Badung, Baliglobalnews

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 partisipasi masyarakat sangat tinggi. Hal ini dikarenakan berkat peran media yang getol memberikan informasi positif kepada publik, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung meningkat 84,62 persen,” ucap I Wayan Artana Dana, selaku Komisioner KPU Badung Divisi Sosialisasi SDM dan Parmas didampingi Nur Sodiq SH MH Divisi Hukam dan Pengawasan, di Pertiwi Quad Adventure Bongkasa Pertiwi, Abiansemal Badung, Rabu, (17/3/2021).

Dalam acara media gathering tersebut, Watan Artana mencatat dibandingkan pada tahun 2005 partisipasi pemilih Pilkada Badung hanya l 82,11 persen, pada tahun 2010 sebesar 73,92 persen dan pada tahun 2015 sebesar 68,34 persen. Sedangkan partisipasi pada Pilkada tahun 2020 mencapai 84,62 persen.

“Berkat bantuan media, tumbuhnya masyarakat Badung untuk menggunakan hak pilih pada masa Covid-19 meningkat partisipasi 84,62 persen selama 3 dekade berjalan,” terangnya.

Dalam melaksanakan sosialisasi, ia juga mengaku terkendala di masyarakat. Karena ada kesan di masyarakat untuk apa memilih karena ada calonnya tunggal. Dan juga di masyarakat terkesan lebih baik tinggal dirumah karena musim Covid-19.

“Berkat informasi di media yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk datang ke TPS itu aman,” katanya

Sehingga partisipasi menggunakan hak pilihnya menjadi meningkat dan tertinggi di Provinsi Bali dan melampaui target nasional. Dan kami mengucapkan banyak banyak terimakasih. “Tanpa media kami tidak dikenal dan angka itu mustahil kita dapatkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa tingginya partisipasi pemilih di masyarakat tidak lepas dari peran dari Media Pers dalam menginformasikan kepada masyarakat.

“Kami selaku penyelenggara atas nama KPU Badung mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh media, baik media cetak maupun elektronik, dalam rangka persiapan dan akhirnya pada penetapan calon terpilih ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati,” kata Wayan Artana Dana.(bgn008)21031802

Nasional, Baliglobalnews

Presiden RI, Joko Widodo, hadir dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi 5.512 insan pers di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari pertama, Kamis (25/2). Dari jumlah penerima vaksin tersebut, 512 di antaranya adalah peserta yang mendaftar saat Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Joko Widodo menyampaikan alasan mengapa insan pers mendapat prioritas dalam vaksinasi Covid-19. ”Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat HPN bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pagi ini dimulai untuk 5.512 awak media yang prosesnya tadi saya lihat berjalan lancar dan baik,” kata Joko Widodo yang terkenal dengan panggilan ”Pak Jokowi”.

Vaksinasi tersebut diharapkan oleh Jokowi bisa melindungi awak media di lapangan. ”Wartawan sering berinteraksi dengan publik, dengan nara sumber,” kata Jokowi memberi alasan.

Jokowi berharap proses vaksinasi massal bagi insan pers yang berlangsung hingga 27 Februari 2021 di Jakarta ini bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, sehingga seluruh awak media,  segera mendapat vaksin.

Presiden melihat insan pers sebagai salah satu yang melakukan pelayanan publik. Karena itu dimasukkan dalam program vaksinasi tahap kedua yang digulirkan pemerintah.

Dalam pelaksanaan hari pertama vaksinasi selain dihadiri presiden, tampak hadir mendampingi Jokowi, antara lain Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Informasi dan Informatika RI Johnny G.Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 Atal S.Depari.

Mohammad Nuh kepada wartawan mengatakan vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh.

Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas.

Sementara Penanggung Jawab HPN 2021/Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari, Selasa (23/2) secara terpisah mengatakan, pihaknya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang memberi perhatian kepada insan pers dalam pemberian vaksin Covid-19.

”Kami juga senang, pemerintah telah mengapresiasi insan pers yang melakukan tugas jurnalistik di tengah pandemi Covid-19. Risiko tertular Covid-19 bagi wartawan juga tinggi. Karena itu pada kesempatan puncak acara Hari Pers Nasional 9 Februari yang lalu di Istana Negara kami meminta Bapak Presiden menambah 5.000 insan pers untuk divaksin,” katanya.

Ketua Panitia HPN 2021, Auri Jaya, juga mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan lebih awal kepada pekerja media untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Dalam pelaksanaan vaksinasi hari pertama berlangsung lancar dan tertib. Semua peserta dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan.

Para peserta dilayani sesuai alur yang ditetapkan. Untuk registrasi disiapkan 20 meja, screening 25 meja, vaksinasi 25 meja, dan pelaporan 10 meja. Para penerima vaksin dipanggil secara bergelombang sesuai tempat mereka mendaftar, yakni di 10 konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred.

Ke-10 konstituen Dewan Pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). (bgn003)21022514

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang agenda pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx SID yang digelar secara langsung di PN Denpasar, Selasa (13/10/20) berlangsung tertutup, para awak media kesulitan untuk meliput sidang yang seharusnya terbuka untuk umum itu.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi itu, yang semula diperkirakan bakal membuka suasana lebih nyaman bagi para insan pers untuk melakukan peliputan, justru sangat tertutup.

Nampak beberapa orang yang masuk ruang sidang selain petugas intel dan petugas jaga, serta kerabat baru boleh masuk. Bagaimana dengan para insan pers..? “Mbak darimana, sudah dapat ijin tidak. Silahkah keluar kalau tidak ada ijinnya.,” Tegur salah seorang penjaga kepada wartawati INews. “Lho saya media, kenapa tadi orang masuk bisa kok saya tidak, saya mau meliput,” jawab wartawan ini, “maaf silahkan keluar,” saut petugas seragam lengkap Polri.

Hal senada juga dialami wartawan Bali Tribun, saat masuk dari ruang utama sudah langsung di tarik baju lengannya. “Anda siapa? Dijawab wartawan ini, “Dari media pak,” jawab wartawan yang sudah terbiasa ngepos liputan di PN Denpasar.

Petugas ini pun malah menghardik, liputan apa..? Silahkan keluar,” singkatnya. Dokonfirmasi Ketua PN Denpasar, Soebandi.SH.MH., bahwa untuk aturan masuk ruang sidanh jadi kewenangan hakim. Dirinya meminta maaf atas ketidak nyamanan sehingga banyak media yang tidam bisa melakukan tugasnya saat suasana sidang.

Kedepan kata dia, akan diatur untuk menyediakan sonsistem sehingga tidak peu harus menyaksikan persidangan dari dalam ruangan. “Ini masih kita akan coba atur, termasuk jumlah pengunjung yang bisa masuk ruang sidang,” singkatnya.

Pantauan dari luar sidang, Jerinx SID kali ini tampil begitu rapi dengan baju hem warna putih dan celana kain warna hitam serta sepatu yang super mengkilap. Rambutnya yang dijigrak tetap menampikan pergorman dirinya sebagai Jerinx.

Untuk diketahui, terdakwa yang baru saja menikahi artis foto model ini dinilai bersalah terkait dugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan dokter Indonesia (IDI) yang ditulisnya media sosial (medsos) pada akun pribadi miliknya. Hingga saat ini, pria asal Gianyar ini masih tetap berasa dalam tahanan di rutan Polda Bali.

Ia dilaporkan setelah menulis postingan kalimat berupa “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”.

Dalam berkas penyidikan, Jerinx diancam Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. (bgn008)20101324