Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (13/7/2026).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan fokus untuk menyamakan persepsi terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp1,1 triliun yang menjadi perhatian dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD. Ponda Wirawan didampingi Anggota Komisi III I Nyoman Satria, I Made Yudana, I Made Retha, I Wayan Sandra dan I Nyoman Karyana.

Ponda Wirawan menyebutkan kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar penjelasan mengenai Silpa dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat. “Kita menyamakan persepsi, khususnya di Komisi III, atas perintah Bapak Ketua DPRD bagaimana terhadap Silpa yang Rp1,1 triliun itu terjadi, sehingga kita di lembaga DPRD Kabupaten Badung dengan eksekutif menjadi satu bahasa ketika kita menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, seluruh perencanaan APBD yang disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Sementara Kepala BPKAD I Ketut Wisuda menyampaikan bahwa pembahasan Silpa menjadi salah satu fokus dalam laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan Bupati Badung dan mendapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurut dia, daerah dengan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian yang tinggi memang perlu merancang Silpa untuk mengantisipasi berbagai belanja wajib yang harus dipenuhi pada awal tahun anggaran. “Perlu kami tambahkan dalam penjelasan di Pak Ketua Komisi, bahwa suatu daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi, kemandirian fiskal, Silpa itu memang kita harus rancang. Kenapa? Ada di dalam belanja-belanja wajib mengikat. Contoh, dengan APBD yang kita mandiri ini, kita harus menyiapkan juga dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Semua belanja-belanja mengikat, listrik, air, telepon, internet, semuanya itu mengikat yang tidak boleh kita tunda, karena itu kewajiban kepada para pihak,” tandasnya. (bgn003)26071311

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat dengar pendapat dengan Bapenda Badung di ruangan Gosana II, DPRD Puspem Badung pada Rabu (5/5). Rapat dipimpin Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata didampingi Nyoman Satria dan Wayan Sandra.

Dalam rapat tersebut terungkap pendapatan Pemkab Badung hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 228 miliar. Sementara target PAD pada APBD induk tahun 2021 dipasang Rp 2,8 triliun. Jika diasumsikan pendapatan Badung tetap seperti itu karena masih dalam kondisi pandemi, PAD Badung hanya mencapai Rp 915 miliar hingga Desember mendatang.

Kepala Bapenda Made Sutama mengatakan pendapatan saat ini sedang drop akibat pandemi Covid-19. PAD pada awal 2021 dirancang mencapai Rp 2,8 triliun lebih. ”Sejalan waktu perkembangan, PAD yang jadi andalan dari pajak sangat menurun,” katanya seraya merinci hingga Mei pendapatan Badung di antaranya dari pajak hotel terealisasi Rp 76 miliar dari target Rp 1 triliun lebih, restoran Rp 45 miliar lebih dari target Rp 293 miliar lebih, hiburan Rp 4,5 miliar lebih dari target Rp 79 miliar lebih, parkir Rp 2,6 miliar dari target Rp 13,5 miliar lebih.

Sutama menyatakan kalau dulu pajak dari pariwisata yang mendominasi, saat ini justru pajak BPHTB dapat membantu. HIngga Mei ini, realisasi BPHTB mencapai Rp 111 miliar lebih dari target Rp 300 miliar. ”Berkaitan dengan kondisi yang demikian, dikaitkan dengan PAD sampai akhir 2021 tentu, perkiraan kami akan terjadi perubahan,” katanya.

Sutama menyatakan PAD untuk perubahan akan menemukan angka Rp 1,3 triliun lebih. ”Ini sangat memprihatinkan, tapi kami di Bapenda tetap berupaya maksimal,” katanya. (bgn003)21050534

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung kembali melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Satu di antaranya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, seperti dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang mendukung penyempurnaan database perpajakan daerah.

Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama, usai menandatangani kerjasama dengan Disdukcapil di ruang pertemuan setempat Senin (8/3) mengatakan setelah bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pertukaran data perijinan dan perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah telah bekerjasama pula dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

”Integrasi data telah berjalan baik antara data perpajakan daerah khususnya BPHTB dan PBB P2 dengan data dan informasi pertanahan. Hal ini selain meningkatkan percepatan pertukaran informasi, meningkatkan validitas data serta sinergitas pelayanan perpajakan dan pertanahan di Kabupaten Badung. Kerjasama ini telah berjalan semenjak bulan Juni Tahun 2020. Dan kini giliran kerjasama dengan Disdukcapil Badung  dengan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 911/192/DUKCAPIL/2021 dan Nomor : 973/1629/BAPENDA/2021 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tersebut, kerjasama mengenai pemanfaatan data kependudukan ini memiliki arti penting bagi Bapenda karena data kependudukan ini sangat diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi layanan perpajakan daerah seperti dalam proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), verifikasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya penagihan piutang pajak. Kedepannya data Nomor Induk Kependudukan yang bersumber langsung dari portal Ditjen Dukcapil Kemendagri ini dapat dimanfaatkan juga sebagai alat atau sarana identitas tunggal untuk pertukaran data dengan instansi lainnya.

”Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah mendapatkan Ijin dari Dirjen Dukcapil Kemendagri sesuai Surat Nomor 470/13027/Dukcapil tertanggal 1 Desember 2020 Perihal: Persetujuan Permohonan Data Kependudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Dalam kerjasama ini, Bapenda Badung nantinya memiliki kewajiban untuk menyampaikan data balikan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang diterbitkan, selain itu untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan yang telah diakses serta menyampaikan laporan secara reguler setiap semester,” katanya.

Birokrat asal Desa Pecatu itu mengharapkan kerjasama ini dapat menghindarkan penyalahgunaan KTP Elektronik, sebagai identitas tunggal, dalam proses pelayanan perpajakan daerah dan tentunya dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. (bgn003)21030818

Badung, Baliglobalnews

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung tetap berupaya untuk menagih tunggakan pajak hotel dan restoran (PHR), meskipun dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Bapenda dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung, I Made Sutama, ketika diminta tanggapan adanya pihak yang pesimis bisa tertagih tunggakan PHR di Badung yang mencapai Rp 565 miliar. “Ya, kita tetap berupaya maksimal,” katanya ketika dihubungi Senin (25/1).

Ketika ditanya dengan sistem on-line kenapa masih terjadi tunggakan, Sutama menyatakan dengan sistem on-line bukan berarti pajak yang harus disetorkan wajib pajak bisa langsung disetor ke kas daerah setelah menerima pembayaran dari konsumen. “Bukan seperti itu (langsung masuk ke kas daerah). Ketika hotel atau restoran menerima transaksi dari konsumen, aplikasi on-line akan mencatat. Dalam sebulan wajib pajak akan melaporkan ke Bapenda berapa mereka harus membayar. Nanti petugas (Bapenda) akan mengecek apa benar laporan yang disampaikan. Selanjutnya barulah wajib pajak kita berikan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah), kemudian wajib pajak langsung membayar ke kas daerah,” katanya.

Sutama dengan tegas menyatakan setuju jika ada aplikasi sistem on-line yang langsung bisa setor ke kas daerah begitu ada transaksi pada wajib pajak. “Setahu saya belum ada aplikasi seperti itu. Regulasinya juga belum ada,” tandasnya. (bgn003)21012512