Badung, Baliglobalnews

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meluncurkan Program Kredit Perumahan (KPP) pada 21 Oktober 2025.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, program tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendorong penguatan usaha kecil melalui dukungan pembelian, pembangunan dan renovasi tempat usaha. “Banyak rumah tidak layak huni di Bali yang perlu segera diperbaiki. Kita ingin melakukan langkah nyata untuk perubahan. Tahun depan anggaran akan meningkat hingga 100 persen,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar Sosialisasi KPP pada Selasa, 25 November 2025, di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana. Kegiatan ini dihadiri, serta 20 calon penerima program dari Denpasar, Badung, dan Buleleng.

Dia menambahkan, di Denpasar terdapat sekitar 100 rumah yang akan direnovasi dalam empat bulan ke depan agar tidak ada lagi kawasan kumuh. Maruarar juga menyebut, KPP bukan hanya membantu warga memiliki rumah layak, tetapi juga memberantas praktik rentenir dengan menyediakan akses kredit yang mudah, cepat, dan murah.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali masih membutuhkan sekitar 32 ribu rumah layak huni, dengan mayoritas kebutuhan berada di tingkat kabupaten/kota. Dia berharap dukungan pemerintah pusat terus ditingkatkan agar dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak. “Kami mengapresiasi program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri. Kami berharap di Bali program ini bisa berjalan progresif,” ujarnya.

Untuk program KPP, Bank BPD Bali menjadi salah satu bank penyalur. Tentu program ini menurut Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, menjadi katalis penting bagi penguatan ekonomi daerah. “Hampir 110 sektor ekonomi akan terdampak oleh program KPP. Untuk tahun ini, target penyaluran di Bali mencapai Rp11,5 miliar dan akan meningkat tahun depan,” jelasnya.

Selain menyalurkan KPP, Bank BPD Bali juga mencatat capaian positif dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025. Total penyaluran KUR mencapai Rp1,58 triliun bagi 7.920 UMKM, dengan 60,97 persen di sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan dan perikanan.

Segmen KUR Mikro menyerap alokasi Rp300 miliar (100 persen dari kuota), sedangkan KUR Ultra Mikro (Sumi) mencatat Rp520 juta dan KUR Kecil sebesar Rp1,21 triliun. Sudharma menegaskan komitmen bank dalam memperkuat permodalan pelaku usaha produktif secara prudent, transparan, dan akuntabel.

Selain KUR, Bank BPD Bali juga menyalurkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Sosialisasi KPP turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Dirjen Perumahan dan Perkotaan Sri Haryati serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Informasi lebih lanjut terkait Produk Kredit Program Perumahan (KPP) Bank BPD Bali: silakan klik tautan: https://www.bpdbali.co.id/
Klik menu Pinjaman pada beranda kemudian pilih sub menu Kredit Program menuju menu Kredit Program Perumahan (KPP) atau dapat menghubungi BPD Bali Call 1500844 Bank BPD Bali berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. (adv/bgn008)25112515

Badung, Baliglobalnews

Bank BPD Bali mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menegaskan pentingnya literasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk mahasiswa. “Bank BPD Bali selaku lembaga keuangan berkewajiban melaksanakan program literasi. Kami sudah lakukan program literasi pada anak-anak sekolah dan kini meningkat ke jenjang mahasiswa. Di luar itu, Bank BPD Bali juga melakukan literasi kepada ibu rumah tangga melalui program Goes to Banjar, sesuai dengan kekhasan budaya desa adat di Bali,” ujarnya dalam keterangannya pada Selasa (26/8/2025).

Program literasi keuangan ini, kata dia, merupakan bagian dari implementasi POJK 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sepanjang semester I 2025, Bank BPD Bali telah melaksanakan 283 kegiatan literasi, meningkat dari tahun sebelumnya 194 kegiatan. Program tersebut meliputi Goes to Banjar, Goes to School, edukasi ke calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), literasi melalui media sosial, pembentukan Duta Literasi Keuangan, hingga Training of Trainers untuk Duta Literasi Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bank BPD Bali juga menyerahkan Tabungan Sibapa dan Program Simuda kepada lima mahasiswi Duta Literasi Keuangan PNB.

Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Cecep Setiawan menyampaikan bahwa mengelola keuangan adalah keterampilan hidup (life skill) yang wajib dimiliki generasi muda. “Pengetahuan tentang keuangan menjadi salah satu hal yang krusial. Adik-adik pasti perlu memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan yang baik, bagaimana memilih kredit rumah, budaya menabung, hingga mencatat anggaran dengan baik. Semua itu life skill yang harus dimiliki,” katanya.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Hal ini menandakan masih ada masyarakat yang menggunakan produk keuangan namun belum memiliki literasi memadai.

Direktur PNB I Nyoman Abdi menambahkan bahwa kolaborasi dengan Bank BPD Bali sejalan dengan misi kampus dalam menyiapkan mahasiswa yang unggul, tidak hanya secara akademik, tetapi juga melek finansial. “Sampai tahun-tahun ke depan, Bank BPD Bali selalu di hati PNB Bali. Semoga acara ini memberi dampak bagi mahasiswa untuk lebih siap menghadapi era berbasis teknologi,” ucapnya.

Sebelumnya, OJK Bali menggelar kegiatan “Ngopi Kuy” atau Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk dengan tema “Generasi Muda Cerdas Keuangan, Masa Depan Sejahtera” di Auditorium Widya Padma Politeknik Negeri Bali (PNB). Acara ini menghadirkan talkshow edukasi keuangan dengan narasumber Kabag Dana dan Hubungan Kelembagaan Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Agus Junio Kurniawan dan Asisten Direktur Pendukung Dewan Komisioner OJK Sokhib Nur Prasetyo.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsyah dan Direktur Bisnis Bank BPD Bali I Nyoman Sumanaya. (adv/bgn008)25082610