Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai kuasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Pengujian Formil UU Citra Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis.

Pemerintah juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima keterangan presiden secara keseluruhan, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, serta menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Menko Airlangga menyebutkan penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berserikat dan berkumpul.

“Sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengatakan para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja karena UU tersebut justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi dipersulit maupun dirugikan,” ujar Menko Airlangga.

Oleh karena itu pemerintah menekankan pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan hak-hak partisipasi publik.

Sidang tersebut dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar dan dihadiri MenkoAirlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziyah, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya dan melalui sambungan video conference Menko Polhukam Mahfud MD serta perwakilan DPR RI Arteria Dahlan.

Adapun sebelumnya MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu (21/4).

Dalam sidang tersebut pemohon yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai UU Cipta Kerja dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan.(bgn123)21061711

Nasional, Baliglobalnews

PT Kereta Api Indonesia Daop II Bandung, membantah tiga orang pembuang sampah dari atas rel kereta ke Sungai Cisokan, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, merupakan petugas PT KAI, namun ketiganya merupakan petugas perawatan jalan rel kereta atau pihak ketiga.

“Betul kejadian itu petugas perawatan jalan rel dari pihak ke 3 sedang melaksanakan pembersihan sampah di sepanjang jalur kereta didekat jembatan Cisokan,” kata Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo saat dihubungi, Selasa.

Ia menjelaskan, pembersihan dilakukan karena sampah yang terbawa dari selokan dikhawatirkan akan membahayakan perjalanan kereta api. Sampah tersebut, seharusnya di masukkan ke dalam karung dan dibuang ditempat pembuangan sampah seperti biasanya.

“Namun saat itu karung yg semestinya dibawa tertinggal sehingga mereka berinisiatif untuk membuangnya di bantaran sungai jauh dari aliran sungai,” katanya.

Sehingga pihaknya atas nama PT KAI memohon maaf atas kejadian tersebut, saat ini petugas yang melakukan kelalaian sudah dilakukan pembinaan, disertai membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi hal tersebut dan siap menerima sanksinya.

Sementara aksi membuang sampah ke bantaran sungai tersebut, sempat viral di media sosial, dimana video tiga orang yang diduga petugas kebersihan PT KAI membuang sampah dari atas rel kereta, sehingga menuai kritikan dari berbagai kalangan.

Bahkan beberapa orang warga sekitar sempat, menegur aksi yang dilakukan ketiga orang tersebut, namun mereka tidak mengindahkan dengan tetap membuang sampah tanaman liar ke bawah rel yang bersebelahan dengan jalan nasional Cianjur-Bandung.

“Ini bukan contoh yang baik, ketiga orang yang diduga petugas PT KAI dengan rompi orange, membuang sampah ke aliran sungai, sedangkan berbagai kalangan gencar memperbaiki kondisi aliran Sungai agar bersih kembali seiring dengan program Citarum Harum,” katanya.

Pihaknya meminta oknum yang diduga petugas kebersihan PT KAI, diberikan sanksi tegas karena telah mersak lingkungan dengan membuang sampah ke aliran sungai.”Sanksi tegas, jangan sampai ada oknum yang kembali melakukan kesalahan yang sama,” katanya.(bgn123)21061606