Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyampaikan penjelasan DPRD Badung tentang 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif dewan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (9/10/2023).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta juga mengagendakan Bupati Badung menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan DPRD Badung disampaikan Ketua Bapemperda I Wayan Sugita Putra. Ketiga ranperda inisiatif DPRD tersebut meliputi Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi; Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sugita Putra menyebutkan Kabupaten Badung walaupun dikenal sebagai kabupaten terkaya di Provinsi Bali, karena kabupaten ini merupakan rumah bagi berbagai objek wisata kelas dunia, namun tetap meletakkan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat penting. Pasalnya, sektor tersebut merupakan tulang punggung bagi kelestarian budaya dan lingkungan, serta masih menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Badung.

Dia menilai perhatian Pemerintah Kabupaten Badung terhadap sektor pertanian besar, tercermin dari telah diimplementasikannya berbagai kebijakan tentang pembebasan pajak lahan pertanian, bantuan sarana dan prasarana, dan lain-lain, termasuk telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.   

“Walaupun Kabupaten Badung telah memiliki perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, tetapi tingkat kesejahteraan petani Badung belum tercapai seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945,” katanya.

Sugita Putra menyatakan banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh petani sebagai akibat adanya perubahan iklim, hama, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada para petani, serta masih minimnya pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan pertanian, bila tidak diperhatikan akan mengancam ketahanan pangan nasional dan daerah. Untuk itu, petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan secara lebih holistik dan komprehensif dengan  memasukkan berbagai isu yang belum diatur dan/atau menyempurnakan berbagai muatan yang sudah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Berdasarkan hasil analisis situasi terakhir di lapangan serta focus group discussion dengan berbagai pihak terkait, berbagai isu yang perlu dimasukkan dan/atau disempurnakan meliputi pemberian subsidi secara lebih luas meliputi subsidi input (bibit, pupuk, pestisida, hormon pertumbuhan, obat-obatan, dan lain-lain), sarana prasarana, harga panen, permodalan, subsisi pengembangan kemitraan

dan penguatan kelembagaan; pemberian insentif untuk penanganan pascapanen, peningkatan nilai tambah, temu usaha, pengembangan produk olahan dan agroindustri, pemberian insentif bagi petani atau kelompok tani yang mempertahankan lahannya tetap berkelanjutan sesuai kriteria, dan insentif promosi dan pemasaran produk pertanian

lokal.

“Adanya legalitas kewenangan agar pimpinan daerah dapat menggaji petani dengan kriteria tertentu, serta adanya legalitas pimpinan daerah dan instansi terkait bisa memberikan intervensi agar pelaku usaha di Badung, misalnya hotel dan restoran, super market, mini market, swalayan, BUMD, bumdes, koperasi, dan lain-lain, bersedia menggunakan dan membeli produk pertanian lokal, atau paling tidak mengutamakan penggunaan produk lokal.

Selain itu, yang perlu disempurnakan pengaturannya yaitu mengenai asuransi pertanian, tidak hanya pada asuransi gagal panen tetapi juga perlu pengaturan tentang adanya asuransi hasil panen, asuransi tenaga kerja pertanian lokal, dan asuransi jenis lainnya,” katanya. (bgn003)23101007

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Nyoman Satria, menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta Komisi II dan III DPRD Kabupaten Waikanan, Lampung, di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (22/6).

Nyoman Satria menjelaskan secara rinci kebijakan-kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, seperti kebijakan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Hingga gang-gang yang berada di Kabupaten Badung dia sebutkan tidak ada yang masih berupa tanah. Bantuan kepada Warga Badung benar-benar disebutkannya secara rinci, termasuk pembayaran secara BPJS kepada seluruh warga Badung.

Penjelasan Nyoman Satria tersebut membuat anggota dewan dari kabupaten itu termangu-mangu dan berdecak kagum. Saking seriusnya, ada anggota dewan yang menanyakan apakah warga yang kawin juga mendapat bantuan. Satria pun tak kalah serius menjawab. “Yang kawin ataupun menikah, tidak mendapat bantuan,” kata Satria yang disambut tertawa anggota dewan dari kedua kabupaten tersebut.

Dalam kunjungan tersebut Satria juga menyebutkan ada kendala dalam hal kependudukan. Pasalnya, sesuai data pemerintah pusat, jumlah penduduk Badung mencapai 500.000 lebih. Akan tetapi, setelah adanya coklit ternyata 41.000 lebih warga Badung yang mempunyai KTP elektronik tidak ditemukan.

Ketidakjelasan 41.000 lebih tersebut, kata dia, akan berdampak pada pemilu legislatif. Pasalnya, kabupaten/kota yang mempunyai penduduk 500.000 lebih jumlah anggota dewan mencapai 45 orang.

Selain itu, penduduk yang tidak jelas tersebut tetap dibayarkan iuran BPJS Rp 2,5 miliar per tahun. (bgn003)22062217

Mangupura, Baliglobalnews

Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Badung menggelar rapat di ruang Bapemperda DPRD Puspem Badung pada Senin (20/6).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Nyoman Satria, membahas tentang Perubahan Perda Nomor 9/2015 tentang penetapan desa bersama OPD terkait.

Usai rapat, Satria mengatakan pembahasan dilakukan di Bapemperda karena substansinya tidak begitu banyak. Ada empat desa yang mengubah nama. “Kalau istilah saya, pembetulan nama desa,” katanya seraya merinci keempat nama desa tersebut.

Desa Dauh Yeh Cani, kata dia, seharusnya sesuai dengan kesepakatan dan SK Gubernur no 289/99, adalah Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani,. “Jadi dari pihak desa mengusulkan agar ada perubahan nama sesuai SK Gubernur,” katanya.

Desa Mekar Bhuana, lanjutnya, dulu Mekar Bhwuana, kurang w,, Desa Werdi Bhuana di Kecamatan Mengwi Werdi Bhwuana dan Desa Tumbakbayuh seharusnya Desa Tumbak Bayuh.

“Sesuai dengan disposisi dari Ketua DPRD Badung, karena substansi pembahasannya sangat sedikit. Jadi cukup dilakukan di Bapemperda saja, karena jauh lebih menghemat waktu, efektif efisien, sehingga tidak diperlukan untuk membentuk pansus  Cukup di Bapemperda karena Bapemperda berwenang untuk membentuk perda,” tandasnya seraya menambahkan hasil keputusan pembahasan tersebut akan dibawa ke masa sidang kedua mendatang. (bgn003)22062014

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 dengan Kabag Hukum dan HAM Setda Badung di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (25/10).

Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Nyoman Satria, anggota yakni Made Retha, I Gusti Ngurah Shaskara, Made Ponda Wirawan, dan Ida Bagus Alit Arga Putra, juga dihadiri tim ahli.

Nyoman Satria mengatakan rapat membahas tentang 12 Propemperda yang harus diselesaikan tahun 2022. Dari 12 Propemperda tersebut, 1 merupakan usulan inisiatif Dewan. “Usulan inisiatif Dewan adalah Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Perda ini ditujukan untuk memberikan bantuan pada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum,” ujarnya usai rapat.

Satria menyebutkan 11 ranperda lainnya adalah tiga ranperda yang dibahas secara rutin, dua Perda luncuran dan enam yang merupakan Ranperda baru.

“Yang dibahas secara rutin adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD 2021, APBD Perubahan 2022, dan APBD 2023. Dua ranperda luncuran adalah Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Penyelenggaraan Cadangan PAngan Daerah,” katanya.

Enam Ranperda baru, lanjut Satria, Perubahan Atas Peraturan Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Ranperda BAngunan Gedung.

“Dari keseluruhan ranperda baru yang paling sulit nanti adalah Ranperda Bangunan Gedung, karena isinya akan tebal sekali. Kemungkinan juga akan masuk pada luncuran karena memerlukan waktu yang cukup lama,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III itu menyatakan  sudah bersurat kepada seluruh ketua komisi di DPRD Badung. Tujuannya untuk memastikan apakah ada lagi Ranperda inisiatif yang akan masuk dalam Propemperda tahun 2022. “Selain Penyelengaraan Bantuan Hukum sebenarnya ada Ranperda yang dapat masuk sebagai inisiatif yaitu pemerhati lingkungan atau penataan taman, dan pengawasan orang asing. Jadi itu yang akan kami pastikan kembali,” katanya.

Untuk setiap Ranperda, kata dia, akan ada pembentukan panitia khusus. Namun hanya 9 Ranperda yang akan dibentuk pansus, sisanya akan dibahas melalui sidang paripurna internal. (bgn003)21102602