Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika pada acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6/2026).

Bupati Sedana Arta mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. “Raihan opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, ini merupakan cerminan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menyatakan capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP harus dijaga dengan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.

Sementara Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 secara serentak kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 31 Maret 2026 sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan implementasi visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. “Proses audit yang dilakukan BPK tidak semata-mata sebagai kewajiban konstitusional, namun juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BPK Republik Indonesia I Nyoman Adi Suryanyana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Bali yang berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan baik, termasuk Kabupaten Bangli yang kembali meraih opini WTP. Dia menekankan bahwa opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperkuat budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya, Kabupaten Bangli kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli. (*/bgn003)26060904

Bangli, Baliglobalnews

Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangli masa bakti 2026-2031 resmi dilantik di Gedung Bukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, pada Jumat (29/5/2026).Selain pengurus inti dan dewan kehormatan, dalam acara tersebut juga turut dilantik Kepala Markas dan Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Bangli guna mengoptimalkan roda organisasi serta pelayanan kemanusiaan di wilayah Kabupaten Bangli.

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Bangli. Dalam sambutannya, dia menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus menegaskan komitmennya untuk membawa PMI Bangli bergerak lebih cepat, tanggap, dan sinergis. “Kami berharap kepengurusan yang baru ini dapat bekerja lebih efektif, responsif, dan inovatif. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk selalu mendukung program-program mulia PMI agar pelayanan kemanusiaan, mulai dari donor darah, penanggulangan bencana, hingga pembinaan PMR, bisa semakin cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh kepala OPD, pimpinan BUMD, pihak swasta, dan masyarakat yang hadir untuk terus mendukung gerakan Bulan Dana PMI sebagai bentuk kesadaran bersama dalam menyokong aksi kemanusiaan.

Apresiasi senada juga datang dari pengurus tingkat provinsi. Wakil Ketua PMI Provinsi Bali I Gusti Made Arya Wisnu Mataram yang hadir langsung memberikan arahan agar PMI Bangli terus memperkuat kapasitas relawan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Susunan Lengkap Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Bangli Masa Bakti 2026-2031 Kombinasi antara unsur birokrat, akademisi, hingga tenaga medis profesional mewarnai komposisi kepengurusan periode ini. Ketua Dewan Kehormatan  I Ketut Suastika, Anggota I Kadek Budiartawan

Pengurus Inti Ketua PMI Kabupaten Bangli I Wayan Diar, Sekretaris I Wayan Sugiarta, Bendahara Nyoman Sukadi, Ketua Bidang Bidang Organisasi & Anggota I Nengah Wikrama, Ketua Bidang Komunikasi & Informasi Made Mahindra Putra, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan AA Dwi Wulantari,

Ketua bidang Relawan & Diklat Dewa Agung Putu Purnama, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana I Ketut Agus Sutapa, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya I Dewa Gede Oka Darsana.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut perwakilan anggota Forkopimda Kabupaten Bangli, Pengurus PMI Provinsi Bali, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangli, serta para anggota dan relawan kemanusiaan Kabupaten Bangli. (*/bgn003)26052908

Bangli, Baliglobalnews

Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Bangli meningkatkan keterbukaan informasi guna memperkuat kepercayaan masyarakat. Dorongan itu disampaikan dalam sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli pada Selasa (26/5/2026).

Mengusung tema “Badan Publik di Bangli Terbuka, Tingkat Kepercayaan Masyarakat Meningkat”, kegiatan ini menjadi wadah penguatan komitmen transparansi tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Ketua KI Provinsi Bali Wayan Arnata, menegaskan keterbukaan informasi merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008. Menurut dia, transparansi penting untuk menutup celah penyimpangan dan mencegah praktik korupsi. “Keterbukaan informasi sangat krusial untuk menutup celah penyimpangan. Kita tidak ingin kasus-kasus hukum penindakan kepala daerah yang marak terjadi di tingkat nasional sepanjang awal tahun 2026 ini terjadi di Bali, khususnya di Bangli,” ujarnya.

Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha menyebutkan transparansi menjadi kebutuhan di era digital. Dia mengingatkan bahwa masyarakat kini aktif mencari informasi pemerintahan langsung melalui ponsel. “Masyarakat sekarang sangat kritis dan aktif mencari informasi pemerintahan langsung dari genggaman handphone mereka. Menjadi kewajiban kita selaku badan publik yang menggunakan anggaran negara untuk memenuhi hak tahu masyarakat tersebut,” katanya.

Dalam forum tersebut, KI Bali juga memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025. Sejumlah OPD seperti Disdukcapil, Brida, Kesbangpol, dan BKPAD masuk kategori Cukup Informatif. Namun beberapa perangkat daerah lain masih berada di kategori tidak informatif.

Untuk mendorong perbaikan, KI Bali telah melayangkan surat audiensi kepada Bupati Bangli. Arnata menargetkan seluruh OPD berbenah agar naik kelas menjadi Informatif pada 2026. “Kami berharap melalui sosialisasi tahun 2026 ini, seluruh OPD di Bangli bisa berbenah. Target kita jelas, instansi yang masih berada di kategori kurang atau tidak informatif harus bisa naik kelas menjadi Informatif tahun ini,” katanya.

Menindaklanjuti hal itu, Pemkab Bangli menyiapkan langkah taktis. OPD yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diminta segera membentuknya. Pendampingan juga akan diberikan kepada OPD yang masih berstatus kurang dan menuju informatif.

Diskominfosan Bangli berkomitmen memperbarui dan meningkatkan performa website serta subdomain perangkat daerah mulai Juni 2026 agar siap menghadapi evaluasi.

Sosialisasi menghadirkan Komisioner KI Provinsi Bali I Wayan Darma sebagai pembicara kunci. Hadir pula akademisi Universitas Udayana I Made Budi Arsika dan I Made Agus Wirajaya dari Jaringan Keterbukaan Informasi Bali, yang membahas aspek hukum dan peran masyarakat dalam digitalisasi informasi. (*/bgn003)26052705

Bangli, Baliglobalnews

Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Membina dan Berbagi di dua desa, yakni Desa Bangbang dan Desa Abangsongan, Kabupaten Bangli, pada Rabu (22/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan 140 paket sembako kepada kader Posyandu di kedua desa, yang terdiri atas 80 paket untuk kader Posyandu Desa Bangbang dan 60 paket untuk kader Posyandu Desa Abangsongan. Sementara itu, total bantuan yang diserahkan meliputi 4.200 kilogram beras, 8.400 butir telur, dan 280 kotak susu.

“Kegiatan Membina dan Berbagi ini kami laksanakan bekerja sama dengan TP Posyandu kabupaten/kota. Desa yang dikunjungi sebelumnya telah melalui proses verifikasi sehingga pembagian bantuan dapat dilakukan dengan baik dan merata,” jelas Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Ibu Putri Koster.

Dia juga menyampaikan sosialisasi terkait enam standar pelayanan minimum (SPM) Posyandu kepada kader Posyandu yang hadir. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan dasar hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, layanan Posyandu saat ini tidak hanya mencakup bidang kesehatan, tetapi juga lima bidang layanan lainnya, yaitu pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Terkait pengelolaan sampah, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Provinsi Bali tersebut terus mengingatkan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah berbasis sumber (PSBS). Dia bahkan meminta agar kader Posyandu dapat menjadi contoh dan teladan dalam Gerakan Bali Bersih Sampah di daerah masing-masing.

Dia mengingatkan bahwa kesehatan berawal dari lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat untuk memperhatikan pola penanganan dan pengelolaan sampah berbasis sumber. “Kita hidup pasti menghasilkan sampah, baik organik, anorganik, maupun residu. Oleh karena itu, mari kita lakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya secara masif. Hal ini akan terus saya sosialisasikan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi permasalahan sampah,” ujarnya.

Selain pengelolaan sampah yang terintegrasi dan konsisten, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami pentingnya pemilahan sampah menuju lingkungan yang sehat juga menjadi perhatian. Hal ini disampaikannya saat melaksanakan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali Membina dan Berbagi di lokasi kedua, yakni Gedung Serbaguna Desa Abangsongan, Kecamatan Kintamani, Bangli.

Sementara Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali Anom Agustina menyampaikan bahwa transformasi Posyandu bertujuan menjadikannya lebih responsif, adaptif, dan berbasis data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Adaptif berarti Posyandu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Responsif berarti Posyandu harus cepat dan tanggap terhadap permasalahan di bidang pelayanannya. Sementara berbasis data merujuk pada pendataan seluruh permasalahan dan kendala sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan arah pembangunan desa,” katanya.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli Ny. Sedana Arta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TP Posyandu Provinsi Bali kepada kader-kader Posyandu di Kabupaten Bangli. Dia menyebut bantuan yang diberikan menjadi stimulus dan motivasi bagi para kader untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang layanan masing-masing. (*/bgn003)26042307

Bangli, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri rangkaian upacara mecaru, mendem pedagingan, lan melaspas Sanggah Gede Kubon Tubuh Kuthawaringin, Desa Adat Guliang Kangin, Bangli, pada Minggu (29/3/2026).

Wagub Giri Prasta, tidak hanya hadir sebagai pejabat pemerintah, namun juga turut ngayah dalam prosesi keagamaan. Terlihat Giri Prasta mengikuti sembahyang bersama dan ngaturang ayah-ayahan mendem pedagingan bersama Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Giri Prasta menyoroti besarnya pengorbanan krama dalam melaksanakan yadnya serta menjaga tradisi leluhur di Bali. Dia menegaskan bahwa krama telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Pengorbanan itu juga mencakup pembangunan fisik pura, pengadaan sarana dan prasarana, hingga kelengkapan upacara.

Menurut dia, dukungan pemerintah sangatlah penting untuk membantu masyarakat dalam pembangunan pura, infrastruktur keagamaan, hingga dukungan biaya upakara, sehingga masyarakat Bali ke depan dapat lebih fokus menjalankan kewajiban spiritual melalui ngayah dalam penyelenggaraan upacara tanpa dibebani persoalan biaya. “Semoga masyarakat Bali, khususnya Semeton Arya Kubon Tubuh, senantiasa hidup rukun sagilik saguluk sabayantaka, serta mencapai kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” katanya.

Dia berharap pelaksanaan upacara mecaru, mendem pedagingan, lan melaspas Sanggah Gede Kubon Tubuh Kuthawaringin, Desa Adat Guliang Kangin, Bangli, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan pribadi sebagai wujud rasa bakti kepada krama masyarakat Rp25 juta.

Sementara Bupati Sedana Arta menyerahkan bantuan Rp10 juta. (*/bgn003)26032902

Bangli, Baliglobalnews
Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat standar kesehatan di sektor pariwisata dan usaha berbasis risiko. Hal itu ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam Upaya Menjaga Standar Kesehatan pada Pelaku Usaha Berbasis Risiko” yang digelar di Gedung Bukti Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, pada Selasa (24/2/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati I Wayan Diar, serta jajaran Forkopimda dan puluhan pelaku usaha.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan I Dewa Gede Oka Darsana menyampaikan bahwa fungsi laboratorium kesehatan (Labkesmas) kini telah bertransformasi. Tidak hanya melayani pemeriksaan orang sakit, Labkesmas kini menjadi garda terdepan dalam pengawasan lingkungan dan keamanan pangan.
“Saat ini tercatat ada 68 pelaku usaha berbasis risiko di Bangli. Fungsi laboratorium kami kedepankan sebagai aspek preventif (pencegahan) agar tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di tempat usaha maupun destinasi wisata,” ujarnya.
Dia menyebutkan hasil laboratorium bukan sarana untuk menghakimi, melainkan instrumen intervensi dini. Apalagi, fasilitas Labkesmas Bangli saat ini diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Provinsi Bali, baik dari segi infrastruktur maupun peralatan.
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengapresiasi tinggi terhadap langkah strategis ini. Menurut dia, di era modern, kepercayaan wisatawan tidak lagi hanya mengandalkan keindahan visual, tetapi pada rasa aman dan standar higienitas.
“Wisatawan ingin memastikan bahwa apa yang mereka makan dan tempat mereka menginap memenuhi standar kesehatan ketat. Sektor pangan dan akomodasi adalah usaha berbasis risiko yang bersentuhan langsung dengan keselamatan manusia,” katanya.
Wabup juga menekankan pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan bagi konsumen. Ia memaparkan tiga alasan utama mengapa pelaku usaha harus memilih Labkesmas Bangli.
Pertama Akurasi & Standar Nasional: Labkesmas kita telah terakreditasi untuk melakukan pengujian kualitas air, pangan, lingkungan, hingga klinis secara presisi.
Kedua Kepastian Hukum (Legalitas): Hasil uji dari Labkesmas Bangli merupakan rujukan utama dan syarat mutlak dalam penerbitan SLHS di wilayah kerja Kabupaten Bangli.
Ketiga Sinergi Ekonomi Lokal: Dengan memanfaatkan fasilitas milik daerah, Saudara turut memperkuat ekosistem ekonomi kita sendiri untuk pembangunan Bangli yang lebih mandiri. “Saya ingin Bangli dikenal sebagai barometer pariwisata: Indah dipandang, Aman dikunjungi, dan Unggul secara Higienis,” katanya.
Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan dokumen kesepakatan oleh perwakilan Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan peserta FKP sebagai bentuk komitmen bersama. Beberapa paparan krusial turut disampaikan dalam forum ini, di antaranya Kebijakan Perizinan Berusaha Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pendampingan Kepatuhan Pelaku Usaha Oleh Perwakilan Kejaksaan Negeri Bangli. Serta Baku Mutu Air dan Pelayanan Labkesmas Oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, asosiasi profesi, serta akademisi guna membangun sinergi lintas sektor yang lebih solid dalam menjaga ekosistem usaha di Kabupaten Bangli. (*/bgn003)26022505

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta sembahyang bersama serangkaian pujawali Ida Bhatara di Pura Puseh Bangli, Kelurahan Kawan, pada Senin (9/2/2026).

Bupati Sedana Arta menyampaikan bahwa pujawali yang rutin digelar setiap enam bulan sekali ini merupakan momentum penting untuk memperkuat srada bakti ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa. Bupati memanjatkan doa agar masyarakat Bangli, dan Bali pada umumnya, senantiasa dilindungi dari segala bentuk marabahaya. “Kami berharap melalui persembahyangan ini, kita semua diberikan kekuatan dan keselamatan. Semoga situasi yang terjadi akhir-akhir ini segera membaik dan masyarakat selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara aspek parhyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), palemahan (hubungan manusia dengan alam), dan pawongan (hubungan manusia dengan manusia). Menurut dia, menjaga keseimbangan ini adalah kunci keberlangsungan konsep Tri Hita Karana di tengah masyarakat modern.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pelaksanaan upacara, Bupati Sedana Arta juga menyerahkan dana punia yang diterima langsung oleh peduluan Banjar Adat Pule.

Piodalan yang dimulai pada rahina Tumpek Kandang ini berlangsung selama empat hari dan akan berakhir pada hari Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga mempererat rasa kekeluargaan dan gotong-royong antarwarga Banjar Adat Pule dan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Hadir Wakil Bupati I Wayan Diar, Sekda, Ketua TP PKK Bangli, Ketua GOW, serta pimpinan perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Bangli. (*/bgn003)26020903

Bangli, Baliglobalnews

Semangat gotong-royong kembali membara di Kabupaten Bangli melalui gerakan kulkul yang diinisiasi oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) dan Posyandu. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Tahun 2026 yang telah dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi Bali pada Rabu, 24 Desember 2025 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali.

Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Sedana Arta memimpin gerakan tersebut bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan serta menghidupkan kembali kulkul sebagai sarana komunikasi tradisional yang mencerminkan solidaritas sosial dan kebersamaan di masyarakat Bali.

Setiap hari Minggu di minggu pertama setiap bulan, mulai pukul 06.00 hingga 08.00 Wita, warga Bangli diharapkan secara serentak melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Aksi gotong royong ini meliputi area pekarangan rumah, telajakan serta fasilitas umum seperti balai banjar, tempat suci, dan berbagai area publik lainnya. “Gerakan ini adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan nilai-nilai tradisional. Kami berharap dengan mengaktifkan kembali kulkul, kita juga bisa mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara warga,” katanya.

Tidak hanya itu, gerakan kulkul PKK dan Posyandu di Kabupaten Bangli juga mendapatkan perhatian dan monitoring langsung dari TP PKK Provinsi Bali. Ny. Sedana Arta mendampingi tim monitoring dari PKK Provinsi Bali saat mengunjungi Desa Sekardadi, Desa Demulih, Desa Bangbang, dan Desa Kayubihi.

Respon positif dari masyarakat terlihat jelas dalam setiap kegiatan. Warga dengan antusias berpartisipasi dalam gotong royong dan merasa bangga bisa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari TP PKK Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli,” ujar seorang warga. (*/bgn003)26020103 

Jakarta, Baliglobalnews

Bupati Bangli kembali diundang BSKDN Kemendagri dalam rangka Innovative Government Award (IGA) 2025. Kabupaten Bangli menerima penghargaan IGA 2025 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif. Penghargaan diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Ketut Riang di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Pada ajang IGA 2025 ini, melalui Brida Kabupaten Bangli sebagai perangkat daerah yang mengampu inovasi daerah, telah mengantarkan Kabupaten Bangli sebagai Kabupaten Sangat Inovatif 2 kali berturut-turut, yakni pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025, BRIDA Kabupaten Bangli berkolaborasi dengan seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja di Kabupaten Bangli, telah berhasil menginput sebanyak 106 laporan inovasi daerah pada laman  Innovative Government Award.

Inovasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari 53 inovasi menjadi 106 inovasi.

Ketut Riang menyampaikan rasa bangga dan memberikan sambutan luar biasa atas diraihnya penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif ini. Beliau berharap juga kedepan inovasi di Kabupaten Bangli semakin semarak dan berkualitas.

Kepala Brida I Nengah Wikrama disela sela mendampingi penerimaan penghargaan, menyampaikan bahwa penghargaan ini diperoleh berkat bimbingan dan motivasi Bupati dan Wakil bupati serta Sekda Kabupaten Bangli, dan kerja keras semua perangkat daerah, unit kerja, BUMD, desa/kelurahan, puskesmas, Sekolah tingkat SD maupun SMP se-Kabupaten Bangli. Kebangkitan inovasi daerah di Kabupaten Bangli juga berkat sebuah gerakan bersama yang bernama gerakan bangkit inovasi daerah Bangli Bisa (Gerbang Indah Bisa), begitu juga karena Bangli Inovations Award, dan Brida Bincang Inovasi. Semua itu memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Bangli. (*/bgn003)25121013

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Brida Optimal 2025. Penghargaan ini diberikan atas kategori optimalisasi potensi dan/atau penyelesaian permasalahan daerah tahun 2025. Acara penganugerahan berlangsung di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, pada Senin (27/10/25).

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar hadir untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Penghargaan Brida Optimal merupakan bentuk apresiasi BRIN terhadap komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan riset dan inovasi secara kolaboratif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem inovasi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Diar menyampaikan rasa bangganya atas apresiasi yang diberikan kepada Kabupaten Bangli. Inovasi yang mengantarkan Bangli meraih penghargaan ini adalah “Memanfaatkan Eco Enzym untuk Peningkatan Baku Mutu Kualitas Air Danau Batur”. “Kabupaten Bangli bisa meraih penghargaan ini berkat kerja keras kita bersama dalam melakukan lompatan-lompatan untuk meraih terobosan dalam upaya memberikan kontribusi terbaik terhadap lingkungan, khususnya perairan Danau Batur,” ujarnya.

BRIN memberikan apresiasi kepada 39 pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya adalah pemerintah provinsi, termasuk Provinsi Bali, serta 27 pemerintah kabupaten/kota.

Di Provinsi Bali, terdapat enam kabupaten/kota yang mendapatkan apresiasi dalam kegiatan ini, yaitu Kabupaten Bangli, Badung, Klungkung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui riset dan inovasi. (*/bgn003)25102902