Mangupura, Baliglobalnews

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung sepakat membentuk tim khusus untuk menyikapi viralnya visual Dewa Siwa di tempat hiburan malam Atlas Beach Club. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja DPRD Badung dengan manajemen Atlas Beach Club di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Kabupaten Badung, pada Jumat (7/2/2025).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Agus Nadi Putra dihadiri para Anggota DPRD Badung, Kepala DPMPTSP, Kadis Kebudayaan, Kepala Satpol PP dan Kabag hukum Setda Kabupaten Badung, perwakilan Ketua PHDI Badung, Camat Kuta Utara, Kepala Desa Tibubeneng serta undangan lainnya.

Usai rapat kerja, Anom Gumanti menyampaikan pihak Atlas Beach Club harus menyatakan surat tertulis kepada DPRD Badung tentang permohonan maaf Atlas Beach Club yang minimal permohonan maaf ditandatangani oleh direktur. ”Kami DPRD Badung sepakat untuk membentuk tim, yang nantinya akan merumuskan pelaksanaan secara konsisten Undang-undang nomor 1 tahun 2022 pasal 58 ayat 2. Jadi, kalau memang ada yang melanggar boleh dong, kita kasi sanksi kan, yang nilainya lebih besar dari yang lain, kan begitu,” katanya.

Anom Gumanti juga menyatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kabag Hukum untuk membentuk tim khusus. ”Dasar hukumnya apa dan tim khusus apa namanya supaya kita punya legal standing yang jelas, kita diskusikan dulu,” katanya.

Setelah nanti dibentuk tim khusus, kata dia, DPRD akan memanggil manajemen atau bisa juga DPRD yang turun ke lapangan. ”Yang hadir harus orang yang berkompeten, minimal direktur. Jika tidak bisa hadir, direktur bisa memberikan kuasa surat tugas kepada HRD atau pihak manajemen lainnya, silakan saja,” katanya.

Terkait usulan masyarakat untuk menutup Atlas Beach Club, dia menyatakan akan memikirkan terlebih dahulu. ”’Bukan berarti mengabaikan aspirasi masyarakat ya, kan pikirkan dulu, sejauhmana kontributor dia terhadap masyarakat Bali, karena tadi dia sudah sampaikan, bahwa 85 persen dari ribuan orang Bali yang menggantungkan hidupnya di sana, apa kita gak kasian juga dengan semeton-semeton kita,” katanya.

Untuk itu, Anom Gumanti bakal melakukan kajian terlebih dahulu dampak ke depan, karena Atlas Beach Club sebagai penghasil pajak yang berpengaruh terhadap PHR Pemerintah Kabupaten Badung, karena penghasilan dari pajak itu yang bisa mensejahterakan masyarakat Badung. ”Kan itu harus menjadi dasar pertimbangan kita dulu, sebelum memutuskan sesuatu. Kemudian, ingat lho Undang-Undang Investasi nggak boleh kita melarang orang berinvestasi. Artinya kalau memang bisa dibina, mengapa mesti dijustifikasi,” pungkasnya.

Sementara Anggota DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara menambahkan bahwa Komisi I DPRD Badung tentunya akan bersikap. Pasalnya, Komisi I DPRD Badung membidangi bidang pemerintahan yang di dalamnya ada Dinas Perizinan sebagai leading sektor dari perizinan semua usaha yang berada di Kabupaten Badung.

“Kami dari Komisi I akan merekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk men-stop sementara, karena di tempat kejadian terjadinya polemik itu, penampilan gambar Dewa Siwa yang sangat kita sucikan di Bali, yang sangat kita hormati, sehingga klub malam di tempat itu, sepanjang polemik ini masih terjadi, agar ditutup sementara khusus di klub malam yang di tempat kejadian tersebut, yang lainnya boleh beroperasi,” katanya. (bgn003)25080204

Mangupura, Baliglobalnews

Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria mengusulkan DPRD Badung mengeluarkan rekomendasi satu saja untuk memberikan sanksi sebagai efek jera kepada Atlas Beach Club dengan menerapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Pusat dan Daerah.

Dia menyampaikan bahwa dalam UU 1/2022 Pasal 58 Ayat 2 berbunyi khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan jenis diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap, spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. ”Sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa pajak hiburan itu diberikan dispensasi, artinya dikurangi sampai mungkin 15 persen hingga 25 persen. Oleh karena itu saya mengusulkan dalam rapat kerja dewan yang terhormat ini agar Atlas ditetapkan pajak daerah 75 persen, pang kapok, pang sing terus keto gen. Jikalau dia nanti tobat sampai Desember 2025 ini, kita kembali berikan dispensasi dari 75 persen menjadi 15 persen atau 25 persen,” katanya.

Dia menegaskan rapat kerja dewan sudah dihadiri lebih dari 50% (lima puluh) persen anggota DPRD Badung, sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada Bupati Badung untuk menerapkan atau memberikan hukuman kepada Atlas Beach Club agar membayar pajak 75 persen. (bgn003)25020801

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, patroli ke wilayah Kecamatan Kuta Utara dan meninjau langsung Atlas Beach Club, Sabtu (17/9/2022) menyikapi petisi polusi kebisingan di kawasan Canggu yang viral di media sosial.

Saat turun ke kawasan Kuta Utara dan Atlas Beach Club, Bupati Giri Prasta didampingi gabungan TNI/Polri, Satpol PP, Dandim 1611/ Badung Kolonel Inf. Dody Triyo Hadi, Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes, serta kepala OPD terkait.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, di tengah-tengah peninjauan mengatakan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata khususnya di Badung akan terus dilakukan. “Patroli gabungan Ini merupakan bentuk sinergitas TNI/Polri dan Pemerintah (Satpol PP Kabupaten Badung) dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat mengganggu situasi yang aman dan Kondusif,” ujarnya.

Sementara, terkait petisi polusi kebisingan yang viral di media sosial dan sudah ditandatangani ribuan orang tersebut Bupati Giri Prasta mengaku, pihaknya tentu mendengar petisi tersebut. Namun pihak meminta semua pihak harus sama-sama memaklumi, yakni tanpa harus merugikan pengusaha dan tetap mengayomi kepentingan warga setempat agar tidak terganggu. Disebutkan untuk jam operasional sudah diatur dalam Perda, termasuk juga ada di Pemerintah Provinsi Bali. Untuk membijaksanai permasalahan tersebut, para pengelola harus ada batas waktu agar suara musik dikecilkan ketika jam telah larut malam.

“Pariwisata dan kehidupan masyarakat berdampingan, jadi harus saling menghormati. Mengingat wilayah Canggu merupakan wilayah yang kini berkembang dengan pariwisatanya. Kita harus sama-sama mengembangkan wilayah tersebut,” katanya.

(bgn003)22091809