Banyuwangi, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung mengadakan studi banding untuk mencari bahan masukan secara komparatif terkait pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (10/3).

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Badung tersebut dipimpin I Gusti Lanang Umbara. Mereka diterima Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Chadiqu Ridho, beserta staf.

Dari hasil kunjungan Komisi II Kabupaten Badung ke Kabupaten Banyuwangi tersebut, diketahui ada lima strategi pemulihan ekonomi dan pariwisata yang ada di Kabupaten banyuwangi, di antaranya perubahan strategi dan mindset pelaku pariwisata, Dukungan Infrastruktur prokes untuk percepatan pembukaan ekonomi sektor pariwisata, Pelatihan dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata, Pembuatan aplikasi untuk memudahkan membantu pemasaran pelaku usaha pariwisata,

Dalam pemberdayaan pelaku seni dan konsep staycation, SKPD bekerja menjadi super tim dan membuat aturan dan penegakan disiplin SOP protokol kesehatan di masyarakat.

Pada tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi menerima hibah pariwisata Rp 3,3 triliun.

Tujuan daripada penyaluran hibah pariwisata, yaitu membantu Industri wisata (hotel dan restauran) yangmengalami gangguan financial akibat pandemi dan bantuan untuk pemuda yang mengalami penurunan PAD akibat pandemi.

Pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran agar kegiatan pariwisata kembali bergerak.

Hibah pariwisata diberikan kepada pemerintah daerah dan industri pariwista dengan proporsi 30%:70%. Arah penyaluran hibah pariwisata untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat dan sesuai protokol Covid-19.

Adapun mekanisme penyalurannya, tahap I 70% yang ditujukan untuk pengusaha (industri hotel dan restoran).

Tahap II 30% untuk injeksi kas daerah jika minimal 50% dana tahap I telah diteruskan pemda kepada industri. (bgn003)21031021

Banyuwangi, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung studi banding ke Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (10/3). Kali ini, komisi yang dikomandani oleh Putu Alit Yandinata, mencari bahan masukan secara komparatif terkait pengelolaan air di PDAM Kabupaten Banyuwangi.

Mereka diterima oleh Dirut PDAM Banyuwangi, Widodo Waluyo, didampingi Dirum Abd. Rohiman, Dirtek Warif Paklom, dan Kabag Umum Ponco Subagio. Rohiman merasa bangga atas kehadiran DPRD Badung.

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Badung, Wayan Sandra menyampaikan kondisi Kabupaten Badung dulunya merupakan kabupaten terkaya nomor dua nasional. Tetapi seiring dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang memukul sektor pariwisata, hal itu sangat dirasakan saat ini. ”Hal itu juga berpengaruh pada perumda kami, khususnya PDAM, dimana sesuai laporan tahun 2020 mengalami kerugian mencapai Rp 13 miliar lebih. Bagaimana resepnya dan cara pengelolaan PDAM di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat bertahan di saat pendemi Covid-19,” katanya.

Sandra juga menyampaikan saat pandemi Covid-19 jumlah air  yang terpakai tetap, padahal jumlah konsumen menurun. Sedangkan di lain pihak terjadi kerugian yang disebabkan tingkat kebocoran sampai 43 persen.

Widodo Waluyo menanggapi bahwa dengan adanya epidemi Covid-19, sebagian besar anak muda Banyuwangi pulang ke kampungnya. Dia menduga kepulangan mereka menyebabkan konsumsi air PDAM meningkat, sehingga otomatis pemasukannya meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan Kab. Badung yang mengandalkan konsumen perhotelan.

Kalau di Kabupaten Badung ada stimulan pembayaran air PDAM, kata dia, di Banyuwangi hanya membebaskan denda bagi penunggak pembayaran pajak. Hal itu juga berpengaruh bagi pendapatan perusahaan..

Untuk tingkat kebocoran, Widodo menyatakan hampir mirip. Kebocoran itu diakibatkan pipa usianya lama, sehingga terjadi penyempitan karena kerak. Selain itu, pipa-pipa yang masih tergolong pasang baru pun bisa terjadi pecah, karena kualitasnya kurang baik.

”Untuk kebocoran air, kami juga mengalami tingkat kehilangan air di atas 30 persen. Kami telah melakukan kerja sama dengan Australia untuk menangani, setiap liter yang diselamatkan mendapatkan kompensasi,” tandasnya.(bgn003)21031020

Badung, Baliglobalnews

Guna mendapatkan perbandingan dalam kebijakan pengembangan pariwisata pada era pandemi Covid-19. Komisi II DPRD Badung kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Kunjungan Kerja dipimpin oleh I Gusti Lanang Umbara dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung didampingi bersama anggota serta didampingi oleh staf sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Mereka diterima oleh Sekertaris Dinas Pariwisata Setda Banyuwangi, Moligul Ridho, beserta pejabat lainnya.

Lanang Umbara mengatakan tujuan kunjungan kerja (kunker) tersebut untuk mencari masukan terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata pada masa pandemi Covid-19.

Atas pernyataan tersebut, Moligul Ridho mengatakan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bertumbuh dengan cepat selama sepuluh tahun terakhir. Dia menyebutkan berdasarkan jumlah penduduk sampai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat peningkatan signifikan. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5,8 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi meningkat dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 55,9 triliun pada 2019. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengancam semuanya, apalagi terkait investasi dan pariwisata. ”Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua sektor, terutama sektor pariwisata,” katanya.

Tingkat hunian kamar (TPK) Banyuwangi sangat menurun sejak awal pandemi Covid-19. Pada Juni 2020, hanya 28,66 persen, ”Itu pun sudah naik dari bulan sebelumnya, di mana TPK sebelumnya 12,36 persen. Secara umum, sebelum pandemi tercatat aktivitas kunjungan wisatawan ke Banyuwangi meningkat drastis dari tahun ke tahun,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, katanya, pada 2015 sekitar 1.773.527 orang mengunjungi Banyuwangi, termasuk 450.569 dari luar negeri. Sembilan tahun kemudian pada 2019, jumlah wisatawan sudah naik signifikan. Lebih dari 5,4 juta wisatawan sempat mendatangi Banyuwangi, termasuk 100 ribu wisatawan mancanegara.

”Salah satu pendorong peningkatan tersebut adalah Banyuwangi Festival (B-Fest) yang menurut Disbudpar sangat berkontribusi pada ketertarikan orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Seiring meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan, jumlah sektor ekonomi kreatif pun mengalami pertumbuhan. Hingga 2019, BPS mencatat ada 296 ribu UMKM,” katanya.

Selain itu, Beliau mengatakan, jumlah hotel berbintang, restoran hingga homestay juga mengalami pertumbuhan karena dampak dari sektor pariwisata. ”Banyuwangi banyak diminati investor, karena memiliki sumber daya alam melimpah, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga sektor ekonomi kreatif, Jadi, pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta kenyamanan investasi,” ujarnya.

Beliau menyebutkan sebelum sektor pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan, minat investasi di Banyuwangi sangat rendah. Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan sektor pertanian, karena penyumbang PDRB terbesar memang dari sektor ini. Lalu beralih ke sektor pariwisata. ”Kita mengurai satu per satu dari permasalahan sebelumnya, setelah diinventarisasi, muncullah prioritas-prioritas unggulan. Kita mencoba di sektor pertanian, ternyata tidak berhasil. Akhirnya munculah sektor pariwisata, dan ternyata berhasil dari sinilah sektor pariwisata menggerakan sektor lainya,” katanya.

Investor Dalam Negeri Pada 2019, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal itu berimbas terhadap nilai pertumbuhan investasi di Banyuwangi, sehingga tak heran jika Banyuwangi menempati peringkat ke-9 sebagai daerah tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar di Indonesia. Dari enam investor dengan nilai investasi Rp1.76 miliar pada 2010, telah berkembang menjadi 18 investor dengan nilai investasi Rp 310 miliar pada 2015. ”Di Banyuwangi paling banyak investasinya itu PMDN. Sampai 20 Oktober 2020, jumlah PMA Banyuwangi telah mencapai Rp 79 mliar, sementara PMDN sebesar Rp 477 miliar. Meskipun di tengah pandemi mengalami penurunan investasi, besaran investasi tersebut sudah 60 persen dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Banyuwangi,” katanya.

Beliau menyatakan meskipun pada masa pandemi, pihaknya juga berupaya untuk menarik investasi. Tapi pengusaha masih menunggu, karena memang pandemi ini berdampak pada semua sektor, optimistis ekonomi cepat pulih di Banyuwangi sendiri dampak Covid-19 berimbas terhadap sektor pariwisata, mengingat angka kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan. Hingga Senin,19 Oktober 2020, Dinas Kesehatan Banyuwangi mencatat jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.635 orang, dengan pasien dalam perawatan masih 181 orang dan pasien meninggal sebanyak 134 orang.

Banyak kalangan pengusaha tetap optimistis bahwa ekonomi akan cepat kembali pulih. telah ada penerapan new normal sektor pariwisata serta jaminan sehat bagi wisatawan saat berkunjung. Pihak kami mengaku optimistis bahwa upaya itu akan mempercepat  pemulihan ekonomi Banyuwangi, termasuk kunjungan wisatawan.

”Awal pandemi memang terasa imbasnya, sekarang sudah lumayan. Okupansi hotel juga sudah mulai membaik. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Banyuwangi masih aman. Lantaran itu, kami optimis dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini,” katanya.

Pihaknya berharap pembangunan benar-benar harus merata, tidak hanya berpusat di satu titik saja, karena Banyuwangi masih punya kekayaan lainnya yang belum tergarap. ”Banyuwangi perkembangnya memang baik, tapi masih berpusat di kota. Beberapa wilayah selatan masih banyak yang belum tercover. Padahal wilayah selatan potensinya juga sangat besar untuk dikembangkan. Tercatat ada 100 pemilik usaha, baik hotel maupun pengusaha restoran yang terhimpun dalam PHRI. Mereka tersebar di 25 kecamatan di Banyuwangi,” katanya.

Beliau menceritakan, saat ada investasi yang masuk di Banyuwangi seperti hotel maupun restoran, pihak pemerintah Banyuwangi memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik itu pelaku seni, budayawan, pokdarwis, hingga kelompok-kelompok lainya untuk terlibat terhadap investasi tersebut. Sehingga kebijakan investasi tidak hanya dari pemerintah saja, namun semua pihak ikut terlibat memberikan masukan baik muatan kearifan lokal maupun hal-hal lainya yang dirasa penting untuk diperbaiki.

”Ini semua tergantung Bupati, SKPD kita mengapresiasi perkembangan Banyuwangi, dan mereka juga harus menerima saran kritik karena semua ini dalam rangka membangun untuk koreksi yang positif. Besarnya nilai investasi yang masuk di Banyuwangi, berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat, terutama mereka yang berada di pusat perkotaan yang dekat dengan wilayah objek Investasi” katanya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kata Beliau, juga menyalurkan stimulus pariwisata dalam bentuk dana hibah Rp 10 miliar bagi pelaku usaha pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adanya dana hibah tersebut dapat membantu industri pariwisata di daerah itu bertahan di tengah pandemi Covid-19. (bgn003)20122117

Badung, Baliglobalnews

Guna mendapatkan masukan terkait masalah pembelajaran dari rumah pada masa pandemi Covid-19, Komisi IV DPRD Badung kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada Senin (21/12).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, diterima oleh Kabid SMP, Alfiari, beserta staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Made Sumerta mengatakan tujuan DPRD Badung kunker tersebut untuk mencari masukan terkait dengan masalah kebijakan Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya pembelajaran dari rumah pascapandemi Covid-19.

Menjawab keinginan dewan tersebut, Alfiari mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaksimalkan perlindungan kesehatan bagi warga, termasuk untuk pembelajaran dari rumah pasca Covid-19. Pengalihan belajar di sekolah ke rumah, meliputi KB, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK. Terkait SMA/SMK sesuai keputusan Gubernur Jatim yang merupakan pihak yang berwenang mengelola SMA/SMK. Adapun RA/MI/MTs/MA sesuai koordinasi dengan Kementerian Agama.

”Ini adalah bagian dari membikin jarak sosial, dengan membatasi interaksi dengan orang lain, apalagi dalam skala yang masif seperti para pelajar yang jumlahnya ratusan ribu. Ini penting bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi menyelamatkan orang lain. Untuk pembelajaran di rumah, pelajar bisa mengakses situs (belajar.kemdikbud.go.id) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bisa mengakses seluruh fitur bimbingan belajar secara daring (bimbel online) @ruangguru secara gratis,” katanya.

Menurut Alfian, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah komunikasi dengan CEO Ruangguru, Belva Syah Devara. Akan ada live teaching setiap hari berbagai mata pelajaran SD-SMA, semuanya gratis. Ini juga sudah dikoordinasikan ke kabupaten-kabupaten lain yang mengalihkan pembelajaran ke rumah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga akan terus memantau kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait hal itu. Dalam situasi Pandemi ini, agar semua saling bantu, saling mendoakan agar situasi ini segera berlalu.

Dia menyebutkan juga membatasi kegiatan-kegiatan pelajar yang bersifat kerumunan. ”Lomba-lomba sekolah, antarsekolah dan keilmuan juga ditunda. Belajar di luar kelas, studi wisata, semuanya kami tunda dan batalkan. Kami berpesan agar orang tua mengawasi putra-putrinya masing-masing,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas elemen, kata dia, Pemerintah kabupaten Banyuwangi juga memutuskan menutup destinasi wisata, dihapusnya jam besuk di RSUD Blambangan, penyiapan rumah sakit swasta untuk menambah ruang isolasi yang telah dimiliki RSUD Blambangan, memastikan kelengkapan fasilitas cuci tangan pakai sabun di berbagai ruang pelayanan publik, penyiapan layanan 112 untuk pusat informasi Covid-19 hingga sosialisasi masif gaya hidup sehat. Setelah hampir enam bulan lamanya melakukan belajar dari rumah atau belajar daring akibat pandemi Covid -19, para pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya direncanakan mulai 18 Agustus hingga 29 Agustus 2020, pembelajaran tatap muka terbatas akan diberlakukan. pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut merujuk Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

Dia menyebutkan dalam surat edaran itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan relaksasi sedikit kepada dunia pendidikan tingkat SMA dan SMK. Relaksasi itu terhitung sejak 18 Agustus 2020 dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas.

Untuk tahap awal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya menunjuk perwakilan tiga sekolah sebagai perwakilan SMA, SMK dan SMA LB. Tiga sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 1 Pesanggaran, SMK Negeri 1 Glagah, dan SMA LB Banyuwangi. Tiga sekolah itu kami tunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena sebagai wilayah kategori rendah penularan Covid -19. Sebab kami tidak ingin sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas justru menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Banyuwangi.

untuk dapat membuka pembelajaran tatap muka terbatas, juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi. Di antaranya, harus menerapkan protokol kesehatan Covid- 19 dengan ketat, mendapat izin dari orang tua atau wali murid, ada rekomendasi dari komite sekolah, serta mendapat izin dan rekomendasi dari Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi. Jika orang tua murid tidak mengizinkan anaknya sekolah karena masih ragu tertular Covid-19, maka tidak jadi masalah dan pihak sekolah tidak boleh memberi sanksi. Tapi mereka diwajibkan mengikuti belajar sistem online dari rumah.

Jika dalam pelaksanaan belajar tatap muka lancar dan tidak menimbulkan klaster baru, maka pihaknya akan mengajukan pengusulan kembali penambahan siswa yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas hingga 50 persen dari seluruh siswa di sekolah yang sudah ditunjuk. Apabila lancar dan aman kami akan usulkan penambahan. Bahkan ke depan kami juga akan mengusulkan penambahan sekolah lain untuk bisa membuka pembelajaran tatap muka. Dengan catatan mengikuti perkembangan Covid -19 di Banyuwangi. (bgn003)20122124