Nasional, Baliglobalnews

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara. Harus kita akui bahwa posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis.

Peringkat tersebut diperoleh dalam survei pemerintahan elektronik (e-government) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2020, yakni e-Government Development Index atau EDGI.

Wapres mengatakan standar penilaian yang dilakukan PBB tersebut harus dijadikan acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat bersaing dengan negara lain.

“Berangkat dari hal tersebut, kita harus mampu mengidentifikasi dan memetakan dengan tepat apa yang menjadi kekurangan, dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” tegasnya.

Berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kata Wapres, ialah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital; penyusunan regulasi, pedoman dan standar teknis pemerintahan digital; serta peningkatan kompetensi dan kecakapan ASN dalam mengoperasikan layanan e-government.

Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Salah satu kunci penting dalam transformasi digital adalah kesiapan SDM, baik dari aspek pengetahuan, keahlian, maupun budaya kerja,” ujarnya.

EDGI, yang diterbitkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, mencatat tingkatan adopsi dan implementasi e-government yang dilakukan oleh berbagai negara. Survei tersebut disiapkan selama dua tahun untuk melihat bagaimana pemerintahan digital dapat memfasilitasi kebijakan dan layanan terintegrasi di 193 negara anggota PBB.

Dari 193 negara PBB yang mendapatkan penilaian EDGI Tahun 2020, peringkat pertama dengan e-government terbaik diraih oleh Denmark; kemudian diikuti oleh Korea Selatan, Estonia, Finlandia, Australia, Swedia, Inggris, Selandia Baru, Amerika, Belanda, Singapura, Islandia, Norwegia dan Jepang.

Sementara di kawasan ASEAN, implementasi SPBE terbaik diraih oleh Singapura (peringkat ke-11), Malaysia (ke-47), Thailand (ke-57), Brunei Darussalam (ke-60), Filipina (ke-77), Vietnam (ke-86), Indonesia (ke-88), Kamboja (ke-124), Myanmar (ke-146) dan Laos (ke-167).(bgn123)20121703

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini. Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.
Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre, 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER. Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020.

Pada pertemuan ke-8 AMMDM negara-negara ASEAN telah mengadopsi dokumen ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme 2021-2025 yang akan menjadi dokumen hidup, yang memandu kinerja badan sektoral ASEAN di bidang penanganan bencana berdasarkan sejumlah program prioritas dan target capaian.(bgn008)0112720