Denpasar, Baliglobalnews

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan instansi Pemerintah, Swasta maupun dengan dunia usaha.

Dalam membangun kerja sama Bidang Kemanusiaan, PMI Provinsi Bali kembali mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman yang melibatkan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Bali, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bali, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), dan Universitas Bali Internasional (UNBI).

Ketua PMI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Alit Putra, SH, S.Sos, M.Si di Denpasar, Senin (7/6/2021) berharap melalui penandatanganan kerjasama kedepannya dapat berkontribusi dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan yang lebih baik lagi.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), sebagai Langkah konkret dan aksi nyata dalam pelaksanaan tugas sosial kemanusiaan,” ucapnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Markas PMI Provinsi Bali, Jl. Imam Bonjol Denpasar. Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Ketua PMI Provinsi Bali beserta jajaran, Ketua BKOW Provinsi Bali, Ketua IWAPI Bali dan Wakil Ketua WHDI Bali dan Wakil Rektor UNBI.

Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Donor Darah di Gerai Donor Darah PMI Provinsi Bali yang berlokasi di areal Markas PMI Provinsi Bali. Kegiatan Donor Darah juga diikuti diikuti oleh Pengurus PMI Provinsi Bali, anggota BKOW, anggota IWAPI Bali, Mahasiswa UNBI serta masyarakat yang secara langsung datang di gerai Donor Darah PMI.

“Kegiatan Donor Darah secara langsung juga dipantau Tjokorda Istri Putri Hariyani selaku ketua BKOW Provinsi Bali,” ucapnya.

Untuk lebih memberikan kejelasan terkait peran dan tanggung jawab masing-masing, maka kerjasama yang ada dituangkan dalam MoU atau Nota Kesepahaman untuk selanjutnya ditandatangani secara bersama dengan PMI Provinsi Bali.

Sementar itu, Tjokorda Istri Putri Hariyani selaku ketua BKOW Provinsi Bali menyampaikan harapannya dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini nantinya dapat mendukung pelaksanaan kegiatan sosial yang menjadi tugas utama dalam Misi Kemanusiaan bersama dengan PMI Provinsi Bali.(bgn008)21060728

Denpasar, Baliglobalnews

PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli yakni gadai tanpa bunga (bunga 0%) untuk pinjaman kurang dari Rp1 juta, sampai tanggal 30 Juni 2021.

Perpanjangan program ini dilakukan, guna membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan masyarakat di tengah pandemi.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan bahwa program bunga 0% merupakan bukti kepedulian perusahaan terhadap masyarakat selama pandemi Covid-19.

“Program Gadai Peduli ini sudah berlangsung Mei 2020. Hingga akhir Desember 2020 tercatat program ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,82 juta nasabah dengan total pinjaman Rp1,85 triliun dengan rata-rata pinjaman Rp.686 ribu. Kami berharap, program ini bisa membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan,” ucapnya.

Lebih lanjut Kuswiyoto mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ia juga mengajak semua pihak untuk aktif mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi agar tercipta herd immunity sehingga pandemic Covid-19 segera berlalu.

Program Gadai Peduli merupakan program pemberian pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh, maupun kalangan masyarakat dengan barang jaminan tertentu. Program ini berlaku untuk nasabah baru dengan pinjaman sampai dengan Rp.1 juta rupiah, jangka waktu kredit maksimal 90 hari.

Program ini dapat diakses di seluruh outlet Pegadaian dengan cara menggadaikan barang, dan melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga serta mengisi formulir yang sudah disiapkan. Agar program ini bermanfaat bagi lebih banyak orang, setiap keluarga hanya boleh mengakses satu transaksi.

“Perpanjangan program ini membuktikan komitmen Pegadaian sebagai Agen Pembangunan sejalan dengan semangat BUMN Untuk Indonesia. Selain melalui program Gadai Peduli, Pegadaian juga terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional baik melalui produk, layanan, bahkan program CSR yang dilakukan,” pungkas Basuki.(BGN008)21052824

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melanjutkan pencairan bantuan sosial tunai (BST) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) termin satu di Kantor Desa Buduk, Kamis (11/2). Kegiatan itu dipantau secara langsung oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi anggota DPRD Badung, IB Alit Argapatra, Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kabag Humas Made Suardita, Camat Mengwi Nyoman Suhartana dan Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura.

Di hadapan masyarakat, atas nama Pemkab Badung, Bupati Giri Prasta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran BST PPKM di Kabupaten Badung. ”Kami atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Kami tidak ada niat untuk menghambat, tetapi ini semua murni karena proses kerja, mengingat tidak mudah bagi BPD Cabang Mangupura dalam menyiapkan blangko/formulir pembuatan rekening dalam jumlah puluhan ribu. Di samping itu kita juga harus melakukan cleansing terhadap data masyarakat penerima bantuan, karena kami banyak menemukan ada data NIK yang ganda, begitu juga ada data masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan sebelumnya,” katanya.

Bupati Giri Prasta juga mengungkapkan komitmennya dalam membantu masyarakat Badung selama penerapan PPKM. ”Mencari orang pintar di Badung itu banyak. Orang berani pun juga ada. Tapi mencari orang murah hati itu susah. Kami pastikan program ini berlanjut, karena kami sudah mendapatkan data masyarakat yang valid berkaitan program ini. Bahkan semua krama Badung juga akan memiliki rekening, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada BPD Cabang Mangupura,” ujarnya.

Yang prinsip, kata dia, apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, pihaknya menyarankan untuk segera melapor ke Dinas Sosial, karena sudah disiapkan kantor pengaduan masyarakat, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. ”Kami mohon masyarakat untuk bersabar, karena kami pasti melakukan yang terbaik untuk masyarakat badung yang kami cintai. Untuk semua wilayah Kabupaten Badung dalam seminggu ini akan kami clearkan, dan di hari libur pun kami tetap bekerja untuk menyelesaikan ini,” katanya seraya menyebut untuk saat ini diseluruh wilayah Badung ada sekitar 50 ribu data KPM yang diajukan, namun berdasarkan hasil cleansing didapatkan 40 ribu data yang sudah tervalidasi. (bgn003)21021116

Badung, Baliglobalnews

Komitmen Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati, I Ketut Suiasa dengan dukungan DPRD Badung dalam membantu meringankan beban masyarakat Badung dengan memberikan bantuan sosial tunai (BST) selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) benar-benar terwujud. BST diserahkan langsung oleh Bupati Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa dan Ketua DPRD, Putu Parwata serta Sekda Adi Arnawa secara simbolis kepada 8 orang penerima manfaat di Wantilan Objek Wisata Sangeh, Jumat (15/1).

Bupati Giri Prasta menyampaikan dalam menyikapi penerapan PPKM di Kabupaten Badung pihaknya bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Badung untuk menerbitkan legal opinion sehingga Pemkab Badung bisa menyalurkan bantuan sosial tunai Rp 300 ribu per KK kepada warga penerima manfaat sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu Giri Prasta menyatakan bersyukur di masa sulit seperti ini Pemkab Badung masih bisa membantu meringankan beban masyarakat Badung.

”Di masa sulit seperti kita semua harus bersyukur, karena kami Pemkab Badung melalui Dinas Sosial masih bisa membantu meringankan beban masyarakat selama penerapan PPKM. Semoga dengan adanya dana sosial tunai sebesar Rp 300 ribu ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga meminta semua pihak terkait mulai dari kelian dinas, kaling, perbekel dan lurah serta camat untuk bisa menuntaskan pendataan di  masing-masing wilayah dalam dua hari ke depan. ”Untuk saat ini sudah ada sekitar 60 ribu warga Badung yang terdata secara valid sebagai penerima bantuan sosial tunai. Dan kami juga meminta kepada semua camat untuk membantu dan mengawasi kelian dinas, kaling, perbekel dan lurah dalam melaksanakan pendataan, sehingga jangan sampai ada data yang tercecer maupun tumpang tindih,” tegasnya.

Terkait dengan anggaran BST ini Giri Prasta menyatakan telah menyiapkan anggaran bantuan sosial tunai Rp 29 miliar yang diambil dari pos dana tidak terduga Pemkab Badung. ”Ada sekitar Rp 29 miliar dana yang kita siapkan dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai ini, yang disalurkan melalui rekening Bank BPD Bali dengan sistem jemput bola. Sehingga tidak akan ada kerumunan masyarakat di bank. Apabila kondisi ini berlanjut maka penyaluran bantuan ini pun kami pastikan akan berlanjut pula,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Badung, Ketut Sudarsana melaporkan bantuan sosial tunai ini digulirkan Dinas Sosial selama pelaksanaan PPKM di Kabupaten Badung, di mana daftar penerima manfaat bantuan merupakan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara bersama oleh kelian dinas, kaling, perbekel dan lurah di masing-masing wilayah.

Dia menyebutkan penyerahan BST di Wantilan Objek Wisata Sangeh kepada 100 KK perwakilan penerima manfaat yang berasal dari Desa Selat 40 KK, Desa Sangeh 40 KK, Desa Blahkiuh 15 KK dan Desa Bongkasa 5 KK.

Penyerahan BST juga dihadiri oleh kepala OPD terkait, camat se-Kabupaten Badung serta masyarakat penerima bantuan. (bgn003)21011513