Tabanan, Baliglobalnews 

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyoroti pelanggaran pembangunan di kawasan Jatiluwih, yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO sejak 2012. Dia mendesak jajaran eksekutif untuk mengambil tindakan tegas.

Desakan ini muncul setelah Komisi DPRD Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pekan lalu. Hasilnya, ditemukan sedikitnya 13 bangunan usaha berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Salah satu yang paling disorot adalah sebuah restoran yang sudah hampir rampung, namun jelas melanggar garis sempadan jalan. “Dalam kasus pelanggaran LSD ini, kami di dewan menilai pemerintah terkesan lamban bertindak. Padahal sejumlah bangunan sudah berdiri meski jelas melanggar aturan. Selain di Jatiluwih, kami juga menemukan pelanggaran serupa di kawasan Tanah Lot,” katanya pada Rabu (20/8/2025).

Menurut Arnawa, sosialisasi aturan hingga ke tingkat camat dan perbekel sangat krusial untuk mencegah gesekan dengan masyarakat. “Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang jelas. Kalau bangunan yang sudah ada kita paksa bongkar, itu salah. Tapi kalau tidak dibongkar, juga melanggar aturan. Maka pemerintah harus tegas sekaligus memberikan edukasi sejak awal,” katanya.

Sementara Sekda Tabanan I Gede Susila yang dimintai konfirmasi terkait desakan membongkar bangunan yang melanggar marka jalan di Kawasan Jatiluwih mengatakan masih melalui proses, tidak serta merta ditindak. “Seperti tadi masukan dari Bapak Ketua DPRD yang melanggar jangan sampai sudah mau selesai baru memberi peringatan,” jelasnya. 

Gede Susila juga menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak, termasuk subak, badan pengelola, masyarakat, perbekel, dan camat. Dia berharap pemilik bangunan memiliki kesadaran untuk membongkar sendiri setelah diberikan peringatan. “Sampai saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas di bangunan-bangunan tersebut,” pungkasnya. (*/bgn020)25082108

Badung, Baliglobalnews 

Menindaklanjuti Surat Perintah Pembongkaran Bupati Badung Nomor 600.1.15.2/14831/SETDA/SAT.POL.PP, tertanggal 15 Juli 2025, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan pembongkaran 48 bangunan melanggar yang berada di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kuta Selatan, pada Senin (21/7/2025).

Gubernur Bali Wayan Koster seusai melaksanakan pembongkaran menyampaikan bahwa pembongkaran ini dilakukan karena bangunan-bangunan ini ilegal dan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung, bukan diatas lahan milik pribadi, hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan dapat merusak Bali ke depannya. “Kami bukan tidak melindungi pekerja, kami melindungi. Tapi kalau tidak tertib, melanggar aturan, menggunakan aset orang lain, tentu ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah Provinsi Bali akan membentuk tim audit untuk menginvestigasi perizinan pariwisata di seluruh wilayah Provinsi Bali untuk menindak tegas para pelanggar dan tentunya melalui proses sesuai dengan undang-undang,” ucapnya.

Sementara Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan pembongkaran bangunan-bangunan liar tanpa izin di sekitar kawasan Pantai Bingin ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan sudah bersurat kepada pemilik bangunan. “Prosedur sudah kami jalankan dan kami juga sudah memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali dan ini hari terakhir. Jadi kami langsung eksekusi sesuai dengan surat perintah pembongkaran Bupati Badung,” ujarnya.

 Bupati Badung juga menyampaikan akan mempertimbangan untuk berdialog dengan para pekerja yang terdampak dengan adanya pembongkaran ini. Dialog akan dilaksanakan setelah selesainya proses pembongkaran bangunan ini. “Tentu kami akan pertimbangkan harapan para pekerja ini. Saya selaku Bupati Badung tidak akan meninggalkan rakyatlah, saya tidak akan meninggalkan rakyat. Saya akan membuka dialog nanti. Tapi, setelah ini tuntas dulu, kita akan step by step. Tadi Kasat Pol PP Badung menyampaikan kepada saya mudah-mudahan 1 bulan sudah tuntas ini,” pungkasnya.

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, Anggota DPRD Badung I Made Tomy Martana Putra, kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Sekda Badung IB Surya Suamba beserta OPD terkait di lingkup Pemkab Badung, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Perbekel Pecatu Made Karyana Yadnya beserta perangkat Desa Pecatu dan personil TNI/Polri. (*/bgn003)25072104