Tabanan, Baliglobalnews

Pendaftaran Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 sudah resmi ditutup. Jumlah peserta yang telah terverifikasi mencapai 131 peserta dari berbagai kategori. Rinciannya, 22 peserta kategori komunitas kreatif dan UMKM desa, 72 peserta kategori ASN, 29 peserta kategori SMP, serta 12 peserta kategori SMA/SMK/sederajat. Sempat diperpanjang, masa pendaftaran kini tidak lagi dibuka untuk semua kategori, dan peserta akan segera memasuki tahapan lomba sesuai bidang masing-masing.

Pada kategori pelajar SMP dan SMA/SMK/sederajat, tahapan yang tengah berlangsung adalah implementasi gagasan makalah inovasi, sesuai milestone yang telah disusun peserta. Proses implementasi ini dijadwalkan selesai pada akhir September 2025.

Selanjutnya, pada (1/10/2025) hingga (10/10/2025), peserta diwajibkan menyerahkan hasil implementasi gagasan mereka. Sementara itu, bagi kategori Komunitas Kreatif, UMKM Desa, dan ASN, peserta akan menjalani Seleksi Tahap I yang dilakukan oleh tim juri berdasarkan makalah inovasi yang telah dikirimkan. Seleksi ini akan berlangsung pada (13/10/2025) sampai (23/10/2025), bersamaan dengan tahapan seleksi untuk kategori pelajar.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Menurut dia, partisipasi 131 peserta menunjukkan antusiasme masyarakat Tabanan dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, ASN, hingga pelaku UMKM dan komunitas kreatif. “Saya berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah lahirnya ide-ide segar yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Kepada seluruh peserta, tetaplah bersemangat dan jadikan lomba ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi nyata bagi Tabanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Tabanan I Gusti Made Darma Ariantha ketika dimintai konfirmasi pada Jumat (12/9/2025) menuturkan bahwa hasil Seleksi Tahap I akan diumumkan secara terbuka melalui berbagai kanal resmi Pemerintah Kabupaten Tabanan. “Nantinya pada Seleksi Tahap I akan dipilih 15 besar peserta di masing-masing kategori. Pengumuman hasil seleksi Tahap I akan kami sampaikan melalui website resmi Pemkab Tabanan, aplikasi Jaring Indah, serta media sosial resmi pemerintah,” katanya.

Mantan Camat Kerambitan ini juga menambahkan bahwa rangkaian lomba masih akan berlanjut ke Seleksi Tahap II hingga akhirnya pemenang utama diumumkan pada bulan November 2025. “Proses ini masih panjang. Kami berharap seluruh peserta tetap konsisten dan menunjukkan inovasi terbaiknya hingga tahap akhir nanti. Inilah bentuk nyata bagaimana riset dan inovasi bisa menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” pungkasnya. (bgn020)25091209

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dengan mengoptimalkan fungsi teba modern di seluruh lingkungan kantor perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah. Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1573 Tahun 2025.

Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Gubernur Bali yang mengatur penghentian operasional open dumping TPA Regional Sarbagita Suwung untuk sampah organik mulai 1 Agustus 2025. Langkah tersebut bertujuan mengurangi beban TPA sekaligus mengajak seluruh ASN dan pegawai non-ASN menjadi teladan dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Sekda Bali menginstruksikan agar semua sampah organik dari kegiatan perkantoran diolah di teba modern yang telah dibangun. Sementara sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, harus dipilah untuk kemudian didaur ulang melalui pemulung, pengepul, atau pembeli barang bekas. Jika kapasitas teba modern tidak mencukupi, instansi diminta menambah fasilitas sesuai ketersediaan lahan atau bekerja sama dengan TPS3R terdekat.

Tak hanya di kantor, ASN dan pegawai non-ASN juga diimbau untuk mengelola sampah organik rumah tangga. Bagi yang memiliki lahan cukup dianjurkan membangun teba modern di rumah, sementara yang lahannya terbatas dapat memanfaatkan tong komposter atau metode alternatif lain. “Dengan pelaksanaan ketentuan ini, ASN dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi Bali menjadi pelopor pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Sekda Bali dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan budaya baru pengelolaan sampah di Bali, mengurangi ketergantungan pada TPA, dan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. (*/bgn003)25080902

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi melantik dan mengambil sumpah 3.926 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar pada Minggu (1/6/2025). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah yang merupakan lokasi ikonik Perang Puputan Badung.

Walikota Jaya Negara mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK Kota Denpasar ini dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Dimana, proses pengangkatan dapat dilaksanakan mulai Bulan Juni hingga Bulan Oktober Tahun 2025. “Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan saudara saudari sekalian menjadi PPPK, ini merupakan buah nyata hasil pengabdian rekan-rekan tenaga kontrak, dan saya berbangga selaku Walikota bersama Wakil Walikota Denpasar dipercaya sejarah untuk melantik saudara sekalian,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini merupakan momentum sakral. Dimana, setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga kedepannya, pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan. Selain itu, lokasi sejarah Perang Perang Puputan Badung juga sengaja dipilih agar menjadi spirit dalam menjalankan tugas mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pihaknya juga berpesan agar PPPK yang baru dilantik senantiasa menjunjung tinggi etika pelayanan dengan spirit Sewakadarma bahwa melayani adalah kewajiban serta weda wakya vasudhaiva kutumbakam bahwa kita semua bersaudara. Selain itu, dalam menjalankan tugas, seluruh ASN hendaknya mengamalkan nilai Dharma Raksatah Raksitah, bahwa siapapun yang bergerak dengan dharma, maka akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. “Spirit dan nilai suci Pancasila ini hendaknya menjadi jiwa dan nafas seluruh aparatur dalam mengabdi kepada masyarakat dan NKRI, saya titip pesan agar ASN yang baru dilantik agar senantiasa mengisi diri agar menjadi ASN yang kompeten, inovatif, kolaboratif, serta menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas dengan senantiasa menjunjung dharma dan kebaikan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Kepala BKPSDM I Wayan Sudiana mengatakan bahwa keberhasilan pengangkatan PPPK ini tak lepas dari tangan dingin Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa. Dimana, sejak awal keduanya berkomitmen untuk meningkatkan status tenaga kontrak menjadi ASN yang dalam hal ini PPPK. Dimana, 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan tenaga kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya merupakan penyandang disabilitas serta penyintas ODS. “Beliau bapak Walikota dan Wakil Walikota sangat intens berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, sehingga usulan formasi dan kebutuhan ASN kita di Denpasar disetujui seluruhnya. Berbagai tahapan sudah kita lalui, dan sampailah pada saat berbahagia menuju pelantikan ini,” ujarnya.

Sudiana berpesan kepada PPPK yang baru dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks. Sehingga, kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. “Semoga nantinya ASN PPPK Kota Denpasar yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik menuju Denpasar Maju,” ujarnya.

Salah seorang PPPK Kota Denpasar yang baru dilantik, I Nyoman Budiasa mengatakan bahwa dirinya telah mengabdi menjadi pegawai kontrak selama 22 tahun. Awalnya ia bekerja di DLHK Denpasar menjadi sopir angkutan dengan gaji awal Rp10 ribu per hari. “Dulu dapat gaji 10 ribu per hari, sekarang sudah lumayan,” katanya.

Lelaki asal Peguyangan Kaja Denpasar ini pun merasa bahagia karena statusnya sudah sa dilantik menjadi PPPK. “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota, Bapak Jaya Negara karena sudah memfasilitasi kamu khususnya di DLHK. Sekarang saya tugas di UPTD,” katanya.

Hadir Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede bersama seluruh Ketua Fraksi DPRD Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua TP PKK Ny. Jaya Negara, Ketua GOW Ny. Arya Wibawa, Ketua DWP Ny. Wiradana, Ketua Gatriwara Ny. Ngurah Gede, pimpinan OPD serta undangan lainnya. (*/bgn003)25060105

Tabanan, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila mengatakan tidak benar dan tidak berdasar informasi di grup FB yang menyebutkan adanya pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) di Tabanan selama masa kepemimpinan Bupati I Komang Sanjaya.

“Kami tegaskan bahwa isu pemotongan TPP serta hak ASN di Pemkab Tabanan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Semua hak ASN, termasuk TPP, dihitung berdasarkan kinerja dan diproses secara online melalui aplikasi Sim Kita dan Prestasi Online,” kata Susila pada Kamis (7/11/2024).

Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah I Wayan Kotia menyampaikan sejak 2022 hingga kini tidak ada pemotongan hak-hak ASN di Tabanan. “Berbeda dengan tahun 2021, di mana terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga terjadi pemotongan TPP sebanyak empat kali, dari tahun 2022 hingga saat ini hak-hak ASN maupun tenaga kontrak dibayarkan penuh sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Wayan Kotia juga meminta pihak-pihak tertentu agar tidak mempolitisir isu ini, terutama di tengah situasi politik menjelang pilkada serentak. “Kami di Bakeuda selalu membayarkan hak ASN sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang diajukan. Semua pembayaran telah sesuai aturan, jadi kami harap isu ini tidak dipolitisasi,” katanya.

Sementara Inspektur Pemkab Tabanan, IGN Supanji, turut menyatakan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah harus sesuai mekanisme dan prosedur dan pihak Inspektorat selalu mengawasi agar pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan tidak ada kebijakan pemotongan yang dilakukan tanpa dasar yang sah. “Inspektorat melakukan review dan audit terhadap pengelolaannya, dan kami selalu melakukan pengawasan internal secara ketat. Tidak ada temuan terkait pemotongan hak ASN,” katanya. (bgn020)24110807

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menerima kabar gembira setelah permohonan untuk merekrut tenaga kontrak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disetujui oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 329 Tahun 2024, Kabupaten Badung mendapatkan kuota sebanyak 6.870 formasi P3K.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas persetujuan tersebut. Dia sangat berterima kasih kepada Kemenpan RB dan pemerintah pusat yang telah mengabulkan permohonan Kabupaten Badung. “Ini merupakan buah hasil perjuangan kita bersama. Saya bersama Bapak Wakil Bupati, mantan Sekda Wayan Adi Arnawa dan jajaran perangkat daerah, telah berjuang mengajukan permohonan ini ke pusat sebagai wujud komitmen kami untuk memastikan tenaga kontrak yang telah berkontribusi selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Badung dapat diangkat menjadi ASN melalui skema P3K,” katanya di Puspem Badung pada Kamis (5/9/2024).

Dari total 6.870 formasi yang disetujui, terdapat alokasi untuk beberapa jabatan, yaitu, guru 256 formasi, tenaga Kesehatan 168 formasi dan tenaga Teknis 6.446 formasi. Untuk itu Bupati Giri Prasta mengingatkan para calon pelamar yang memenuhi persyaratan agar mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi yang akan segera dilaksanakan. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung masih menunggu jadwal seleksi yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Dengan penetapan ini, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perekrutan tenaga profesional yang siap bekerja di berbagai sektor vital di Kabupaten Badung,” tegasnya.

Sementara Kepala BKPSDM Badung Gede Wijaya mengimbau kepada semua calon pelamar untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mempersiapkan diri, karena proses seleksi akan dilakukan. “Nantikan pengumuman resmi dari kami terkait jadwal seleksi begitu kami menerima informasi lebih lanjut dari pusat,” ujarnya. (bgn003)24090502

Denpasar, Baliglobalnews 

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 29 Tahun 2024 resmi dibuka Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya bersama Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Adminstrasi Nasional (LAN), Agus Sudrajat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (23/7/2024) pagi. 

Pelatihan diikuti 60 peserta yang tidak hanya berasal dari kabupaten/kota di Bali, juga dari BPK RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pemprov Papua Selatan, Pemkot Kupang, Pemkab Alor, Pemkab Sumba Barat Daya, Pemkab Pulau Taliabu, Maluku Utara. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, mengatakan di tengah arus teknologi dan informasi dewasa ini, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk selalu adaptif mengikuti dinamika yang ada.

“Tentu saja kompetensi dari aparatur sipil negara harus selalu di-upgrade guna mengoptimalkan strategi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengatakan melalui Tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tahun 2024 ini yakni Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata Kreatif, diharapkan akan menjawab tantangan yang dihadapi di sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi di Bali dan mungkin bisa juga diterapkan oleh peserta dari daerah lain.

“Namun, berjalannya pariwisata kreatif ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya integritas pimpinan. Tujuan pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi peserta guna memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama,” katanya.

Dia menyebutkan faktor yang dikembangkan adalah peningkatan kompetensi kepemimpinan strategis manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi tersusunnya rumusan alternatif kebijakan dan memberi solusi, tercapainya hasil kerja unit sesuai tujuan organisasi dan terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi, terwujudnya kapabilitas menunjang outcome organisasi. 

“Sementara sasaran pelatihan ini adalah terbentuknya kepemimpinan strategis yang efektif dan efisien dan penguatan peran kepemimpinan dalam transformasi tata kelola pemerintahan mewujudkan visi Indonesia 2029 melalui inovasi tematik kepariwisataan. Untuk informasi pelatihan ini akan dilaksanakan selama empat bulan mulai dari tanggal 23 Juli 2024 hingga 29 Nopember 2024 dipusatkan di Kantor BKPSDM Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Kurikulum pelatihan terdiri 923 jam pelajaran dengan struktur terdiri dari kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar termasuk didalamnya digital e – government, kelompok mata pelatihan pilihan dengan tenaga pengajar dan fasilitator adalah pejabat pimpinan tinggi LAN serta para Widyaiswara Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan BKPSDM Provinsi Bali,” katanya.

Sementara Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN, Agus Sudrajat mengatakan tema pelatihan yakni Pariwisata Kreatif menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. “Mengoptimalkan pariwisata kreatif di daerah terutama disisi ekonomi dapat membuka peluang usaha baru di daerah yang selama ini berpotensi namun belum disadari penuh oleh masyarakatnya. Di sinilah pelatihan ini diharapkan dapat menajamkan peran pemerintah daerah masing-masing untuk membuka jalan bagi pariwisata kreatif yang inklusif, meningkatkan produk layanan dan memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (bgn003)24072308

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar menggelar pembinaan  tata kelola ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi ini dibuka secara resmi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradan di Kantor BKPSDM Kota Denpasar, Rabu (24/4/2024). 

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, mengatakan pembinaan tata kelola ASN ini penting dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Hal ini merupakan implementasi sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah yang bermuara pada kegiatan pembinaan dan penilaian. 

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mendukung penerapan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, penetapan kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi dan penerapan tingkat kepatuhan penerapan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN di instansi pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah Kota Denpasar, kata dia, telah mendapat apresiasi positif dengan beberapa raihan penghargaan atas capaian prestasi pengelolaan pemerintah dan pembangunan. Beberapa prestasi salah satunya yakni penerapan sistem merit dalam manajemen ASN tahun 2023 mendapatkan nilai 90.04 dengan kategori baik, serta Implementasi NPK Manajemen ASN tahun 2022 memperoleh nilai indeks 89,34 dengan kategori A (predikat unggul).  

Dia menyatakan raihan beberapa penghargaan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Capaian ini layak dijadikan motivasi untuk terus dan terus berbuat yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa saat ini sedang membangun sistem informasi manajemen talenta dan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada KASN atas pendampingan terkait penyempurnaan dari pemanfaatan system manajemen talenta di maksud dan kami berupaya sampai akhir bulan April ini bisa menuntaskan aplikasinya sehingga bisa ditunjukkan  ke KASN dan mulai bisa dimanfaatkan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wayan Sudiana mengatakan kegiatan itu diikuti 52 orang pimpinan perangkat daerah,   kepala bagian dan camat di lingkungan  Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan kali ini mengusung tema “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar yang profesional dan berkinerja tinggi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar”. (bgn003)24042411

Tabanan, Baliglobalnews 

Dalam rangka menjamin netralitas pegawai ASN dan non-ASN, Pemprov Bali membentuk Satgas yang mulai turun melakukan monitoring dan pembinaan ke sejumlah OPD dan Sekolah. Tim Satgas Netralitas ASN dan Non ASN Pemprov Bali melaksanakan monitoring di dua lokasi yaitu UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Tabanan yang diterima oleh Kepala UPTD. PPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Sadar dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tabanan, yang diterima oleh Kepala SMAN 1 Tabanan I Nyoman Surjana, Jumat (15/12/2023).

Wakil Ketua Satgas Netralitas ASN dan Non ASN Provinsi Bali I Nyoman Gde Suarditha meyakinkan agar seluruh pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi menjaga netralitas dan tidak turut serta melakukan politik praktis. Diingatkannya lagi bahwa ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. “ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegasnya.

Ditekankan lagi bahwa ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, monitoring dan pembinaan terkait netralitas ASN dan Non ASN ini kemudian akan dilaporkan pelaksanaannya langsung kepada Penjabat Gubernur Bali.

Monitoring, pembinaan dan sosialisasi peraturan netralitas ASN dan Non ASN ini menggandeng instansi terkait, sehingga memudahkan pengawasan pada hal-hal yang sudah ditentukan.

Sekretaris Satgas Netralitas ASN dan Non ASN Provinsi Bali I Made Mahadi Sanatana menyampaikan netralitas bukan hal yang baru, namun lebih gencar dilakukan pada pemilu periode kali ini. Sekalipun ASN memiliki hak pilih untuk digunakan pada hari H pemilihan nanti, tetapi tetap tidak diperbolehkan menunjukkan dukungan di hari-hari sebelum pencoblosan. Sehingga sangat diperlukan keteguhan menjaga hati untuk tidak ikut serta dalam euforia pemenangan calon yang diusung oleh partai politik. “Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan komitmen, yakni salah satunya dengan membuat pakta integritas, dan menjauhi pola tendensius yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu partai politik dan calon yang diusungnya,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan terdapat 13 larangan bagi ASN dan non-ASN. Di antaranya 11 larangan dengan sanksi disiplin tingkat berat dan 2 larangan dengan sanksi disiplin tingkat sedang. Karena apabila terjadi politik praktis, maka dianggap oknum tersebut adalah penyebab pemecah belah eratnya hubungan antar anggota ASN dan Non ASN. “Di sini bukan berarti kita tidak boleh memilih atau menggunakan hak pilih, namun wajib bagi kita semua untuk bersama-sama tetap netral, tidak mempengaruhi dan tidak mengajak orang lain untuk ikut mendukung pilihan kita,” katanya.

Satgas Netralitas ASN dan non-ASN mempunyai tiga tugas yaitu pencegahan, penindakan dan monitoring. Dijelaskan olehnya, langkah pencegahan telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti pengarahan Bawaslu, penandatanganan Pakta Integritas dan pengucapan ikrar netralitas. (bgn003)23121507

Sambut Kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menuntut ASN sebagai SDM mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas, serta berfokus pada dampak kinerja, Jumat (7/7/2023).

Berlangsung secara hybrid di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan dan ditayangkan melalui siaran virtual zoom, pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RI beserta jajaran, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Sanjaya, Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Sekda Tabanan beserta para asisten, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan seluruh ASN Tabanan.

Dengan Tagline “Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Terdampak”, Menpan RB Anas paparkan terkait pentingnya Reformasi Birokrasi yang menjadi engines of development dan sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sesuai dengan penjabaran arahan dari Presiden RI Joko Widodo, yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat.

Diumpamakan dengan kendaraan, birokrasi merupakan mesin dari pemerintahan. Mesin yang baik maka jalannya pemerintah juga akan baik. “Engines of Development sangat penting untuk kita perbaiki, dengan orientasi program yang lebih berdampak, birokrasi yang hebat, maka layanan di Tabanan juga akan hebat,” katanya. Pihaknya juga meminta kepala daerah untuk memangkas langkah panjang yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan guna meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan publik di pemerintah daerah.

Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu juga menjelaskan, fokus reformasi birokrasi ditetapkan pada aspek hilir, dengan cara penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak kinerja bukan administrasi laporan. Sebelumnya, proses evaluasi RB harus menempuh proses yang panjang, dan harus menjawab 259 pertanyaan, mengunggah ribuan dokumen yang perlu disampaikan. Namun kini hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai. “Ukurannya saat ini langsung ke dampak, inilah kita sebut dengan double track RB yang baru. Yang diukur di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan sebagainya”.

Anas menjelaskan kehadirannya saat ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. “Kita ini kadang sibuk tetapi dampak ke rakyatnya kurang, mudah-mudahan hari ini ada Pak Bupati, kita mendorong birokrasi kita berdampak, kenapa menjadi penting? Karena birokrasi menjadi engine perubahan di seluruh dunia, di Inggris, di Estonia dan beberapa negera, pertama yang di-reform adalah di birokrasi karna dia akan memberikan layanan baik yang bersifat langsung maupun administratif. Mudah-mudahan hari ini kehadiran Menpan RB mengajar ASN kedepannya akan berdampak” tandasnya.

Dalam menyambut baik kunjungan Menpan Anas di Tabanan pagi itu, Bupati Sanjaya juga berkesempatan menyampaikan nilai SAKIP Kabupaten Tabanan, sebagai barometer pengukuran kinerja dan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Dalam 3 tahun terakhir bernilai baik, sedangkan standar kepatuhan pelayanan publik Kabupaten masuk dalam 10 besar Nasional pada akhir tahun 2022,” katanya.

Sanjaya juga menyebutkan, dalam gerak langkahnya, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab guna mewujudkan performa birokrasi yang berwatak melayani sesuai dengan nilai-nilai Tabanan Era Baru, yaitu aparatur yang memiliki cara melihat, cara berpikir dan cara bergerak dengan nilai-nilai kebaharuan. “Semoga di tangan Bapak Menteri, ada solusi-solusi yang positif untuk kemajuan birokrasi kita bersama dan semoga kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah ASN Pemkab Tabanan mampu menjadi inspirasi untuk meningkatkan motivasi kerja para aparatur kita,” katanya.

Pihaknya juga berpesan kepada para ASN sebagai SDM yang mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas dan berfokus kepada dampak kinerja sesuai dengan arahan Menpan RB. (bgn003)23070702

Jakarta, Baliglobalnews

Dua menteri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mayjen TNI Purnomo Sidi.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan penetapan SKB tersebut antara lain sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Selain itu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN. Serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis.

Tjahjo mengatakan netralitas ASN menjadi jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi kuat dan iklim demokrasi sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur dan adil.

Sementara itu, Tito Karnavian mengatakan netralitas ASN menjadi kunci penting dalam meminimalkan konflik di daerah sebagai dampak dari pelaksanaan pesta demokrasi tingkat daerah.

“Netralitas menjadi kunci keberhasilan pilkada ini, juga untuk menghindari aksi anarkis dan konflik, karena Pilkada ini kita waspadai agar tidak terjadi aksi anarkis,” kata Tito.

Terkait pengawasan pemilu, Abhan berharap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berkurang dibandingkan pada Pilkada 2018. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu mencatat sedikitnya 700 kasus ketidaknetralan oknum ASN, Polri dan TNI.

“ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” kata Abhan.

Faktor utama yang memmengaruhi ketidaknetralan tersebut, menurut Abhan, disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan birokrasi, sehingga ASN di tingkat bawah.

“Sebab, mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” ujarnya. (bgn123)20091008