Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali menggelar sarasehan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) guna menyamakan persepsi terhadap visi penguatan pariwisata dan penguatan perekonomian Bali di Denpasar pada Selasa (5/5/2026).

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Henry Nosih mengatakan kegiatan sarasehan dihadiri lebih dari 140 pengurus KUPVA BB di Pulau Bali, sejalan dengan tema penguatan integritas industri KUPVA BB melalui sinergi regulasi, penegakan hukum, dan mitigasi risiko keuangan. “Peran KUPVA BB di Bali bagi sektor pariwisata danperekonomian saat ini sangat penting. Apalagi, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan industri KUPVA BB adalah maraknya kehadiran money changer ilegal,” katanya.

Dia menyampaikan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA), desa adat, dan aparat penegak hukum (APH), sangat penting, sehingga mampu menjadi solusi dalam penataan industri KUPVA BB yang berkualitas.

Dalam diskusi juga membahas tantangan pengelolaan KUPVA BB di Bali, penguatan penerapan prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta upaya sinergi pencegahan dan penanganan terhadap praktik money changer ilegal.

Melalui penguatan sinergi, kata dia, industri KUPVA BB di Bali diharapkan semakin sehat, berintegritas, dan berdaya saing, sehingga mampu mendukung pariwisata berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih kuat dan berkelanjutan. (bgn008)26050510

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar Bali Digital Innovation Fest (Baligivation), di Gedung Ksirarnawa Art Centre, Denpasar, pada Rabu (30/4/2025). Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Bali pulau digital untuk meningkatkan inklusivitas.

“Kami Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali guna mendukung akselerasi ekosistem pembayaran digital serta mendukung Bali sebagai Pulau Digital,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja.

Dia mengatakan acara Baligivation pada tahun ini akan digelar hingga bulan Agustus, yang dilakukan dengan serangkaian roadshow ke kabupaten/kota se-Bali. Inovasi digital tidak hanya kemajuan yang memudahkan transaksi ekonomi, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Ini dilihat dengan jumlah Pengguna serta Merchant Qris yang berjumlah cukup banyak khususnya di kalangan UMKM. “Kami mengapresiasi perkembangan pengguna Qris sebagai alat pembayaran digital saat ini di Bali dengan jumlah merchant sebanyak 959rb serta pengguna lebih dari 1jt pengguna,” ujarnya.

Erwin Soeriadimadja menambahkan, Transformasi digitalisasi harus terus diupayakan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, baik antara pemerintah bank, serta masyarakat guna mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital.

Sementara Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan Pemkot Denpasar akan mendukung digitalisasi di berbagai lini termasuk di sektor ekonomi, guna mendukung efisiensi.

Dia mengatakan, digitalisasi merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat infrastruktur digital dan memperluas literasi teknologi, agar pelaku UMKM, startup, hingga sektor tradisional dapat bertransformasi secara digital.

Hal Ini bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing daerah di era global.

“Kami percaya, ekonomi digital adalah masa depan Denpasar yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing,” katanya. (bgn008)25043010

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melakukan pendampingan inovasi produk kepada 5 UMKM Hijau Provinsi Bali, yang telah lolos kurasi dan menang lomba inovasi hijau yang telah diselenggarakan pada tahun 2024.

“Selamat kepada lima UMKM yang telah lolos lomba inovasi hijau dan berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas serta dapat bersaing dengan UMKM nasional lainnya,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Erwin Soeriadimadja pada Rabu (19/3/2025).

Dia menyampaikan kelima UMKM meliputi Haluan Bali dengan jenis produk reuse produk lama (> 2 tahun) sehingga layak digunakan kembali; UMKM Ishana, melibatkan komunitas wanita difabel dalam proses produksi; UMKM Suka Pandawa, mengoptimalkan limbah plastik kresek menjadi produk kriya; UMKM Neira Pocket, menggunakan teknik pewarna alam yang ramah lingkungan, dan UMKM Rotenbi, produk kriya dari anyaman yang menerapkan prinsip zero waste

Dia menyatakan kelima UMKM yang berhasil menang lomba telah memperlihatkan berbagai inovasi produk hijau, seperti pemanfaatan limbah plastik, teknik penggunaan pewarna alam yang ramah lingkungan dan zero waste untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah, serta salah satunya melibatkan peran komunitas wanita difabel. “Kegiatan ini selaras dengan program pemerintah pusat terkait program prioritas ke-5 Asta Cita Pemerintah yaitu pengembangan ekosistem ekonomi hijau,” katanya.

Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM Hijau yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dunia.

Proses pendampingan diawali dengan pemaparan proses pembuatan produk hijau oleh UMKM yang dilanjutkan dengan feedback dari kurator untuk pengembangan produk sehingga memiliki daya jual produk yang berkelanjutan.

Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan mengharapkan melalui kegiatan ini UMKM dapat menghasilkan produk berbasis hijau yang berkelanjutan dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional. “UMKM yang lolos lomba inovasi hijau memiliki potensi untuk disertakan dalam flagship event Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, antara lain Bali Jagadhita,” ucapnya.

Sementara Kurator Nasional Bidang Fesyen dan Kriya Wignyo Rahadi menegaskan bahwa UMKM hijau yang sustain merupakan UMKM yang sudah menerapkan praktik hijau pada setiap alur produksi secara end to end dan tidak terdapat bahan sisa dalam pembuatan produk, serta penggunaan energi alternatif dalam proses produksi. ”Bank Indonesia Provinsi Bali menyambut positif seluruh inovasi yang diberikan oleh kelima UMKM Hijau dan mengharapkan seluruh UMKM Hijau dapat mengaplikasikan berbagai masukan dari kurator untuk penyempurnaan produk hijau,” ucapnya. (bgn008)25031918

Denpasar, Baliglobalnews

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali berencana menjalin kerja sama dengan TP PKK dan Dekranasda Provinsi Bali untuk menangkal maraknya penipuan online yang banyak menyasar kaum perempuan. Keinginan tersebut disampaikan oleh Advisor BI Perwakilan Bali Indra Gunawan Sutarto saat bertemu dengan Ketua Dekranasda dan TP PKK Provinsi Bali Ny. Koster di Jayasabha, pada Senin (10/3/2025).

Indra Gunawan yang baru sebulan bertugas di Bali menyampaikan bahwa Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali memiliki program Perlindungan Konsumen bernama Eling Raga. Dalam gerakan perlindungan konsumen ini, BI mengusung slogan PeKA, yang merupakan singkatan dari Peduli, Kenali, dan Adukan. Ia menambahkan bahwa BI juga memberikan perhatian khusus pada upaya penguatan peran perempuan dalam mencegah penipuan di dunia maya. “Kami memberi perhatian khusus kepada kaum perempuan karena, berdasarkan data tahun 2022, sebanyak 55 persen target penipuan online adalah perempuan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bali termasuk dalam empat besar daerah target pencucian uang, bersama Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, BI Perwakilan Bali mengintensifkan upaya pencegahan penipuan online berbasis keluarga dengan melibatkan organisasi seperti TP PKK dan Dekranasda. Dalam kesempatan itu, Indra Gunawan juga menyampaikan rencana penyelenggaraan talkshow pada 30 April 2025 dengan mengundang Ny. Koster sebagai pembicara.

Ny. Koster menyambut baik upaya BI Perwakilan Bali dalam melindungi konsumen dari berbagai bentuk penipuan. Sebagai ketua organisasi yang mewadahi kaum perempuan dan perajin, dia menilai tawaran kerja sama dari BI merupakan kesempatan yang tepat untuk berkontribusi dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali ini menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya BI Perwakilan Bali.

Agar lebih efektif, dia menyarankan agar kegiatan dikemas dalam bentuk webinar sehingga jangkauannya lebih luas. Selain itu, dia juga menyambut baik program perlindungan konsumen yang menyasar perempuan, karena menurutnya, perempuan adalah benteng terakhir dalam keluarga. (*/bgn003)25031110

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong pemerintah daerah melakukan gerakan pasar murah (GPM) serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD), guna mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang Nyepi dan selama Bulan Ramadhan.

“Langkah ini bertujuan untuk memitigasi potensi kenaikan harga bahan pangan selama bulan Ramadhan dan perayaan Nyepi,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar pada Rabu (5/3/2025).

Secara spasial, kata dia, seluruh kota/kabupaten yang masuk dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten Tabanan mencatat deflasi terdalam sebesar -1,05% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,23% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Badung dengan deflasi -0,89% (mtm) dan inflasi tahunan 0,98% (yoy).

Sementara Singaraja mengalami deflasi bulanan -0,81% (mtm) dengan inflasi tahunan 0,27% (yoy), sedangkan Kota Denpasar mengalami deflasi bulanan sebesar -0,13% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,70% (yoy).

Dia mengatakan deflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 terutama disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Secara spesifik, lanjunya, deflasi bulan ini dipengaruhi oleh diskon tarif listrik pascabayar untuk pemakaian bulan Januari 2025 yang masih tercatat pada bulan berjalan. Selain itu, harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit mengalami penurunan seiring masuknya masa panen.

Ke depan, terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai terkait inflasi, terutama peningkatan permintaan barang dan jasa dalam rangkaian HBKN, termasuk bulan Ramadhan, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri. Selain itu, permintaan canang sari menjelang perayaan Nyepi juga berpotensi mendorong kenaikan harga.

Faktor lain yang berisiko meningkatkan inflasi adalah kenaikan harga daging dan telur ayam ras akibat tren kenaikan harga global jagung sebagai bahan baku pakan ternak sejak Juli 2024. Kenaikan harga emas perhiasan dan minyak goreng juga diprediksi terjadi seiring peningkatan harga emas global dan crude palm oil (CPO). “Sebagai langkah antisipatif, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat strategi pengendalian inflasi,” katanya.

Sejalan dengan hasil rapat High Level Meeting (HLM) TPID se-Provinsi Bali pada 17 Februari 2025, KPw BI mengajak seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Untuk itu, upaya yang akan dilakukan mencakup penguatan regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan, mitigasi alih fungsi lahan, peningkatan sistem pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi sektor pertanian.

Selain itu, efisiensi rantai pasok akan ditingkatkan melalui kolaborasi antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh Horeka di daerah juga akan diperkuat. “KPw BI Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten/kota di Bali dalam mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola belanja bijak guna menghindari kelangkaan bahan pokok yang dapat mendorong kenaikan harga,” katanya.

Dengan implementasi kebijakan 4K serta partisipasi aktif seluruh pihak, Bank Indonesia optimis inflasi di Provinsi Bali sepanjang 2025 tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5% ±1%.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm). Angka ini lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mencatat deflasi sebesar -0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun menjadi 1,21% (yoy) dari 2,41% (yoy) pada Januari 2025.

Secara umum, inflasi pada Februari 2025 di Provinsi Bali tetap terkendali. Namun, menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), beberapa komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. (bgn008)25030518

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 berada di kisaran 5,0-5,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan proyeksi ekonomi nasional yang berada di rentang 4,7-5,5% (yoy).

“Optimisme ini didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 yang mencapai 137,75, serta kenaikan Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2025 menjadi 117,2. Apalagi Sektor usaha juga menunjukkan tren positif,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja dalam acara Balinomics di Denpasar pada Selasa (25/2/2025).

Dia menyebutkan ekonomi Bali bertumbuh dapat dilihat dari survei kegiatan dunia usaha (SKDU) mencatat saldo bersih tertimbang (SBT) 29,56% pada triwulan IV 2024, mengindikasikan optimisme pelaku bisnis di Bali. “BI juga memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) guna mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, termasuk pariwisata, pertanian, perdagangan, dan investasi,” katanya.

Dia menegaskan bahwa BI tetap mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% sesuai keputusan rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Februari 2025. “Keputusan ini selaras dengan upaya menjaga inflasi 2025-2026 dalam sasaran 2,5±1%, stabilisasi nilai tukar rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi Balinomics yang merupakan sebuah forum diseminasi ekonomi dan kebijakan terkini, Chairman Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung), menggarisbawahi perlunya transformasi pariwisata Bali agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan. “Bali harus beradaptasi dengan tren wisata global melalui diversifikasi produk wisata, seperti ekowisata, wisata budaya, gastronomi, dan wisata kesehatan. Selain itu, optimalisasi infrastruktur dan aksesibilitas, pemasaran digital, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas menjadi kunci utama,” katanya.

Pihaknya menyoroti pentingnya regulasi lingkungan dan kebijakan energi hijau, terutama di sektor perhotelan dan transportasi, guna memastikan keberlanjutan ekonomi serta ekologi. Dalam mendukung transformasi ekonomi hijau, BI memberikan berbagai insentif, di antaranya pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100% untuk properti dan kendaraan ramah lingkungan.

Dia menegaskan BI juga berkomitmen dalam pengembangan ekonomi hijau, dengan memperkuat literasi keuangan hijau serta membina UMKM berbasis lingkungan. Dukungan ini mencakup model bisnis berbasis hilirisasi, melibatkan petani, pelaku usaha, offtaker, serta pemerintah daerah.

Balinomics dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran Forkopimda, akademisi, asosiasi, perbankan, dan media. Melalui sinergi dan kolaborasi strategis, diharapkan Bali semakin berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. (bgn008)25022603

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong ekosistem money changer atau kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) dan penyedia jasa pembayaran layanan remitansi (PJP LR) yang telah berizin di Pulau Dewata, lebih sehat dan berdaya saing.

“Kami berharap meningkatkan daya saing usaha di tengah tantangan ekonomi dan dinamika regulasi global sebagai wajah hospitality Bali bagi wisatawan mancanegara,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja kepada para wartawan pada Rabu (19/2/2025).

Dia mengatakan seluruh pelaku industri KUPVA BB dan PJP LR di Bali juga diminta dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, memperkuat sinergi dengan regulator.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penyelenggara KUPVA BB dan PJP LR se-Provinsi Bali, guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antara regulator dan pelaku industri di Provinsi Bali. Kegiatan tersebut, juga mendukung kebijakan serta penguatan ekosistem industri yang lebih sehat dan berdaya saing.

Pertemuan itu dihadiri lebih dari 200 orang direksi dan pengurus KUPVA BB dan PJP LR, baik secara luring maupun daring. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan mengenai kondisi terkini KUPVA BB di Bali. Kemudian, sosialisasi ketentuan terbaru dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta diskusi strategis mengenai pengembangan KUPVA BB dan PJP LR ke depan.

Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Indra Gunawan Sutarto menyampaikan seiring dengan bergabungnya Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), serta adanya rencana penguatan pengawasan KUPVA BB melalui pengembangan supervisory and regulatory technology, diperlukan penyempurnaan pengaturan terhadap industri ini. Salah satunya, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia.

Indra menegaskan dalam menjaga ekosistem industri KUPVA BB dan PJP LR yang lebih sehat dan berdaya saing, terdapat tiga strategi kunci yang harus diperkuat bersama, yaitu BIMA (Bisnis, Digitalisasi, dan Manusia). Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran yang mewajibkan SDM pada industri Sistem Pembayaran memiliki standar kapasitas tertentu di bidangnya. (bgn008)25021915

Denpasar, Baliglobalnews

Layanan mobil kas keliling untuk penukaran uang nominal kecil (receh) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Pasar Badung, Denpasar, pada Senin (26/3/2024) ramai diserbu warga.

Tampak ratusan warga sejak pagi berbondong-bondong menunggu mobil khas keliling di depan lobi atau dekat halaman parkir Pasar Badung, untuk mengantri menukarkan uang jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Subehan (40), warga Denpasar, mengaku menukar uang miliknya Rp4 juta untuk menjadi pecahan lebih kecil, untuk dibawa ke kampung halaman Lamongan, Jawa Timur. “Tadi saya tukarkan uang Rp4 juta untuk digunakan saat Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman,” katanya.

Sebelum menukar uang, dira seminggu lalu terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi Pintar untuk memudahkan mendapat pelayanan penukaran pecahan uang kecil.

“Menggunakan aplikasi ini sangat mudah, karena saat di lokasi penukaran (Pasar Badung), tinggal menunjukkan bukti pendaftaran. Dan, saya lihat layanan penukaran uang pecahan tadi sangat baik,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Amik (31) warga Denpasar yang hadir ke lokasi layanan penukaran uang ke iklan yang juga menggunakan aplikasi Pintar. Dia menukarkan uang Rp2 juta menjadi uang pecahan kecil untuk dibawa ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur.

“Saya dapat menukar Rp2 juta, dapat menukar uang pecahan Rp10 rihu, Rp5 ribu, Rp2.000 dan Rp1.000. Pelayanan penukaran sudah baik,” katanya.

Sementara Kepala Seksi di Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Bali, K. Asmoro yang hadir di lokasi acara menjelaskan, Bank Indonesia melakukan layanan kas keliling dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

“Hari ini, layanan kas keliling di Pasar Badung. Kami harap, bisa mengakomodir semua masyarakat yang membutuhkan pecahan uang kecil. Mereka bisa menukarkan uang pecahan besar ke mobil layanan kas keliling hari ini,” pungkasnya. (bgn008)24032508

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengatakan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbudaya diyakini mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Pulau Dewata lebih berkualitas.

“Beberapa poin penting untuk pengembangan pariwisata Bali ke depan yakni dilakukan dalam kerangka keberlanjutan dan inklusif, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dan lain-lain) agar alam dan budayanya seimbang dan diversifikasi produk-produk pariwisata (seperti wellness dab health tourism) termasuk event-event budaya yang unik , yang dapat meningkatkan length of stay wisman,” kata Erwin pada Minggu (24/3/2024).

Menurut Erwin, hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan citra pariwisata berkualitas, dengan komitmen pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memberikan jaminan bahwa daerah tujuan wisata di Bali aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan.

“Arah pariwisata Bali ke depan diharapkan lebih fokus pada quality tourism. Quality tourism tidak melulu identik dengan kunjungan wisman high end. Namun, upaya meningkatkan length of stay wisatawan dan menciptakan branding Bali yang positif agar terjadi kunjungan yang berulang,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, perlu didorong event atau atraksi yang memiliki story telling dan konsep berkelanjutan. Selain itu, dukungan kemudahan bertransaksi non tunai lintas batas, tersedianya konektivitas langsung dari negara kantong wisman dan promosi yang efektif merupakan daya dorong untuk meningkatkan kunjungan. 

Dia menyebutkan pada 18 Maret 2024, sempat diadakan focus group discussion (FGD) pariwisata bertemakan Strategi Optimalisasi Kunjungan dari Kantong Wisman Potensial untuk Mendorong Daya Ungkit Pariwisata Bali.

Penyelenggaraan FGD, kata Erwin, secara garis besar membahas upaya dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) dari kantong wisman potensial yakni Australia, Tiongkok, dan India, yang merupakan tiga negara dengan wisman yang mendominasi kunjungan ke Bali.

Dia menjelaskan FGD menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Deputi Chief Mission KBRI Beijing Parulian Silalahi, Minister Counsellor KBRI New Delhi Hanafi Athena, Minister Counsellor KBRI Canberra Gunarmand Nainggolan, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf Wisnu Sindhutrisno, Vice President CSR BCA Faletta Aryuni, dan Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Berdasarkan amatan dari Perwakilan RI, di ketiga negara tersebut, Bali masih menjadi primadona bagi wisman Australia, Tiongkok, dan India. Kendati demikian terdapat pergeseran preferensi wisman pasca pandemi yang patut perlu diantisipasi salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap paket-paket wisata yang ditawarkan. Sehingga, tetap sesuai dengan permintaan pasar, seperti preferensi wisman Tiongkok bergeser dari culture dan experience tourism menjadi event tourism.

FGD yang dihadiri dinas pariwisata kabupaten/kota se-Bali dan asosiasi di bidang pariwisata juga membahas isu pariwisata Bali terkini yakni terkait dengan penerapan tourist levy dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas.

Berkaitan dengan kelancaran implementasi tourist levy penting untuk melakukan sosialisasi secara luas guna memastikan bahwa wisman paham terkait kebijakan baru ini dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala termasuk penyiapan kebijakan untuk pemanfaatan dana yang terkumpul.

Sementara itu, untuk meningkat kenyamanan mobilitas wisatawan dalam jangka panjang perlu diakselerasi pembangunan akses transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT).

Pengembangan desa wisata juga dinilai menjadi salah satu langkah alternatif potensial daya tarik wisatawan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali.

Desa wisata memiliki keunggulan karena mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar termasuk pengembangan UMKM.

“Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) juga sangat esensial dalam mendorong pariwisata berkualitas,” jelasnya. (bgn008)24032506