Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, mengapresiasi langkah salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Bali, Arya Weda Karna (AWK), yang telah menempuh jalur Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers, dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan antara dirinya dengan beberapa media di Bali. Hal itu disampaikan Emanuel di Kantor SMSI Bali, Rabu (27/1).

Langkah tersebut, menurut Emanuel yang akrab disapa Edo, merupakan preseden positif dan juga edukasi yang baik bagi masyarakat untuk bersama menjamin kemerdekaan Pers di Tanah Air yang salah satunya adalah menempatkan amanat Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. Sebab faktanya, selama ini begitu banyak masyarakat yang bersengketa dan merasa dirugikan dengan pemberitaan media mainstream, justru menempuh jalur pidana dengan KUHP dan UU ITE.

“Langkah yang ditempuh AWK ini, sangat kita apresiasi. Ini secara tidak langsung merupakan salah satu cara menjamin Kemerdekaan Pers, juga merupakan edukasi yang sangat penting bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan Pers di tanah air. Apa yang dilakukan AWK adalah aktualisasi perintah UU nomor 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3,’ ujar Kepala Cabang Siberindo Bali.

AWK, kata dia, beberapa waktu lalu telah mengadukan empat media yang terdiri dari media cetak dan media online ke Dewan Pers. AWK menilai pemberitaan media tersebut telah merugikan dirinya yang disebutnya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan dalih pencemaran nama baik. Terlepas dari apapun keputusan Dewan Pers atas pengaduan AWK tersebut, langkah menempuh jalur UU Nomor 40/1999 adalah langkah yang sangat positif untuk menegakkan kemerdekaan Pers.

Sebab, kata Edo, mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang dinilai merugikan pihak lain adalah melakukan hak jawab. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 40/1999 dan Hak Koreksi yang termaktub dalam Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 40 tersebut. Dikatakan, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik seseorang. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Dalam sengketa pemberitaan, kata Edo lagi, masyarakat mestinya berpedoman pada UU Nomor 40 tahun 1999 tersebut, yang juga telah dikuatkan dengan MoU antara Dewan Pers dan Polri, nomor 2/DP/MoU/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 silam yang dengan tegas menyatakan penyelesaian sengketa pemberitaan harus menempuh jalur UU Nomor 40 tahun 1999.  

‘Semua sudah jelas. Maka langkah AWK ini saya apresiasi betul. Sebab, saat ini kita memang menghadapi kegamangan dalam penerapan UU Nomor 40 tahun 1999. Ada yang mengatakan bahwa UU nomor 40 itu lex spesialis, nyatanya mayoritas penyelesaian sengketa Pers oleh masyarakat menempuh KUHP dan UU ITE. Yang terjadi saat ini, UU Nomor 40 tahun 1999 itu sifatnya hanya ultimum remidium alias ban serep,” pungkas Edo yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Bali. (bgn003)21012713

Denpasar, Baliglobalnews

Forkom Taksu Bali menyambangi Polda Bali untuk mendampingi atau mengawal dua saksi pelapor terkait dugaan penghinaan penodaan agama dan seks bebas yang sempat viral dimedia sosial yang dilakukan anggota DPD-RI Bali, Arya Wedakarna (AWK).

“Agendanya kami memberikan kesaksian dan alat bukti berupa video ucapan-ucapannya,” kata Ketua Harian Forkom Taksu Bali I Ketut Wisna ST.MM., saat di konfirmasi awak media, Selasa (24/11).

Kedatangannya ke Polda Bali, bersama perwakilan 44 elemen organisasi yang tergabung dalam Forum Komunkasi Taksu Bali yang mendampingi Bali Metangi ke Dit Reskrimsus untuk melengkapi laporan terhadap AWK terkait penghinaan, penodaan agama dan seks bebas.

Selain 3 orang dari tim hukum Bali Metangi, para saksi pelapor juga didampingi oleh 3 orang dari tim hukum Bali Metangi serta puluhan orang dari masing-masing perwakilan 44 elemen masyarakat yang tergabung dalam Forkom Taksu Bali.

“Kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian akhirnya sebagian dari pendamping saksi pelapor di izinkan memasuki Gedung ditreskrimsus Polda Bali,” ucapnya.

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi pelapor terkait anggota DPD-RI Bali, Arya Wedakarna (AWK).

Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali memeriksa dua orang saksi pelapor yaitu I Gusti Ngurah Martapan dan I Kadek Susila Setiabudi.

Sementara, I Gusti Made Arya Adnyana berhalangan untuk hadir karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Para saksi pelapor yang dimintai keterangan oleh Ditreskrimsus Polda Bali  adalah bagian dari Forum Komunikasi Taksu Bali.(bgn008)20112419

Denpasar, Baliglobalnews

Terkesan Polda Bali melalukan upaya tebang pilih dalam menangani perkara senator Arya Wedakarna (AWK), karena AWK masih menjabat sebagai anggota DPD Bali, diakui Komponen Rakyat Bali sangat mencederai hukum yang ada di Indonesia.

“Kesan yang ada dimasyarakat sekarang kan terlihat tebang pilih, karena dia anggota DPD Bali kasusnya sampai berlarut-larut tidak ada kejelasan hingga 8 bulan lebih,” ucap I Nengah Yasa Adisusanto, selaku tim hukum Komponen Rakyat Bali (KRB) saat datang ke Polda Bali, Senin (16/11/20).

Pria yang juga disapa Jro Ong yang sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum korban pemukulan yang dilakukan AWK tersebut, secara tegas mengatakan kasus yang sangat mudah ditangani kepolisian ini justru diproses terlalu lama.

“Penyidik seharusnya bisa menyelesaikan perkara ini, sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka negatif oleh masyarakat terhadap Polda Bali,” tegas Nengah Yasa.

Ia mencontohkan, tebang pilih yang dilakukan Polda Bali adalah, begitu AWK datang ke polisi terkait video bahwa kepalanya dipegang oleh pendemo, kepolisian terlihat begitu cepat meresponya.

“Terlihat sekali asas persamaan dihadapan hukum (Equality before the law) itu tercapai, siapapun dia yang melakukan pelanggaran hukum baik itu pejabat harus dilakukan yang sama dimata hukum. Tapi khusus AWK ini kan tidak,” ungkapnya.

Hal senada juga ditegaskan A.A Ngurah Mayun Wahyudi, Ketua Tim Hukum KRB yang mengatakan bahwa pihaknya sering menerima informasi masyarakat bahwa dalam penanganan perkara AWK memang terlihat demikian (tebang pilih, red).

“Saya dengar dari masyarakat juga begitu, kok gencarnya Polda Bali merespon laporan AWK sedangkan perkaranya dia dengan masyarakat entah kemana,” ucapnya. (bgn008)20111622

Denpasar, Baliglobalnews

Komponen Rakyat Bali (KRB) bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait ketidak pastian pihak Polda Bali dalam melakukan proses hukum kasus pemukulan ajudan yang dilakukan senator Arya Wedakarna (AWK) yang juga anggota DPD RI tersebut.

“Besok Selasa (17/11/20) surat permohonan kami dari KRB akan kami kirim ke Presiden Jokowi,” ucap A.A Ngurah Mayun Wahyudi, selaku Ketua Tim hukum KRB secara tegas menyampaikan ke awak media di Polda Bali, Senin (16/11/20).

Hal ini dilakukan mengingat, hingga sembilan bulan ini kasus pemukulan dan pencekekan yang dilakukan AWK terhadap mantan ajudannya berinisial Putu ini tidak ada kejelasan penanganannya dari pihak kepolisian khususnya Polda Bali.

“Kami juga sudah bersurat ke seluruh institusi Polda Bali kami serahkan, untuk surat yang ke Presiden bisa besok,” ucapnya.

Ditambahkan, I Nengah Yasa Adisusanto, selaku Tim Hukum Komponen Rakyat Bali (KRB) yang juga selaku Pengacara korban sebelum dicabut kuasanya menegaskan, kasus ini sangat sederhana dan bisa ditangani sampai di Polsek.

“Kami mantan kuasa hukum pelapor, menegaskan tidak ada alasan penyidik kepolisian tidak melanjutkan perkara ke tahap pemyelidikan, gelar perkara dan penetapan tersangka,” ucapnya.

Hal itu dikuatkan dengan adanya saksi-saksi yang menegaskan bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan AWK itu benar terjadi.

Kemudian, dari Ditreskrimum sebelumnya ada hasil visum yang menguatkan yang dimuat juga di media.

“Jadi jelas ada hasil visumnya bahwa ada luka pada pelipis dan leher korban, artinya secara KUHP sudah jelas ada dua alat bukti terpenuhi dan jelas penetapan tersangka. Namun, faktanya sampai saat ini belum ada kejelasan apapun terhitung dilaporkan sejak 8 Maret 2020,” tegasnya.(bgn008)20111613

Denpasar, Baliglobalnews

Karena tidak mendapatkan kejelasan selama 9 bulan terkait proses hukum kasus pemukulan ajudan yang dilakukan oleh Senator Arya Wedakarna (AWK) yang merupakan anggota DPD Bali, elemen masyarakat Pulau Dewata bernama Komponen Rakyat Bali (KRB) menyambangi Polda Bali, Senin (16/11/20).

A.A Ngurah Mayun Wahyudi, selaku Ketua Tim hukum KRB usai menyerahkan surat permohonan terkait mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Bali terhadap ajudan AWK.

“Kami dari KRB tidak mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara ini oleh kepolisian yang telah 9 bulan lamanya. Jadi kami bersurat ke Polda Bali dengan tembusan ke masing-masing jajarannya,” ucap Mayun.

Ditegaskan Mayun, selain membawa surat, pihak KRB ingin kejelasan kepada pihak yang berkompeten, khususnya Kasubdit I Ditreskrimum Polda Bali. Namun, pihak Kasubdit I tidak mau memberikan keterangan apapun.

“Padahal kami tidak menanyakan teknis proses penyidikan yang menjadi kompetensinya. Tapi kami hanya ingin bertanya sejauh mana prosesnya apakah sudah gelar perkara, mandeg atau ditutup (SP3). Supaya ada kejelasanlah,” tegasnya.

Karena selama ini masyarakat bertanya-tanya, namun rupanya pihak Polda Bali khususnya Kasubdit I tidak mau memberikan keterangan apapun.

“Malah kami diarahkan kebagian humas, padahal beliau bisa memberikan keterangan yang umum bukan khusus. Siapapun boleh tau kalau dijelaskan secata umum yant memang kompetensi belau,” ucapnya.

Kasus pemukulan dan pencekekan ajudan berinisial Putu oleh AWK tersebut terjadi pada 5 Maret 2020, yang dilaporkan ke Polda Bali pada 8 Maret 2020.

Dalam hasil visum jelas ada luka, dan sejumlah saksi yang melihat langsung peristiwa itu hingga saat ini masih menjadi kuasa hukum tim KRB.

Apabila perkara ini di SP3 oleh Polda, pihak KRB menyatakan akan melihat dahulu sejauh mana prosesnya, karena hal ini harus dibicarakan kepada tim hukum KRB.

“Kita lihat perkembangannya, apakah sudah SP3 atau bagaimana. Setelah itu kami akan lakukan langkah apa untuk mempraperadilkan kasus ini,” ucapnya.

Pihaknya sempat mengetahui dimedia massa, bahwa kasus pemukulan ajudan oleh AWK ini sudah melalui tahap gelar perkara.

“Nah ini yang kita ingin tau, sejauh mana gelar perkaranya. Jadi kehadiran kami ini menanyakan sejauh mana jawabannya,” ucapnya.(bgn008)20111611

Denpasar, Baliglobalnews

Babak baru kasus dugaan pelecehan, penghinaan dan penistaan terhadap keyakinan agama Hindu Drestha Bali dan Adat Istiadat Masyarakat Bali, ditandai dengan penyerahan laporan Majelis Desa Adat Provinsi Bali kepada Tim Kerja Badan Kehormatan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD-Senayan, Jakarta pada Selasa (10/11), sesuai komitmen MDA dalam pernyataan sikap saat menerima aspirasi elemen masyarakat adat Bali beberapa waktu lalu .

Diterima pada sesi pertama sebelum sesi klarifikasi terhadap Oknum Anggota DPD RI yang bersangkutan dan pengaduan elemen masyarakat Bali yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali bersama tim hukum Bali Metangi, Delegasi Majelis Desa Adat Bali disambut dan diterima langsung oleh Tim Kerja BK DPD RI secara lengkap yakni Bustami Zainudin, Muhammad Nuh dan TGB. Ibnu Khalil didampingi 3 (tiga) pejabat kesekretariatan DPD RI.

Dalam pemaparan isi surat pelaporan, terdapat 4 (empat) aspek utama pemicu situasi dan kondisi Masyarakat Adat Bali tidak nyaman akibat perilaku Oknum Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Arya Wedakarna.

Pertama, ucapan Arya Wedakarna yang menyatakan “Seks Bebas Boleh, Sepanjang Memakai Kondom” yang disampaikan di hadapan siswa siswi dan guru di SMAN 2 Tabanan yang belakangan viral dan menimbulkan kegaduhan di Bali hingga memicu banyak komentar secara nasional.

Kedua, ujaran Arya Wedakarna yang mengkritisi eksistensi antar sulinggih, bahkan mendoakan sulinggih (pemuka agama Hindu Drestha Bali) pendek umur.

Ketiga; ucapan Arya Wedakarna secara terbuka tentang Bethara Dalem Peed, Bethara Tohlangkir, Bethara Semeru bukan dewa, tetapi mahluk suci yang bertentangan dengan teology Hindu Drestha Bali dan berujung pada rasa ketersinggungan dan tersakitinya perasaan Umat Hindu Drestha Bali, hingga menimbulkan dampak keresahan dan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi.

Keempat; adalah tindakan Arya Wedakarna yang melakukan mediasi di Desa Adat tanpa sepengetahuan Majelis Desa Adat yang berujung pada munculnya permasalahan baru dan keresahan di kalangan Masyarakat Adat di Bali.

Dr. Made Wena selaku Patajuh Bandesa Agung didampingi Putu Hendra Sastrawan, Prajuru MDA Bali menyatakan pelaporan yang dilakukan MDA merupakan sikap tegas dan bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat Adat Bali.

Hal ini berkaitan dengan fungsi MDA sebagai pasikian 1.493 Desa Adat Se-Bali. “Kami berkomitmen untuk menjaga adat istiadat dan kearifan lokal di Bali, dalam kaitan dengan situasi dan kondisi saat ini” jelas Made Wena.

Wakil Ketua Majelis Adat ini menjelaskan, pelaporan yang dilakukan tersebut merupakan langkah tegas dalam upaya mendorong BK DPD RI untuk segera mengambil tindakan.

“ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial di Bali, sehingga kita bisa fokus lagi pada pemulihan ekonomi” paparnya.

Lebih jauh, BK DPD RI diyakini Wena, akan bisa menjawab keresahan masyarakat Bali untuk segera menjatuhkan sanksi tegas, atau jika memungkinkan, segera memberhentikan oknum Anggota DPD RI Arya Wedakarna, agar tidak terus menciptakan kegaduhan dan keresahan di kalangan masyarakat adat di Bali. (bgn008)20111206

Denpasar, Baligobalnews

Terlapor GNA didampingi Tim kuasa hukum memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Bali terkait klarifikasi adanya dugaan mengemplong kepala senator Arya Wedakarna (anggota DPD Bali) saat aksi demo yang berujung ricuh beberapa waktu lalu, dimana video tersebut sempat viral di media sosial.

Salah satu anggota tim hukum GNA, I Nengah Yasa Adi Susanton, Polda Bali, Rabu (11/11/20) mengatakan kliennya sempat ditanya proses kegiatan di kantor DPD, Rabu (28/10/20) lalu. “Saat proses lidik tadi, klien saya diberikan 20 pertanyaan yang dilayangkan penyidik,” katanya.

Terkait pernyataan itu, ditegaskannya, ditanyakanya seputar peristiwa unjuk rasa dari Perguruan Sandi Murti atas polemik video pidato AWK yang menyinggung sistem kepercayaan umat Hindu Bali, juga pemukulan terhadap anggota DPD itu.

“Klien kami masih statusnya sebagai saksi dan datang ke Polda Bali untuk klarifikasi terkait video tersebut yang secara tegas tidak melakukan hal yang dilakukan seperti dalam video,” ucapnya.

Pihaknya kembali menegaskan bahwa GNA tidak ada melakukan hal seperti yang disampaikan di video (pemukulan terhadap AWK, karena situasi pada saat itu kacau, jadi menurut keterangan yang diperiksa dia tidak melakukan hal seperti itu.

Apabila dipanggil kembali, itu kewenangan penyidik. Sementara ini baru satu orang yang dipanggil dari perguruan Sandi Murti.

Ditambahkan, pihaknya siap datang lagi jika penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut.(bgn008)20111124

Denpasar, Baliglobalnews

Akibat vidio dugaan penistaan simbol agama yang sempat viral dimedia sosial yang diucapkan Senator Arya Wedakarna yang merupakan anggota DPD Bali, berujung aksi demo yang dilakukan ribuan masyarakat Bali yang mengatasnamakan Taksu Bali Dwipa, Sandhi Murti, Puskor Hindunesia, Siwa Murti dan pesemetonan Dalem Nusa.

Aksi demontrasi yang berlangsung damai di depan Kantor DPD Bali, Selasa (3/11/20) itu, meminta agar senator AWK mundur menjadi anggota DPD Bali, akibat ucapannya yang menyinggung umat hindu di Pulau Dewata.

“Kami minta Hare Krisna Dibubarkan, turunkan AWK menjadi DPD. Ucapan AWK sudah menyinggung simbol agama hindu terutama Ida Betara sesuhunan di Dalem Ped, Nusa Penida,” ucap Jro Mangku Wista selaku Ketua Forkom Taksu Bali yang berorasi di depan kantor DPD Bali.

Mewakili elemen sejebag jagat Bali, pihaknya menerunkan advokad dari Bali metangi untuk melakukan pelaporan pelanggaran dan pelecehan yang dilakukan AWK. “Turunkan AWK, saya ucapkan selamat berjuang tim advokad kami,” ucapnya.

Ia menyebut, AWK banyak memiliki kasus sebelumnya dan akan melaporkan AWK ke badan kehormatan DPD Pusat, melalui tim hukum Bali metangi.

Kepala Bidang Hukum Bali Metangi, Jro Agung Sanjaya mengatakan akan melaporkan AWK ke Polda Bali dan meminta AWK turun dari jabatannya dan tidak menjadi DPD. “Kami laporkan AWK terkait kasus ini ke Polda hari ini,” ucapnya dalam orasi singkat.

Ida Rsi Agung Pinatih selaku anggota Siwa Murti dalam orasinya meminta AWK mundur dari jabatan DPD Bali dan meminta Hare Krisna diburkan dari Tanah Bali.

“AWK sudah tidak pantas menjadi wakil rakyat, kami minta AWK mundur dari DPD,” cetusnya. ditambahkan salah satu perwakilan anggota Sandhi Murti dalam orasinya menyebut mulut AWK sangat kotor dan meminta membubarkan Hare Krisna. “Mulut AWK lebih kotor dari comberan. Dia bukan raja dan mengajarkan generasi muda boleh sex bebas dengan menggunakan kondom,” ucapnya.

ditambahkan Agung Rembo selaku pesemetonan Arya Kenceng dalam orasinya menyebut AWK tidak layak jadi anggota DPD dan dia tidak paham tupoksi. “Mulutnya liar dan mendiskriminasi sesuhunan dan melukai semeton Bali. Saya minta AWK diturunkan secara tidak terhormat,” kata Ketua LPM Tabanan ini.

Aksi demo yang dikawal puluhan personel kepolisian itu, sempat menimbulkan kemacetan disekitar Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, namun dapat diatasi anggota kepolisian dengan mengalihkan arus lalu lintas, sehingga aksi demo berlangsung kondusif.(bgn008)20110307

Denpasar, Baliglobalnews

 Anggota DPD daerah pemilihan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, dilaporkan ke Polda Bali oleh Tetua (pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta, dan seorang warga dari Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atas dugaan penodaan agama Hindu. 

“Beberapa minggu lalu yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah mengeluarkan pernyataan yang diduga melecehkan simbol-simbol yang dipuja masyarakat Bali yang intinya diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped Nusa Penida,” kata Harta saat ditemui di Polda Bali, Jumat. 

Ia mengatakan bahwa ada dua hal yang akan dilaporkan pertama terhadap simbol yang dipuja masyarakat Bali dan kedua dugaan terkait pernyataan: “seks bebas diperbolehkan asalkan pakai kondom“.

 “Sekitar bulan Januari tahun 2020 lalu, yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah membuat pernyataan didepan siswa/i di SMAN 2 Tabanan, bahwa seks bebas diperbolehlan asalkan pakai kondom. Selain itu, AWK ini juga bilang yang lahir dari ibu hamil sebelum nikah akan jadi anggota ormas, jadi anak bebinjat, anak yang lahir dari neraka dan jadi orang korupsi,” ucapnya. 

Kuasa hukum Harta, I Nengah Yasa Adi Susanto, mengatakan, untuk barang bukti yang akan diserahkan ke kantor polisi, berupa rekaman video pelecehan simbol agama dan rekaman saat Arya Wedakarna berpidato di SMA Negeri 2 Tabanan. 

“Saya kira ini pokok kesalahannya adalah diunggahnya melalui medsos menyangkut hal-hal yang sangat menganggu perasaan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Penida tentang ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya disampaikan lewat media,” ucap Susanto.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Subdit V Kejahatan Siber Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci, mengatakan, akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada. 

“Saya libur ini, saya tugasnya sudah Rabu dan Kamis kemarin. Untuk prosesnya kalau memang ada laporan kita pasti proses sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau ada memenuhi unsur pidana yang dilaporkan ya kita sesuaikan dengan prosedur dan SOP yang ada,” ucapnya. 

Suinaci menambahkan semuanya melalui proses analisa terlebih dulu, kalau sudah dipelajari dan ada unsur-unsur, maka akan diproses lebih lanjut.”Saya belum lihat laporannya seperti apa. Nanti laporan tersebut akan masuk ke pimpinan dulu, baru ke masing-masing subdit,” kata Suinaci. (bgn122)20103017

Denpasar, Baliglobalnews

Anggota DPD RI Arya Wedakarna akhirnya melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian setelah terjadi pemukulan terhadap dirinya saat berusaha untuk menawarkan ruang dialog terhadap massa yang mengatasnamakan Ormas Shandi Murti, Rabu (28/10/2020).

Sebelumnya, sesuai tupoksi dan dimasa reses, anggota DPD RI Arya Wedakarna sejak pukul 12 telah siap menerima forum di ruang Rapat Pancasila bahkan sempat meresmikan peluncuran Koperasi Arak Semeton dan memberikan tali kasih berupa distribusi sembako untuk para pewarta namun secara tak diduga massa sempat berorasi diluar pagar dan dipersilahkan masuk ke Kantor DPD RI untuk berdialog dengan Komite I Bidang Hukum AWK. Namun dialog yang ditawarkan AWK ditolak dan massa tetap berorasi.

Akhirnya AWK turun ke halaman dan Mempersilahkan pendemo masuk ke Kantor DPD Bali untuk menemui peserta demo, namun massa yang tidak lebih dari 30 orang dengan emosi tetap menghina dan menghujat AWK. Dan tiba tiba ada dua peserta demo yg melakukan pemukulan terhadap Senator RI AWK dan itu dilakukan didepan Aparat Kepolisian dan petugas keamanan.

Saat ini AWK sedang melaporkan hal tersebut ke Polda Bali dan melakukan visum terkait penganiayaan. Patut disayangkan, seorang anggota DPD yang sudah bertikad baik menerima, sedang bertugas sesuai UU MD3 tapi dianiaya dihalaman kantornya sendiri. (bgn122)20102810