Badung, Baliglobalnews

Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali menggagalkan upaya pelarian atau keberangkatan seorang pria Warga Negara (WN) Australia berinisial AP yang masuk daftar buronan Interpol.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Badung menyampaikan pelarian pria Australia tersebut bermula pada 6 Juni 2026, pukul 22.00 Wita, petugas imigrasi melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang pesawat private CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ, rute Denpasar menuju Maputo – Mozambik, di Terminal Selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Pesawat ini membawa tiga orang awak (stay on board) dan empat penumpang warga negara asing yakni berinsial ARR (WN Portugal), GAM (dokumen palsu Warga Brasil), GS (WN Italia), dan FMJ (WN Brasil). Saat itu, petugas mendeteksi paspor Brasil berinisial GAM tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia. Sementara tiga penumpang lainnya dinyatakan aman, petugas memutuskan untuk menunda keberangkatan GAM demi pemeriksaan mendalam,” katanya.

Namun, sebelum tindakan lebih lanjut diambil, seluruh penumpang justru menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, dan pesawat tersebut bersiap lepas landas tanpa mengindahkan arahan petugas.

Merespons situasi tersebut, kata dia, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan, dan memerintahkan pesawat kembali dari runway menuju Terminal VIP. Setelah pesawat berhasil dipaksa kembali, petugas melakukan penyisiran dan menemukan GAM sedang bersembunyi di dalam toilet pesawat, sementara tiga penumpang lainnya berada di kabin.

“Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa paspor Brasil berinisial GAM tersebut adalah palsu. Identitas asli pria berusia 55 tahun itu berinisial AP, seorang warga negara Australia kelahiran Whyalla, Australia,” katanya.

Lebih lanjut, sistem mendeteksi bahwa AP atau GAM masuk dalam daftar HIT Interpol dengan skor kecocokan 100% sebagai suspect. Berdasarkan permintaan informasi dari National Central Bureau (NCB) Canberra, AP diduga merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat penegak hukum internasional terkait kasus tindak pidana lintas negara.

Berdasarkan dokumen notice dari Interpol, AP yang menyamar menjadi GAM diketahui merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organised Crime (TSOC) dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Menurut Australian Federal Police (AFP) bahwa AP bertanggung jawab atas serangkaian penyelundupan narkotika ilegal ke wilayah Australia dalam skala besar.

“Jadi AP ini telah lama menghindari penegak hukum dan diduga berupaya meninggalkan kawasan secara diam-diam menggunakan dokumen perjalanan yang diperoleh secara tidak sah guna melarikan diri ke luar jangkauan hukum dan melanjutkan aktivitas jaringannya dari luar Australia,” katanya.

Selain itu, kata dia, GAM juga menggunakan dokumen perjalanan milik orang lain untuk mengelabui petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. “Kami menegaskan tidak ada ruang bagi buronan maupun pelaku kejahatan lintas negara untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat pelarian. Dan, langkah ini merupakan bentuk nyata fungsi pengawasan keimigrasian dalam menjaga keamanan negara dari pelaku kejahatan lintas negara yang memanfaatkan transportasi internasional,” katanya. (bgn008)26061207

Denpasar, Baliglobalnews

Bareskrim Polri bekerjasama dengan Polda Bali berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan perdagangan impor barang dalam bentuk pakaian bekas pakai tidak dalam keadaan baru (thrifting) dengan omset mencapai Rp1,3 triliun dan menetapkan dua orang tersangka dengan TKP di Pasar Kodok Tabanan, Bali.

“Hari ini kita rilis, pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak  didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy saat konferensi pers di GOR Ngurah Rai, Denpasar pada Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan kegiatan Satgas Importasi Ilegal adalah aksi nyata, penguatan penerimaan negara yang ditargetkan melalui pengawasan ketat terhadap impor yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan pendapatan negara, sekaligus melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya dan ilegal, karena dari hasil uji laboratorium pakaian bekas tersebut mengandung bakteri. “Pengungkapan penyelundupan pakaian bekas (thrifting) ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberantas praktik penyelundupan dan meningkatkan keamanan barang yang beredar di masyarakat,” katanya.

Dalam operasi yang dilakukan Satgas Importasi Ilegal Dittipideksus Bareskrim Polri selama dua bulan terakhir, kata dia, telah berhasil memetakan jaringan internasional penyelundupan pakaian bekas yang terdiri dari klaster kelompok penjual yang ada di luar negeri, kelompok transporter, kelompok penyedia jasa pembayaran, kelompok penampung dan penyimpan barang, serta kelompok pengedar/penjual pakaian bekas pada beberapa pasar modern dan retail maupun toko online (marketplace).

Penyidik menetapkan dua orang tersangka, ZT dan SB, keduanya beralamat di Tabanan Bali, dengan persangkaan melakukan dugaan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2025 dengan cara melakukan pemesanan barang kepada WN Korea dengan inisial KDS dan KIM untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia melalui Malaysia, dengan tujuan akhir gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Bali. Kemudian barang pakaian bekas tersebut dijual kepada para pedagang yang berada di Bali maupun wilayah lainnya di Indonesia.

“Hasil keuntungan penjualan barang bekas tersebut oleh tersangka dibelikan aset berupa tanah bangunan, kendaraan mobil dan bus. Berdasarkan analisa transaksi keuangan total transaksi importasi ilegal yang dilakukan para tersangka selama periode tahun 2021 hingga tahun 2025 mencapai Rp1,3 triliun,” katanya.

Modus operandi tersangka ZT dan SB dengan cara memesan barang dari luar negeri melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara pembayarannya melalui beberapa rekening tersangka, termasuk rekening atas nama orang lain dan melalui jasa remitansi, kemudian barang pesanan dengan kategori dilarang impor tersebut dimasukan melalui jasa transportir/ekspedisi laut yang beroperasi dari Malaysia untuk kemudian dimasukan ke dalam daerah pabean Indonesia, selanjutnya dilakukan pengiriman sampai ke tujuan melalui jasa transportir/ekspedisi darat di wilayah Indonesia sampai gudang penyimpanan di Bali.

Untuk menyamarkan keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut digunakan untuk memperbesar usaha PT KYM yang bergerak di bidang transportasi bus dan toko pakaian milik tersangka ZT.

Tersangka juga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha PT KYM dan dari toko pakaian tersebut.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Barang bukti yang disita penyidik berupa uang dalam rekening dan aset tersangka ZT dan SB berupa 698 bal pakaian bekas dengan nilai aset Rp3 miliar, 53 bal pakaian bekas dengan nilai aset Rp250 juta, 76 bal pakaian bekas impor dengan nilai aset Rp300 juta, 7 unit bus dengan nilai aset sekitar Rp15 miliar, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero dengan Nopol DK 1195 ACP senilai sekitar Rp500 juta, uang dari rekening bank milik tersangka Rp2.554.220.000, 1 unit mobil Toyota Raize Nopol DK 1243 HRP. Termasuk beberapa dokumen bill of lading dari Korea ke Port Klang Malaysia, dokumen surat jalan pengiriman balpres ke Bali, dokumen pembukuan gudang milik ZT dan SB di Bali serta dokumen pembayaran pembelian bus milik ZT yang total asetnya mencapai 22 miliar rupiah.

“Keberhasilan pengungkapan kasus oleh Satgas Importasi ilegal Dit Tipideksus Bareskrim Polri ini juga atas dukungan pihak PPATK, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea Cukai dan pihak lain yang terlibat. Oleh karenanya kami juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan kerjasamanya,” kata BJP Ade Safri.

Dia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memahami pentingnya membeli produk yang legal dan terjamin kualitasnya. Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga dapat menjadi panduan bagi penyidik Polda Jajaran dalam mengungkap kejahatan serupa di wilayah hukumnya masing-masing dan bisa menjadi efek jera bagi pelaku lainnya. “Mari bersama-sama kita jaga perekonomian dan keselamatan bangsa, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan barang ilegal, kita bersama wujudkan Indonesia yang bebas dari segala bentuk penyelundupan barang-barang ilegal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” katanya. (bgn008)25151217

Denpasar, Baliglobalnews

Bareskrim Polri membekuk empat orang tersangka dugaan pengoplos LPG 3 kg bersubsidi di Kutri, Gianyar, yang meraup omzet hingga Rp650 juta per bulan.

“Kami menetapkan 4 orang tersangka berinisial GC, BK, MS dan KS, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi pemerintah dengan omset mencapai 650 juta rupiah/bulan, dengan TKP di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar, Bali,” kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifudin pada Selasa (11/3/2025).

Dia menjelaskan penindakan tersebut yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berdasarkan ; Laporan Polisi Nomor: LP/A/24/III/2025/SPKT.DITIPIDTER/ BARESKRIM POLRI, tanggal 4 Maret 2025.

Lebih lanjut dikatakan, keempat tersangka memiliki peran masing-masing dalam pengoplosan gas tersebut, sementara untuk barang bukti terdapat 1.616 tabung gas 3 kg bersubsidi dan sekitar 900 tabung gas nonsubsidi, 6 unit mobil truk dan pikap, serta peralatan lainnya yang digunakan sebagai alat untuk mengoplos dari tabung gas subsidi ke tabung gas nonsubsidi.

“Sedangkan para saksi kita lakukan pemeriksaan 12 orang termasuk para tersangka, pemilik lahan/gudang, para kuli angkut, termasuk Kepala Desa Singapadu Tengah dimana lokasi yang digunakan pengoplosan gas subsidi tersebut,” ucap Nunung didampingi Wadir dan Tim Bareskrim, Dirreskrimsus Polda Bali Kombes Pol Roy H.M. Sihombing dan Kabid Humas Kombes Pol Ariasandy.

Dia menjelaskan, modus operandi para tersangka yang digunakan untuk mengoplos LPG bersubsidi dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli LPG tabung gas 3 kg. Kemudian, subsidi yang masih berisi dan dioplos tersangka BK dan MS ke tabung LPG non subsidi 12 kg dan 50 kg yang masih kosong.

Selanjutnya, kata dia, tersangka KS sebagai supir dump truk atau pikap mengirim ke pelanggan.
Bisnis haram tersebut dilakukan 26 hari kerja/bulan dengan omset mencapai 25 juta/hari (650.juta/bulan). “Para tersangka sudah melakukan bisnis haram tersebut selama 4 bulan terakhir dan meraup keuntungan dari penyalahgunaan tabung LPG 3kg bersubsidi kurang lebih sebesar Rp3.375.840.000,” katanya.

Terhadap keempat orang tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000.

“Kami berkomitmen terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang-barang yang disubsidi oleh Pemerintah karena tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan subsidi yang seharusnya tepat sasaran,” ucapnya. (bgn008)25031108

Nasional, Baliglobalnews

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menemukan dua dugaan tindak pidana yang dilakukan Adelin Lis (AL) alias Hendro Leonardi (HL) selama buron di Singapura.

Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu, mengatakan dugaan tindak pidana tersebut diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Atpol Singapura.

“Hasil koordinasi dan penyelidikan bersama Ditjen Imigrasi serta dengan Atpol Singapura diketahui dua hal dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh buronan AL alias HL selama pelariannya,” kata Andi.

Dua dugaan tindak pidana itu, kata Andi, yakni menggunakan dokumen perjalanan RI (paspor) yang diketahui atau patut diduga palsu atau dipalsukan.

Berikutnya memberikan data tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan RI bagi dirinya sendiri.

“Semua substansi kedua perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tersebut secara khusus telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (vide Pasal 126 huruf a dan c) dan penegakan hukumnya menjadi kewenangan PPNS Keimigrasian berdasarkan asas Lex Spesialis derogat Legi Generali,” kata Andi.

Andi menambahkan, dalam pelaksanaan proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Polri, termasuk diantaranya bantuan penyerahan barang bukti dokumen perjalanan RI (paspor) asli tapi palsu yang masih diamankan oleh Kedubes RI dalam hal ini (cq-red) Atpol/SLO Polri di Singapura.

“Penyidikan terkait dugaan dua tindak pidana di atas oleh PPNS Keimigrasian sudah dimulai sejak koordinasi intensif dilakukan minggu lalu,” ujar Andi.

Sebelumnya diberitakan, usai dipulangkannya terpidana pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta, Dit Tipidum Bareskrim Polri mengusut penggunaan paspor palsu oleh buronan terpidana Adelin Lis atas nama Hendro Leonardi yang dipakai saat buron di Singapura.

Adelin Lin ditangkap oleh Pemerintah Singapura karena penggunaan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi dan hukum denda 14.000 dollar Singapura atau sekitar Rp140 juta, dan dideportasi dari negeri singa putih tersebut.

Kedutaan Besar RI di Singapura kemudian menyampaikan brafax kepada Jaksa Agung perihal proses hukum WNI atas nama Hendro Leonardi dengan dakwaan pemalsuan identitas atas nama Adelin Lis.

Lalu pada 8 Maret 2021, dari hasil koordinasi Atase Polri dengan Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara, diperoleh hasil bahwa Adelin Lis merupakan WNI dan merupakan DPO Penyidik Polda Sumatera Utara.

Adelin Lis juga masuk ke dalam Red Notice Interpol No. A-2671/1-12007, tanggal 19 November 2007 dan belum kedaluwarsa.

Kejaksaan Agung membawa Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta pada Sabtu (19/6), untuk langsung menjalani eksekusi atas vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin dipidana 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti Rp199,8 miliar dan reboisasi 2,938 juta dollar AS.

Adelin Lis ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sebelum menjalani pidana penjara dan denda, Adelin Lis terlebih dahulu menjalani isolasi sesuai protokol kesehatan COVID-19 selama 14 hari.(bgn123)21062308

Nasional, Baliglobalnews

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengerahkan Tim Inafis dan Puslabfor dari Polda Jawa Barat serta Bareskrim Polri untuk menelusuri penyebab meledak dan terbakarnya kilang minyak RU VI PT Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri diturunkan untuk membantu Inafis Polda Jawa Barat dalam mendalami penyebab ledakan dan kebakaran di kilang minyak tersebut.

“Iya, untuk “back-up” Inafis Polda,” kata Argo lewat pesan singkatnya.

Selain itu, personel Kepolisian dan TNI juga dikerahkan untuk melakukan pengamanan di lokasi kejadian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus membantu mengevakuasi warga, mengingat, kobaran api yang hingga kini masih terjadi.

Petugas juga melakukan pemblokiran atau penutupan ruas jalan menuju lokasi sekitar lokasi kilang minyak Pertamina Balongan untuk mengantisipasi kejadian susulan.

Kilang minyak RU VI Pertamina Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak dan terbakar hebat pada pukul 00.20 WIB Senin dini hari.

Data yang dihimpun di lapangan, dikabarkan ada 5 orang mengalami luka berat dan 15 orang luka ringan.

Pemerintah Kabupaten Indramayu juga mencatat ada sekitar 200 warga mengungsi ke Pendopo Kabupaten Indramayu, 400 warga di Islamic Center Indramayu, dan 350 warga di GOR Perumahan Bumi Patra.

Kilang minyak RU VI Balongan merupakan salah satu kilang minyak terbesar dari 7 kilang yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).

Kilang minyak RU VI Balongan dibangun pada 1 September 1990 dan mulai beroperasi tahun 1994 hingga kini.

Kilang minyak RU VI Balongan tergolong kilang terbaru menerapkan teknologi, memiliki kapasitas produksi 125 ribu barel per hari (bph) Mengolah minyak mentah dari Duri dan Dumai Provinsi Riau, menjadi produk minyak seperti Pertamax, Solar dan lainnya.

Belum diketahui pasti penyebab ledakan dan kebakaran, namun dugaan sementara karena sambaran petir, karena saat kejadian sedang turun hujan deras disertai kilat dan petir.(bgn123)21032904

Nasional, Baliglobalnews

Bareskrim Polri resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.(bgn122)21012703