Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju/penyidik KPK),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Stepanus, yakni Abdul Rahim Sirait alias Tajam selaku Ketua Lingkungan dan Waris selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain penyidikan untuk tersangka Stepanus, KPK pada Jumat ini juga memanggil dua saksi untuk tersangka lain kasus tersebut, yaitu Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS). Dua saksi masing-masing Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada dan Darwansyah Merta Wijaya selaku PNS/protokoler.

Terkait Azis, KPK pada Senin (3/5) telah menggeledah rumah pribadi yang bersangkutan di tiga lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan barang yang diduga terkait dengan kasus.

Pada Rabu (28/4), KPK juga telah menggeledah ruang kerja Azis di Gedung DPR RI dan rumah dinas Azis di Jakarta Selatan. Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan bukti-bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan kasus.

Selain itu, KPK juga telah mencegah Azis bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 27 April 2021.

Selain Stepanus dan M Syahrial, KPK juga telah menetapkan Maskur Husain (MH) selaku pengacara.

Dalam konstruksi perkara disebut pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai.

Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Stepanus bersama Maskur sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman Stepanus. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus hingga total uang yang telah diterima Stepanus Rp1,3 miliar.

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial kemudian diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.(bgn123)21050713

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bepergian ke luar negeri.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyatakan lembaganya pada Selasa (27/4) telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pencegahan ke luar negeri tersebut. Selain Azis, dua orang lainnya juga turut dicegah.

“Pelarangan bepergian ke luar tersebut terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama 6 bulan ke depan,” ucap Ali.

Pencegahan itu dilakukan terkait kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan.

“Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia,” kata Ali.

Sebelumnya dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Rabu (28/4) juga telah menggeledah ruang kerja Azis di Gedung DPR RI Jakarta dan rumah dinas Azis di Jakarta Selatan.

Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan bukti berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan kasus dari penggeledahan tersebut.

Dalam konstruksi perkara disebut pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas Azis dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai.

Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Stepanus bersama Maskur sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman Stepanus. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus hingga total uang yang telah diterima Stepanus Rp1,3 miliar.

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial kemudian diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.(bgn123)21043007

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti aksi terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu karena salah memaknai arti keberagaman dan perbedaan dalam menganut kepercayaan serta keyakinan.

“Mereka menyatakan selain agama Islam adalah orang kafir, begitu pun sebaliknya terorisme di cap sebagai Islam. Itu merupakan penafsiran yang keliru,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Senin.

Dia menilai bangsa Indonesia harus bersyukur dengan keberagaman yang dimiliki, karena keragaman merupakan warisan leluhur dan Bhineka Tunggal Ika menjadi sebuah ciri bangsa yang mengedepankan toleransi umat beragama, adab dan perbedaan.

Azis mengatakan pembinaan kerukunan umat beragama merupakan sebuah prioritas yang harus dikedepankan pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik yang berangkat dari isu agama dan perbedaan keyakinan dan pandangan.

“Hentikan stigma terorisme yang dikaitkan dengan agama. Teroris bukanlah agama tertentu, masyarakat indonesia harus dapat mensyukuri, memelihara, menjaga keragaman dengan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial keseharian,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan agar pihak-pihak tertentu jangan memanfaatkan perbedaan dan keberagaman untuk memecah belah bangsa indonesia, demi kepentingan jangka pendek untuk merusak suasana yang telah aman, damai, tenang dan kondusif di negara yang kita cintai.

Azis menilai memelihara dan menjaga keberagaman merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat, toleransi umat beragama yang telah terwujud sejak dulu harus dipertahankan demi terciptanya rasa aman dan damai serta toleransi umat beragama di Indonesia.(bgn123)21040509

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung langkah Presiden Joko Widodo terkait urgensi percepatan reformasi birokrasi dan struktural di Indonesia, sehingga pemerintahan berjalan efisien dan produktif.

“Pemikiran dan pernyataan Presiden Jokowi benar adanya. Reformasi struktural sudah menjadi urgensi agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan efisien dan produktif sehingga perlu didukung agar dapat terlaksana untuk kemajuan bangsa,” kata Azis di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah harus terus melakukan birokrasi dan struktural, dalam pidato memperingati HUT Ke-49 Kopri yang di tayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/11).

Azis menekankan pentingnya sistem birokrasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan, namun efektifitas dan efisiensi instansi pemerintah perlu diselaraskan agar bisa tepat guna dalam proses pembangunan bangsa.

Menurut dia, dalam persaingan global saat ini, banyak tugas dalam negeri yang perlu dibenahi salah satunya birokrasi yang rumit perlu dijadikan sederhana.

“Hal ini juga akan bermanfaat terhadap penghematan anggaran dan membantu para pembuatan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah inovatif dengan cepat,” ujarnya.

Selain itu dia juga sepakat dengan Presiden Jokowi terkait pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi “motor” pembangunan bangsa dengan asas-asas Pancasila.

Politisi Partai Golkar itu menilai, jika ASN bisa bekerja efektif, maka pembangunan bangsa akan meningkat menuju kemajuan yang positif untuk kesejahteraan rakyat.

“Keberadaan ASN perlu menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa maka reformasi birokrasi dan struktural di butuhkan demi menuju Indonesia Maju,” katanya. (bgn123)20113016