Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali-Nusra mencatat penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya.

“Penyaluran kredit mencapai Rp236,53 triliun atau tumbuh 7,74 persen dari tahun ke tahun (yoy). Ini meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 6,74 persen yoy,” kata Kepala OJK Provinsi Bali,Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangannya, di Denpasar, dalam keterangannya pada Minggu (13/7/2025).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kata dia, sebesar 58,29 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 33,23 persen dalam bentuk modal kerja dan 25,06 persen dalam bentuk investasi. Pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp14,87 triliun atau tumbuh 33,47 persen yoy lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tumbuh 31,50 persen yoy. “Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini, menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara,” katanya.

Berdasarkan sektornya, lanjutnya, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh sektor penerima kredit bukan lapangan usaha dengan market share 41,71 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 23,92 persen. “Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali utamanya disumbangkan oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang bertambah Rp2,1 triliun, tumbuh 18,12 persen yoy,” ucapnya.

Sementara di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang bertambah Rp6,27 triliun (tumbuh 58,22 persen yoy). Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari oleh sektor penerima kredit bukan lapangan usaha yang bertambah Rp1,44 triliun (tumbuh 5,62 persen yoy).

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 42,21 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara
disalurkan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,57 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan April 2025 yang sebesar 2,16 persen yoy. “Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Mei 2025 mencapai Rp283,67 triliun atau tumbuh
7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan posisi April 2025 yang sebesar 6,46 persen yoy. “Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Mei 2024 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,62 triliun dan deposito sebesar Rp6,2 triliun” ucapnya. 

Untuk kualitas kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah threshold (5 persen) dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,20 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi April 2025 yang sebesar 3,19 persen. “Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit akibat sentimen negatif yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri,” ucapnya.

Untuk itu, perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN dan PPAP secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalannya dalam menyerap potensi risiko. (bgn008)25071313

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mendukung penguatan sinergi kawasan regional Bali Nusra dalam upaya pengendalian inflasi. Hal itu disampaikan oleh Sekda Dewa Indra dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Jumat (8/11/2024).

Dia memberikan gambaran umum mengenai tingkat inflasi di tiga daerah, yaitu Bali, NTT, dan NTB, yang mengalami perkembangan sangat dinamis. “Seperti yang kita ketahui, tingkat inflasi regional Bali Nusra pernah berada di bawah rata-rata nasional, namun pada waktu tertentu sempat berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya.

Seperti halnya daerah Bali, dia meyakini TPID di NTB dan NTT telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. “Strateginya hampir sama. Secara makro, kita berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Namun, elaborasi bisa sedikit berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing,” katanya.

Khusus untuk daerah Bali, kata dia, jajaran TPID telah melaksanakan upaya intensif dalam pengendalian inflasi. “Kami melaksanakan pertemuan secara kontinu dan memberikan perhatian khusus menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang. Menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang, kami turun langsung untuk mengecek ketersediaan komoditas yang berpotensi menyumbang angka inflasi,” katanya menyatakan inflasi bukanlah hal yang bisa dikendalikan dengan mudah.

Dia menyampaikan upaya pengendalian inflasi seringkali dihadapkan pada variabel di luar perhitungan yang membutuhkan kecerdasan dalam penerapan strategi. Dewa Indra menyebutkan bahwa bahan pangan adalah komponen yang sejauh ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. “Selain dipengaruhi oleh tingginya permintaan, kondisi alam juga sangat mempengaruhi stok bahan pangan kita,” katanya. Selain faktor alam, asumsi bahwa tingkat kebutuhan paralel dengan jumlah penduduk menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi di Daerah Bali. “Padahal, untuk Daerah Bali, jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan bahan pangan. Ini penting untuk diperhatikan,” tambahnya. Ia yakin variabel inflasi yang berkembang begitu dinamis menjadi tantangan tersendiri yang makin mengasah kecerdasan jajaran TPID dalam menyusun strategi yang lebih efektif.

Menurut Sekda Dewa Made Indra, tingkat inflasi daerah Bali sejauh ini terkendali dengan baik. Pada bulan Oktober 2024, angka inflasi daerah Bali terkendali pada kisaran 2,51% (yoy) atau 0,07% (mtm). Birokrat kelahiran Buleleng ini menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali atas pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dirangkai dengan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Bali Nusra Tahun 2024. Dia menilai bahwa rakor ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga ekonomi pangan lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 diisi dengan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan; Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin; dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa. Paparan juga disampaikan oleh TPID Bali, NTT, dan NTB.

Di sela-sela penyelenggaraan rakor, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyerahkan Preliminary Study Pembangunan Pasar Induk Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra. Selanjutnya, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman bersama untuk penguatan rantai pasok antara petani, Perumda, dan perhotelan serta penyerahan bantuan untuk peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan bagi wilayah Bali, NTT, dan NTB. (bgn003)24110802

Denpasar, Baliglobalnews

Bank Indonesia Wilayah Bali Nusra menggelar seremonial Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Ballroom The Laguna a Luxury, Nusa Dua Bali, pada Jumat (9/12). Kegiatan ini juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Jaya Negara.

Seremonial Penguatan GNPIP oleh BI Wilayah Bali Nusra ini sendiri digelar sebagai bentuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertujuan untuk menggaungkan langkah-langkah pengendalian laju inflasi secara lebih integratif, masif dan berdampak nasional.

Ny. Jaya Negara sesaat sebelum seremonial berlangsung mengatakan sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Denpasar siap untuk bersinergi untuk turut serta berperan dalam program program untuk menekan laju inflasi. “Kami akan selalu mendukung dan bersinergi dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Salah satunya adalah program Tanam Cabai berkolaborasi dengan BI beberapa waktu lalu. Hal ini tentu menjadi sebuah gerakan yang sangat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Momen seremonial penguatan GPNIP itu, dihadiri pula dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas RI, Andriko Noto Susanto dan Deputi Senior Gubernur BI Pusat, Destry Damayanti, Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho. Selain itu, anggota Komisi XI DPR RI Agung Rai Wirajaya juga tampak hadir pada kegiatan tersebut.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas RI, Andriko Noto Susanto memaparkan, gerakan pengendalian inflasi perlu secara masif dan menyeluruh dilakukan dan didukung oleh semua kalangan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo perihal gerakan pengendalian inflasi, secara optimis kolaborasi dan sinergitas semua pihak sangat perlu dilakukan. Saya optimis, melalui kegotongroyongan kita dalam mengendalikan laju inflasi, Indonesia akan bisa meraih kesejahteraan,” ucap Andriko.

Sementara Anggota Komisi IX RI, Agung Rai Wirajaya sangat mengapresiasi segala upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh BI dan juga pemerintah, baik daerah maupun pusat. “Pascapandemi Covid begitu banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangkitkan kembali laju pertumbuhan ekonomi. Kami sangat mengapresiasi segala bentuk upaya transformasi ekonomi yang telah dilakukan bagi masyarakat dengan mengefektifkan kembali sektor pertanian, kelautan, perikanan sebagai implementasi dari pola pembangunan Provinsi Bali,” katanya.

Berkaitan dengan penguatan GPNIP yang digaungkan BI, Agung Rai berharap kedepannya agar terus dilakukan upaya dan langkah nyata yang dapat ditempuh untuk semakin menguatkan pengendalian laju inflasi. (bgn003)22120915