Internasional, Baliglobalnews

Sebanyak 29 organisasi pengendalian senjata dan hak asasi manusia menandatangani surat yang menentang penjualan senjata dari Amerika Serikat (AS) ke Uni Emirat Arab (UAE) senilai 23 miliar dolar (setara Rp324,8 triliun) berupa rudal, jet tempur F-35, dan drone.

“Harapannya untuk menghentikan penjualan-penjualan ini secara bersamaan,” kata Seth Binder, anggota tim advokasi di Project on Middle East Democracy (Proyek untuk Demokrasi Timur Tengah)–yang memimpin upaya penentangan ini, Senin (30/11).

“Namun jika hal itu tidak mungkin (terwujud) dalam jangka pendek, maka (surat) ini memberi sinyal yang penting kepada pemerintahan Biden nanti bahwa terdapat beragam organisasi yang menentang pengiriman senjata tersebut,” kata Binder, merujuk pada Presiden Terpilih AS Joe Biden yang akan dilantik 20 Januari 2021 mendatang.

Puluhan organisasi itu juga meminta Kongres AS untuk membatalkan perjanjian penjualan itu.

“Rencana penjualan senjata ke UAE, pihak yang berkonflik dengan Yaman dan Libya, akan terus menyulut bahaya bagi masyarakat sipil dan mempertajam lagi krisis kemanusiaan,” dikutip dari surat mereka, yang dikirim kepada legislator dan Departemen Luar Negeri.

Para penandatangan surat ini antara lain sejumlah organisasi hak asasi manusia dari kawasan Timur Tengah, termasuk Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) dan Mwatana for Human Rights.

Tiga orang senator AS mengajukan peraturan untuk menghentikan penjualan senjata yang berasal dari perusahaan General Atomics, Lockheed Martin, dan Raytheon tersebut–sekaligus menjadi konfrontasi terbaru terhadap Presiden Donald Trump di sisa masa pemerintahannya.

Hukum tentang penjualan senjata AS memperbolehkan senator untuk memberikan suara atas resolusi ketidaksetujuan. Namun, resolusi itu dapat berlaku hanya dengan persetujuan dari Senat yang dipimpin Partai Republik, yang jarang menentang keputusan Trump.

Pengajuan resolusi juga harus melalui Dewan Legislatif yang dipimpin Partai Demokrat.

“Sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai AS, militer UAE yang sangat kapabel merupakan penghalang yang kuat atas agresi serta respons yang efektif terhadap ekstremisme dengan kekerasan,” kata Kedutaan UAE di Washington kepada Reuters dalam sebuah pernyataan.(bgn123)20120114

Internasional, Baliglobalnews

Pemerintah China menyiapkan tindakan balasan terhadap pemerintah Amerika Serikat yang melarang aplikasi berbagi video TikTok dan aplikasi pembayaran elektronik dan media sosial WeChat.

Kalau AS tetap bertahan, China pasti akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dua perusahaan China itu, demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China (Mofcom) yang beredar di sejumlah media setempat, Minggu.

Presiden AS Donald Trump melarang warganya menggunakan dua aplikasi buatan China tersebut per 20 September 2020.

Larangan tersebut secara serius merusak hak perusahaan dan mengganggu tatanan pasar, demikian Mofcom dikutip China Daily.

Mofcom menilai keputusan AS tidak berdasar dan dapat merusak kepercayaan investor internasional yang hendak berinvestasi di sana.

“Kami kecewa atas keputusan tersebut dan aplikasi ini diblokir bagi pengunduh baru mulai Minggu serta aplikasi ini dilarang mulai 12 November. Di AS kami punya komunitas pengguna TikTok sebanyak 100 juta karena ini telah menjadi tempat hiburan, ekspresi pribadi, dan menjalin koneksi,” demikian manajemen TikTok perwakilan AS dikutip Xinhua.

Kementerian Perdagangan AS, Jumat (18/9), mengeluarkan keputusan bahwa aplikasi TikTok sudah tidak bisa ditemukan lagi di Apple Store dan Googgle Pay mulai Minggu (20/9).

Kemudian mulai 12 November 2020, TikTok dan WeChat akan dilarang di negara adidaya itu.

Sebelumnya TikTok berhasil merangkul perusahaan data internet asal AS Oracle. Saat ini kesepekatan kedua perusahaan tersebut sedang menunggu persetujuan dari otoritas di China dan AS.(bgn123)20092005