Denpasar, Baliglobalnews

Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global dan tekanan makroekonomi, ketangguhan sebuah lembaga keuangan diuji dari konsistensinya menjaga performa. Bank BPD Bali kembali membuktikan kinerja yang solid sebagai bank daerah berdaya saing nasional dengan mencatatkan pencapaian historis, meraih predikat Crown Champion atas kinerja predikat Sangat Bagus secara berturut-turut selama 25 tahun (2002-2026) dalam penganugerahan bergengsi 31st Infobank Award 2026 yang berlangsung di Jakarta.

“Penghargaan ini bukan sekadar piala, melainkan bukti nyata ketahanan, disiplin eksekusi, serta penerapan good corporate governance yang konsisten dari seluruh insan Bank BPD Bali. Di tengah dinamika volatilitas nilai tukar, suku bunga tinggi dan arus ekonomi global yang menantang, Bank BPD Bali terbukti mampu menjaga pertumbuhan aset secara sehat, berkelanjutan, dan adaptif,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma pada Sabtu (15/8/2026).

Prestasi ini diraih bersamaan dengan penyerahan kategori penghargaan lainnya yang disematkan oleh Infobank Media Group kepada Bank BPD Bali, yaitu The Best Performance KBMI 1 Bank (Asset Class Above IDR 25 Trillion), Crown Champion (The Bank with Consistent Excellent Performance for 25 Consecutive Years – 2002-2026) dan Yearly Excellent Performance Bank 2026.
Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian acara Leadership Mastery Forum 2026 yang dihadiri oleh sekitar 500 pimpinan tertinggi dan jajaran eksekutif dari industri perbankan, asuransi, hingga teknologi finansial se-Indonesia.

Sudharma menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan dan nasabah setia Bank BPD Bali. Dia menambahkan bahwa penghargaan yang diraih makin memperkuat motivasi Bank BPD Bali untuk terus memacu transformasi digital dan penguatan tata kelola risiko, khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perubahan lanskap bisnis perbankan masa kini. “Kami berterima kasih kepada Infobank Media Group atas apresiasi ini, serta kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham dan masyarakat Bali yang terus mempercayakan transaksi keuangannya kepada Bank BPD Bali. Pencapaian ini menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ucapnya.

Dalam rangkaian forum yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan apresiasi serta pandangannya terkait kondisi industri perbankan nasional di tengah tantangan global.

Mengenai resiliensi perbankan nasional, Dian Ediana Rae menyoroti bahwa di tengah ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global, sektor perbankan Indonesia tetap tangguh dengan kinerja intermediasi yang solid. Data per Juni 2026 menunjukkan pertumbuhan kredit mencapai 12,67% (Rp9.080,87 triliun) dan DPK tumbuh 10,21% (Rp10.281,79 triliun), didukung rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat di angka 23,70% serta NPL net terjaga di 0,82%.

Dia menekankan bahwa good corporate governance (GCG) dan integritas pimpinan (tone from the top) merupakan fundamental dalam menjaga kehati-hatian serta ketahanan bisnis perbankan dari berbagai risiko, termasuk risiko digitalisasi dan kebocoran data.

Sementara itu, Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, mengatakan Infobank yang telah berdiri selama 48 tahun terus berkomitmen untuk bersikap independen dan menjadi penunjuk arah di tengah ketidakpastian industri. Dia menekankan pentingnya kelangsungan bisnis, pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mendorong industri keuangan untuk beradaptasi secara lincah (agile) dalam menghadapi dinamika zaman. (bgn008)26081505

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Kesepakatan strategis ini berfokus pada sinergi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Penandatanganan dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kajati beserta jajaran Asisten, baik Asdatun maupun Aspidsus atas pendampingan hukum yang selama ini telah berjalan berkesinambungan. Sinergi ini dapat diperluas untuk mencakup program edukasi internal di lingkungan perbankan,” I Nyoman Sudharma pada Rabu (12/8/2026).

Puncak acara ditandai dengan prosesi penandatanganan naskah perjanjian kerja sama oleh Kepala Kejati Bali dan Direktur Utama Bank BPD Bali. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Bali serta Komisaris Utama Bank BPD Bali.

Melalui kemitraan komprehensif ini, Bank BPD Bali mengukuhkan komitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam setiap inovasi serta layanan yang diberikan, demi mewujudkan kemajuan perekonomian daerah Bali yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. “Ke depan, agar jajaran Kejaksaan dapat kembali hadir memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada pejabat serta karyawan kami, khususnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi wujud pengabdian kita bersama bagi bangsa dan negara,” katanya.

Sementara Kepala Kejati Setiawan Budi Cahyono menyoroti kedudukan strategis Bank BPD Bali sebagai Bank Pembangunan Daerah. Dia menekankan bahwa Bank BPD Bali memiliki fungsi krusial, bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan memikul peran ganda sebagai agen pemulihan ekonomi dan agent of development yang wajib mendukung program pembangunan strategis pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Menyadari betapa kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh Bank BPD Bali, Setiawan Budi Cahyono menegaskan bahwa kehadiran institusi Kejaksaan melalui instrumen Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan kebutuhan esensial. Sesuai amanat undang-undang, JPN hadir sebagai garda terdepan untuk mendampingi pemerintah maupun BUMD melalui tiga fungsi utamanya yang berkesinambungan.

Dalam fungsinya memberikan pertimbangan hukum, JPN membuka ruang bagi Bank BPD Bali untuk memohon pendampingan komprehensif, mulai dari penyusunan pendapat hukum (legal opinion), asistensi hukum, hingga pelaksanaan audit hukum.

Tidak hanya sebatas memberikan pandangan tertulis, JPN juga memegang mandat untuk memberikan bantuan hukum secara nyata. Kejaksaan siap mewakili dan membela kepentingan Bank BPD Bali dalam mengurai berbagai perkara hukum, baik di meja hijau (litigasi) maupun dalam mencari jalan keluar di luar pengadilan (non-litigasi). Fleksibilitas JPN juga tercermin dalam fungsinya untuk melakukan tindakan hukum lainnya, di mana para jaksa dapat mengambil peran strategis dan netral sebagai fasilitator, mediator, hingga pendamping terpercaya dalam proses arbitrase.

Kajati menegaskan bahwa perpanjangan PKS ini adalah wujud nyata dari sebuah kolaborasi. “Harapannya, sinergi yang dibangun dengan penuh integritas dan profesionalisme ini mampu memastikan berjalannya Good Corporate Governance di dalam operasional bisnis Bank  BPD Bali, serta membawa kepastian hukum bagi pembangunan daerah,” tuturnya. (Adv/bgn008)26081215

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali bersinergi dengan PT Taspen menyelenggarakan sosialisasi Ketaspenan Flagging dan Layanan Antara Bank BPD Bali dengan Taspen, yang dihadiri perwakilan karyawan-karyawati unit kerja Bank BPD Bali, di Aula Kantor Pusat Bank BPD Bali, Denpasar.

Direktur Kredit Bank BPD Bali Made Lestara Widiatmika kegiatan ini bertujuan sebagai upaya dalam memberikan layanan prima bagi nasabah, khususnya para peserta Taspen. “Kegiatan strategis ini berfokus pada tiga agenda utama, yakni sosialisasi mekanisme flagging baru, penambahan user aplikasi, serta pembahasan pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) Flagging. Inovasi sistem ini dirancang agar proses identifikasi dan kepesertaan Taspen di lingkungan perbankan berjalan lebih akurat, aman, terstandarisasi, dan efisien,” katanya pada Sabtu (1/8/2026).

Dia menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin dengan sangat baik antara Bank BPD Bali dan PT Taspen Kantor Pusat maupun Cabang. “Ketiga agenda yang dibahas hari ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam upaya kita bersama untuk menyempurnakan proses flagging kepesertaan Taspen. Melalui mekanisme baru ini, kami berharap akurasi identifikasi dan validasi data meningkat, sementara proses input dan monitoring operasional dapat berjalan lebih cepat, optimal, dan tidak menumpuk pada satu pihak. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada peningkatan kualitas layanan kepada peserta Taspen di lapangan,” ujarnya.

Perubahan mekanisme operasional ini juga bertujuan untuk mempercepat proses layanan dengan mendekatkan proses verifikasi ke tingkat cabang. Hal ini ditegaskan oleh Branch Manager PT Taspen Denpasar, Manaksak Siburian, yang menyoroti pentingnya kelancaran komunikasi antarinstansi. “Dengan perubahan pola pelaksanaan ini, verifikasi dan validasi flagging kini didekatkan ke kantor cabang. Sinergi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi, dan kolaborasi butuh komunikasi yang baik. Tujuan utama kita murni untuk meningkatkan layanan dan kepuasan nasabah, terutama para pensiunan,” kata Manaksak.

Inisiatif Bank BPD Bali dalam memfasilitasi percepatan sosialisasi regulasi baru ini mendapat apresiasi tinggi dari perwakilan pusat. Regional Operations Department Head PT Taspen Kantor Pusat, Muhammad Samsuri, memuji langkah proaktif BPD Bali di antara puluhan mitra kerja sama Taspen secara nasional. “Dari sekitar 46 mitra kerja sama kami, inisiatif sosialisasi secara langsung ke level operasional ini pertama kali datang dari Bank BPD Bali. Ini adalah hal yang luar biasa positif. Ke depannya, otoritas penyelesaian (open flagging) akan diserahkan sepenuhnya ke mitra perbankan. Untuk mendukung hal tersebut, kami juga memperketat sistem keamanan user dengan autentikasi ganda guna memastikan keamanan data nasabah,” katanya.

Melalui sosialisasi ini, seluruh perwakilan unit kerja Bank BPD Bali diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan mekanisme operasional secara komprehensif. Sinergi dan pembaruan legalitas operasional antara Bank BPD Bali dan PT Taspen diharapkan terus membawa kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh nasabah pensiunan di Bali. (bgn008)26080102

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025, ditopang oleh pertumbuhan aset, penyaluran kredit serta inovasi produk dan layanan digital yang semakin agresif. Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, Bank BPD Bali mampu menjaga fundamental bisnis tetap kuat dan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan pada tanggal 3 Februari 2026, Bank BPD Bali telah menggelar RUPS Tahun Buku 2025. “Pemegang saham Bank BPD Bali menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris tahun buku 2025, serta memutuskan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp826,10 miliar dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan pada tahun buku 2025 sebesar Rp1.101,47 miliar atau tumbuh sebesar 25,39 persen (yoy). Pembagian dividen tahun buku 2025 meningkat sebesar 25 persen dari pembagian dividen tahun sebelumnya yakni sebesar Rp658,85 miliar,” kata Sudharma kepada wartawan di Denpasar pada Selasa (3/2/2026) sore.

Menurut Sudharma, selama Tahun Buku 2025 Bank BPD Bali mendapatkan setoran modal Rp473 miliar sehingga modal setor sampai dengan 31 Desember 2025 Rp2,88 triliun dengan modal inti Rp5,39 triliun. Berdasarkan laporan keuangan Desember 2025, kata dia, Bank BPD Bali mencatatkan total aset sebesar Rp41,38 triliun. Angka ini bukan sekadar angka di atas kertas, capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,01 persen (yoy) dan berhasil menembus 101,59 persen dari target Rencana Bisnis Bank (RBB) yang ditetapkan sebelumnya.

Dari sisi intermediasi, lanjutnya, penyaluran kredit juga menunjukkan kinerja positif. Total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp25 triliun, tumbuh 9,51 persen (yoy) dengan pertumbuhan Kredit UMKM sebesar 9,23 persen atau Rp12,769 triliun dan didukung dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,769 triliun.

Dia menyampaikan pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM dan program pembangunan daerah. “Pertumbuhan kredit tersebut bukan hanya soal angka statistik semata, melainkan wujud nyata komitmen Bank BPD Bali dalam membantu mewujudkan mimpi-mimpi para pelaku usaha kecil dan mendukung penuh program pembangunan daerah agar roda ekonomi Bali terus berputar dinamis secara inklusif,” terangnya.

Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp33,85 triliun atau tumbuh 5,24 persen (yoy). Pertumbuhan DPK ditopang oleh peningkatan giro dan tabungan masyarakat terlihat dari rasio CASA sebesar 69,09 persen, mencerminkan kepercayaan publik yang terus terjaga terhadap Bank BPD Bali.

Kinerja Bank BPD Bali tetap sehat, tercermin pada rasio keuangan antara lain rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 29,30 persen, rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang terjaga di level 0,80 persen, rasio NIM sebesar 6,33 persen serta rasio BOPO yang membaik menjadi 62,42 persen.

Selain kinerja keuangan yang solid, Bank BPD Bali selalu mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah, tercatat sepanjang tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Bank BPD Bali dalam menghadirkan berbagai inovasi produk dan layanan. (bgn008)26040207

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali menerima penghargaan corporate social responsibility (CSR) dari Anggota DPD RI perwakilan Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III atas sumbangsihnya dalam kegiatan bela negara beberapa waktu lalu.

“Penghargaan CSR kepada Bank BPD Bali ini, karena telah membantu CSR Bela Negara ada sekitar 400 anak-anak,” kata Arya Wedakarna ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank BPD Bali di Renon, Denpasar, pada Senin (26/1/2026) lalu.

Wedakarna yang menjabat Komite I Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan DPD RI ini juga mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. “Selamat kepada Bank BPD Bali sudah menjadi 10 besar terbaik di Indonesia terkait dari sisi semua parameternya kinerja penyaluran KUR tiang monitor di Senayan cukup bagus, KUR selalu meningkat sejak terakhir saat kesini 8 tahun yang lalu,” katanya.

Wedakarna juga mendukung pembangunan gedung baru Kantor Bank BPD Bali Pusat sebagai representasi bank daerah yang besar sekaligus memberikan kenyamanan dan memudahkan pelayanan terhadap nasabah. “Kalau kita ke Riau, Sumatera gedung-gedung BPD-nya bagus-bagus tinggi-tinggi, tiang sempat berhenti di bank BPD Riau itu, kapan BPD Bali bisa bangun seperti ini, bahkan sempat memfoto, ngga tahunya ngga sampai sebulan ada pengumuman astungkara. Harapan tiang juga terwujud. Mudah-mudahan dengan gedung yang akan dibangun speknya bagus,” katanya.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengungkapkan peningkatan capaian kinerja perusahaan juga sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dan implementasi Ekonomi Kerthi Bali untuk peningkatan kapasitas UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa. “Hal ini tercermin dari sejumlah produk perbankan yang dikembangkan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pengadaan Perumahan (KPP), Kredit Usaha Alsintan (KUA), Kredit Investasi dan Modal Kerja Padat Karya (KIPK), serta Kredit Kusuma,” katanya.

Nyoman Sudharma memaparkan kinerja Bank BPD Bali sepanjang tahun 2025 yang dinilai solid dan progresif, khususnya pada penyaluran kredit program yang menyentuh langsung sektor produktif dan UMKM. Dia juga memaparkan kinerja Bank BPD Bali selama tahun 2025 di mana kinerja keuangan dinilai solid dan progresif, khususnya pada penyaluran kredit program yang menyentuh langsung sektor produktif dan UMKM.
Dalam laporan kinerjanya, Bank BPD Bali mencatat realisasi kredit yang mencapai target penuh atau 100 persen di sejumlah skema strategis, sekaligus menetapkan target ekspansif untuk tahun 2026.

Hingga 31 Desember 2025, total kredit yang disalurkan Bank BPD Bali mencapai Rp25,001 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit produktif mendominasi dengan porsi 60,04 persen, menegaskan peran BPD Bali sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan penopang sektor riil di Bali.

Capaian paling menonjol terlihat pada penyaluran KUR. Sepanjang 2025, Bank BPD Bali berhasil merealisasikan 100 persen target KUR sebesar Rp1,768 triliun. Penyaluran ini mencakup KUR Super Mikro senilai Rp550 juta untuk 55 rekening, KUR Mikro Rp320 miliar untuk 3.988 rekening, serta KUR Kecil Rp1,448 triliun untuk 4.903 rekening. Untuk penyaluran KUR terbesar masih didominasi sektor perdagangan sebesar 40,6 persen, disusul jasa-jasa 38,9 persen dan sektor pertanian 14,8 persen.

Atas optimalnya penyaluran KUR tersebut, Bank BPD Bali sebelumnya juga menerima apresiasi bergengsi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali atas keberhasilan menyalurkan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Oktober 2025 dalam ajang Bali Green Economy Forum yang digelar BI Perwakilan Bali.

Dari sisi kualitas, kinerja KUR BPD Bali tergolong sangat sehat dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) hanya 0,01 persen. Hal ini merupakan salah satu refleksi penerapan Governance Risk Compliance (GRC) yang memadai pada setiap jenjang organisasi. Tercermin dari nilai Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank BPD Bali dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan nilai Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau SEHAT sejak tahun 2012.

Berdasarkan data TKB per 31 Desember 2025, Bank BPD Bali memperoleh total skor 1,51 dan berada dalam rentang PK-2 yang mengindikasikan peringkat kesehatan bank BPD Bali adalah 2. Peringkat 2 (PK-2) umumnya menunjukkan kondisi bank yang cukup sehat atau memuaskan dengan rincian faktor Profil Risiko, Tata Kelola, dan Rentabilitas masing-masing mendapatkan skor 2, yang setara dengan peringkat 2.

Selain KUR, Bank BPD Bali juga mencatat keberhasilan pada berbagai kredit program lainnya. Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang menyasar pengadaan alat dan mesin pertanian terealisasi 100 persen dengan nilai Rp8,292 miliar dan NPL 0 persen. Kredit Pengadaan Perumahan (KPP) juga mencapai target penuh Rp11,5 miliar, yang terdiri dari KPP Supply Rp3,5 miliar dan KPP Demand Rp8 miliar.
Sementara itu, Kredit Investasi dan Modal Kerja Padat Karya (KIPK) mencatatkan realisasi Rp3,3 miliar atau 47,14 persen dari target Rp7 miliar, dengan sasaran sektor industri padat karya seperti garmen dan furnitur.

Bank BPD Bali juga terus mendorong debitur UMKM untuk naik kelas melalui Kredit Kusuma (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul, dan Maju). Hingga akhir 2025, Kredit Kusuma membukukan plafon Rp1,35 triliun dengan baki debet Rp1,13 triliun yang diserap oleh 2.393 rekening. Program ini mencatat tingkat graduasi debitur dari KUR Mikro ke KUR Kecil atau komersial mencapai 834 persen dari target yang ditetapkan.

Sudharma menegaskan bahwa capaian tahun 2025 merupakan hasil dari fokus bank dalam memperkuat kredit produktif dan pendampingan UMKM secara berkelanjutan.

“Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Bank BPD Bali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas kredit dan dampaknya bagi perekonomian daerah. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan yang sehat, mendorong UMKM naik kelas, serta memperkuat sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, Bank BPD Bali menetapkan target penyaluran kredit yang lebih agresif. Untuk KUR, total target plafon ditetapkan sebesar Rp1,8006 triliun. Target tersebut mencakup KUR Super Mikro sebesar Rp600 juta untuk 47 debitur, KUR Mikro Rp300 miliar untuk 1.701 debitur, serta KUR Kecil sebesar Rp1,5 triliun, dengan alokasi Rp1,47 triliun di Bali dan Rp30 miliar di wilayah NTB. BPD Bali juga menargetkan 665 debitur KUR dapat naik kelas atau lulus graduasi pada 2026.

Untuk kredit program lainnya di wilayah Bali, Bank BPD Bali menargetkan KUA sebesar Rp8,2 miliar untuk 10 debitur serta KIPK sebesar Rp9,51 miliar untuk 10 debitur. Adapun target Kredit Pengadaan Perumahan (KPP) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp278,5 miliar untuk 410 debitur, yang terbagi atas KPP Supply Rp87,5 miliar dan KPP Demand Rp191 miliar, termasuk ekspansi terbatas ke wilayah NTB.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Bank BPD Bali terus memperkuat strategi pendampingan UMKM melalui produk unggulan seperti Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP) dengan suku bunga kompetitif 9 persen per tahun, program Sidi Kumbara dengan subsidi bunga hingga 0 persen, serta dukungan digitalisasi UMKM melalui penyediaan aplikasi akuntansi gratis hasil kolaborasi dengan perusahaan IT lokal.

Dengan strategi tersebut, Bank BPD Bali optimistis porsi kredit produktif akan terus meningkat dan mencapai 67,10 persen pada 2030, sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis kerakyatan.

Informasi mengenai produk jasa dan layanan Bank BPD Bali dapat diakses melalui website resmi Bank pada alamat www.bpdbali.co.id atau melalui kanal resmi Bank pada Instagram (bankbpdbali), Facebook (Bank BPD Bali), TikTok (@bpdbaliofficial), X (bpdbaliofficial), Youtube (Bank BPD Bali), serta BPD Bali Call 1500-844.

Disclaimer: Informasi mengenai kinerja keuangan Bank BPD Bali semester II 2025 ini adalah cerminan dari kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu ini tidak memberikan jaminan pasti atas tercapainya kinerja yang sama, apalagi lebih baik di masa depan. Perubahan kondisi ekonomi dan industri dapat mempengaruhi hasil yang berbeda. Konsumen diuntuk selalu memahami risiko. (adv/bgn/008)26012808

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pencapaian kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen sepanjang Tahun 2025.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan tercatat tahun 2025, Bank BPD Bali sukses menyalurkan KUR sebesar Rp1,768 triliun, yang menjangkau sebanyak 8.946 debitur di seluruh Bali. Bank BPD Bali secara konsisten memprioritaskan sektor produksi untuk memacu pertumbuhan ekonomi riil, dengan komposisi penyaluran mencapai 61 persen pada sektor produksi dan 39 persen pada sektor nonproduksi,” katanya.

Nyoman Sudharma menyampaikan capaian tahun 2025 merupakan bukti sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan perbankan yang dilandasi oleh kebijakan ekonomi nasional. “Pencapaian target KUR di tahun 2025 merupakan wujud nyata kontribusi Bank BPD Bali dalam mengimplementasikan program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya dalam memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput dan menciptakan lapangan kerja melalui sektor produktif. Kami tidak hanya sekadar menyalurkan modal, tetapi memastikan modal tersebut efektif mendorong UMKM naik kelas,” ujarnya.

Bank BPD Bali pun mendapat apresiasi dari Kementerian Perekonomian sebagai salah satu dari empat lembaga keuangan di Regional Jawa II, Bali, Nusra yang menyalurkan lebih dari 60 persen KUR ke sektor produksi terutama pertanian, industri pengolahan dan perikanan.

Adapun rincian realisasi KUR sepanjang tahun 2025 meliputi KUR Kecil tersalurkan sebesar Rp1,448 triliun kepada 4.903 debitur, KUR Mikro tercatat sebesar Rp320 miliar yang telah disalurkan kepada 3.988 debitur serta KUR Super Mikro tersalurkan sebesar Rp550 juta kepada 55 debitur.

Selain KUR, Bank BPD Bali turut aktif dalam mendukung kemandirian pangan dan kedaulatan ekonomi sesuai poin Asta Cita melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA). Realisasi KUA berhasil mencapai Rp8,29 miliar atau 100 persen dari target. Di sisi lain, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) telah tersalurkan Rp3,3 miliar. “Bank BPD Bali juga memperkokoh perannya dalam sektor papan dengan menjadi salah satu bank tepercaya dalam menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat,” tegasnya.

Atas kontribusi nyatanya, Bank BPD Bali sebelumnya menerima apresiasi bergengsi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, atas keberhasilan menyalurkan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Oktober 2025 dalam ajang Bali Green Economy Forum yang digelar BI Perwakilan Bali.

Momentum ini menegaskan peran Bank BPD Bali yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang berkelanjutan. Keberhasilan penyaluran kredit ini dibarengi dengan manajemen risiko yang sangat ketat dan prudent. Hal ini tercermin dari angka Non-Performing Loan (NPL) yang sangat terjaga yang dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang terjaga di level 0,80 persen.

Nyoman Sudharma menambahkan, rendahnya angka NPL menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bali memiliki integritas dan resiliensi yang tinggi. “Kami akan terus mengakselerasi pemberdayaan UMKM serta perekonomian daerah. Hal ini merupakan perwujudan program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun ekonomi dari bawah. Kami berkomitmen di tahun 2026, Bank BPD Bali mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Bali, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, dan tetap menjadi bank yang pruden dengan risiko kredit yang minimal,” jelasnya. (bgn008)26012313

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali meraih penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dari Pemerintah Kota Denpasar yang diterima Direktur Operasional di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya, Denpasar, pada Rabu (26/11/2025).

Direktur Operasional Ida Bagus Gede Setia Yasa mengatakan Bank BPD Bali mengapresiasi penghargaan TJSLP dari Pemkot Denpasar ini. “Sinergi kami dengan pemerintah sangat solid dan menjadi kewajiban bersama,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Dia menyebutkan ada delapan program CSR Bank BPD Bali dalam upaya meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan di Denpasar, diantaranya penanganan sampah, pengentasan kemiskinan, lingkungan dan program kemitraan, serta membantu Dinas Sosial dalam upaya renovasi gedung untuk kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. “Bank BPD Bali mendukung penuh program Dinas Sosial yang bertujuan menguatkan potensi dan memperluas peluang saudara kita penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendapatkan pelatihan kerja,” katanya.

Bank BPD Bali memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan sosial ini dapat meningkatkan branding Bank BPD Bali. “Bantuan sosial ini, juga tidak sebatas di Denpasar, tetapi juga turut mendukung program pemerintah Provinsi Bali, program pemerintah desa adat hingga desa dinas,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, Bank BPD Bali juga berkontribusi pada pengembangan desa melalui program CSR, memastikan dampak positif meluas ke tingkat desa, hingga berdampak pada peningkatan perekonomian desa. “Sebagai implementasi TJSLP pada tahun 2025, Bank BPD Bali telah membantu Pemerintah Provinsi Bali menata kawasan Lapangan Renon di Denpasar, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bank BPD Bali dalam Forum TJSLP Bali,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, Bank BPD Bali akan terus melanjutkan program TJSL ini yang seirama dengan sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya bagaimana lingkungan, sosial, kemitraan, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat menjadi perhatian. “Program kita ada pembiayaan berkelanjutan yang kembali digagas. Seperti adanya kredit bergulir untuk kelompok usaha tani garam yang telah dilakukan saat pandemi covid beberapa waktu lalu,” katanya.

Selain itu, ada program beasiswa bagi PTN secara berkelanjutan, sebagai bagian peningkatan kualitas SDM di Pulau Bali. Bank BPD Bali juga telah menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir. Kemudian juga menyerahkan bantuan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti memberikan truk sampah, kendaraan roda tiga pengangkutan sampah dan mesin pencacahan sampah. (adv/bgn008)25112620

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali meraih penghargaan “Regional Banking ESG Excellence Award” dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2025: Best Regional Banks”, yang digelar di Jakarta pada Kamis (16/10/2025).

“Penghargaan yang diselenggarakan oleh media nasional CNBC Indonesia ini menekankan pada penerapan environmental, social, and governance (ESG) di sektor perbankan, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berhasil menunjukkan kinerja positif dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma dalam keterangannya di Denpasar pada Selasa (21/10/2025).

Dia menegaskan komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung upaya pengurangan emisi karbon serta perlindungan lingkungan di Pulau Bali. “Kami berkomitmen pada peran Bank BPD Bali dalam upaya peningkatan dan penanganan isu karbon, serta perlindungan alam dan lingkungan di Bali. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi Bali yang berlandaskan prinsip hijau, tangguh, dan sejahtera. Sekali lagi, terima kasih kepada CNBC.” ucapnya.

Dia menyampaikan apresiasi kepada CNBC Indonesia atas penghargaan yang diberikan. “Terima kasih CNBC Indonesia yang telah memberikan award kepada Bank BPD Bali berkaitan dengan penerapan ESG, tentunya award yang kami dapatkan atas hasil kerja keras tim Bank BPD Bali dan dukungan dari pemegang saham dan stakeholder,” ujarnya.

CNBC Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang memberikan apresiasi kepada lembaga, korporasi, dan tokoh berprestasi di berbagai sektor. Pada sesi Road to CNBC Indonesia Awards 2025: Best Regional Banks, penghargaan diberikan kepada BPD yang mampu menunjukkan ketahanan kinerja di tengah ketidakpastian ekonomi global serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (*/bgn008)25102109

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali siap menyalurkan secara perdana Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang digagas Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sehingga mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) di Bali berkembang.

Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyatakan siap mendukung penuh program tersebut untuk transformasi ekonomi Bali. Karena, program ini menjadi insentif ekonomi pemerintah pusat untuk memperkuat industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Program KIPK menawarkan pinjaman fleksibel hingga delapan tahun dengan plafon di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga 5 persen. “Kita concern mendukung program ini. IKM adalah bagian dari upaya membangkitkan ekonomi Bali sekaligus menyerap tenaga kerja,” katranya pada Jumat (5/9/2025).

Sudharma mengungkap saat ini ada 11 calon debitur yang sedang dalam pengajuan kredit KIPK. Dia mengharapkan program KIPK akan terus bertambah dan berkelanjutan ke depannya. “Kita mempunyai pipeline (calon debitur-red) 11, tapi kita sedang cari lagi, kan ini baru kebijakan dan kita harapkan terus bertambah dan tidak berhenti tahun ini, tahun depan bisa,” katanya.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peluncuran perdana program ini di Bali. Menurut dia, permodalan selama ini menjadi kendala utama IKM untuk berkembang. “Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen, ini akan memacu pertumbuhan IKM di Bali. UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah, yang menengah bisa tumbuh lebih besar. Karena selama ini yang menjadi kendala itu salah satunya faktor permodalan jadi aksesnya sudah luar biasa dan ini kita dorong untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali,” katanya.

Sementara Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini karena target utamanya adalah industri padat karya. “Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena memang yang kita sasar adalah industri padat karya. Kita dalam program ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah,” kata Menperin Agus saat Sosialisasi Program KIPK di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (4/9/2025).

Menperin menyebutkan regulasi penerima KIPK saat ini mewajibkan memiliki tenaga kerja minimal 50 orang. Namun, untuk Bali pihaknya membuka peluang penyempurnaan skema pada tahun 2026 agar program ini bisa menjangkau lebih banyak sektor. “Jadi khusus untuk Provinsi Bali, sesuai masukan Gubernur, kita akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini bisa terjangkau lebih luas. Tetapi tujuan utama pemberian kredit industri padat karya ini tetap tidak berubah, yaitu untuk peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru, dan modal usaha,” tegasnya.

Pihaknya membuka target sebanyak-banyak agar semakin banyak pelaku industri yang ikut KIPK. Dengan begitu, diharapkan akan mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kompetitivitas. “Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti dia akan mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing yang lebih baik karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan,” katanya.

Menteri menegaskan ada enam subsektor prioritas dalam program ini, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, tekstil, barang kulit dari kulit dan alas kaki, furnitur dan mainan anak.

Sosialisasi KIPK di Bali juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur resmi, termasuk Bank BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng.

Secara simbolis, Bank BPD Bali menyalurkan perdana KIPK kepada tiga pelaku industri yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur). (adv/bgn008)25090511

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali siap melayani proses buka blokir serta aktivasi kembali rekening dormant secara langsung di kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh Bali dan Lombok.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan Bank BPD Bali patuh dan mengikuti ketentuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan terus berkoordinasi secara aktif agar prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah tetap terjaga, serta selalu memastikan dana nasabah dalam rekening tetap aman. “Nasabah yang memiliki rekening dormant cukup melakukan langkah berikut untuk mengaktifkan kembali rekening yaitu mengunjungi kantor cabang Bank BPD Bali terdekat, membawa identitas diri (KTP) yang masih berlaku serta membawa buku tabungan asli dari rekening dormant,” katanya.

Dia menyebutkan setelah ketiga syarat tersebut dipenuhi, nasabah cukup melakukan satu jenis transaksi apapun untuk mengaktifkan kembali rekening tersebut tanpa dipungut biaya. Bank BPD Bali, lanjutnya, juga menyediakan dukungan melalui sistem digital perbankan yang dapat dimanfaatkan nasabah seperti Internet Banking Bisnis maupun Mobile Banking untuk mengecek status rekening maupun melakukan update data. “Meski begitu, buka blokir tetap dilakukan di kantor cabang dan cabang pembantu untuk memastikan verifikasi identitas berjalan aman,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Bank BPD Bali juga berkomitmen penuh untuk selalu menjaga performa dalam meningkatkan layanan serta menjaga kepercayaan nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan sampai dengan bulan Juli 2025, dimana Bank BPD Bali mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan total aset mencapai Rp40,80 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp34,09 triliun, kredit tersalurkan Rp24,37 triliun, serta laba sebesar Rp753,46 miliar. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga rendah di angka 0,87%, efisiensi operasional (BOPO) sebesar 60,60%, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level sehat 71,49%.

“Capaian ini mencerminkan fundamental bank yang solid dalam memberikan pelayanan optimal kepada nasabah, termasuk dalam pengelolaan rekening dormant,” jelasnya.

Nyoman Sudharma menambahkan, informasi lengkap terkait aktivasi rekening dormant dapat dilihat langsung di kantor cabang maupun layanan resmi perbankan seperti website dan media sosial resmi Bank BPD Bali. “Jika nasabah menerima informasi yang tidak jelas sumbernya, mereka diminta untuk tidak panik dan segera menghubungi call center Bank BPD Bali 1500 844 atau layanan nasabah resmi milik Bank BPD Bali,” jelasnya.

Selain mengaktifkan rekening, nasabah juga diimbau untuk rutin memantau aktivitas rekening pribadi mereka. Hal ini penting agar status rekening tetap aktif dan tidak masuk kembali dalam kategori dormant. Aktivitas seperti transfer, pembayaran tagihan, maupun penggunaan layanan digital banking juga sudah cukup untuk menjaga status aktif sebuah rekening.

Di sisi lain, pembaruan data pribadi seperti nomor telepon dan alamat email juga penting dilakukan secara berkala. Dengan data yang selalu mutakhir, nasabah akan tetap mendapatkan notifikasi resmi dari Bank BPD Bali mengenai informasi layanan maupun status rekening mereka. (adv/bgn008)25081110