU Badung dan Bawaslu Kabupaten Badung di Lounge Polres Badung pada Selasa (20/1/2026) siang.

Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi, komunikasi, dan koordinasi antara KPU Badung dan Polres Badung, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dia menyoroti masih ditemukannya data pemilih yang belum mutakhir, seperti purnawirawan Polri yang status KTP-nya belum berubah serta anggota Polri aktif yang masih tercatat memiliki hak pilih. “Untuk itu kami memerlukan kerja sama dan sinergitas dengan Polres Badung agar data pemilih, khususnya terkait anggota Polri, dapat lebih akurat,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Badung selama ini.

Sementara Ketua Bawaslu Badung Wayan Semara Cipta menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolres Badung atas amanah jabatan yang diemban. Dia mengungkapkan bahwa pada Pemilu sebelumnya di Kabupaten Badung tidak terdapat sengketa hasil Pemilu, hanya laporan pelanggaran yang ditangani dengan sanksi administratif. “Ke depan kami memiliki beberapa program, seperti desa netralitas dan edukasi pemilih pemula di sekolah-sekolah, yang kami harapkan dapat dikolaborasikan bersama Polres Badung sebagai bentuk sinergi antar lembaga,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Sinergi antara Polres Badung, KPU Badung, dan Bawaslu Badung sangat penting agar setiap tahapan demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan,” katanya seraya menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan komunikasi yang dibangun oleh KPU dan Bawaslu Badung.

Kapolres Badung berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas demokrasi di Kabupaten Badung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ditutup dalam suasana penuh keakraban.

Hadir Wakapolres Kompol I Gede Suarmawa, Kasat Intelkam AKP I Ketut Sumertha, serta PS Kanit 1 Satintelkam Aiptu I Wayan Agus Widianta. (*/bgn003)26012102

Tabanan, Baliglobalnews

Guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan menjalin koordinasi strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo Tabanan pada Senin (14/7/2025).

Ketua Bawaslu I Ketut Narta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyampaikan informasi kepemiluan secara tepat dan dapat dipercaya. “Kami ingin memastikan bahwa edukasi pemilih dan informasi seputar data pemilih tersampaikan secara luas dan akurat. Karena itu, kami gandeng Diskominfo sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi melalui kanal resmi pemerintah,” ujarnya seraya menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan konten edukasi yang siap tayang secara berkala. 

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik (PISKP) Diskominfo I Nyoman Arta Sukma Witra menyambut baik kerja sama tersebut. “Kami siap memfasilitasi publikasi konten dari Bawaslu melalui kanal resmi, selama materi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan sesuai etika komunikasi publik,” katanya. (bgn020)25071404

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memimpin rapat sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang besaran dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (15/5/2023).

Dalam pengantarnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka akan disepakati terkait nominal anggaran yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. Setelah nominal tersebut disepakati maka akan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara.

Sekda Dewa Indra menjelaskan bahwa isi dari berita acara tersebut, adalah menyepakati bahwa besaran anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% atau Rp 16.436.728.800 dan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% atau Rp 24.655.093.200 sehingga jumlah total sebesar Rp 41.091.822.000 sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 070/PR.03.00/K.BA/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal Usulan Sharing Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Dari nominal di atas, untuk tahun 2023 akan dimasukkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan yang kemudian tahapan selanjutnya menandatangani NPHD dengan PJ Gubernur, untuk itu saya  minta KPU memastikan apakah di kabupaten/kota anggarannya sudah tersedia, seperti di provinsi yang sudah ada pada dana cadangan, sehingga saat penandatanganan anggarannya memang benar-benar sudah ada,” pungkas Dewa Indra seraya menandatangani berita acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, para pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan yaitu antara TAPD Provinsi Bali terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Ketut Ariyani serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. (bgn003)23051507

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara resmi menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu untuk Masa Jabatan 2022-2027, kepada sebelas orang Tim Seleksi. Penyerahan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Usai menerima Keppres, dalam keterangan persnya, Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro menegaskan akan bekerja secara terbuka untuk publik dan seluruh kinerja timnya akan dilakukan secara independen.

“Kami semua memiliki komitmen yang sama di tim seleksi untuk bekerja secara terbuka, transparan, dan tentu saja imparsial, independen, untuk meyakinkan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Undang-Undang,” ujarnya.

Dia mengakui “kesebelasan” tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang diamanahi Presiden itu, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Kendati demikian, ia memastikan tim yang telah dibentuk itu akan mampu bekerja secara solid, guna menghasilkan para komisioner penyelenggara Pemilu yang berintegritas. “Mudah-mudahan ini menjadi tim yang kuat untuk menjadi tim seleksi KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Juri Ardiantoro merupakan Deputi IV Kantor Staf Presiden yang kini diamanahi sebagi Ketua Tim Seleksi. Ia juga dikenal memiliki pengalaman di bidang kepemiluan dan pernah menjabat sebagai Ketua KPU menggantikan Husni Kamil Manik yang wafat. Juri pun mengisi kursi Ketua KPU hingga masa jabatannya berakhir pada 2017.

Sementara Chandra M. Hamzah yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk jadi wakil ketua sekaligus anggota Tim Seleksi. Sedangkan sekretaris merangkap anggota ditempati Bahtiar, yang notabene merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri.

Adapun kedelapan anggota lainnya, yaitu Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Kepada pers, Juri bersama anggota Tim lainnya mengaku akan segera bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk menjalankan amanah Presiden dalam memilih calon anggota KPU dan Bawaslu. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada pasal 22 dan 118 disebutkan bahwa Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Adapun masa jabatan para anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir pada 11 April 2022.

“Kami tentu akan segera menyusun jadwal dan rencana kerja tim seleksi, sampai nanti terpilih anggota (KPU & Bawaslu) yang akan diserahkan kepada Pak Presiden,” pungkasnya. (bgn003)21101315

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika mengatakan jajaran KPU dan Bawaslu di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 perlu melakukan patroli siber dalam masa tenang pilkada.

“Sekarang ini, jangankan orang yang intelek, yang lapisan paling bawah pun semua aktif di media sosial,” kata Pastika dalam webinar bertajuk “Sinergi Mengawal Pilkada Serentak yang Damai dan Demokratis di Tengah Pandemi COVID-19” di Denpasar, Bali, Senin.

Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, informasi yang tersebar di media sosial besar pengaruhnya bagi pemilih. Namun, persoalannya, masyarakat seringkali suka dengan sesuatu yang tidak benar.

“Di tengah teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, seringkali berita yang tidak benar menjadi seolah-olah benar,” ucap anggota Komite 2 DPD itu.

Oleh karena itu, Pastika mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu juga melakukan patroli siber, agar jangan sampai pemilih terpengaruh pada hal-hal yang dapat mengganggu pilihannya maupun partisipasi dalam Pilkada 2020.

Mantan Kapolda Bali itu mengatakan semua yang berada di Bali tentu berkepentingan terkait keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Apalagi pilkada kali ini dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Bali yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem.

“Saya yakin sekali dengan para penyelenggara yang sudah begitu profesional dan hapal betul apa yang mungkin terjadi ketika ada petahana dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia mengatakan dalam masa tenang Pilkada 2020, pihaknya hingga jajaran terbawah melakukan Patroli Anti Politik Uang.

Sebelumnya, pada Jumat (4/12) ada masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Jembrana terkait dugaan praktik politik uang berupa pembagian uang sebesar Rp15 juta.

“Peristiwa itu tanggal 3 Desember, ketika masih ada tahapan kampanye. Barang bukti yang disampaikan pelapor berupa rekaman sebuah peristiwa,” ujarnya pada acara yang dipandu oleh Nyoman Wiratmaja itu.

Rudia menambahkan, dalam rekaman video itu memang ada pembagian uang dan atas dasar itulah Bawaslu Jembrana meregistrasi laporan tersebut. Selain juga dari syarat formal dan materialnya sudah lengkap.

“Setelah diregistrasi, waktu penyelesaian minimal lima hari kalender. Hari ini Bawaslu Jembrana sebagai koordinator Sentra Gakkumdu sudah mengeluarkan surat perintah untuk penanganan atau klarifikasi pihak yang dilaporkan,” katanya.

Pada webinar tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana, dan pengamat politik dari Undiknas Denpasar Dr I Nyoman Subanda MSi. (bgn123) 20120802

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mencatat hingga saat ini belum menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 di Pulau Dewata.

“Hal ini karena upaya pencegahan terus kami lakukan melalui jajaran di kabupaten/kota, kecamatan hingga pengawas di tingkat desa dan kelurahan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Minggu.

Ariyani mencontohkan terkait dengan pengawasan dalam tahap kampanye, pihaknya setelah menerima surat tanda terima pemberitahuan kampanye, maka jajarannya segera melakukan pencegahan dengan datang ke tempat kampanye.

“Kami akan memastikan tempatnya seperti apa, apakah memenuhi syarat untuk tempat pertemuan dengan kapasitas sebagaimana yang disampaikan di surat, termasuk kesiapan panitia mengatur protokol kesehatan,” ujarnya.

Sesuai dengan ketentuan, untuk kegiatan pertemuan itu maksimal bisa dihadiri oleh 50 orang. Kegiatan tidak boleh menggunakan tempat ibadah, sarana pendidikan dan gedung pemerintah.

Jajaran pengawas juga akan mengingatkan panitia untuk menyediakan sarana protokol kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Demikian pula saat kegiatan kampanye berlangsung, jajaran pengawas akan mengawasi jika ternyata ada peserta yang melanggar protokol kesehatan,” kata Ariyani,

Jika terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada kegiatan kampanye atau pertemuan yang dilakukan pasangan calon ataupun tim kampanye, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan surat peringatan.

“Terkait pelanggaran protokol kesehatan, pasangan calon bisa dikurangi masa kampanyenya selama tiga hari,” ujarnya.

Meskipun hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan, Ariyani tetap meminta tim kampanye dan pasangan calon untuk selalu menaati aturan dan ketentuan yang ada, baik yang diatur dalam UU, Peraturan KPU maupun peraturan yang lainnya.

“Pasangan calon dan tim kampanye kami minta agar juga mengingatkan konstituen untuk menaati aturan yang ada,” ucapnya.

Intinya, kata Ariyani, Bawaslu Bali sangat berharap pelaksanaan Pilkada 2020 di enam kabupaten/kota di Pulau Dewata (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Jembrana) dapat berjalan aman, damai, dan tertib sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang benar-benar demokratis. (bgn123) 20112925

Polres Badung, Baliglobalnews
Bawaslu Badung gelar Bimbingan Teknis (Bintek) dalam rangka peningkatan SDM Pengawasan tahapan Pilkada 2020.

Kegiatan ini di gelar di Fairfield by Marriot Hotel Jln. Sunset Road Kuta yang diikuti oleh Panwaslucam se- Kab. Badung. Minggu, (22/11) siang 11.30 wita.

Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, SIK selaku Narasumber mengatakan. bahwa Polri dalam pelaksanaan Pilkada berperan sebagai supporting tim  bilamana ditemukan adanya pelanggaran pidana selama tahapan Pilkada.

Ia menyebutkan, pihaknya tidak berperan aktif dalam hal adanya pelanggaran, karena tergabung dalam Sentra Gakkumdu Badung.

“Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus memiliki integritas dalam melaksanakan tugas serta memahami aturan dalam penegakan hukum,” Ungkap Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Bali.

Jika melihat fenomena yang terjadi dalam kegiatan Politik terutama dengan adanya money politik, karena adanya demain yakni adanya hubungan timbal balik / keperluan antara masyarakat dan pihak yang terjun dikancah politik.

Ia mengharapkan dalam Pilkada 2020 hal seperti itu tidak terjadi di Kabupaten Badung, agar tidak mencederai pesta Demokrasi yang aman, damai, sejuk dan sehat.

Dan yang paling utama dalam memberikan hak pilihnya nanti tetap mengikuti Prokes dengan 3M ( Mencuci tangan, Menjaga jarak dan mencuci tangan ) demi terlaksananya Pilkada yang aman dan sehat.

“Tidak ada ego sektoral dalam hal pelaksanaan tugas, melainkan tetap meningkatkan sinergitas antar segenap steakholder,” Pungkasnya.(bgn122)20112226

Badung, Baliglobalnews

Dua Oknum aparatus sipil negara (ASN) di Kabupaten Badung, yang terlibat politik praktis telah diproses ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan I Ketut Alit Astasoma selaku Ketua Bawaslu Badung saat dikonfirmasi di Badung, Jumat (30/10/20) bahwa temuan dua ASN yang diduga tidak netral itu, telah diteruskan atau diproses lebih lanjut usai pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon Pilkada Badung sebelumnya.

“Kita sudah tangani dan diteruskan ke KASN. Itu di tahapan pendaftaran Bakal Paslon. Jadi Komisi Aparatur Sipil Negara
yang bertugas mengawasi aparaturnya
punya kewenangan untuk menangani pelanggaran ASN,” ucap Astasoma.

Pihak Bawaslu secara formal sudah menyurati ASN termasuk kepala desa atau kelurahan serta perangkat desa hingga kelurahan untuk taat asas (Luber dan Jurdil). Dan taat aturan ketentuan UU 10 Th 2016, dan sebagaimana terakhir diubah menhadi UU Nomor 6 th 2020.

“Pertama kita sudsh sosialisasi ke desa atau kelurahan melalui sosialisasi GP2SH (Gerakan Pemilih Partisipatif Sadar Hukum),” ucapnya.

Kedua, Bawaslu telah mengingatkan Paslon atau Tim Paslon untuk tidak melibatkan ASN  dalam kegiatan kampanye.

Ketiga program sosialisasi partisipatif melibatkan masyarakat yg partisipannya  dari unsur perangkat desa,  karang taruna, LPM, Bendesa dan pkk melalui program pengawasan pemilu berbasis ketahanan pangan menyasar di enam kecamatan yang ada di Badung dengan jumlah peserta 50 orang.

Keempat, sosialisasi partisipatif pengawas pemilu dalam wadah SKPP (Sekolah Kader Pengawas Pemilu)   melalui media Daring dan tatap muka.

“Point empat itu, kami rekrut dari pemilih muda atau milenial dan pemilih pemula yang berasal dari SMK dan Mahasiswa Unud,  Warmadewa, Mapindo,” ucapnya.

Saat ditanya apakah ada indikasi pelanggaran yang ditemukan Bawaslu bahwa ada oknum tertentu yang diduga melakukan kampanye hitam usai tahapan debat salah satu Paslon Pilkada Badung, secara tegas Astasoma mengatakan selama tahapan debat, hasil pengawasan  Bawaslu tidak menemukan atau adanya laporan dugaan pelanggaran.

“Secara normatif di PKPU memang narasinya disebut Debat Paslon. 
Namun karena Paslon tunggal, maka mekanisme debat alurnya menjadi Penajaman Visi, Misi,  dan Program Paslon dan tetap memakai ketentuan tata cara debat yg dipertajam atai diuji oleh 5 org Panelis,” ucapnya.

Selain itu, terkait apakah Bawaslu menemukan adanya pelanggaran kampanye di medsos yang dilakukan oleh oknum tertentu, dikatakan Astasoma tidak ada.

“Dari hasil pengawasan terhadap akun-akun medsos, Kami bersama jajaran Panwaslu Kelurahan hingga Desa belum menemukan atau ada laporan dugaan pelanggaran,” katanya.

Karema Tim Kampanye Paslon wajib melaporkan akun medsosnya dan ada 11 akun medsos yang tela didaftarkan kpu Badung oleh sala satu Paslon.

Disinggung mengenai adanya akun-akun pribadi yang mengajak masyarakat untuk memilih kolom kosong atau golput pada 9 Desember 2020 nanti, mengingat adanya pandemi covid-19, Bawaslu mendorong  setiap warga Badung yang mempunyai hak memilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

“Saya imbau warga Badung yang memiliki hak pilih pada 9 Desember 2020 agar jangan golput,” ucapnya. (bgn008)20103008