Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung membahas naskah akademik rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif dewan di ruang Bapemperda Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (6/1/2023).

Ketua Bapemperda DPRD Badung, Wayan Sugita Putra, menyebutkan ada empat ranperda inisiatif dewan sudah mendapatkan pemaparan para akademisi penyusun dari Universitas Warmadewa, Stikom dan Unud. “Dalam pemaparan tersebut penyusun naskah akademik kita simpulkan bahwa naskah akademik ini bisa kita lanjutkan dengan pembentukan pansus. Namun sebelum itu, kita akan bertemu kembali dengan para akademisi penyusun naskah akademik dengan mengundang eksekutif’ pihak pemerintah daerah, nanti OPD pengampunya yang melaksanakan itu,” katanya usai memimpin rapat pembahasan tersebut.

Sugita merinci empat ranperda inisiatif dewan tersebut yakni Ranperda tentang Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik, Ranperda tentang Bumi Banten, Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, dan Ranperda tentang Proteksi Produk Pertanian.

Ketika ditanya agenda berikutnya, Sugita menyebutkan Bapemperda akan bertemu dengan eksekutif untuk mendiskusikan kembali draft ranperda, apakah ada yang ditambahkan atau dikurangi yang bisa diusulkan oleh OPD pengampu.

“Selanjutnya baru dikirim ke Kanwil Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Setelah itu selesai, baru kita membentuk pansus.

Astungkara setelah bertemu dengan OPD terkait yang akan membidangi yang akan jalankan ini akan kita harmonisasi dengan Kanwil,” katanya.

Ketika ditanya target waktu, Sugita mengatakan ranperda inisiatif dewan tersebut prosesnya panjang. “Minimal enam bulan, karena diperlukan adanya dengar pendapat, mengundang instansi dan lembaga, dan seterusnya,” katanya. (bgn003)23010601

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Nyoman Satria, memimpin rapat koordinasi bersama para ketua Pansus DPRD Badung di ruang Gosana II DPRD Badung, Selasa (28/7).

Rapat koordinasi tersebut memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Desa Adat ditunda dan 9 Ranperda siap disahkan. Rapat juga memutuskan kesembilan ranperda tersebtu disahkan akhir November mendatang.

Nyoman Satria dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan dari 10 Ranperda yang dikoordinasikan bersama para ketua Pansus, satu Ranperda ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan 9 Ranperda siap disahkan. Sepuluh Ranperda yang dikoordinasikan tersebut yakni Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Petang, Ranperda RDTR di Kecamatan Mengwi, Ranperda RDTR di Kecamatan Abiansemal, Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ranperda Penanaman Modal, Ranperda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ranperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomer 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana dan Ranperda Pemberdayaan Desa Adat (PDA).

”Dari 10 itu, satu ditunda dan 9 lanjut. Dari 9 itu juga satu minta fatwa ke Menteri Dalam Negeri mengenai apakah kita berwenang, apakah kita efektif membuat Perda LPM, apa cukup di desa saja LPM itu,” katanya. 

Satria menyebutkan satu Ranperda yang ditunda tersebut adalah Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Adat, sedangkan satu Ranperda yang akan meminta fatwa ke Menteri Dalam Negeri adalah Ranperda LPM. ”Mengenai desa adat, efektif gak kalau kita lanjutkan kita buat naskah akademik yang baru, kalau ndak kita delete,” katanya.

Sembilan Ranperda tersebut akan disahkan pada 30 November 2020, namun bila belum selesai akan diluncurkan pada tahun berikutnya. ”Target semuanya akan disahkan pada 30 November 2020, nanti dilihat perkembangannya. Kalau belum selesai, kita luncurkan ke induk 2021,” ujarnya.

Ketika Ranperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda, kata dia, salah satunya Perda RDTR. Apabila ada yang melanggar jalur hijau pada Perda RDTR tersebut harus dieksekusi dan itu tugas Bupati melalui Satpol PP untuk melakukan tindakan.

”Jadi harus ikut RDTR yang baru, ya harus dibersihkan. Jalur hijau yang harus sesuaikan dengan perda, karena itu merupakan kekuatan kita. Kalau gak, semua akan melanggar, dan Satpol PP punya kewenangan menegakkan Peraturan Daerah,” tandasnya. (bgn/humas)20072810

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung. Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda I Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Badung.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM AA Gede Asteya Yudhya Setda Badung itu membahas tentang program pembentukan Perda tahun 2020.

Ketua Bapemperda I Nyoman Satria ditemui usai rapat mengatakan rapat yang digelar terkait program pembentukan Perda (Propemperda). Dari 25 Ranperda yang sedianya dibahas di tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas di tahun 2020. Lima diantaranya akan dibahas di tahun 2021 dan delapan akan batal dibahas lantaran sesuatu dan lain hal.

“Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan rincian sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” kata Satria.

Sementara lanjut dia, delapan ranperda batal dibahas karena dua diantaranya telah rampung yakni Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti Ranperda penguatan desa adat dan rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir itu lantaran drafnya belum rampung.

“Yang pembahasanya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,” kata Satria politisi PDI Perjuangan yang meraih 21 ribu suara pada Pileg tahun 2019 lalu. Untuk kedepanya, kata dia, pihak tak tidak lagi bersedia memasukan Ranperda yang drafnya belum rampung dalam Propemperda.

“Jadi yang akan dibahas di tahun 2020 itu hanya Ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,” kata Satria.

Ranperda yang dibahas diantaranya adalah Rapenda tentang RDTR Kecamatan Petang, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, Rapenda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rapenda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Sementara yang akan dibahas di tahun 2021 diantaranya, Rapenda tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Rapenda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Rapenda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.(bgn/humas)20072704