Mangupura, Baliglobalnews

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung menyelenggarakan lokakarya Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) secara daring Rabu (30/11/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, ditunjuk menjadi pembicara atau keynote speaker dari Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, 

Sekda Adi Arnawa menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung memandang kompetensi dan praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti perlu dilembagakan untuk memperkuat kualitas kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut tercermin dalam visi dan misi pembangunan daerah, yang telah dituangkan ke dalam peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tolak ukur kesuksesan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban adalah tercapainya visi dan misi pembangunan yang capaiannya harus terukur.

“Ukuran-ukuran kesuksesan kebijakan pembangunan tidak semata pada tataran makro, dengan indikator-indikator antara lain seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, inflasi yang rendah dan terkendali, hingga penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antara masyarakat. Pada tataran mikro, masyarakat juga harus mengalami perubahan kualitas kehidupan, misalnya dari aspek peningkatan pendapatan, derajat kesehatan, taraf pendidikan, kemudahan berusaha, dan kemudahan mengakses berbagai layanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar (konstitusional) warga negara,” katanya.

Dia menyebutkan ketika proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan data yang akurat dan analisis yang tepat, diperkuat pula oleh hasil-hasil penelitian, maka landasan teknokratis nya akan menjadi semakin solid.

Dia mengharapkan pendekatan pembuatan kebijakan yang berbasis bukti dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, sehingga efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan-permasalahan publik. Dimana dengan kehadiran pemerintah sebagai institusi pembuat kebijakan dan pelaksana pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apabila proses ini dapat berjalan, maka pemerintah akan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan semakin baik. Fungsi-fungsi itu pada dasarnya telah menjadi jiwa dalam pembuatan instrumen kebijakan publik berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kita ketahui bersama bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan kepada masyarakat melalui pelayanan publik. Selain itu APBD juga berfungsi distribusi, untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara kelompok masyarakat, antara wilayah dan antara sektor pembangunan. Fungsi ketiga adalah stabilisasi, melalui belanja daerah pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, mewujudkan keamanan dan ketertiban, demi kesinambungan jalannya pembangunan,” katanya.

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Badung, I Wayan Suambara, mengatakan lokakarya tersebut diselenggarakan berangkat dari satu pemikiran, sejalan dengan program pemerintah, berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). “Kami berpandangan, bahwa RB memiliki berbagai dimensi, yang orientasinya adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, diikuti dengan kebijakan Pemerintah Pusat, disamping adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tentu jabatan fungsional diharapkan gerak ASN, tata kelola pemerintah akan menjadi semakin lincah, seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan publik, namun pada sisi lain juga, sebagai ASN dituntut untuk memiliki profesionalisme maupun kompetensi,” katanya.

Dia menyebutkan kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong pemerintah untuk terpaksa melakukan suatu kebijakan yakni refocusing anggaran, dimana anggaran sebagian besar diarahkan untuk aspek kesehatan.

“Kebijakan itu tentu akan berindikasi pula adanya redesain kebijakan, berkenaan dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di Pusat maupun di daerah. Di sisi lain peran fungsi tanggung jawab pemerintah harus mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, produktif, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seraya melakukan recovery terhadap kondisi Kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (Pusaka LAN) RI Yogi Suwarno, Kepala Pusdiklat RI Eni Lestariningsih, Peneliti SMERU Research Institute, dan para peserta dari kabupaten/kota se-Indonesia. (bgn003)22113012

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Hari Jadi ke-5 Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Badung sekaligus menyerahkan piagam penghargaan bagi perangkat daerah pemenang lomba tiktok kreatif di Kantor Balitbang Puspem Badung, pada Kamis (30/12).

Sekda Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan selamat atas hari jadi ke-5 Balitbang. “Semoga ke depannya bisa menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Sekda menyebutkan di usia yang relatif muda di usia ke-5 tahun Balitbang telah banyak menunjukkan prestasi. “Ini harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Dan selamat untuk perangkat daerah yang telah mendapatkan penghargaan, semoga ini nantinya dapat menjadi motivasi untuk selalu membuat atau menyebarkan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat melalui media aplikasi seperti tiktok yang dilombakan oleh Balitbang Badung,” katanya.

Sementara Kepala Balitbang Badung, I Wayan Suambara, menyampaikan dalam rangka memperingati hari jadi ke-5 Balitbang Badung telah dilaksanakan lomba tiktok kreatif dengan peserta seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung dari tanggal 24-26 Desember 2021.

Menurut Suambara, berdasarkan hasil rapat tim juri lomba vidio tiktok  Balitbang Badung diputuskan juara pertama tiktok kategori terbaik adalah Dinas Pelayanan Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), juara kedua Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) dan juara ketiga Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. (bgn003)21123012

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menjadi pembicara sekaligus membuka secara resmi acara Evaluasi Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Menyongsong Pembukaan Pariwisata di Kabupaten Badung, di Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel Tuban Kuta, Senin (21/12).

Acara yang digagas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung ini juga dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Bali I Made Retin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dr. I Nyoman Gunarta, Kasatpol PP Badung I GAK Suryanegara, Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Surya Wijaya, serta tim Kelitbangan Pemkab Badung.

Wabup Suiasa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pelaksanaan diskusi yang digagas oleh Badan Litbang Kabupaten Badung. Pihaknya berharap para pemangku kepentingan yang hadir dilibatkan langsung dalam diskusi ini dan bisa memberikan pandangan-pandangan yang jernih berdasarkan pengalaman langsung dan data yang dimiliki sehingga bisa memberikan masukan kepada tim perumus dibawah koordinasi Badan Litbang untuk dapat menyempurnakan penerapan protokol kesehatan. “Mari curahkan berbagai pemikiran yang konstruktif untuk semakin memantapkan kebijakan prokes yang nantinya akan berdampak pada penurunan kasus penularan Covid-19 dalam menyambut pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Untuk itu selaku wakil pemerintah pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang bahu-membahu melaksanakan tugas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 mengingat seperti yang telah dirasakan bersama betapa besarnya dampak pandemi Covid-19 bagi Kabupaten Badung yang sangat tergantung kepada pariwisata. Sehingga kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tantangan terbesar adalah bagaimana menggerakkan kembali perekonomian yang stagnan, namun tetap menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. “Sebagai daerah tujuan wisata lokal maupun mancanegara tentu ini sangat membahayakan Bali dan Badung khususnya. Terkait citra daerah ketika penularan masih saja terjadi bahkan kasus semakin tinggi maka daerah-daerah dan negara-negara asal para wisatawan akan memadang Badung dan Bali daerah yang tidak aman untuk dikunjungi. Dan ini jangan sampai terjadi. Saya berharap penerapan protokol kesehatan akan menjadi lebih baik, dilaksanakan dengan penuh kesadaran secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menyongsong pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung,” jelas wabup.

Sementara itu Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara melaporkan maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menggali data dan pandangan dari seluruh stakeholder tentang Kebijakan Penerapan Prokes Covid-19. Sedangkan tujuannya untuk menghasilkan rumusan rekomendasi dalam rangka memperkuat kebijakan penerapan prokes dalam menyongsong pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 yang diikuti oleh perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan prokes, para Camat, Perbekel dan  Lurah se-Badung, Ketua Majelis Adat, Ketua Majelis Alit Kecamatan se-Badung, Ketua Forum Perbekel se-Badung serta tim Kelitbangan dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai 50 orang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Bali, Kadis Kesehatan Kabupaten Badung, Kasat Pol PP Kabupaten Badung, Ketua PHRI Badung, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undiksha serta Analis Kebijakan Madya Kab. Badung.(bgn122)20122202

Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menjadi pembicara sekaligus membuka secara resmi acara Evaluasi Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Menyongsong Pembukaan Pariwisata di Kabupaten Badung, di Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel Tuban Kuta, Senin (21/12).

Acara yang digagas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung itu juga dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Bali, I Made Retin; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, I Nyoman Gunarta; Kasatpol PP Badung, I GAK Suryanegara; Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Surya Wijaya, serta tim Kelitbangan Pemkab Badung.

Wabup Suiasa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pelaksanaan diskusi yang digagas oleh Badan Litbang Kabupaten Badung. Pihaknya berharap para pemangku kepentingan yang hadir dilibatkan langsung dalam diskusi ini dan bisa memberikan pandangan-pandangan yang jernih berdasarkan pengalaman langsung dan data yang dimiliki sehingga bisa memberikan masukan kepada tim perumus dibawah koordinasi Badan Litbang untuk dapat menyempurnakan penerapan protokol kesehatan.

”Mari curahkan berbagai pemikiran yang konstruktif untuk semakin memantapkan kebijakan prokes yang nantinya akan berdampak pada penurunan kasus penularan Covid-19 dalam menyambut pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Untuk itu, selaku wakil pemerintah pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang bahu-membahu melaksanakan tugas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 mengingat seperti yang telah dirasakan bersama betapa besarnya dampak pandemi Covid-19 bagi Kabupaten Badung yang sangat tergantung kepada pariwisata. Sehingga kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Tantangan terbesar adalah bagaimana menggerakkan kembali perekonomian yang stagnan, namun tetap menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

”Sebagai daerah tujuan wisata lokal maupun mancanegara tentu ini sangat membahayakan Bali dan Badung khususnya. Terkait citra daerah ketika penularan masih saja terjadi bahkan kasus semakin tinggi maka daerah-daerah dan negara-negara asal para wisatawan akan memandang Badung dan Bali daerah yang tidak aman untuk dikunjungi. Dan ini jangan sampai terjadi. Saya berharap penerapan protokol kesehatan akan menjadi lebih baik, dilaksanakan dengan penuh kesadaran secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menyongsong pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung,” katanya.

Sementara Kepala Balitbang Badung, I Wayan Suambara, melaporkan maksud dilaksanakan kegiatan itu adalah untuk menggali data dan pandangan dari seluruh stakeholder tentang kebijakan penerapan prokes Covid-19. Sedangkan tujuannya untuk menghasilkan rumusan rekomendasi dalam rangka memperkuat kebijakan penerapan prokes dalam menyongsong pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung.

Kegiatan itu dilaksanakan tiga hari dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 yang diikuti oleh perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan prokes, para camat, perbekel dan lurah se-Badung, ketua majelis adat, ketua majelis alit kecamatan se-Badung, Ketua Forum Perbekel se-Badung serta tim Kelitbangan dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai 50 orang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Bali, Kadis Kesehatan Kabupaten Badung, Kasat Pol PP Kabupaten Badung, Ketua PHRI Badung, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undiksha serta Analis Kebijakan Madya Kab. Badung. (bgn122)20122125