Mangupura, Baliglobalnews

Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendorong kinerja ASN melalui peningkatan budaya kerja ASN di seluruh Indonesia dengan memunculkan beragam instrument, salah satunya adalah Gerakan Reformasi Birokrasi dengan mengubah mindset ASN dilayani menjadi ASN yang melayani. Berangkat dari hal itulah Pemerintah Pusat terus membangun instrument salah satunya adalah melalui Reformasi Birokrasi.

“Pemerintah Kabupaten Badung mulai mendorong bagaimana kita sebagai ASN bangga melayani bangsa melalui indikator-indikator yang tergabung dalam instrumen berakhlak itu sendiri,”  kata Sekda Wayan Adi Arnawa saat membuka acara Sosialisasi dan Internalisasi Core Value Berakhlak bagi seluruh ASN Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (28/11/2023).

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada ASN berprestasi di lingkup Pemkab Badung.

Sekda Adi Arnawa mengungkapkan langkah yang diambil Pemkab Badung melalui BKPSDM sangatlah tepat, karena ASN merupakan garda terdepan, yang menjadi eksekutor program/kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu dia mengajak ASN di Kabupaten Badung agar selalu memotivasi diri dan mempersiapkan knowledge, pola pikir dan perilaku.

“Hari ini juga ada penyerahan sertifikat kepada ASN yang berprestasi, ini menjadi bukti bahwa ASN di Badung mampu menerjemahkan tupoksinya melalui inovasi yang dibangun, saya menunggu ASN lain untuk melakukan inovasi-inovasi selanjutnya, sehingga kita mampu mengeksekusi program kerja Bupati maupun Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Badung 2021-2025. Terlebih kita sebagai daerah pariwisata menjadi Kabupaten Internasional sudah seharusnya memberikan pelayanan berstandar internasional. Jangan ada lagi paradigma ASN bermalas-malasan, Pemkab Badung telah memberikan perhatian yang lebih untuk kesejahteraan ASN,” tegasnya.

Kepala BKPSDM Badung, Gede Wijaya, melaporkan pelaksanaan acara Sosialisasi dan Internalisasi Core Value Berakhlak bagi seluruh ASN Kabupaten Badung dirangkaikan dengan perayaan HUT Korpri ke-52 dan penyerahan sertifikat kepada ASN berprestasi.

“Adapaun maksud dari acara Sosialisasi dan Internalisasi Core Value Berakhlak bagi seluruh ASN Kabupaten Badung yaitu untuk percepatan implementasi nilai-nilai dasar core value dan employer branding ASN di lingkup Pemkab Badung, sedangkan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, sehingga dapat menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara utuh dalam pelaksanaan tugas sebagai penguatan budaya kerja,” katanya. (bgn003)23112811

Mangupura, Baliglobalnews

Wabup Badung Ketut Suiasa mewakili Bupati menghadiri Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang disampaikan oleh narasumber dari Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pangihutan Marpaung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan itu dirangkaikan dengan pengucapan Ikrar dan penandatanganan pakta integritas ASN pada Pemilu tahun 2024.

Wabup Ketut Suiasa mengatakan Pemkab Badung bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan upaya pembinaan dan pengarahan kepada jajaran ASN Pemkab Badung untuk nanti menjaga dan berkomitmen dalam melaksanakan netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu, pilpres dan juga pemilukada yang akan dilaksanakan Tahun 2024. Sehingga dengan pelaksanaan koordinasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN ini diharapkan para ASN Badung taat asas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ASN ke depan tidak mengalami risiko hukum, termasuk juga resiko sosial.

“Ini akan berdampak yang sangat serius bagi mereka. Untuk itu, kita berupaya minta arahan dan pembinaan kepada KASN terhadap seluruh ASN kita di Badung sebagai upaya mencegah dan menangkal  dan  merefresh kembali tentang posisi ASN khususnya di Kabupaten Badung untuk tetap menjaga netralitasnya itu sendiri. ASN harus taat asas karena dalam undang-undang sudah jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN berdasarkan asas netralitas, pada undang-undang tersebut juga sudah dijabarkan operasionalnya lebih detail dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenpanRB, BKN, Bawaslu, tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Itu Sendiri. Netralitas ASN itu juga sejatinya akan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Netralitas ASN itu sejatinya juga telah melaksanakan amanah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi secara baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan khususnya di Pemkab Badung,” katanya.

Mengingat hal seperti ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan sebagai upaya pembinaan sejak awal kepada ASN. Mereka sudah diberikan satu arahan dan petunjuk sehingga benar-benar posisi netralitas ASN dapat dijaga dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilukada tahun 2024. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KASN yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada ASN di Badung,” katanya. (bgn003)23091404