Tabanan, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan segera menyoroti dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang dinilai mangkrak dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kritik ini muncul setelah Banggar menilai strategi Pemkab dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum konkret.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa seusai memimpin rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila di gedung paripurna DPRD Tabanan, pada Jumat (31/10/2025).

Arnawa menyampaikan bahwa kebijakan dan strategi eksekutif dalam meningkatkan pendapatan daerah dinilai belum jelas. Jawaban yang disampaikan TAPD atas pertanyaan dewan terkait kiat peningkatan PAD pun dinilai belum konkret. “Jawaban mereka standar-standar saja. Harapan kami, apa yang menjadi pokok pikiran dewan bisa diakomodasi,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan kekecewaan atas kurangnya sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran dewan dengan kebijakan eksekutif dalam penyusunan anggaran. Menurut Arnawa, apa yang menjadi pokok pikiran dewan tidak nyambung dengan kebijakan ekskutif. Salah satu contoh yang disoroti dewan yakni kondisi salah satu sekolah di Tabanan yang rusak dan bocor. Usulan perbaikan sudah diajukan oleh dewan, namun justru perbaikan dilakukan di sekolah lain. “Itu yang kami maksud tidak nyambung. Perencanaan harusnya berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Arnawa mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya memiliki inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik daerah yang selama ini belum dikelola. “Saya sarankan agar aset daerah dikelola dengan baik, bisa disewakan atau dikontrakkan untuk menambah PAD. Jangan sampai aset mangkrak tanpa manfaat,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila menyampaikan pengelolaan aset pemerintah daerah masih dalam proses evaluasi. Sejumlah aset yang belum dimanfaatkan sedang melalui tahapan appraisal atau penilaian nilai ekonomi sebelum dilakukan kerja sama. “Proses ini harus kita lalui. Contohnya seperti kerja sama sewa lahan di kawasan Nuanu,” katanya.

Dia menyampaikan ada potensi sumber pendapatan baru yang belum tergarap maksimal, seperti pajak hotel dan restoran (PHR). “Sesuai arahan Bupati, perlu dilakukan pendataan ulang karena mungkin masih ada objek pajak yang belum terdata,” pungkasnya. (*/bgn020)25110113

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memberikan sambutan pada acara Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (21/3/2025).

Wagub Giri Prasta ketika membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Bali tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah dari tahun ke tahun.

Menurut dia, saat ini Pemprov Bali telah menyiapkan penyusunan LKPD Tahun 2024 sebaik mungkin dan akan segera dilaporkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. “LKPD tersebut juga telah dilengkapi dengan pengungkapan data ekonomi makro daerah serta kinerja mandatory spending dalam postur APBD,” katanya pada acara yang turut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Dia berharap tahun ini Pemprov Bali kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang sebelumnya telah diraih sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2013. “Kami menyadari bahwa WTP bukan tujuan akhir, tetapi yang lebih utama adalah peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah. Namun, kami tetap bertekad dan berupaya agar opini tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2024,” ungkapnya.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Provinsi Bali, di antaranya: 1)Peningkatan SDM akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemprov Bali, 2) Penyiapan kertas kerja pembantu bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi melalui Silau Pemda, 3) Rekonsiliasi kas yang intensif guna memastikan saldo kas sesuai dengan data bank, 4) Rekonsiliasi berkala antara urusan akuntansi, bendahara masing-masing perangkat daerah, dan BPKAD, 5) Rekonsiliasi aset yang lebih intensif setiap semester, dan 6) Pengoptimalan peran APIP, khususnya dalam review laporan keuangan perangkat daerah hingga laporan keuangan pemerintah daerah. “Kami berharap kehadiran Bapak/Ibu tim pemeriksa dapat menjadi pedoman bagi kami untuk mencapai laporan keuangan yang lebih baik ke depannya. Pemprov Bali tentu siap dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan terinci oleh tim BPK,” katanya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan bahwa pemeriksaan interim oleh BPK bertujuan untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melakukan pengujian substantif terbatas, memutakhirkan profil risiko, mendukung perencanaan audit, serta memberikan kesimpulan atas hasil review SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan terinci.

Terkait dengan perolehan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, dia menyampaikan apresiasi mendalam dan berharap capaian tersebut dapat kembali dipertahankan tahun ini. Ia juga mendorong Pemprov Bali untuk terus berkolaborasi serta mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Bali mengikuti jejak Pemprov Bali dalam memperoleh opini WTP. (*/bgn003)25032102

Tabanan, Baliglobalnews

Seluruh komisi DPRD Tabanan menyampaikan rekomendasi tentang optimalisasi pendapatan dan aset daerah kepada Bupati Tabanan. Dimana salah satu yang perlu dioptimalkan terkait parkir elektronik di Tabanan perlu dimaksimalkan.

Hal itu dikatakan, Sekretaris Pansus VI DPRD Tabanan, Putu Eka Putra Nurcahyadi, Selasa (11/5/2021) yang mengatakan bahwa, penataan aset lebih difokuskan pada yang belum bersertifikat dan mengkaji potensi aset daerah, guna dikelola menjadi pendapatan daerah. Demikian juga? potensi daerah yang nantinya bisa juga dikelola pihak lain.

“Penataan aset, pendapatan dan e-parkir harus dievaluasi. Mengenai masalah pendapatan, Pansus sangat mendukung dengan berbagai upaya yang dilakukan OPD Pemkab Tabanan,” katanya.

Selain itu, layanan parkir elektronik, dinilai sebagai hal yang tidak efektif. Sistem e-parkir ini harus segera dikaji ulang dan segera dibentuk PD Parkir untuk pengelolaannya. 

Namun, hal ini harus mendapatkan dukungan pihak desa dan kecamatan untuk menata wajib pajak. Karena Tabanan memiliki wilayah yang luas. 

Terkait PHR yang selama ini disetorkan oleh DTW, Nurcahyadi berharap agar masuk “by system” dan masuk langsung ke Badan Keuangan Daerah sebagai pendapatan khas daerah dan bukan pendapatan lain-lain yang sah.(bgn003)21051130